Sampai Rabu (28/9) bantuan materi dan non materi terus berdatangan ke posko sekitar lokasi kebakaran di belakang Pasar Kembang Cikini di Jalan Cikini Kramat RW 001, Pegangsaan, Menteng, Jakpus, Irawan Prasetyo, Ketua RW 001, mengungkapkan, ada yang menyalurkan bahan pokok, makanan siap santap, dan pakaian. Namun, ketersediaan air bersih serta fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) masih terbatas. Hal ini dikeluhkan Aida (48), salah satu korban kebakaran yang mengungsi di posko bersama dua anaknya. ”Kebetulan air di tempat MCK kecil. Jadi, kami yang di posko menumpang dulu ke warga yang air dan listriknya hidup,” ujarnya. Ia juga mengharapkan ada fasilitas MCK untuk perempuan. (Yoga)

Besarnya pengguna liquefied petroleum gas 3 kilogram dipandang sebagai pasar yang cukup menjanjikan oleh badan usaha milik negara atau BUMN sektor energi di tengah tingginya harga komoditas minyak dan gas bumi dunia. Konversi kompor liquefied petroleum gas (LPG) menjadi wacana yang terus dibahas di tengah tingginya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk komoditas tersebut. Penggunaan listrik sebagai sumber energi untuk memasak juga dinilai bakal mengurangi impor yang selama ini membebani anggaran negara. Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN sempat menyebut bahwa konversi 15,3 juta kompor LPG ke kompor induksi/listrik bisa menghemat anggaran hingga Rp85,65 triliun dalam 5 tahun. Berdasarkan penghitungan PLN, setiap 1 kilogram konversi LPG 3 kilogram ke kompor induksi dapat memberikan manfaat penghematan bagi masyarakat Rp720 lebih murah dari pengadaan gas melon konvensional, sedangkan penghematan untuk APBN mencapai Rp8.186 setiap kilogramnya. Dengan demikian, potensi penghematan subsidi dapat menyentuh di angka Rp17,13 triliun setiap tahunnya untuk 15,3 juta pelanggan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih belum memutuskan lebih lanjut terkait dengan program konversi kompor listrik. “Program ini tidak diberlakukan 2022. Pembahasan anggaran dengan DPR belum dibicarakan, dan tentunya belum disetujui,” ujarnya. Airlangga menjelaskan bahwa program konversi kompor LPG yang dikerjakan PLN saat ini masih sebatas uji coba di dua daerah, yakni di Solo dan Bali.

Investor asal Malaysia dan Korea Selatan menyatakan ketertarikannya untuk menanamkan investasinya di Kawasan Industri Kariangau, Kota Balikpapan. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan Elok Selvia mengungkapkan untuk investor asal Malaysia bakal membangun pabrik roti di kawasan tersebut. “Perusahaan Malaysia akan bangun pabrik roti namanya Gardenia. Selain itu, ada dari Korea Selatan yang banyak difasilitasi DPMPTSP Provinsi serta Uni Eropa yang difasilitasi dari BKPM,” katanya, Selasa (27/9). Dia juga telah mempersilahkan para investor asing lainnya untuk berinvestasi di kawasan industri yang dikelola lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Balikpapan, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Manuntung Sukses. Elok menjelaskan saat ini Kota Balikpapan memiliki Kawasan Peruntukan Industri Kariangau (KPIK) seluas 2.500 hektare, dimana di dalamnya ada Kawasan Industri Kariangau (KIK) seluas 124 hektare.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, sesuai Visi Maritim 2045, Indonesia ingin kembali ke kejayaan bahari dan menjadi pusat peradaban maritim dunia. Meski demikian, rendahnya literasi maritim merupakan penghambat utama laju pembangunan kemaritiman. Pihaknya sedang mengkaji kontribusi ekonomi maritim berbasis konsep biru (blue economy) dan mengukur PDB yang bisa dicapai dengan pendekatan ekonomi biru. Selain itu, mengadopsi konsep ocean account yang sedang berkembang di dunia, yakni mengumpulkan informasi terkait kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan laut dan pesisir untuk mendorong kemajuan dan keberlanjutan.

Dari kajian sementara BRIN bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, nilai PDB kemaritiman pada 2020 sebesar Rp 1.212 triliun atau 11,31 % PDB nasional senilai Rp 10.722 triliun. Nilai PDB kemaritiman itu turun Rp 19 triliun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 1.231 triliun sebagai dampak pandemi. ”Visi Indonesia emas tahun 2045 harus menjadi momentum pengembalian kejayaan sebagai pusat peradaban maritim dunia,” ujar Luhut dalam puncak peringatan Hari Maritim Nasional Ke-58 bertema ”Maritim Tangguh untuk Pembangunan Berkelanjutan”, di Jakarta, Selasa (27/9). Hari Maritim Nasional diperingati pada 23 September 2022. (Yoga)

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Darmawan Prasodjo, Selasa (27/9) di Jakarta, mengatakan, pihaknya  membatalkan program konversi kompor elpiji ke kompor listrik. Langkah tersebut diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Ia juga memastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik. (Yoga)

Aplikasi Merdeka Mengajar milik kemendikbud tak menjangkau guru di daerah tanpa internet dan listrik, Platform ini ikut disorot seiring kontrpversi tim bayangan yang membuat berbagai produk digital kemendikbud. Satriawan Salim ikut menjadi pengguna Merdeka Mengajar, aplikasi khusus guru milik Kemendikbudristek. Pengajar SMA swasta di Jaktim itu mengasah kemampuannya lewat pelatihan mandiri tentang kurikulum Merdeka, salah satu fitur dalam aplikasi  Merdeka Mengajar. Lewat pelatihan mandiri itu kata Satriawan, guru mempelajari bahan ajar melalui teks dan video, mengisi jawaban pada form isian kemudian mengimplementasikan sendiri materi tersebut. 

Tapi metode pelatihan lewat aplikasi ini sangat monoton karena hanya satu arah. Satriawan melihat kekurangan aplikasi ini, dimana materi implementasi Kurikulum Merdeka kurang cepat diperbaharui, capaian pembelajaran yang diisi guru dalam aplikasi itu masih merupakan data 2020-2021. "Dari segi konten banyak yang mesti di update," kata Satriawan. Ditambah lagi, Satriawan melihat platform Merdeka Mengajar tidak inklusif karena sulit diakses guru di daerah tanpa listrik dan internet. "Menurut saya aplikasi ini bukan solusi," kata Satriawan. (Yoga

Bentara Budaya bermula dari kecintaan pendiri Kompas, PK Ojong dan Jakob Oetama, terhadap seni dan budaya. Sejak 1970-an, Kompas mengoleksi sejumlah lukisan, barang antik, dan barang seni lain. Benda-benda seni itu lantas diserahkan pengelolaannya ke karikaturis Kompas, GM Sudarta. Gramedia Art Gallery pun didirikan guna menampung benda-benda seni itu, yang berlokasi di kawasan pintu Air, Jakarta. Galeri ini bibit berdirinya Bentara Budaya. Satu dekade kemudian, tepatnya 1982, Bentara Budaya didirikan pertama kali di Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Pendirian Bentara Budaya Jakarta (BBJ) menyusul empat tahun kemudian. Jakob Oetama membuka BBJ pada 26 Juni 1986, diikuti pendirian di Solo (2003) dan Bali (2009). Selama 40 tahun, Bentara Budaya menghadirkan berbagai pameran, diskusi, lokakarya, pertunjukan, dan berbagai kegiatan seni. Kegiatan ini melibatkan para penggiat seni budaya dari berbagai bidang, generasi, bahkan lintas negara. Koleksinya pun beragam, termasuk karya maestro lukis seperti Affandi, Basuki Abdullah, Bagong Kussudiardja, S Sudjojono, dan Hendra Gunawan.

Saat didirikan, Bentara Budaya (yang berarti utusan budaya) mengusung surya sengkalan (penanda waktu) Manembah Hangesti Songing Budi. Jika diartikan, Bentara Budaya bertujuan memberi kemuliaan pikiran tanpa pamrih. ”Pikiran, hikmah, kearifan itu diperas demi membangun kehidupan manusia yang lebih beradab,” kata GM Bentara Budaya Ilham Khoiri di Yogyakarta. Bentara Budaya juga berupaya menyesuaikan diri dengan kehidupan kekinian, dengan meluncurkan dua program baru, Podcast Bentara Budaya dan Laboratorium NFT. ”Podcast Bentara Budaya adalah ruang percakapan yang menghadirkan narasumber para seniman dan budayawan untuk menggali pengalaman dan proses kreatif mereka dalam berkesenian,” kata Ilham. (Yoga)

Untuk kesekian kalinya, korban robot trading Net89: PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) harus menelan pil pahit. Pengembalian investasi lewat konversi ke alat tambang aset kripto yang dipasarkan PT Cipta Aset Digital (CAD) kini menunjukkan gelagat buruk. Tanda ini nampak dari surat elektronik yang dikirimkan CAD ke para anggotanya, akhir pekan lalu. Isinya pemberitahuan penghentian kegiatan mining (penambangan) aset Ethereum (ETH) oleh CAD dan rekannya PT Pengelolaan Uang Digital. Ditemui tim KONTAN di kantor yang juga pabrik tambang CAD, Direktur Utama CAD Budi Sukandi dan Direktur CAD Erwin Indrianto Direktur kompak menyebut sedang mencoba menambang aset kripto lain, yang memiliki profitabilitas cukup baik.

Pengamat otomotif Bebin Djuana berpendapat beroperasinya pabrik baterai berpotensi menurunkan harga jual kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia. Daya beli masyarakat berkisar antara Rp 200-350 jutaan. Pabrik baterai di negara kita akan berproduksi kurang lebih dua tahun lagi. Mungkin saat itu lah akan terjadi penurunan harga (EV) di Indonesia," kata Bebin mengutip Antara. Menurut Bebin, meski pabrik baterai telah beroperasi di Indonesia, namun tidak langsung menyelesaikan permasalahan yang ada. Terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan menyambut era elektrifikasi. “Mulai skala produksi pabrik baterainya, efisiensinya, varian baterainya, kalau bisa untuk mobil, motor, dan kendaraan komersial dalam saat yang sama," ujar Bebin.

Kementerian BUMN mengumumkan pembentukan perusahaan baterai yang bernama PT Industri Baterai Indonesia (IBI) atau Indonesia Battery Corporation (IBC). Holding IBI terdiri dari Mining Industri Indonesia (Mind ID), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Aneka Tambang Tbk. (Antam), PT Pertamina, dan PLN. Selain kerjasama dengan Konsorsium Hyundai, pembentukan perusahaan ini juga melibatkan Korporasi KIA, Mobis Hyundai, dan LG Energy Solution. PT IBI direncanakan memiliki kapasitas produksi 140 gigawatt hour (GWh). Diperkirakan 50 GWh sel baterai yang diproduksi IBI akan diekspor ke luar negeri. Kemudian, sisanya akan digunakan industri baterai di Indonesia untuk memproduksi mobil listrik. Setelah dibangun, perusahaan ini dapat mempekerjakan 1.000 orang.

Di sisi lain, bukan rahasia penggerak mesin bertenaga baterai inilah yang membuat harga EV masih tinggi. Menurut Bebin, EV sejak awal memang lebih mahal dari kendaraan konvensional lantaran teknologinya masih tergolong baru saat diperkenalkan dan minatnya masih rendah. "EV memang sejak awal lebih mahal dari kendaraan berbahan bakar fosil. Walaupun 3-4 tahun terakhir sudah ada penurunan harga karena perkembangan teknologi, baterai, dan volume produksi,"  ujar dia.  (Yoga)

Terkuaknya dugaan suap penanganan perkara di MA yang melibatkan hakim agung menguatkan indikasi saat ini negara dalam keadaan darurat peradilan dan peradaban hukum. Pembenahan peradaban hukum secara menyeluruh mendesak dilakukan. ”Penahanan terhadap hakim agung bisa menjadi isu yang tidak saja menggemparkan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga secara internasional,” kata mantan Hakim Agung T Gayus Lumbuun yang dihubungi dari Jakarta, Minggu (25/9). Gayus juga mengatakan, seluruh lembaga penegak hukum dalam beberapa waktu tahun terakhir diguncang berbagai persoalan. Kejaksaan, misalnya, menjadi sorotan publik saat Pinangki, yang saat  itu bertugas sebagai jaksa di Kejaksaan Agung, terseret kasus pengurusan perkara buronan Joko S Tjandra. Kasus terakhir melibatkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang diduga menerima suap pengurusan perkara perdata terkait pemailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Sudrajad diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai hakim agung oleh MA.

Menurut Gayus, Presiden dapat membentuk tim evaluasi nasional untuk mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Evaluasi dilaksanakan terhadap pemimpin tertinggi di lembaga penegak hukum itu hingga pimpinan di tingkat kabupaten/kota. Evaluasi mencakup dua hal, yakni apakah yang bersangkutan secara administratif dan kapabilitas memenuhi syarat menduduki jabatannya. Kedua, mengevaluasi kinerja pejabat yang bersangkutan. Laporan kinerja itu dikaitkan dengan pengaduan masyarakat yang diterima instansi terkait dan lembaga pengawasnya. Untuk KPK, Gayus mengungkapkan, evaluasi serupa bisa saja dilakukan Presiden. Hal itu tidak dilarang karena yang dilarang adalah mengevaluasi pelaksanaan fungsi penegakan hukum, yakni menyidik, menuntut, dan mengadili perkara. Menurut Gayus, langkah evaluasi dari pimpinan MA terhadap institusinya dapat dilakukan segera. Hal itu mendesak dilakukan karena pentingnya upaya mengembalikan kepercayaan publik di dalam dan luar negeri. MA juga pernah menerbitkan Maklumat No 1 Tahun 2017 yang isinya mengenai sanksi berjenjang terhadap atasan dari pihak yang melakukan tindak pidana. (Yoga)