;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

Kontribusi Ekonomi Biru Perlu Didorong

28 Sep 2022

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, sesuai Visi Maritim 2045, Indonesia ingin kembali ke kejayaan bahari dan menjadi pusat peradaban maritim dunia. Meski demikian, rendahnya literasi maritim merupakan penghambat utama laju pembangunan kemaritiman. Pihaknya sedang mengkaji kontribusi ekonomi maritim berbasis konsep biru (blue economy) dan mengukur PDB yang bisa dicapai dengan pendekatan ekonomi biru. Selain itu, mengadopsi konsep ocean account yang sedang berkembang di dunia, yakni mengumpulkan informasi terkait kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan laut dan pesisir untuk mendorong kemajuan dan keberlanjutan.

Dari kajian sementara BRIN bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, nilai PDB kemaritiman pada 2020 sebesar Rp 1.212 triliun atau 11,31 % PDB nasional senilai Rp 10.722 triliun. Nilai PDB kemaritiman itu turun Rp 19 triliun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 1.231 triliun sebagai dampak pandemi. ”Visi Indonesia emas tahun 2045 harus menjadi momentum pengembalian kejayaan sebagai pusat peradaban maritim dunia,” ujar Luhut dalam puncak peringatan Hari Maritim Nasional Ke-58 bertema ”Maritim Tangguh untuk Pembangunan Berkelanjutan”, di Jakarta, Selasa (27/9). Hari Maritim Nasional diperingati pada 23 September 2022. (Yoga)


PLN Batalkan Program Kompor Listrik

28 Sep 2022

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Darmawan Prasodjo, Selasa (27/9) di Jakarta, mengatakan, pihaknya  membatalkan program konversi kompor elpiji ke kompor listrik. Langkah tersebut diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Ia juga memastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik. (Yoga)

Mimpi Guru Cerdas Lewat Aplikasi

28 Sep 2022

Aplikasi Merdeka Mengajar milik kemendikbud tak menjangkau guru di daerah tanpa internet dan listrik, Platform ini ikut disorot seiring kontrpversi tim bayangan yang membuat berbagai produk digital kemendikbud. Satriawan Salim ikut menjadi pengguna Merdeka Mengajar, aplikasi khusus guru milik Kemendikbudristek. Pengajar SMA swasta di Jaktim itu mengasah kemampuannya lewat pelatihan mandiri tentang kurikulum Merdeka, salah satu fitur dalam aplikasi  Merdeka Mengajar. Lewat pelatihan mandiri itu kata Satriawan, guru mempelajari bahan ajar melalui teks dan video, mengisi jawaban pada form isian kemudian mengimplementasikan sendiri materi tersebut. 

Tapi metode pelatihan lewat aplikasi ini sangat monoton karena hanya satu arah. Satriawan melihat kekurangan aplikasi ini, dimana materi implementasi Kurikulum Merdeka kurang cepat diperbaharui, capaian pembelajaran yang diisi guru dalam aplikasi itu masih merupakan data 2020-2021. "Dari segi konten banyak yang mesti di update," kata Satriawan. Ditambah lagi, Satriawan melihat platform Merdeka Mengajar tidak inklusif karena sulit diakses guru di daerah tanpa listrik dan internet. "Menurut saya aplikasi ini bukan solusi," kata Satriawan. (Yoga

40 TAHUN BENTARA BUDAYA, Hujan Berkat, AnekaKoleksi dan ”Podcast”

27 Sep 2022

Bentara Budaya bermula dari kecintaan pendiri Kompas, PK Ojong dan Jakob Oetama, terhadap seni dan budaya. Sejak 1970-an, Kompas mengoleksi sejumlah lukisan, barang antik, dan barang seni lain. Benda-benda seni itu lantas diserahkan pengelolaannya ke karikaturis Kompas, GM Sudarta. Gramedia Art Gallery pun didirikan guna menampung benda-benda seni itu, yang berlokasi di kawasan pintu Air, Jakarta. Galeri ini bibit berdirinya Bentara Budaya. Satu dekade kemudian, tepatnya 1982, Bentara Budaya didirikan pertama kali di Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Pendirian Bentara Budaya Jakarta (BBJ) menyusul empat tahun kemudian. Jakob Oetama membuka BBJ pada 26 Juni 1986, diikuti pendirian di Solo (2003) dan Bali (2009). Selama 40 tahun, Bentara Budaya menghadirkan berbagai pameran, diskusi, lokakarya, pertunjukan, dan berbagai kegiatan seni. Kegiatan ini melibatkan para penggiat seni budaya dari berbagai bidang, generasi, bahkan lintas negara. Koleksinya pun beragam, termasuk karya maestro lukis seperti Affandi, Basuki Abdullah, Bagong Kussudiardja, S Sudjojono, dan Hendra Gunawan.

Saat didirikan, Bentara Budaya (yang berarti utusan budaya) mengusung surya sengkalan (penanda waktu) Manembah Hangesti Songing Budi. Jika diartikan, Bentara Budaya bertujuan memberi kemuliaan pikiran tanpa pamrih. ”Pikiran, hikmah, kearifan itu diperas demi membangun kehidupan manusia yang lebih beradab,” kata GM Bentara Budaya Ilham Khoiri di Yogyakarta. Bentara Budaya juga berupaya menyesuaikan diri dengan kehidupan kekinian, dengan meluncurkan dua program baru, Podcast Bentara Budaya dan Laboratorium NFT. ”Podcast Bentara Budaya adalah ruang percakapan yang menghadirkan narasumber para seniman dan budayawan untuk menggali pengalaman dan proses kreatif mereka dalam berkesenian,” kata Ilham. (Yoga)


CAD Stop Operasi, Pil Pahit Korban Net89

27 Sep 2022

Untuk kesekian kalinya, korban robot trading Net89: PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) harus menelan pil pahit. Pengembalian investasi lewat konversi ke alat tambang aset kripto yang dipasarkan PT Cipta Aset Digital (CAD) kini menunjukkan gelagat buruk. Tanda ini nampak dari surat elektronik yang dikirimkan CAD ke para anggotanya, akhir pekan lalu. Isinya pemberitahuan penghentian kegiatan mining (penambangan) aset Ethereum (ETH) oleh CAD dan rekannya PT Pengelolaan Uang Digital. Ditemui tim KONTAN di kantor yang juga pabrik tambang CAD, Direktur Utama CAD Budi Sukandi dan Direktur CAD Erwin Indrianto Direktur kompak menyebut sedang mencoba menambang aset kripto lain, yang memiliki profitabilitas cukup baik.

Pabrik Baterai di RI Aktif 2 Tahun Lagi, Harga Mobil Listrik Turun

27 Sep 2022

Pengamat otomotif Bebin Djuana berpendapat beroperasinya pabrik baterai berpotensi menurunkan harga jual kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia. Daya beli masyarakat berkisar antara Rp 200-350 jutaan. Pabrik baterai di negara kita akan berproduksi kurang lebih dua tahun lagi. Mungkin saat itu lah akan terjadi penurunan harga (EV) di Indonesia," kata Bebin mengutip Antara. Menurut Bebin, meski pabrik baterai telah beroperasi di Indonesia, namun tidak langsung menyelesaikan permasalahan yang ada. Terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan menyambut era elektrifikasi. “Mulai skala produksi pabrik baterainya, efisiensinya, varian baterainya, kalau bisa untuk mobil, motor, dan kendaraan komersial dalam saat yang sama," ujar Bebin.

Kementerian BUMN mengumumkan pembentukan perusahaan baterai yang bernama PT Industri Baterai Indonesia (IBI) atau Indonesia Battery Corporation (IBC). Holding IBI terdiri dari Mining Industri Indonesia (Mind ID), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Aneka Tambang Tbk. (Antam), PT Pertamina, dan PLN. Selain kerjasama dengan Konsorsium Hyundai, pembentukan perusahaan ini juga melibatkan Korporasi KIA, Mobis Hyundai, dan LG Energy Solution. PT IBI direncanakan memiliki kapasitas produksi 140 gigawatt hour (GWh). Diperkirakan 50 GWh sel baterai yang diproduksi IBI akan diekspor ke luar negeri. Kemudian, sisanya akan digunakan industri baterai di Indonesia untuk memproduksi mobil listrik. Setelah dibangun, perusahaan ini dapat mempekerjakan 1.000 orang.

Di sisi lain, bukan rahasia penggerak mesin bertenaga baterai inilah yang membuat harga EV masih tinggi. Menurut Bebin, EV sejak awal memang lebih mahal dari kendaraan konvensional lantaran teknologinya masih tergolong baru saat diperkenalkan dan minatnya masih rendah. "EV memang sejak awal lebih mahal dari kendaraan berbahan bakar fosil. Walaupun 3-4 tahun terakhir sudah ada penurunan harga karena perkembangan teknologi, baterai, dan volume produksi,"  ujar dia.  (Yoga)


Atasi Darurat Peradaban Hukum

26 Sep 2022

Terkuaknya dugaan suap penanganan perkara di MA yang melibatkan hakim agung menguatkan indikasi saat ini negara dalam keadaan darurat peradilan dan peradaban hukum. Pembenahan peradaban hukum secara menyeluruh mendesak dilakukan. ”Penahanan terhadap hakim agung bisa menjadi isu yang tidak saja menggemparkan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga secara internasional,” kata mantan Hakim Agung T Gayus Lumbuun yang dihubungi dari Jakarta, Minggu (25/9). Gayus juga mengatakan, seluruh lembaga penegak hukum dalam beberapa waktu tahun terakhir diguncang berbagai persoalan. Kejaksaan, misalnya, menjadi sorotan publik saat Pinangki, yang saat  itu bertugas sebagai jaksa di Kejaksaan Agung, terseret kasus pengurusan perkara buronan Joko S Tjandra. Kasus terakhir melibatkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang diduga menerima suap pengurusan perkara perdata terkait pemailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Sudrajad diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai hakim agung oleh MA.

Menurut Gayus, Presiden dapat membentuk tim evaluasi nasional untuk mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Evaluasi dilaksanakan terhadap pemimpin tertinggi di lembaga penegak hukum itu hingga pimpinan di tingkat kabupaten/kota. Evaluasi mencakup dua hal, yakni apakah yang bersangkutan secara administratif dan kapabilitas memenuhi syarat menduduki jabatannya. Kedua, mengevaluasi kinerja pejabat yang bersangkutan. Laporan kinerja itu dikaitkan dengan pengaduan masyarakat yang diterima instansi terkait dan lembaga pengawasnya. Untuk KPK, Gayus mengungkapkan, evaluasi serupa bisa saja dilakukan Presiden. Hal itu tidak dilarang karena yang dilarang adalah mengevaluasi pelaksanaan fungsi penegakan hukum, yakni menyidik, menuntut, dan mengadili perkara. Menurut Gayus, langkah evaluasi dari pimpinan MA terhadap institusinya dapat dilakukan segera. Hal itu mendesak dilakukan karena pentingnya upaya mengembalikan kepercayaan publik di dalam dan luar negeri. MA juga pernah menerbitkan Maklumat No 1 Tahun 2017 yang isinya mengenai sanksi berjenjang terhadap atasan dari pihak yang melakukan tindak pidana. (Yoga)


Tahun Politik yang Datang Lebih Cepat

26 Sep 2022

Pemilu 2024 akan dilangsungkan pertengahan Februari 2024, tetapi hawa menuju ke sana sudah terasa 17 bulan sebelum pemilihan dilaksanakan. Dalam Forum Ombudsman Kompas, Jumat, 23 September 2022, pandangan pro dan kontra menghangati diskusi tatkala bahasan terfokus pada sejumlah tuntutan dan harapan dari pembaca dan aktor politik terkait kualitas serta independensi pemberitaan, baik politik maupun hukum. Melihat media saat ini harus dikatakan ada yang memang independen dan yang tidak independen. Diluar soal partai politik kita juga melihat fenomena tokoh-tokoh politik yang sedang mencalonkan diri tengah sibuk menggelar banyak acara, membangun citra, memoles tampilan, dan mempertinggi dukungan sebagaimana diukur oleh berbagai lembaga survei.

Pada masa di mana media sosial turut berkompetisi narasi dengan media massa umum, tuntutan pada media massa pun bertambah untuk menjadi tempat melakukan klarifikasi atas berbagai ”informasi” yang masih perlu dipastikan kebenarannya. Kita belum tahu kandidat yang akan resmi bertanding di pemilu mendatang, tetapi sudah dari sekarang setiap kandidat mengelus jagonya, para pengikutnya sudah bersikap galak terhadap para pengkritiknya. Kekuasaan politik datang dan pergi, dan akan terus terjadi demikian. Namun, lembaga pers seperti Kompas yang masuk pada dekade keenam hidupnya akan hadir lebih lama dari kekuasaan politik siapa pun. (Yoga)


Dana Desa Penawar Inflasi

26 Sep 2022

Inflasi desa lazim dicatat lebih tinggi daripada inflasi di kota. Meskipun penarikan data tak bergeser, ternyata ada masanya inflasi desa lebih rendah daripada kota. Pada 2015, kala dana desa mulai mengucur, inflasi kota 3,35 %, sedangkan di desa masih 5,8 %. Setahun berikutnya, inflasi desa turun menjadi 4,56 %, sedangkan di kota hanya turun menjadi 3,02 %. Akhirnya, pada 2017, inflasi desa turun hingga di bawah kota, yaitu 2,76 % di desa dibandingkan 3,61 % di kota. Sayang, data inflasi terpilah wilayah desa dan kota tak lagi diproduksi. Namun, strategi penawar inflasi lewat dana desa itu penting direproduksi, bahkan mendesak mengembangkan strategi baru pengendalian dan mitigasi dampak inflasi desa. Pengendalian inflasi yang langsung dirasakan secara riil membutuhkan kehadiran negara di lapangan.

Desa menduduki posisi strategis karena kepala desa beserta perangkatnya berinteraksi dengan warga sepanjang waktu. Apalagi, sebanyak 74.961 desa sejatinya mencakup 91 % wilayah pemerintahan terbawah, sedangkan 9 % selebihnya berupa pemerintahan kelurahan. Kebijakan anti inflasi desa sebenarnya menyelamatkan daya beli 71 % penduduk Indonesia yang kini tinggal di desa. Mesin inovasi desa bersumber dari dana desa. Pada 2015-2021, tersalur dana desa Rp 400 triliun, ditambah tahun ini Rp 68 triliun. Berakumulasi dengan alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten, berikut bantuan keuangan pemda, nilai keseluruhan APBDes melonjak dari Rp 24 triliun pada 2014 menjadi Rp 118 triliun pada 2022 atau rata-rata APBDes setiap desa berlipat empat kali dari Rp 324 juta menjadi Rp 1,6 miliar. Kapasitas dana desa sebagai penawar inflasi bersumber dari pemanfaatannya membangun infrastruktur ekonomi. (Yoga)


Negara Terus Didorong Lakukan Reforma Agraria

26 Sep 2022

Konstitusi agraria di Indonesia telah menjamin hak-hak petani, nelayan, masyarakat adat dan perdesaan, serta kelompok rentan lainnya. Peringatan Hari Tani Nasional 2022 menjadi momentum untuk kembali mendorong negara agar menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan reforma agraria sejati. Hal tersebut disampaikan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika  saat membacakan pidato politik dalam rangka Hari Tani Nasional 2022, Sabtu (24/9) di Jakarta. Dewi menyampaikan, 24 September merupakan kelahiran UU No 5 Tahun 1960 tentang  peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang kemudian oleh pemerintah ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional.  Akan tetapi, sejak awal reformasi sampai saat ini, pemerintah belum memulihkan pengakuan negara atas Hari Tani Nasional.

Melalui UUPA, negara wajib mengatur kepemilikan tanah dan memimpin penggunaannya hingga  semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Model dan corak ekonomi di lapangan agraria juga telah dimandatkan UUPA dalam semangat koperasi ataupun badan usaha rakyat lainnya. Meski begitu, mandat tersebut tidak dijalankan secara penuh dan konsekuen. Bahkan, cenderung dikhianati oleh kekuasaan dengan terbitnya berbagai  peraturan perundangan baru yang bertentangan dengan semangat UUPA mulai dari zaman Orde Baru sampai saat ini. Ketua Serikat Petani Indonesia Henri Saragih mengatakan, kelompok masyarakat, termasuk serikat petani, telah berjuang menuntut keadilan dan kesejahteraan sejak KPA didirikan 28 tahun lalu. Kelompok masyarakat juga berhasil mendorong pemerintah mengagendakan reforma agraria dan kedaulatan pangan. (Yoga)