Empat pemimpin rombong Orang Rimba di Jambi mengecam aktivitas tambang minyak ilegal di Hutan Harapan. Mereka meyakini Orang Rimba telah diperalat. Buktinya, sejumlah warga ditugasi mengamankan dan menarik pungutan liar di lokasi yang terletak di dalam hutan negara di Hutan Harapan yang beralas konsesi restorasi ekosistem. ”Kami kaget waktu mengetahui ada warga kami, Orang Rimba, di sana,” ujar Temenggung Ngelembo, Rabu (6/11). Ia langsung mengecek ke lokasi. Menurut Ngelembo, dirinya dan para pemimpin adat mengecam praktik ilegal yang merusak hutan itu. Namun, pihaknya kesulitan menyetopnya.

Warganya telanjur masuk dalam jaringan kejahatan itu. Karena itu, ia berharap apparat penegak hukum segera turun ke lokasi. ”Harus diberantas secepatnya,” kata Ngelembo. Temenggung Jelitai menyatakan, Orang Rimba sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian hutan serta mendukung penuh upaya restorasi yang dilakukan di Hutan Harapan. ”Di adat kami, Orang Rimba, menebang satu pohon sama dengan menghancurkan kehidupan. Dendanya 500 lembar kain. Itu pelanggaran berat,” kata Jelitai. Kawasan restorasi ekosistem Hutan Harapan di batas Jambi dan Sumsel seluas 98.000 hektar. Kelestarian hutan ini jadi incaran pemodal dan cukong untuk menguasai serta memperjualbelikan lahan.

Lahan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, antara lain perambahan, pembalakan, dan tambang liar. Ribuan pohon tumbang untuk pembukaan sumur-sumur bor. Minyak dibawa ke tempat penampungan sementara. Minyak curian dimuat ke dalam truk berisi bak-bak penampung. Pengemudi truk lalu membawanya ke industri-industri liar di wilayah Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Minyak kemudian disuling untuk dijadikan sejenis solar dan bensin. Minyak ilegal itu dijual murah untuk memasok berbagai kebutuhan BBM bagi warga dan industri di Jambi, Sumsel dan sekitarnya. Jelitai menyesalkan ada warganya yang terseret dalam praktik ilegal. Padahal, upah yang didapat kecil, cuma cukup untuk beli nasi dan rokok. (Yoga)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan bukti-bukti formalitas operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB). KPK telah menetapkan Sahbirin sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa untuk sejumlah proyek pekerjaan di wilayah Pemerintan Provinsi Kalimantan Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan bukti-bukti formalitas operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB). KPK telah menetapkan Sahbirin sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa untuk sejumlah proyek pekerjaan di wilayah Pemerintan Provinsi Kalimantan Selatan. Budi menyebut KPK menyampaikan bukti permulaan cukup yang sah untuk mentersangkakan Paman Birin, di antaranya keterangan, surat dokumen, petunjuk, dan bukti elektronik sesuai dengan pasal 184 KUHAP. Selain itu, ditujukan pula bukti yang berhubungan dengan Sahbirin Noor melarikan diri sehingga tidak dapat mengajukan praperadilan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018. 

Dia menyampaikan KPK mengajak masyarakat untuk terus memantau dan mengikuti perkembangan proses penanganan perkara ini, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemberantasan korupsi. Dalam kesempatan berbeda, KPK menyebut Sahbirn melarikan diri setelah menjadi tersangka dugaan korupsi. "Sampai saat persidangan ini berlangsung, pemohon (Sahbirin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya,” kata perwakilan Tim Biro Hukum KPK, Indah Suryani, dalam persidangan di PN Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan tanggapan KPK atas permohonan praperadilan dari Sahbirin. Menurut KPK, tim penyidik sempat mencari Sahbirin di sejumlah lokasi seusai penetapan tersangka sang gubernur. KPK di antaranya mencari Sahbirin Noor Di rumah dinas Gubernur Kalimantan Selatan, rumah dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun, KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sahbirin. Indah juga menyoroti Sahbirin Noor yang kini tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan setelah penetapan tersangka. Indah berujar Sahbirin tidak tampak dalam berbagai kegiatan resmi di Kalimantan Selatan, di antaranya rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan hingga rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kalimantan Selatan. Indah mengklaim saat ini tugas-tugas gubernur diambil alih oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan. “Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pemohon tidak pernah muncul lagi di publik,” ucap Indah. (Yetede)

Tak butuh waktu lama bagi puluhan pemuda yang bergabung dalam SimpaSio Institute, lembaga non pemerintah di Larantuka, untuk datang ke lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Hanya berjarak 52 kilometer dari episentrum bencana, mereka memberikan apa saja yang dipunya. ”Dana hingga tenaga kami bawa ke sana,” kata Ketua SimpaSio Institute Magdalena Oa Eda Tukan, Selasa (5/11). Magdalena berharap dia dan kawan-kawannya bisa ikut meringankan beban mereka yang terdampak bencana. Data BNPB menyebutkan sembilan orang tewas dan satu kritis terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Selain itu, ada 10.295 warga terdampak.

Sebanyak 2.472 orang di antaranya terpaksa mengungsi meninggalkan zona bahaya, 7 km dari puncak gunung. Tak hanya terancam bom batu pijar, pengungsi rawan terdampak banjir lahar hujan yang bisa luruh kapan saja. Anggota SimpaSio Institute yang sudah tiba di lokasi bencana membangun posko selama masa tanggap darurat, sekitar 58 hari setelah erupsi. ”Kami akan ikut ambil bagian dalam distribusi donasi, menyalurkan bantuan, hingga menggelar kegiatan psikologi-sosial untuk anak,” kata Magdalena. Berjarak hampir 2.000 km dari Larantuka, anggota Komunitas Flores, Sumba, Timor, dan Alor (Flobamora) Kalteng ikut sigap merespons bencana Larantuka. Banyak anggota komunitas itu buruh sawit perantauan asal NTT. Kesedihan sesama warga ikut mereka rasakan dari kebun sawit yang panas dan lembab di tanah seberang.

Don (27), buruh sawit di Kotawaringin Timur, bersama teman-temannya menyisihkan sebagian uang untuk korban erupsi Lewotobi Laki-laki. Meski berasal dari Manggarai dan tidak punya keluarga di Larantuka, ia tahu sesame warga NTT harus saling bantu. Don menyebut donasi itu diberikan ke gereja di Kotawaringin Timur dan Palangka Raya untuk kemudian diberikan kepada para penyintas. Di Kalbar, Ketua Komisi Pengembangan Sosial dan Ekonomi dan Caritas Keuskupan Ketapang RD Mardianus Indra mengatakan, donasi telah dibuka sejak tanggap darurat erupsi ditetapkan. Batas waktu pengumpulan tidak ditentukan. Bantuan itu nantinya pasti diperlukan, baik saat ini maupun pemulihan pascaerupsi. ”Ini atas nama kemanusiaan. Semua bisa ter- dampak bencana,” katanya. Bencana dan duka bisa kapan saja, demikian pula cinta kasih sesama meresponsnya. (Yoga)

Anggaran kesehatan tahun 2025 telah dialokasikan sebesar Rp 217,3 triliun atau 6 % dari total APBN. Besaran alokasi anggaran kesehatan ini sebelumnya dikhawatirkan oleh sejumlah pihak setelah penghapusan alokasi belanja wajib atau mandatory spending dalam UU Kesehatan. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, di Jakarta, Selasa (5/11) mengatakan, Kemenkes akan mengelola Rp 129,8 triliun dari total anggaran kesehatan yang telah dialokasikan pemerintah. Rinciannya, Rp 105,6 triliun akan dikelola untuk pembiayaan di Kemenkes dan Rp 24,2 triliun akan dialokasikan untuk pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi khusus fisik dan nonfisik. ”Dengan adanya alokasi (anggaran kesehatan) 6 % ini tentunya pemerintah berkomitmen untuk mengelolanya secara efektif dan efisien bagi peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan,” katanya.

Aji menjelaskan, anggaran kesehatan yang telah dialokasikan akan digunakan untuk mendukung program unggulan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain untuk mewujudkan target SDM yang sehat dan produktif, anggaran ini juga diharapkan bisa mendukung agenda transformasi kesehatan. Adapun program unggulan yang menjadi target program hasil terbaik cepat (quick win) mulai 2025 adalah pemeriksaan kesehatan gratis nasional, penurunan kasus tuberkulosis, dan pembangunan RSUD kelas D menjadi kelas C. Selain itu, terdapat program strategis lain dari Kemenkes yang jugajadi prioritas, yaitu percepatan penurunan tengkes (stunting) serta pengendalian penyakit menular, seperti malaria dan HIV/AIDS. (Yoga)

Jumlah oknum pegawai Kemenkomdigi yang terbukti melindungi situs judi daring atau judi online dari pemblokiran berpotensi bertambah. Audit terhadap mekanisme pemblokiran dan SDM di kementerian mendesak dilakukan agar upaya pemberantasan judi daring tidak berjalan di tempat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Selasa (5/11) mengatakan, saat ini sudah ada 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi meralat keterangan sebelumnya yang menyebut jumlah tersangka 16 orang. Dari 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 11 di antaranya adalah pegawai Kemenkomdigi.

Dalam raker Komisi I DPR bersama Kemenkomdigi, Selasa, Menkomdigi, Meutya Hafid memastikan terdapat 11 pegawai di kementeriannya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ke-11 tersangka tersebut memanfaatkan kewenangan mereka untuk melindungi sejumlah situs judi daring agar tidak terblokir oleh sistem yang dibuat kementerian. Meutya mengatakan, jumlah tersangka dalam kasus judi daring yang berasal dari tubuh kementeriannya masih berpotensi bertambah. Dia menyebut proses verifikasi masih terus berjalan untuk mengungkap keterlibatan oknum lainnya. ”Untuk saat ini masih 11 tersangka (dari Kemenkomdigi), tetapi tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan bertambah,” ujar Meutya. (Yoga)