Jakarta- Peretas data-data publik yang dikelola pemerintah disinyalir bakal berlanjut. Setelah akun @bjorkanism ditangguhkan oleh twitter, kemarin sempat muncul akun-akun baru yang mirip. Diantaranya, @bjorkanesm dan @bjorxanism. Diduga akun-akun itu masih terhubung dengan peretas anonim Bjorka. Sebelum akun-akun baru tersebut juga ditangguhkan oleh Twitter, pemilik akun sempat meninggalkan beberapa pesan, yang antara lain, "I will take a rest now. See you again and love you all." Hingga kini belum terang siapa aktor di balik nama Bjorka tersebut. Pemerintahpun belum berhasil mengindentifikasinya. Presiden Joko Widodo, melalu Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, hanya mengumumkan akan membentuk tim khusus emergency response team untuk menjaga tata kelola dan keamanan data di instansi pemerintah. Pakar analisis data, Irendra Radjawali, menduga Bjorka sengaja mempermainkan pemerintah. Tujuannya adalah meunjukkan bahwa pemerintah telah gagal menjaga keamanan data dari peretas. (Yetede)

Bjorka telah memilih target berikutnya. Peretas anonim ini menyatakan bakal mengumbar data dari MyPertamina, aplikasi milik Pertamina (Persero) yang menampung informasi konsumen  bahan bakar minyak. Rencana ini diungkapkan pemilik akun Twitter bernama @darktracer_int yang membagikan tangkapan layar unggahan Bjorka di group Telegram yang dibuat peretas itu. "Untuk mendukung orang-orang yang kesulitan, dengan menggelar demonstrasi di Indonesia terkait harga BBM, saya akan mempublikasikan basis data MyPertamina segera," demikian yang tertulis  dalam group tersebut. Nama Pertamina sempat disinggung sendiri oleh akun yang ditengarai milik Bjorka dalam cuitannya lewat @bjorkaniscm. Pada September lalu, misalnya, dia menanyakan data yang lebih disukai  pengikutnya untuk dibagikan lebih dulu, antara data vaksinasi dan data dari MyPertamina. Kini akun tersebut ditangguhakan Twitter. (Yetede)

JAKARTA - Pemerintah membentuk tim  respon darurat atau emergency response untuk menanggulangi kebocoran data yang belakangan beredar di publik. Tim ini dibentuk setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama para menteri di istana Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin. Rapat membahas kebocoran data pribadi sejumlah menteri yang ditengarai dilakukan pemilik akun Bjorka. "Tim emergency response ini dibentuk untuk menjaga tata kelola data, dan demi menjaga kepercayaan publik," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, kemarin. Emergency response ini terdiri atas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Polri, dan BIN, untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya. Beberapa hari terakhir, akun yang ditengarai milik Bjorka terus mengeluarkan data pribadi milik menteri. Mulai dari Menteri Plate sendiri, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Beberapa data pribadi yang beredar adalah nomor telpon seluler, alamat pribadi, hingga sertifikat vaksin Covid-19. (Yetede)

Pemerintah mengakui pemberian subsidi energi seperti untuk solar dan elpiji belum efektif menyasar masyarakat kelas bawah. Terkait hal itu, perlu segera dilakukan reformasi subsidi tepat sasaran. Dalam rapat panitia kerja (panja) pembahasan RUU APBN 2023 di Jakarta, Senin (12/9), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu memaparkan, hingga saat ini baru subsidi listrik golongan rumah tangga yang relatif tepat sasaran dinikmati golongan masyarakat miskin dan rentan. Sementara subsidi BBM dan elpiji 3 kg masih dominan dinikmati masyarakat mampu.

”Kita perlu terus mendorong agar subsidi semakin tepat sasaran dan berkeadilan. Upaya ini perlu diselaraskan dengan tren pemulihan ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat. Transformasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran, langsung kepada penerima manfaat, bisa terbantu menggunakan aplikasi digital,” tutur Febrio. Dalam rapat panja kali ini, pemerintah telah menyepakati perubahan anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2023 dari sebelumnya dalam nota keuangan ditetapkan Rp 210,6 triliun menjadi Rp 211,9 triliun. Kenaikan Rp 1 triliun ini disebabkan perubahan kurs dari semula yang diasumsikan Rp 14.750 per USD menjadi Rp 14.800 pada tahun depan. (Yoga)

Penyelundupan benih bening lobster masih marak dengan modus yang terus berkembang. KKP bekerja sama dengan Polri menggagalkan penyelundupan 34.472 benih bening lobster (BBL) di Tangerang, Banten. Penyelundupan menggunakan modus baru, yakni benih dimasukkan kantong plastik yang dipres. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Jakarta, Heri Yuwono mengemukakan, BBL senilai Rp 3,9 miliar itu akan dikirim ke Singapura melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang. Total sebanyak 33 kantong plastik berisi BBL yang disita terdiri dari 24.608 ekor jenis pasir dan 9.864 ekor jenis mutiara.

”Tidak seperti umumnya pengemasan BBL, (kantong) ini pakai mesin pres khusus,” katanya dalam keterangan pers, Senin (12/9). Penyelundupan benih bening lobster berlangsung pada Kamis (8/9) sekitar  pukul 23.00. Data surat muatan udara (SMU) mencantumkan boks berisi lampu hias. Heri menambahkan, BBL tersebut telah diamankan di area parkir kargo Bandara Soekarno-Hatta setelah petugas Polresta Bandara Soekarno Hatta menemukan mobil pribadi terparkir di kawasan tersebut dengan boks kayu berisi BBL. BBL yang disita selanjutnya akan dilepaskan di pantai Loka PSPL Serang. Selama Januari sampai 12 September 2022, terdapat 19 kasus penyelundupan BBL sejumlah total 1.669.818 ekor yang digagalkan aparat BKIPM, senilai Rp 71,18 miliar. (Yoga)

Teka-teki kapan Bank Indonesia (BI) akan menaikkan suku bunga acuannya, BI 7-day reverse repo rate, terjawab sudah. Rapat Dewan Gubernur BI pada 22—23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, sehingga BI 7-day reverse repo rate kini berada di level 3,75%.Tingginya tekanan inflasi domestik telah mengubah arah kebijakan moneter BI. Dipicu oleh lonjakan harga pangan bergejolak (volatile food) per Juli 2022 mencapai 11,47% dan harga yang diatur (administered price) pemerintah, sehingga inflasi umum pada periode yang sama mencapai 4,94%, melampaui batas atas dari toleransi target, 2%—4%.Komponen inflasi inti yang menjadi rujukan BI dalam menentukan suku bunga acuan sejatinya masih relatif rendah, 2,86%. Namun, pertumbuhan ekonomi 5,44% pada kuartal kedua 2022 yang lebih tinggi dari ekspektasi agaknya mempercepat BI dalam mengetatkan kebijakan moneternya. Dua jalur normalisasi kebijakan moneter di atas niscaya akan berdampak pada kinerja penyaluran kredit industri perbankan. Ketentuan rasio giro wajib minimum (GWM) untuk perbankan umum toh sudah dinaikkan secara progresif menjadi 6% per 1 Juni dan 9% berlaku mulai September 2022.

Dugaan kebocoran data sejumlah pejabat tinggi negara dan masyarakat terus berulang selama sepekan terakhir. Kondisi ini memperkuat sinyal kedaruratan kedaulatan siber Indonesia. Dalam forum daring Breached.to, akun ”Bjorka” memasarkan 1,3 miliar data registrasi kartu SIM yang disebut berasal dari semua operator telekomunikasi pada akhir Agustus lalu. Berselang enam hari setelahnya, akun yang sama memasarkan 105 juta data penduduk yang diklaim dibobol dari situs KPU. Tak berhenti di situ, Bjorka kembali memasarkan data catatan surat keluar-masuk dan dokumen yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi, termasuk surat-menyurat dari BIN yang berlabel rahasia. Ia kemudian juga mengunggah data pribadi milik Menkominfo Johnny G Plate, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi terkait dugaan peretasan, Sabtu (10/9) menegaskan, tidak ada isi data penting di Istana Kepresidenan yang bocor di dunia maya. Karena upaya peretasan melanggar hukum, Heru menegaskan, hal ini selanjutnya ditangani penegak hukum. Pakar digital forensik Ruby Alamsyah, dihubungi dari Jakarta, Minggu (11/9) mengatakan, pembocoran data bertubi-tubi yang dilakukan Bjorka memperparah situasi darurat kedaulatan siber Indonesia. Tindakan itu menambah catatan kebocoran data yang masif terjadi sejak 2019. Menurut Ruby, maneuver Bjorka sepekan terakhir merupakan imbas dari ketidakmampuan negara memitigasi risiko kebocoran data. (Yoga)

Untuk kali ketiga, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU. Kebijakan yang dikenalkan pada masa pandemi Covid-19 itu kini jadi salah satu instrumen bantuan sosial untuk meredam dampak kenaikan harga BBM dan inflasi terhadap daya beli pekerja. Di saat krisis, tak dimungkiri, bantuan tunai yang diserahkan langsung ke rekening pekerja ini diperlukan. Setidaknya untuk meredam dampak krisis jangka pendek. Persoalannya, bantuan seperti itu baru akan efektif jika jatuh ke tangan yang tepat, yaitu masyarakat yang paling rentan terdampak guncangan ekonomi. Sementara itu, untuk ketiga kalinya, BSU hanya bisa dinikmati secara eksklusif oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), padahal masih banyak pekerja formal yang belum terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Sampai akhir 2021, jumlah pekerja yang terlindungi jamsostek hanya 32,67 % dari total 93,8 juta pekerja di Indonesia yang berhak mendapat jaminan sosial.

Kenyataannya, pekerja sulit berkutik jika perusahaan tidak mendaftarkannya di BP Jamsostek sesuai dengan kewajiban. Apalagi, jika perusahaan bersangkutan tidak memiliki serikat pekerja yang memungkinkan pekerja memperjuangkan haknya secara kolektif. Data BP Jamsostek memang cara paling aman dan cepat. Namun, selama belum ada pembenahan cakupan kepesertaan BP Jamsostek, pemerintah perlu membuat acuan basis data (database) ketenagakerjaan yang lebih komprehensif, mutakhir, dan dapat diandalkan. Ada beberapa mekanisme yang bisa ditegakkan untuk kebutuhan itu, misalnya melalui sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Namun, implementasi sistem itu jauh dari ideal. Pada akhir Mei 2022, jumlah perusahaan yang lapor baru 1,9 % dari total 26,7 juta perusahaan yang tercatat dalam Sensus Ekonomi 2017. (Yoga)

Dewan Pengelola Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF) untuk Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respons Pandemi (Pandemic Prevention, Preparedness and Response/PPR) telah menyelenggarakan rapat perdana untuk menutup kesenjangan global dalam penerapan peraturan kesehatan internasional. Keyakinan potensi pengembangan organisasi ini meluas, tercermin dari kontribusi negara di luar G20 serta organisasi filantropi. Dalam rapat FIF untuk PPR yang berlangsung secara virtual pada tanggal 8-9 September 2022 tersebut, turut hadir, Menkeu Sri Mulyani, Presiden Grup Bank Dunia David Malpass, dan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dalam keterangan tertulisnya, Sri Mulyani menuturkan, selain negara anggota G20, negara non-anggota serta para lembaga donor telah berkomitmen untuk memperkuat kehadiran FIF. Dewan ini dibentuk bertujuan untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam memperkuat upaya membangun pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap pandemi yang juga akan melengkapi upaya berbagai lembaga pembiayaan yang ada, dengan fleksibilitas untuk bekerja melalui berbagai lembaga pelaksana.

Sri Mulyani menambahkan, kontribusi resmi dari FIF atas pengumpulan dana untuk PPR yang sudah tercatat sejauh ini berjumlah sekitar 1,4 miliar USD. Indonesia akan berposisi tidak hanya sebagai donor, tetapi juga dapat berposisi sebagai penerima dana. Presiden Grup Bank Dunia David Malpass menegaskan adanya komitmen kuat dari para negara dan lembaga donor berdaulat dan dalam memperkuat pendanaan. FIF fokus untuk melengkapi upaya dalam menyediakan pembiayaan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan merespons situasi pandemi. Menteri Keuangan 2013-2014, Muhammad Chatib Basri, terpilih sebagai Co-chairs atau Ketua Dewan Pengelola FIF untuk PPR bersama Menkes Rwanda Daniel Ngajime. (Yoga)

Jakarta-Kemunculan Bjorka menarik perhatian publik. Sebulan terakhir, peretas anonim ini terus muncul sebagai aktor pembobolan dan pembocoran data yang disinyalir diretas dari sejumlah lembaga negara dan perusahaan pelat merah. Aksinya menambah panjang daftar kasus kebocoran data di Indonesia yang semakin marak dalam beberapa tahun terakhir. Belum terang ihwal siapa dibelakang akun Bjorka. Begitu pula motifnya membocorkan data di platform diskusi dan jual beli bocoran data, breached,to. Sejauh ini, instansi dan BUMN yang terserang sibuk menyanggah, menolak dituding sebagai biang kebocoran. Terakhir kali, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, menampik woro-woro terbaru Bjorka yang mengklaim mengantongi dokumen surat-menyurat antara Presiden Jokowi dan Badan Intelejen Negara (BIN). "Perlu saya tegaskan ini melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata Heru seperti dikutip Antara, Sabtu, 10 September lalu. "Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya." (Yetede)