Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10114 )

TNI Melatih Ribuan Sarjana untuk Urus Makan Bergizi Gratis

05 Nov 2024

Pemerintah akan mengoptimalkan lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Mereka bertanggung jawab memastikan setiap anak sekolah mendapat makanan bergizi, aman, dan tepat waktu setiap hari. Hal ini diungkapkan Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Ikeu Tanziha, yang menjelaskan, para sarjana dibagi per kelompok untuk bertugas di unit layanan makan bergizi gratis. Satu kelompok terdiri atas tiga orang, yakni manajer, akuntan, dan ahli gizi. Mereka bertugas memastikan keamanan pangan dan standar gizi yang ditentukan dalam tiap menu makan bergizi gratis.

SPPI merupakan sarjana dari sejumlah perguruan tinggi yang mendapatkan Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) oleh TNI. Total ada 1.063 sarjana yang tengah mengikuti program ini di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif), Cipatat, Bandung, Jabar, sejak September 2024. Mereka akan dicetak menjadi kader bangsa yang tangguh, profesional, dan berwawasan kebangsaan. ”SPPI inilah yang akan mengoperasikan unit layanan tersebut, terdiri atas tiga orang, satu manajer, satu akuntan, dan satu tenaga gizi. Jadi, setiap unit pelayanan akan ada satu tenaga gizi yang memastikan semuanya sesuai dengan kebutuhan anak-anak,” kata Ikeu dalam diskusiFMB9 secara daring, Senin (4/11).

Selama masa uji coba yang berlangsung beberapa bulan terakhir, operasionalisasi masih dijalankan oleh TNI melalui 50 Kodim di Pulau Jawa dan 32 kodim di luar Jawa. Makanannya akan dibuat oleh kelompok masyarakat serta pelaku UMKM di daerah sekitar. Tenaga kesehatan di puskesmas dan para guru akan dilibatkan untuk memantau perkembangan kesehatan fisik dan otak anak setiap dua bulan sekali untuk melihat efektivitas program makan bergizi gratis. Jika tidak sesuai dengan target, ahli gizi diminta untuk memperbaiki menunya. Ikeu memastikan, program makan bergizi gratis akan dimulai pada Januari 2025 dengan target 19,47 juta orang. Bukan hanya anak-anak SD dan SMP, program ini juga menyasar ibu hamil dan anak balita. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program ini Rp 71 triliun. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Target Pertumbuhan Ekonomi Sulit Dicapai

05 Nov 2024

Mesin utama perekonomian Indonesia, seperti konsumsi rumah tangga dan industri manufaktur, melambat signifikan sepanjang triwulan III-2024, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2024 diperkirakan di bawah 5 %. Target pertumbuhan ekonomi 5,2 % sepanjang 2024 sulit dicapai. Kinerja industri manufaktur mengalami perlambatan empat bulan berturut-turut, sejak Juli dan berlanjut hingga Oktober 2024. Pada Oktober, Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) Manufaktur Indonesia pada level 49,2 alias kontraksi. Posisi itu sama dengan level September 2024 (49,2), tetapi lebih rendah dari Juli (49,3) dan di atas Agustus (48,9).

Perlambatan disebabkan turunnya permintaan yang memicu penurunan produksi industri pengolahan. Sepanjang triwulan III-2024, pelemahan juga diperkirakan terjadi pada konsumsi rumah tangga selaku mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Indikasi itu terlihat dari deflasi yang terjadi hingga lima bulan berturut-turut sejak Mei sampai September 2024. Juli-September 2024, konsumsi diperkirakan melemah karena absennya faktor musiman, seperti hari raya keagamaan, yang bisa mendongkrak permintaan seperti pada triwulan I dan II.

Di tengah melemahnya motor-motor utama perekonomian itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, ekonomi pada triwulan III-2024 berpotensi tumbuh di bawah 5 %, melambat dibanding triwulan II-2024 (5,05 %) dan triwulan I-2024 (5,11 %). Pelemahan ekonomi pada triwulan III-2024 dinilai akan memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024. Target pertumbuhan ekonomi yang dipasang pemerintah tahun ini 5,2 persen. Kondisi mesin-mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lemah akan mempersulit target itu dicapai. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Aturan Baru Upah Minimum Setelah Keputusan MK

05 Nov 2024

PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 4 November 2024, guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi perihal uji materi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Putusan MK tersebut salah satunya berdampak pada upah minimum provinsi (UMP). Pemerintah menargetkan aturan baru soal UMP rampung dalam dua hari. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah punya waktu hingga 7 November 2024 untuk menyelesaikan aturan tentang UMP melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ataupun surat edaran. "Kami banyak berbicara tentang upah minimum karena memang menjadi deadline dalam dua hari ke depan. Arahan beliau (Prabowo) sangat jelas dan nanti teman-teman silakan tunggu hasil rumusan kami," kata Yassierli seusai rapat tersebut.

Pada Kamis, 31 Oktober 2024, MK mengabulkan sebagian uji materi atas UU Cipta Kerja. Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 itu dibacakan pada hari yang sama. Gugatan uji materi yang dilayangkan sejumlah serikat buruh ini mengubah beberapa aturan dalam dunia ketenagakerjaan. MK memutuskan mencabut dan merevisi 21 pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, termasuk norma-norma yang mengatur upah minimum. Sebanyak 21 pasal itu dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum karena dinilai merugikan hak konstitusi pekerja serta bertentangan dengan prinsip kesejahteraan buruh. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Aturan Baru Upah Minimum Setelah Putusan MK

05 Nov 2024

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Prabowo dan para menteri sepakat untuk langsung melaksanakan putusan MK itu. Namun ada urgensi khusus soal UMP karena semua provinsi harus menetapkannya pada 21 November 2024. Supratman menyebutkan indeks hidup layak harus diperhitungkan dalam formula penetapan UMP. Namun ia menyerahkan hitung-hitungan teknisnya kepada Menteri Ketenagakerjaan. "Untuk yang lain-lain, kan ada waktu dua tahun untuk mengeluarkan undang-undang mengenai ketenagakerjaan yang baru," ucap politikus Gerindra ini mengacu pada 20 pasal lain yang dibatalkan dalam UU Cipta Kerja. Pada Kamis, 31 Oktober 2024, MK mengabulkan sebagian uji materi atas UU Cipta Kerja. Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 itu dibacakan pada hari yang sama. Gugatan uji materi yang dilayangkan sejumlah serikat buruh ini mengubah beberapa aturan dalam dunia ketenagakerjaan.

MK memutuskan mencabut dan merevisi 21 pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, termasuk norma-norma yang mengatur upah minimum. Sebanyak 21 pasal itu dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum karena dinilai merugikan hak konstitusi pekerja serta bertentangan dengan prinsip kesejahteraan buruh. Dengan adanya putusan ini, penghitungan upah minimum harus mengikuti prinsip kebutuhan hidup layak. Pernyataan bahwa setiap pekerja berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam Pasal 88 ayat 1 dan Pasal 81 angka 27 UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, kecuali dimaknai sebagai penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup layak bagi buruh serta keluarganya. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Menteri Komdigi Meutya Hafid Menonaktifkan 11 Pegawainya yang Melindungi Laman Judol dari Pemblokiran

05 Nov 2024

MENTERI Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menonaktifkan 11 pegawainya yang melindungi laman judi online dari pemblokiran. Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menetapkan mereka sebagai tersangka. Meutya tak menyebutkan identitas 11 pegawai tersebut karena masih memverifikasi serta menunggu koordinasi antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komdigi dan Polri. “Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas pegawai yang ditangkap,” kata Meutya kepada Tempo pada Senin, 4 November 2024. Politikus Partai Golkar itu menyatakan telah menandatangani Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 tentang upaya mendukung penegakan pemberantasan judi online di lingkungan Kementerian Komdigi. Dalam instruksi itu, Meutya meminta semua pegawai Kementerian Komdigi melaksanakan dan menaati pakta integritas tentang pemberantasan perjudian daring. Pakta yang ditandatangani para pegawai Kementerian Komdigi pada Juli 2024 itu berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian daring, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Dalam instruksi itu, Meutya Hafid juga menegaskan soal larangan pegawai Kementerian Komdigi berkomunikasi serta mempengaruhi dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas ataupun muatan judi online. Instruksi ini mulai berlaku per 1 November 2024. Polda Metro Jaya mengungkap aksi culas 11 pegawai Kementerian Komdigi kepada publik pada pekan lalu. Polisi menggeledah sebuah ruko di kawasan Galaxy Grand City, Bekasi, yang menjadi markas para pegawai itu pada Kamis, 31 Oktober 2024. Mereka sebenarnya bertugas memantau dan memblokir laman yang memiliki muatan judi online agar tak dapat diakses masyarakat. Namun, dalam praktiknya, mereka justru mengawal laman-laman itu dengan imbalan Rp 8,5 juta per laman per bulan.

Berdasarkan penyidikan polisi, komplotan ini berhubungan langsung dengan pemilik laman yang mereka amankan. Meski demikian, polisi masih belum mengungkap siapa saja pemilik laman tersebut. “Kalau sudah kenal sama mereka (tersangka), mereka tidak memblokir dari data mereka,” ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi. Dalam penggeledahan pekan lalu, penyidik membawa dua tersangka. Berdasarkan pantauan Tempo, seorang tersangka mengaku mereka biasa memantau sekitar 5.000 laman judi online dalam satu hari. Dari jumlah itu, mereka biasanya memblokir 4.000 laman, sedangkan seribu laman lainnya diamankan. “Biasanya (diblokir) 4.000, Pak. Seribu sisanya dibina,” ucap salah satu pelaku saat penggeledahan. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Hasil Pemilu AS Jadi Penentu Ekonomi Indonesia

05 Nov 2024

Suksesi kepemimpinan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024 diprediksi akan berdampak signifikan pada ekonomi global, termasuk Indonesia. Kepala Ekonom Bank BCA, David Sumual, menilai hasil Pilpres AS dapat memengaruhi ekspor Indonesia, terutama ke sektor tekstil, furnitur, dan elektronik. Jika Donald Trump menang, kebijakan proteksionisme yang pernah diterapkan di masa kepemimpinannya kemungkinan besar akan berlanjut, berpotensi menambah tarif atau pembatasan perdagangan terhadap produk Indonesia. Sebaliknya, jika Kamala Harris terpilih, pendekatan lebih terbuka terhadap kerja sama internasional, termasuk perubahan iklim, dapat memberikan peluang baru untuk produk berkelanjutan dari Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menekankan pentingnya Indonesia menavigasi hubungan bilateral dengan AS secara strategis, siapa pun presidennya. Menurut Shinta, baik Trump maupun Harris memiliki agenda ekonomi yang berpotensi restriktif bagi perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus proaktif mengelola surplus perdagangan agar tidak menjadi alasan kebijakan pembatasan dari AS.

Secara keseluruhan, David juga mengingatkan bahwa perubahan kepemimpinan AS dapat meningkatkan risiko fiskal global karena potensi kenaikan utang AS, yang pada gilirannya akan memengaruhi yield obligasi pemerintah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu bersiap menghadapi dampak ekonomi global dari hasil Pilpres AS.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Platform Digital Bertanggung Jawab Soal Iklan Rokok

04 Nov 2024

SELAGI seru menonton video permainan online game kegemarannya, Rafa, 11 tahun, mengernyitkan dahinya pada menit kedua. Video itu tertimpa dengan konten ulasan rokok dari seorang laki-laki muda, yang memperlihatkan sebungkus rokok bermerek. Dalam video bersponsor atau iklan itu, laki-laki tersebut membuka bungkusnya, lalu menyulut sebatang rokok. Rafa hanya salah satu dari setidaknya 76 juta anak Indonesia pengguna Internet yang sudah terbiasa beraktivitas di ruang digital, entah untuk menonton online, game ataupun cuplikan film kesayangan. Laporan “Digital 2024: Indonesia” yang dirilis We Are Social menyebutkan rata-rata orang Indonesia berinternet selama 7 jam 38 menit per hari. Dari data itu, dapat kita bayangkan berapa banyak video berkaitan dengan rokok seperti yang ditonton Rafa beredar dan ditonton pengguna Internet lainnya.

Dengan menggunakan data Centers for Disease Control and Prevention (CDC)—yang mengungkap satu dari lima anak di dunia terpapar iklan rokok secara online—kita juga dapat memperkirakan lebih dari 15 juta anak dari Generasi Z Indonesia terpapar iklan rokok lebih dari satu kali setiap hari di platform digital. Angka itu bisa jadi lebih besar karena Rafa punya dua adik yang merupakan bagian dari Generasi Alpha—generasi setelah Generasi Z yang lahir pada periode 2010-an hingga awal 2020-an. Apalagi menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang dipaparkan Katadata, penetrasi Internet pada usia remaja merupakan yang tertinggi di Indonesia. Pemicunya adalah saat pandemi Covid-19 yang membuat penggunaan Internet di kelompok usia anak-anak berusia 5-12 tahun memiliki penetrasi Internet sebesar 62,43 persen dan kelompok usia 13-18 tahun mencapai 99,16 persen. Hal ini menambah lagi besaran jumlah anak-anak Generasi Z dan Alpha yang rentan terpapar konten rokok seperti Rafa.

Sekalipun perusahaan platform digital telah memiliki panduan komunitas mengenai pemuatan video yang melarang promosi barang ilegal seperti nikotin dan pemuatan konten berisi promosi produk nikotin, video yang ditonton Rafa itu hingga hari ini lolos dari teguran dan masih ditayangkan. Konten berupa promosi iklan rokok tadi dimasukkan ke video ulasan online game. Konten rokok ini merupakan temuan terbaru SAFEnet yang merupakan bagian dari koalisi Free Net From Tobacco (FNFT). SAFEnet menemukan setidaknya ada 2.318 video yang mengandung iklan rokok dalam kurun waktu Agustus-Desember 2023 dan Maret-Agustus 2024. Temuan ini juga baru pada satu platform berbagi video saja, belum diperluas ke platform-platform digital lain yang juga berbasis berbagi konten. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

KPK Berpotensi Mengalami Kekosongan Kepemimpinan

04 Nov 2024

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi mengalami kekosongan kepemimpinan karena masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan berakhir pada 20 Desember 2024. Meski tinggal dua bulan lagi, sampai saat ini Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat belum juga menggodok 10 nama calon pemimpin dan 10 calon anggota Dewan Pengawas KPK hasil panitia seleksi yang diajukan Presiden Joko Widodo. Sedangkan DPR akan memasuki masa reses pada 8 Desember 2024 dan baru kembali memasuki masa persidangan pada Januari 2025.

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, mengatakan lembaga antirasuah itu akan mengalami kebuntuan apabila sampai 20 Desember 2024 belum ada pimpinan yang baru. "KPK akan deadlock karena KPK itu bergantung kepada pimpinannya untuk mengambil keputusan ataupun kebijakan yang strategis. Misalnya kalau penindakan, surat penangkapan, penetapan tersangka, pencekalan," ujarnya, Ahad, 3 November 2024. Anggota IM57+ Institute itu mengatakan sampai hari ini juga belum ada dasar hukum yang mengatur perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK atau mekanisme penunjukan pelaksana tugas. "Kecuali mau dibuat."

Surat presiden yang berisi 10 nama calon pemimpin KPK dan 10 nama anggota Dewas KPK tersebut telah dikirim ke DPR pada 15 Oktober 2024, lima hari sebelum Presiden Jokowi purnatugas. DPR bertugas melakukan uji kelayakan untuk memilih lima nama pemimpin KPK serta 5 nama anggota Dewan Pengawas. Mereka yang terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan Ketua dan Wakil Ketua KPK sampai 2029. Sebagaimana keputusan presiden atas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun, sebelumnya empat tahun. Rangkaian seleksi calon pimpinan (capim) KPK telah dimulai sejak Juni 2024 oleh Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pemimpin KPK. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Subsidi Motor Listrik dalam Ketidakpastian

04 Nov 2024

Subsidi untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua telah habis pada tahun ini, fenomena ini justru mencerminkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap produk yang ramah lingkungan. Hal ini memberi angin segar bagi produsen motor listrik nasional, karena menunjukkan bahwa produk mereka diterima dengan antusias oleh pasar. Namun, ketidakpastian mengenai kelanjutan subsidi di tahun depan mengkhawatirkan beberapa produsen, karena dapat mengurangi daya tarik konsumen akibat harga yang lebih tinggi.

Beberapa produsen, seperti Purbaja Pantja dari PT Indika Energy Tbk. dan PT Electra Mobilitas Indonesia, menyatakan kesiapan untuk beradaptasi dengan berkurangnya dukungan subsidi. Mereka meyakini bahwa meskipun subsidi pemerintah sangat membantu dalam memperkenalkan motor listrik ke masyarakat, pertumbuhan jangka panjang industri ini akan bergantung pada keseimbangan antara inovasi industri dan dukungan negara. Selain itu, produsen juga berfokus pada pengembangan produk dan penawaran yang menarik, termasuk dengan menggandeng lembaga pembiayaan untuk memudahkan konsumen.

Di sisi lain, perusahaan seperti PT Smoot Motor Indonesia dan PT Electrum juga menghadapi tantangan serupa dengan habisnya kuota subsidi. Mereka berusaha untuk tetap mengembangkan strategi penjualan tanpa bergantung sepenuhnya pada subsidi, seperti memberikan diskon atau potongan harga pada momen tertentu. Namun, mereka juga berharap agar pemerintah tetap memberikan subsidi dengan syarat yang lebih ketat, seperti peningkatan komponen dalam negeri (TKDN), untuk mendukung perkembangan industri motor listrik yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan terkait berkurangnya subsidi, produsen motor listrik tetap optimis bahwa inovasi, peningkatan kualitas produk, dan kemitraan dengan lembaga pembiayaan akan menjaga momentum pertumbuhan pasar kendaraan listrik di Indonesia.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Strategi Inovatif untuk Meningkatkan Penjualan

04 Nov 2024

Meskipun program subsidi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia telah membantu meningkatkan adopsi motor listrik di masyarakat, ketergantungan pada subsidi masih menjadi tantangan besar bagi produsen. Pada tahun 2024, habisnya kuota subsidi untuk motor listrik menandakan adanya minat yang besar dari konsumen terhadap kendaraan yang ramah lingkungan, namun ketidakpastian mengenai kelanjutan subsidi di masa depan dapat mengurangi antusiasme konsumen karena harga jual yang lebih mahal tanpa dukungan subsidi.

Para produsen motor listrik, seperti Purbaja Pantja dari PT Indika Energy dan PT Electra Mobilitas Indonesia (ALVA), mengakui pentingnya subsidi dalam memperkenalkan produk ke pasar. Meskipun demikian, mereka juga percaya bahwa keberlanjutan industri motor listrik memerlukan inovasi dan kualitas produk yang tinggi serta kerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk tetap mempertahankan gairah pasar. Purbaja juga meyakini bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik bagi efisiensi dan keberlanjutan lingkungan, permintaan motor listrik akan tetap berkembang meskipun tanpa subsidi pemerintah.

Produsen lain seperti Kevin Phang dari Smoot Motor Indonesia dan Wilson Wirawan dari PT Ninetology Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan subsidi dengan syarat ketat, seperti peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), agar produsen dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor. Meskipun beberapa perusahaan, seperti Electrum, menghadapi kendala kuota subsidi yang terbatas, mereka terus fokus pada inovasi dan pengembangan produk untuk menarik konsumen tanpa mengandalkan subsidi.

Di sisi lain, Okie Octavia Kurniawan dari Volta menekankan bahwa penentuan jumlah unit yang mendapat subsidi harus berdasarkan kajian mendalam, mempertimbangkan target adopsi kendaraan listrik nasional, anggaran pemerintah, kapasitas pasar, dan strategi pengembangan industri otomotif.

Secara keseluruhan, meskipun subsidi telah memberikan dorongan awal yang signifikan bagi pasar motor listrik di Indonesia, keberlanjutan industri ini memerlukan perbaikan dalam kebijakan, inovasi produk, dan peningkatan kualitas untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang tanpa ketergantungan pada subsidi pemerintah.