Pemilu 2024 akan dilangsungkan pertengahan Februari 2024, tetapi hawa menuju ke sana sudah terasa 17 bulan sebelum pemilihan dilaksanakan. Dalam Forum Ombudsman Kompas, Jumat, 23 September 2022, pandangan pro dan kontra menghangati diskusi tatkala bahasan terfokus pada sejumlah tuntutan dan harapan dari pembaca dan aktor politik terkait kualitas serta independensi pemberitaan, baik politik maupun hukum. Melihat media saat ini harus dikatakan ada yang memang independen dan yang tidak independen. Diluar soal partai politik kita juga melihat fenomena tokoh-tokoh politik yang sedang mencalonkan diri tengah sibuk menggelar banyak acara, membangun citra, memoles tampilan, dan mempertinggi dukungan sebagaimana diukur oleh berbagai lembaga survei.

Pada masa di mana media sosial turut berkompetisi narasi dengan media massa umum, tuntutan pada media massa pun bertambah untuk menjadi tempat melakukan klarifikasi atas berbagai ”informasi” yang masih perlu dipastikan kebenarannya. Kita belum tahu kandidat yang akan resmi bertanding di pemilu mendatang, tetapi sudah dari sekarang setiap kandidat mengelus jagonya, para pengikutnya sudah bersikap galak terhadap para pengkritiknya. Kekuasaan politik datang dan pergi, dan akan terus terjadi demikian. Namun, lembaga pers seperti Kompas yang masuk pada dekade keenam hidupnya akan hadir lebih lama dari kekuasaan politik siapa pun. (Yoga)

Inflasi desa lazim dicatat lebih tinggi daripada inflasi di kota. Meskipun penarikan data tak bergeser, ternyata ada masanya inflasi desa lebih rendah daripada kota. Pada 2015, kala dana desa mulai mengucur, inflasi kota 3,35 %, sedangkan di desa masih 5,8 %. Setahun berikutnya, inflasi desa turun menjadi 4,56 %, sedangkan di kota hanya turun menjadi 3,02 %. Akhirnya, pada 2017, inflasi desa turun hingga di bawah kota, yaitu 2,76 % di desa dibandingkan 3,61 % di kota. Sayang, data inflasi terpilah wilayah desa dan kota tak lagi diproduksi. Namun, strategi penawar inflasi lewat dana desa itu penting direproduksi, bahkan mendesak mengembangkan strategi baru pengendalian dan mitigasi dampak inflasi desa. Pengendalian inflasi yang langsung dirasakan secara riil membutuhkan kehadiran negara di lapangan.

Desa menduduki posisi strategis karena kepala desa beserta perangkatnya berinteraksi dengan warga sepanjang waktu. Apalagi, sebanyak 74.961 desa sejatinya mencakup 91 % wilayah pemerintahan terbawah, sedangkan 9 % selebihnya berupa pemerintahan kelurahan. Kebijakan anti inflasi desa sebenarnya menyelamatkan daya beli 71 % penduduk Indonesia yang kini tinggal di desa. Mesin inovasi desa bersumber dari dana desa. Pada 2015-2021, tersalur dana desa Rp 400 triliun, ditambah tahun ini Rp 68 triliun. Berakumulasi dengan alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten, berikut bantuan keuangan pemda, nilai keseluruhan APBDes melonjak dari Rp 24 triliun pada 2014 menjadi Rp 118 triliun pada 2022 atau rata-rata APBDes setiap desa berlipat empat kali dari Rp 324 juta menjadi Rp 1,6 miliar. Kapasitas dana desa sebagai penawar inflasi bersumber dari pemanfaatannya membangun infrastruktur ekonomi. (Yoga)

Konstitusi agraria di Indonesia telah menjamin hak-hak petani, nelayan, masyarakat adat dan perdesaan, serta kelompok rentan lainnya. Peringatan Hari Tani Nasional 2022 menjadi momentum untuk kembali mendorong negara agar menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan reforma agraria sejati. Hal tersebut disampaikan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika  saat membacakan pidato politik dalam rangka Hari Tani Nasional 2022, Sabtu (24/9) di Jakarta. Dewi menyampaikan, 24 September merupakan kelahiran UU No 5 Tahun 1960 tentang  peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang kemudian oleh pemerintah ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional.  Akan tetapi, sejak awal reformasi sampai saat ini, pemerintah belum memulihkan pengakuan negara atas Hari Tani Nasional.

Melalui UUPA, negara wajib mengatur kepemilikan tanah dan memimpin penggunaannya hingga  semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Model dan corak ekonomi di lapangan agraria juga telah dimandatkan UUPA dalam semangat koperasi ataupun badan usaha rakyat lainnya. Meski begitu, mandat tersebut tidak dijalankan secara penuh dan konsekuen. Bahkan, cenderung dikhianati oleh kekuasaan dengan terbitnya berbagai  peraturan perundangan baru yang bertentangan dengan semangat UUPA mulai dari zaman Orde Baru sampai saat ini. Ketua Serikat Petani Indonesia Henri Saragih mengatakan, kelompok masyarakat, termasuk serikat petani, telah berjuang menuntut keadilan dan kesejahteraan sejak KPA didirikan 28 tahun lalu. Kelompok masyarakat juga berhasil mendorong pemerintah mengagendakan reforma agraria dan kedaulatan pangan. (Yoga)

Langkah KPK diharapkan tidak berhenti pada penetapan Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati sebagai tersangka dugaan suap untuk pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Penyelisikan lebih lanjut dinilai diperlukan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari pimpinan MA. KPK mengonfirmasi bahwa dugaan suap yang diduga diterima Sudrajad terkait dengan pengurusan gugatan pailit ter- hadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di tingkat kasasi. Perkara itu diajukan oleh dua tersangka dalam dugaan suap terhadap Sudrajad, yakni Ivan Dwi Kusuma Sujanto dan Heryanto Tanaka. Gugatan dikuasakan kepada pengacara Yosep Parera yang juga menjadi tersangka. Konfirmasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu (24/9). Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kata Fikri, tim penyidik KPK mengamankan berbagai dokumen penanganan perkara dan data elektronik yang diduga berkaitan erat dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara perdata di MA.

Selain Sudrajad, Ivan, Heryanto, dan Yosep, KPK juga menetapkan enam tersangka lagi. Kasus ini terungkap dari penangkapan delapan orang oleh tim KPK di Semarang (Jateng) dan Jakarta. Dari penangkapan, KPK menyita uang 205.000 dollar Singapura atau setara Rp 2,17 miliar, dan Rp 50 juta. Adapun gugatan pailit terhadap KSP Intidana yang ditangani Sudrajad itu telah terbit putusannya dengan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Dalam perkara ini, Sudrajad duduk sebagai anggota majelis hakim bersama Ibrahim, sedangkan majelis diketuai Syamsul Ma’rif. Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon dan membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan putusan KSP Intidana dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Dalam kasus Sudrajad, mantan hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada MA, Krisna Harahap, berharap KPK memeriksa kemungkinan keterlibatan hakim lain yang menangani kasus kasasi tersebut. (Yoga)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya mendorong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Tol Cisundawu, Jabar. Penyelesaian pembangunan jalan sepanjang 62 km itu sangat penting untuk efektivitas operasional bandara Kerta Jati, juga Pelabuhan Patimban, serta pengembangan ekonomi kawasan Pantura Jabar, mulai dari Cirebon, Indramayu, Majalengka hingga Kuningan(Ciayu Majakuning) Jabar. “Para kontraktor yang bekerja siang dan malam terus semangat menyelesaikan main road pada semua seksi 2, 3 dan 4. Kami upayakan insyaAllah bisa selesai dan dioperasikan selambatnya Desember 2022,” kata Basuki saat meninjau pembangunan Tol Cisundawu pekan ini seperti dikutip dari pernyataan resminya, Jumat (23/9). (Yoga)

KPK, Jumat (23/9) menahan hakim agung Sudrajad Dimyati yang menjadi tersangka kasus dugaan  suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. KPK juga menemukan indikasi suap yang melibatkan Sudrajad dan sejumlah pihak di MA, tidak hanya sebatas satu kasus. Terbongkarnya kasus ini perlu diikuti evaluasi menyeluruh, terutama di lingkungan MA. Terlebih ada dugaan bahwa sebagian praktisi hukum berani mengatakan jika mampu mengatur perkara. Terungkapnya kasus pengurusan perkara yang melibatkan Sudrajad ini bermula dari penangkapan tim KPK di Semarang dan Jakarta terhadap delapan orang pada Rabu. KPK juga menyita uang 205.000 dollar Singapura (setara Rp 2,17 miliar) dan Rp 50 juta. Jumat dini hari, KPK mengumumkan penetapan 10 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan kasasi perkara perdata Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di Semarang, Jateng.

Mereka ialah hakim agung Sudrajad Dimyati, hakim yustisial/panitera pengganti MA Elly Tri Pangestu,  serta empat PNS pada Kepaniteraan MA, yakni Desy Yustria, Muhajir Habibie, Nurmanto Akmal, dan Albasri. Juga dua pengacara, yakni Yosep Parera dan Eko Suparno, serta pihak Intidana, Ivan Dwi Kusuma dan Heryanto Tanaka. Hingga Jumat malam, hanya Ivan dan Heryanto yang belum ditahan. Informasi yang diperoleh Kompas, pada Jumat, KPK juga menggeledah sejumlah ruangan di gedung MA. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dari keterangan beberapa saksi dan bukti elektronik, diduga Sudrajad tak hanya terkait dengan satu perkara. ”Diduga juga ada perkara lain yang pengurusannya melibatkan orang-orang yang sama,” katanya. (Yoga)

Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Agustus 2022 tetap tumbuh positif. Posisi M2 pada Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 7.894,1 triliun atau tumbuh 9,5 % secara tahunan (YOY) setelah tumbuh sebesar 9,6 % (YOY) pada Juli 2022.  Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) sebesar 13,7 % (YOY). Demikian disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Jumat (23/9). (Yoga)

Pengunjung kawasan Bandarmasih Tempo Doeloe bersorak dan bertepuk tangan saat peragawati serta peragawan berlenggak-lenggok di Jalan Simpang Hasanuddin HM, Kota Banjarmasin, Kalsel, Minggu (18/9)  malam. Dengan penuh percaya diri, kawula muda itu memperagakan berbagai model busana sasirangan yang kini jadi identitas kebanggaan mereka. Jalan Simpang Hasanuddin HM pada Minggu malam itu berubah menjadi catwalk. Jalan buntu dengan kafe dan resto di kiri kanannya itu diberi garis putih dan lampu bercahaya kuning di bagian tengahnya. Beberapa boks diletakkan di catwalk dengan jarak yang diatur. Dengan iringan musik, satu per satu anak muda berbusana sasirangan berjalan di tengah kerumunan pengunjung kafe dan resto.bPara pengunjung yang berjubel di kiri serta kanan garis catwalk berlomba-lomba mengabadikan momen peragaan busana. Dengan menggunakan telepon genggam masing-masing, mereka memotret serta merekam para model yang berlenggak-lenggok dengan sangat energik dan kerap menebarkan senyuman.

Kegiatan peragaan busana sasirangan pada malam itu merupakan ajang Dekrashow III yang diadakan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Banjarmasin. Ajang tersebut termasuk dalam rangkaian acara Banjarmasin Sasirangan Festival (BSF) Ke-6, yang akan diselenggarakan pada akhir September 2022. Peragawati dan peragawan yang menampilkan sasirangan pada malam itu tidak hanya dari kalangan model lokal, tetapi juga dari anak-anak, pengelola kafe dan resto di kawasan Bandarmasih Tempo Doeloe, hingga para pejabat di lingkungan Pemkot Banjarmasin. Muhammad Syamsuddin (27), pengunjung kafe, kagum dan bangga menyaksikan peragaan busana sasirangan di kawasan Bandarmasih Tempo Doeloe, yang juga dikenal sebagai kawasan kota lama. ”Kalau saja tahu ada acara seperti ini di kota lama, mungkin saya juga akan pakai baju sasirangan,” katanya sambil tertawa.

Kain sasirangan adalah kain yang dibuat dengan teknik tusuk jelujur. Sasirangan berasal dari kata  menyirang, yang berarti menjelujur atau menjahit jarang-jarang. Pembuatannya dimulai dari pembuatan motif pada kain, kemudian dijelujur, diikat dengan tali, dan dicelupkan ke bahan pewarna. Setelah itu, ikatan dan jahitan dilepas, dicuci, lalu dikeringkan dan disetrika. Sasirangan bisa dikatakan modifikasi dari kain pamintan, yang merupakan kain khas suku Banjar untuk pengobatan secara tradisional atau batatamba. Kain tersebut merupakan kain sakral warisan abad ke-12 saat Lambung Mangkurat menjadi Patih Negara Dipa. Penggunaan sasirangan kemudian meluas dan banyak dijadikan bahan baku busana. Rabiatul Adawiyah, desainer busana sasirangan di Banjarmasin, menuturkan, kain sasirangan terus berkembang dan berinovasi, terutama dalam motif dan warna. Motif sasirangan di zaman sekarang tidak selalu mempertahankan motif pakem, seperti gigi haruan, naga belimbur, bayam raja, dan ular lidi. Sudah cukup banyak motif baru yang diciptakan perajin sesuai kreativitas masing-masing, misalnya bunga tulip, bunga matahari, dan daun kelakai. (Yoga)

Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial terkait kenaikan harga BBM. Data penerima masih diverifikasi. Dana bansos Rp 12 miliar disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ”Data penerima manfaatnya baru disandingkan. Biar tidak tumpang tindih. Yang sudah dapat bantuan tidak bisa dapat lagi,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta Agus Santoso, Kamis (22/9). (Yoga)

Bola penuntasan kasus penipuan investasi robot trading bakal ditentukan oleh palu hakim. Kini, tiga dari lima kasus dugaan penipuan investasi bodong robot trading yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri sudah menggelinding ke pengadilan. Ketiga kasus tersebut adalah kasus robot trading Viral Blast (PT Trust Global Karya), DNA Pro (PT DNA Pro Akademi), dan robot trading Evotrade (PT Evolution Perkasa Group). Sidang kasus Viral Blast dengan estimasi kerugian masyarakat hingga Rp 1,2 triliun berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ihwal persidangan para terdakwa pengelola Evotrade, prosesnya kini sudah sampai tahap pembacaan tuntutan. Di perkara ini, jaksa menuntut antara 1,5 tahun hingga 2 tahun penjara bagi sejumlah terdakwa kasus tersebut. Mereka juga diancam denda berkisar antara Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar.