JAKARTA, ID – Pemerintah harus mengoptimalkan bantuan sosial (bansos) guna mendukung konsumsi rumah tangga agar tetap tumbuh positif dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi tahun ini. Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengatakan, saat ini beban masyarakat bertambah seiring kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang juga turut mengerek harga lainnya. Namun, ia menilai respons pemerintah sudah cepat dengan menambah program bantuan sosial dalam bentuk BLT BBM. "Respons mempertebal bantuan sosial demi menjaga daya beli masyarakat, sekaligus untuk meredam kenaikan  tingkat kemiskinan," ucapnya saat dihubungi, Sabtu (17/9). Di sisi lain, indikator utama lain yang umumnya digunakan untuk menilai perkembangan perekonomian di dalam negeri termasuk di dalamnya seperti penjualan ritel, penjualan semen, penjualan kendaraan bermotor, dan penjualan properti. (Yetede)

JAKARTA, ID – Wartsila Energy menyatakan optimismenya bahwa Indonesia mampu  mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060. Namun, untuk mencapai hal tersebut perlu perencanaan yang matang dan sejak dini dilakukan. “Dekarbonisasi adalah proses bertahun-tahun yang menuntut perencanaan matang, namun target Indonesia menuju ekonomi netralitas karbon dapat dilakukan jika sektor energi sigap mengambil tindakan yang diperlukan saat ini dan beberapa dekade mendatang untuk mewujudkan masa depan netralitas karbon pada tahun 2060,” kata Febron Siregar, Direktur Sales, Indonesia, Wärtsilä Energy, di Jakarta, akhir pekan lalu. Disebutkan bahwa dengan kebutuhan listrik Indonesia yang naik 4% per tahun, pemodelan sistem energi dari Wärtsilä menunjukkan bahwa sistem energi terbarukan (yang didukung kapasitas fleksibel) dapat menjawab tantangan tersebut tanpa menambah biaya produksi listrik. Secara khusus, ketika menghitung perkiraan nilai ekonomi karbon (carbon pricing) dari Badan Energi Internasional (IEA), studi terkait menunjukkan biaya listrik rata-rata dalam skenario ‘Netralitas Karbon’ lebih rendah 23% dibanding skenario. ‘Business As Usual’ dari pemodelan yang tidak membatasi emisi. ((Yetede)

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan tidak hanya dari PNBP, tapi juga ekonomi yang lahir dari lingkungannya yang masuk ke kas pusat dan daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih sangat kecil hanya 2,8%. Pangsa pasar ekspor hasil perikanan di perdagangan dunia juga hanya 3,5%. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan umumnya hanya dilihat dari pendapatan yang didapatkan melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang notabene sampai saat ini mencapai lebih dari Rp 900 miliar atau 3,9% secara nasional. Stok ikan tidak seperti stok tambang di darat, yang setelah dapat konsesi atau qouta, akan dengan mudah ''dipanen". Stok ikan baru dapat diambil jika secara ekonomi menguntungkan karena tingginya risiko volatil, seperti harga ikan yang tidak stabil, ikan dalam ukuran layak tangkap, dan harga bahan bakar minyak. (Yetede)

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyerukan perlindungan dokter yang bertugas di seluruh wilayah Papua. Para dokter tidak luput menjadi korban kekerasan di daerah Papua yang rawan konflik. Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi saat ditemui pada pelantikan pengurus IDI Provinsi Papua periode 2022-2025 di Jayapura, Sabtu (17/9). Dalam kegiatan ini, Donald Aronggear kembali terpilih sebagai Ketua IDI Provinsi Papua. Donald pun melantik pengurus sembilan cabang tingkat kabupaten/kota di Papua. IDI meminta aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, agar menjamin keselamatan para dokter, khususnya yang berada di Papua. Sebab, peranan dokter di Papua sangat dibutuhkan masyarakat karena jumlahnya yang masih terbatas. Dalam catatan Kompas, pada 15 September 2021 di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, dokter Restu Pamanggi dan empat rekannya yang berprofesi sebagai perawat mengalami penganiayaan dari kelompok kriminal bersenjata. Restu cedera patah tulang dan rekannya, Gabriella Meilani, meninggal.

Peristiwa lain, pemukulan terhadap dokter spesialis bedah onkologi James Gedy di RSUD Dok II Jayapura oleh beberapa orang kerabat pasien pada 16 April 2022. Peristiwa ini menyebabkan James mengalami luka lebam di wajah. ”Jangan sampai tidak ada tenaga kesehatan yang mau bertugas di daerah Papua karena masalah keamanan,” kata Adib. Adib menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pengurus IDI Papua untuk menyusun langkah mitigasi bagi tenaga dokter yang bertugas di daerah rawan konflik. Salah satu poin adalah berkomunikasi dengan pemda setempat dan aparat TNI dan Polri tentang situasi keamanan sebelum menuju tempat penugasan. Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Saleh Mustafa, yang baru menjabat bulan ini, menegaskan, pihaknya tak hanya melaksanakan pengamanan wilayah dan pembinaan teritorial. Jajarannya juga memprioritaskan perlindungan tenaga kemanusiaan, seperti guru dan tenaga kesehatan. (Yoga)

Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan Indonesia yang dekat dengan Timor Leste terus dilakukan. Tidak hanya pemerintah, berbagai pihak, termasuk lembaga amal dan kemanusiaan, ikut terlibat memajukan beranda negeri. Kerja kolaboratif ini diharapkan menjadi inspirasi lahirnya gerakan di daerah lain dengan melibatkan semakin banyak pihak. Kolaborasi dimaksud, terwujud dengan peresmian sejumlah infrastruktur di Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara, Timor Tengah Utara, NTT, oleh Mensos Tri Rismaharini pada Sabtu (17/9). Desa Humusu Wini berbatasan langsung dengan Distrik Oeccuse, daerah enklave Timor Leste.  Infrastruktur yang diresmikan, antara lain, satu poliklinik, satu community center, dan 20 rumah bantuan sosial.

Pembaca Kompas melalui Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas (DKK) ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Sehari sebelum peresmian, DKK secara khusus melaksanakan bakti sosial operasi katarak bagi 83 orang, melampaui target 70 orang. Risma menyebutkan, ide kolaborasi dengan pemerintah itu muncul ketika dirinya datang ke Humusu Wini untuk meninjau kondisi dampak badai Seroja pada April 2021. Setahun kemudian, ia mengajak berbagai pihak datang ke sana pada Maret 2022 untuk menentukan apa saja yang akan dibangun. ”Dan, hari ini saya datang lagi ketiga kalinya untuk peresmian,” ujarnya. Risma berkali-kali menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang mau bekerja sama untuk memajukan perbatasan. ”Saya percaya, dengan kita bersama-sama dan bergotong royong, permasalahan kita seberat apa pun, kita bisa menyelesaikannya. Sekali lagi, kalau kita bergandeng tangan, tidak ada yang tidak mungkin kita bisa selesaikan,” tuturnya. (Yoga)

Presiden Jokowi meminta pembagian BLT BBM dan bantuan subsidi upah (BSU) dipermudah. Bantuan yang  merupakan pengalihan sebagian subsidi BBM itu juga diharapkan dapat dibagikan secara cepat dan tepat sasaran. Sejak keputusan penyesuaian harga BBM pada 3 September 2022, Presiden memerintahkan Menkeu, Mensos, dan Menaker segera membagikan BLT BBM dan BSU. ”Pembagian telah dimulai secara masif di kantor pos-kantor pos untuk BLT BBM sejak akhir Agustus yang lalu,” kata Presiden dalam keterangan pers bersama Mensos Tri Rismaharini dan Menaker Ida Fauziyah di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/9). ”Saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran,” katanya. (Yoga)

Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang atau Franky merogoh mangkuk berisi tumpukan untaian mi kering yang terbuat dari tepung sorgum di hadapannya, pertengahan minggu lalu. Ketika dipegang, mi dengan rona merah pucat itu sontak hancur dan melebur menjadi serpihan kecil menyerupai serbuk tepung. Franky mengibas sisa serbuk tepung yang menempel di jarinya. ”Saya pernah coba kasih ini ke burung peliharaan, dia tidak mau, langsung di-lepeh, dibuang lagi,” katanya sambil terkekeh. Mi kering yang dipegang Franky itu merupakan salah satu contoh produk pangan olahan sorgum yang sedang dipelajari di pusat laboratorium PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari Flour Mills di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mi tersebut 100 persen terbuat dari tepung sorgum merah. Bahan baku biji sorgum mentah dikirimkan oleh Kementan baru-baru ini ketika wacana pengembangan sorgum sebagai alternatif bahan baku industri untuk menggantikan gandum kembali digaungkan pemerintah di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dan ancaman krisis pangan.

Lantaran tidak memiliki campuran kandungan gluten dari tepung terigu yang berasal dari gandum, tingkat kepadatan dan kekenyalan mi sorgum jauh berbeda dengan mi yang beredar di pasaran pada umumnya. ”Baru dipegang saja hancur, apalagi kalau dimasukkan ke air panas untuk dimasak. Malah jadi bubur sorgum itu, bukan mi sorgum,” ujar Franky. Selain mi, produk olahan lain dari sorgum yang sedang diriset oleh Bogasari adalah makanan ringan berupa kue kering dan roti. Berbeda dengan mi sorgum, tingkat kepadatan, kerenyahan, tekstur, dan rasa kue kering dari sorgum tidak jauh berbeda dengan biskuit umumnya. Orang awam bisa saja ”tertipu” dan mengira biskuit itu terbuat dari tepung terigu, bukan sorgum. Herni Sutanto, Vice President Quality and Product Development PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari Flour Mills, mengatakan, untuk menghasilkan produk makanan ringan khas Indonesia yang umumnya diproduksi di level kecil dan menengah, tepung sorgum masih bisa digunakan 100 % untuk menggantikan tepung terigu. Namun, penggunaan 100 % tepung sorgum sulit diterapkan untuk produk makanan yang diproduksi dalam skala besar seperti mi instan atau produk tertentu seperti roti yang membutuhkan kandungan gluten agar bisa mengembang. (Yoga)

JAKARTA, ID – Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke 12.701.985 kepala keluarga di 482 kabupaten/ kota seluruh Indonesia. Penyaluran BLT BBM tahap I yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia ini ditargetkan selesai September 2022. PT Pos diharapkan sudah membayar BLT BBM minimal 90% dari target KPM (keluarga penerima manfaat), yaitu 18.585.000. Kami sudah menyerahkan seluruh data ke PT Pos, sehingga diharapkan pembagian tuntas 100% di bulan ini," ucap Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers di Istana Negara, Jumat (16/9). Dia menuturkan, penyaluran BLT mengalami beberapa kendala, seperti masalah geografis daerah, antara lain di daerah pegunungan Papua hingga Papua Barat. Kemensos juga menghadapi permasalahan kelengkapan data penerima BLT BBM. Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, sebesar 40% rumah tangga paling miskin harus menanggung beban tambahan Rp 8,1 triliun, karena kenaikan harga BBM. Adapun 60% rumah tangga teratas akan menanggung beban tambahan Rp 42,2 triliun dari kenaikan harga BBM. (Yetede)

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar melaksanakan registrasi sosial ekonomi mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022. Pendataan ini membuat kebijakan pemerintah dapat berdasarkan data terintegrasi sehingga lebih efektif, terutama pada perlindungan sosial,  kemiskinan, dan pemberdayaan. Kepala BPS Kalbar Mohammad Wahyu Yulianto di Pontianak, Jumat (16/9) menuturkan, program tersebut melakukan pendataan awal lagi. (Yoga)

Biaya riil ibadah haji jemaah Indonesia tahun ini menyentuh Rp 98 juta per orang. Jumlah itu melampaui ongkos yang dikeluarkan setiap anggota jemaah, yakni Rp 39 juta. Upaya Badan Pengelola Keuangan Haji menutup kekurangan dengan memanfaatkan dana tabungan haji dinilai tidak berkelanjutan karena tingginya selisih. Rahmat Hidayat, anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan, di Surabaya, Kamis (15/9) mengatakan, selama lima tahun ongkos ibadah haji tidak banyak naik, padahal beberapa komponen biaya naik berkali-kali. Tahun 2019, ongkos riil ibadah haji Rp 70 juta per orang. Namun, biaya pendaftaran dan pelunasan haji masih sama, yakni Rp 35 juta per orang. Kini, biaya riil haji per orang mencapai Rp 98 juta, calon jemaah yang telah membayar Rp 39 juta untuk pergi berhaji masih bisa berangkat. Hasil pengembangan nilai investasi yang mencapai Rp 4 juta per anggota jemaah belum bisa menutup kebutuhan riil ongkos haji.

”Tahun ini, layanan dan biaya haji tak banyak berubah dengan tahun-tahun sebelumnya karena kami  memanfaatkan dana yang belum dipakai dua tahun pada masa pandemi. Namun, setelah itu harus dipikirkan lagi solusinya,” kata Rahmat. Menurut Rahmat, salah satu solusi mengatasi kekurangan dana adalah rasionalisasi. BPKH telah membahas solusi ini dengan DPR dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 22 Agustus lalu. Kala itu, Wapres menyatakan harus ada rasionalisasi agar dana haji yang terkumpul masih bisa berkelanjutan. Kedua, menggenjot pertumbuhan dana investasi dari satu digit menjadi dua digit. Namun, hal itu tidak mudah karena BPKH harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Ketiga, subsidi APBN. Menurut Rahmat, hal ini juga sulit dilakukan karena haji diperuntukkan bagi warga yang mampu dan dana APBN tidak hanya untuk kepentingan ibadah haji. (Yoga)