JAKARTA, ID – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi RUU usulan DPR. Sembilan fraksi sepakat mengesahkan RUU P2SK sebagai inisiatif DPR, sehingga RUU tersebut akan dibahas oleh DPR dengan pemerintah. Pasca persetujuan tersebut, RUU akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera dilakukan pembahasan. Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Paulus menjelaskan, sembilan fraksi sepakat mengesahkan RUU P2SK sebagai RUU inisiatif DPR, termasuk fraksi PKS yang menerima dengan catatan. “Dengan demikian sembilan fraksi menyampaikan pendapat dari masing-masing dengan catatan, termasuk Fraksi PKS menerima dengan catatan. RUU ini dapat disetujui sebagai RUU DPR RI? Setuju,” kata dia dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (20/9). (Yetede)

Implementasi sistem perizinan usaha berbasis risiko atau OSS-RBA yang sudah berjalan setahun terakhir dinilai belum efektif. Sejumlah kendala mempersulit urusan perizinan, khususnya bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Kementerian Investasi pun diminta untuk membenahi implementasi sistem OSS di berbagai daerah. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sampai 15 September 2022 pukul 11.00, sebanyak 1.959.530 nomor induk berusaha (NIB) telah terbit di seluruh Indonesia melalui sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) yang didominasi 98 % pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan 2 % pelaku usaha menengah dan besar.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Darmadi Durianto, mengatakan, jumlah itu masih jauh dari estimasi total 65,47 juta unit UMKM yang ada di Indonesia. Baru-baru ini Presiden Jokowi meminta target jumlah penerbitan NIB bagi pelaku UMKM dapat ditingkatkan menjadi 100.000 per hari. ”Ada gap atau selisih yang besar antara jumlah pelaku UMKM yang ada dan yang sudah terdaftar mendapatkan NIB,” kata Darmadi dalam rapat dengar pendapat antara Kementerian Investasi/BKPM dan Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta, Senin (19/9). Ia mencontohkan, di daerah pemilihannya di DKI Jakarta, masih banyak pelaku usaha berskala mikro yang kesulitan mendaftarkan diri ke system berbasis daring karena belum terbiasa. (Yoga)

Kenaikan harga BBM memberi dampak luas kepada seluruh lapisan penduduk Indonesia, baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan. Kenaikan harga BBM juga berdampak ke aspek komoditas, mulai dari kalangan produsen, distributor, hingga konsumen. Kondisi ini menyebabkan terjadinya rentetan peristiwa penyesuaian harga akibat peningkatan biaya BBM yang berperan dalam proses produksi ataupun distribusi. Sektor ekonomi di bidang transportasi dan distribusi adalah yang paling cepat terdampak. Tarif kendaraan umum mengalami kenaikan. Di beberapa kota, jamak ditemukan selebaran yang ditempelkan di pintu-pintu bus atau angkot untuk memberi tahu penumpang bahwa harga baru angkutan umum mulai diberlakukan. Efek domino berikutnya menyentuh harga kebutuhan pokok serta harga barang dan jasa lainnya. Sayangnya, pendapatan masyarakat tidak serta-merta naik menyesuaikan harga-harga baru yang berlaku. Situasi demikian menuntut setiap orang untuk melakukan penyesuaian anggaran belanja.

6 dari 10 responden survei Kompas menyatakan bahwa mereka melakukan penghematan untuk beradaptasi dengan dampak kenaikan harga BBM. Masyarakat perkotaan di region Sumatera dan juga luar Sumatera dan Jawa lebih banyak yang berhemat dibandingkan dengan penduduk perkotaan di wilayah Jawa. Secara tidak langsung, hal ini mengindikasikan bahwa dampak kenaikan harga BBM bisa dikatakan lebih terasa bebannya bagi penduduk perkotaan di luar wilayah Pulau Jawa. Penduduk desa yang sudah mengeluhkan dampak kenaikan harga BBM sebagian besar berasal dari region Sumatera. Warga perdesaan di Sumatera yang merespons kondisi sekarang secara biasa saja ada 3 dari 10 responden. Artinya, 70 persen lainnya merasa tidak biasa atau cenderung berat dengan penyesuaian harga-harga sekarang.

Secara keseluruhan, dari hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa segenap lapisan masyarakat tampak  sedang berhemat. Responden perkotaan yang menyatakan berhemat dalam menyikapi situasi sekarang sebanyak 65 %, sedangkan responden perdesaan yang menyatakan sikap serupa sebesar 58,5 %. Perbedaan tingkat penghematan ini salah satunya akibat perbedaan pola konsumsi masyarakat kota dan desa dalam memenuhi kebutuhan makanan ataupun non makanan. Bagi warga kota, berhemat menjadi langkah untuk memenuhi biaya hidup yang lebih tinggi. Skala prioritas harus disusun, anggaran belanja selain pangan sedapat mungkin dikurangi supaya anggaran belanja makanan dan kebutuhan pokok tidak terganggu. Efisiensi belanja adalah langkah paling masuk akal agar mampu bertahan melewati masa sulit ini. Meskipun bagi sebagian kalangan masyarakat dengan anggaran belanja yang begitu mepet, opsi berhemat menjadi suatu kemewahan. (Yoga)

Nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) harus bersiap menemui skenario paling buruk. Ada gelagat pengelola Wanaartha akan angkat tangan dalam memenuhi kewajiban ke nasabah yang bernilai Rp 15 triliun lebih. Kemungkinan tidak enak itu diungkapkan oleh kuasa hukum nasabah Wanarartha Life, Benny Wulur, yang mengikuti pertemuan antara manajemen perusahaan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (19/9) kemarin. Dalam rapat tersebut, Benny menuturkan, manajemen mengatakan kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang dinilai mencapai Rp 15 triliun. Tak bisa berharap pada manajemen, kini Benny meminta OJK dengan kepolisian untuk membantu menyelesaikan kasus penggelapan dana. Ia berharap kewajiban ke nasabah bisa dipenuhi dana yang diperoleh dari situ. Direktur Operasional Wanaartha Life Ari Prihadi mengatakan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang berlangsung akhir Juli lalu, pemegang saham sejatinya sepakat untuk menyuntikkan modal. Meski sampai kini, rencana itu belum terlaksana.

Iming-iming insentif kembali disiapkan pemerintah untuk menarik investor ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tak hanya bagi pemodal yang berniat membantu pembangunan megaproyek itu, melainkan juga kepada pelaku industri. Hal itu tercermin dari jenis insentif yang disiapkan pemangku kebijakan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal di IKN Nusantara sebagai aturan turunan dari UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Insentif tersebut yakni super tax deduction, pembebasan bea masuk, hingga fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor. Tax holiday yang menjadi stimulus andalan pun tetap tersaji bagi investor. Selain menambah pilihan insentif, pemerintah juga akan menerapkan jangka waktu lebih panjang untuk fasilitas tax holiday jika dibandingkan dengan ketentuan yang saat ini berlaku. Jika diamati, sederet pelonggaran fiskal itu berkorelasi erat dengan aktivitas dunia usaha. Pembebasan bea masuk dan PPN Impor misalnya, yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, terutama importasi bahan baku. Adapun, super tax deduction adalah program insentif untuk merangsang industri padat karya karena mengakomodasi kegiatan vokasi atau pemagangan hingga penelitian dan pengembangan. Tak berhenti sampai di situ, menurut Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM) Yuliot, pemerintah juga akan menyediakan lahan bagi investor di sektor infrastruktur.

Langkah pemerintah meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 7/2022 memberi angin segar bagi industri otomotif dalam memperluas segmen kendaraan yang akan diproduksi. Meski di sisi lain, kemampuan infrastruktur pendukung seperti tempat pengisi daya listrik dan keberadaan perusahaan pengelolaan limbah baterai harus dipersiapkan dengan baik. Inpres yang mengatur tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional, tentunya secara langsung membuka pasar baru bagi sektor otomotif. Beberapa produsen bahkan menyatakan kesiapannya untuk memproduksi kebutuhan pemerintah. Manajemen PT Honda Prospect Motor (HPM), misalnya, menyebutkan bahwa telah menyiapkan peta jalan atau road map menuju era elektrifikasi sepenuhnya dengan mulai memproduksi berbagai model kendaraan listrik. Strategi pemerintah tersebut bahkan dinilai seiring dengan kebijakan Honda global yang berkomitmen mengurangi emisi karbon dengan memperbanyak produksi kendaraan berbasis baterai. Hal serupa juga disebutkan oleh PT Toyota Astra Motors (TAM) yang mendukung penuh kebijakan tersebut. Di perusahaan itu juga telah mulai dijual beragam produk kendaraan listrik, termasuk juga kendaraan hybrid. Strategi itu dilakukan untuk mengurangi polusi udara yang ditimbulkan dari pembakaran bahan bakar fosil.

JAKARTA, ID – Pemerintah menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten tahun 2023. Hal ini dinilai memberatkan pekerja, karena kenaikan upah 2023 dengan formula itu diprediksi tidak bisa mengimbangi lonjakan inflasi. Konsekuensinya, daya beli pekerja bakal tergerus inflasi. Dalam PP 36/ 2021 pasal 26 disebutkan, penyesuaian nilai upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah di wilayah yang bersangkutan. Batas upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula batas atas dihitung dari konsumsi rata-rata per kapita dikalikan jumlah anggota keluarga dibagi jumlah anggota keluarga yang bekerja, sedangkan nilai batas bawah adalah 50% dari nilai batas atas. “Kalau kembali digunakan PP 36/ 2021, dengan inflasi bisa 4-5%, nanti daya beli masyarakat tergerus lagi. Saya berharap pemerintah punya keinginan meningkatkan kenaikan upah minimum berdasarkan fakta di lapangan bahwa inflasi tinggi,” ucap Timboel saat dihubungi Investor Daily, Senin (19/9). ((Yetede)

JAKARTA, ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan, dugaan korupsi Gubernur  Papua, Lukas Enembe, tidak hanya berupa gratifikasi bernilai Rp 1 miliar, tetapi mencapai ratusan miliar. “Saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas Enembe yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya gratifikasi Rp1 miliar. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar,” kata Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (19/9/2022). Sebagai contoh, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai US$ 55.000.000 atau Rp560 miliar. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu, bahkan ada dalam periode pendek, setoran tunai itu dilakukan dengan nilai fantastis, US$ 5.000.000,” ucap dia Selain itu, tambah dia, PPATK juga. (Yetede)

Pemerintah berencana melakukan konversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik. PT PLN (Persero) tengah melakukan uji coba di Solo dan Denpasar, dengan membagikan 1.000 paket kompor listrik di masing-masing kota. Tahun depan, pemerintah akan membagikan paket kompor listrik kepada 300 ibu rumah tangga yang menjadi sasaran tahun ini. Rumah tangga penerima paket kompor listrik ini adalah yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Paket tersebut terdiri dari satu kompor listrik, satu alat masak dan satu MCB atau penambah daya khusus untuk kompor listrik.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan harga paket kompor listrik tersebut sekitar Rp 1,8 juta, sehingga jika sasarannya 300 ribu rumah tangga, maka anggaran yang dibutuhkan tahun ini sekitar Rp 540 miliar. "Perencanaan awal, sama-sama dua tungku, awalnya 800 watt, sekarang mau dinaikkan lagi salah satunya 1.000 MW. Jadi biar masaknya lebih kencang (cepat)," kata Rida saat ditemui usai rapat dengan Banggar DPR, Selasa (20/9). Jika perubahan daya dilakukan, maka kata Rida akan ada tambahan anggaran untuk satu paket kompor listrik. Misalnya, saat ini dengan daya 800 watt itu Rp 1,8 juta, maka dengan daya 1.000 watt bisa mencapai Rp 2 juta per paket.

Jero Kusumawati (63), pemilik warung di Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar Selatan, mengaku lebih hemat dengan alat masak bertenaga setrum tersebut. Dalam sebulan, Kusumawati menghabiskan dua tabung elpiji 3 kilogram dengan harga Rp18 ribu per tabung atau total Rp 36 ribu. Namun, saat memakai kompor listrik, ia mengaku hanya menghabiskan Rp 60 per jam. Sementara itu, Kemenperin memastikan produksi kompor listrik dalam negeri mencapai 5 juta unit pada 2023. (Yoga)

Perekonomian nasional sama halnya dengan kondisi kesehatan manusia. Selama lebih dari 2 tahun terakhir, Indonesia atau dunia kondisi kesehatannya mengalami tekanan. Perekonomian mengalami lesu darah dan sangat membutuhkan stimulus. Perekonomian nasional pada 2022 diprediksi terus pulih. Indikator kesehatan aktivitas ekonomi, hingga ekspor/impor terlihat membaik. Alhasil, IMF dan World Bank (WB) kompak memproyek­­si tahun 2022 ini tumbuh ma­­sing-masing 5,3% dan 5,1%. Menuju tahun 2023, sepertinya tidak akan lebih mudah. Mengingat ancaman krisis tahun ini dan tahun depan berbeda dengan 1998 ataupun 2008 yang tematik. Dunia saat ini diancam dengan hatrick krisis, yaitu energi, pangan, hingga keuangan. Asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2023, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 3,6%, nilai tukar Rp14.800/US$, suku bunga SUN 10 tahun 7,9%, harga minyak mentah Indonesia US$90/barel, lifting minyak 660.000 barel/hari, dan lifting gas 1,1 juta barel setara minyak/hari. Sedangkan pada postur sementara APBN Tahun 2023, pendapatan negara ditetapkan Rp2.463 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.021,2 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp441,4 triliun. Penerimaan perpajakan sendiri berasal dari pajak, yaitu Rp1.718 triliun, serta kepabeanan dan cukai yang Rp303,2 triliun.

Kesehatan organ-organ penting ekonomi nasional, terindikasi masih mengalami pemulihan hingga kini. Namun, tekanan dan ancaman geopolitik dan ekonomi global belum reda. Menteri Keuangan pada acara HSBC Summit 2022 bahkan mengingatkan, bahwa perubahan iklim memberi ancaman lebih luas dibandingkan dengan pandemi Covid-19. Indonesia perlu untuk menggunakan instrumen alternatif pemulihan ekonomi. Stimulus fiskal yang terasa sekali dominasinya dalam 3 tahun terakhir, harus mulai perlahan dikurangi.