Pesta demokrasi menjadi masa suram bagi transpuan di Aceh. Mereka berpotensi jadi korban  perburuan yang ditengarai untuk mengerek elektabilitas elit politik lokal. Aturan syariah dianggap  telah menutup hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Laporan ini merupakan bagian dari seri pertama  kolaborasi Koran Tempo dan Jaring.id tentang transpuan di pusaran politik Indonesia yang terselenggara berkat dukungan Perhimpunan Perkembangan Media Nusantara (PPMN) dan The Asia Pacific Regional Support for Elections and Political Transitions (RESPECT). Sejak Juli lalu, tim kolaborasi Koran Tempo dan Jaring.id berkomunikasi dengan sejumlah transpuan di beberapa kabupaten dan  kota di Aceh. Atas nama pertimbangan keamanan, semua kompak meminta agar cerita tentang kondisi mereka saat ini tak ditulis. Mendapat informasi secara terbuka tentang kondisi transpuan  dari kalangan akademisi dan kelompok sipil di Aceh juga tak mudah. Mereka menyebut, "Ini isu sensitif di Aceh.". Kabar buruknya, ancaman terhadap transpuan justru meningkat di Aceh "Setiap menjelang pemilihan, razia meningkat. Nanti akan disisipi kepentingan politikus setempat untuk menaikkan citra," kata seorang sumber tim kolaborasi. (Yetede)

JAKARTA, ID - Survei Voxpopuli Research Center menunjukkan elektabilitas Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Ketua DPR RI Puan Maharani mengalami peningkatan, sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo cenderung stabil. "Elektabilitas Ganjar stabil dalam setahun terakhir, sementara Prabowo, Anies, dan Puan terus bergerak menanjak,” kata Peneliti Senior Voxpopuli Research Center Prijo Wasono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/9/2022). Prabowo Subianto masih memuncaki elektabilitas dalam bursa calon presiden dengan tren yang terus mengalami kenaikan, dari 21,3% pada Juni 2022 menjadi 22,1% pada September 2022. Selisih hanya sekitar 1%, Ganjar Pranowo cenderung stabil dalam kurun setahun, kini sebesar 21,0%, sebelumnya 20,7% pada Juni 2022. Anies Baswedan mengejar pada posisi ketiga, dengan elektabilitas menanjak pesat sebesar 17,5%, sebelumnya 14,8% pada Juni 2022. (Yetede)

Jakarta-Satuan Tugas Waspada sudah menutup 4.160 penyedia pinjaman online ilegal selama periode 2018 hingga Agustus 2022. Meski jumlah yang ditindak  terus berkurang setiap tahun, kehadiran pemain baru masih marak. Tahun ini saja sudah ditemukan  71 entitas baru yang kemudian diblokir. Ketua Satuan Tugas Waspada, Tongam L. Tobing, menyatakan tak ada hari tanpa pengaduan korban dari aktivitas entitas tersebut. Meskipun sejumlah pelaku telah dihukum, tampaknya efek jera belum terasa. Menurut Tongam, masih maraknya penyedia pinjaman online ilegal juga dipengaruhi oleh kemudahan mengunggah informasi ataupun banyaknya penawaran pinjaman tersebut. "Pemberantasan sulit dilakukan karena lokasi server banyak ditempatkan di luar negeri," katanya kepada Tempo, kemarin. Faktor pemicu lainnya ada ditangan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang literasinya rendah mengenai pinjaman online. "Penyebab lainnya, ada kebutuhan mendesak karena kesulitan keuangan," ujarnya. (Yetede)

Penyesuaian kenaikan upah minimum tahun 2023 perlu dilakukan sebagai dampak dari kenaikan harga BBM dan tren inflasi. Ruang negosiasi antara kelompok buruh, pengusaha, dan pemda perlu kembali dibuka agar persentase kenaikan upah tidak lagi di bawah tingkat inflasi. Sebelumnya, PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengubah formula dan tata cara penetapan upah minimum. Regulasi turunan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu meniadakan negosiasi dan tawar-menawar penetapan upah minimum seperti yang sebelumnya berlaku. Dengan regulasi baru itu, upah minimum hanya berpatok pada rumus baku dan data makro yang dikeluarkan oleh BPS. PP No 36/2021 sebelumnya sudah diberlakukan untuk penetapan kebijakan upah minimum tahun 2022. Hasilnya, rata-rata persentase kenaikan upah minimum tahun ini adalah 1,09 %, di bawah tren inflasi. Untuk mencegah agar kenaikan upah minimum tahun 2023 tidak kembali berada di bawah tren inflasi, ruang negosiasi antara kelompok pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah perlu kembali dibuka.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Hermanto Ahmad, Selasa (13/9) mengatakan, jika ruang negosiasi tidak dibuka, kenaikan upah minimum tahun depan berpotensi bisa berada di bawah tingkat inflasi lagi. Apalagi, dengan naiknya harga BBM, kenaikan inflasi ke depan diperkirakan bisa berkisar 6-8 %. Pada Senin (12/9) Hermanto dan jajaran Dewan Pengurus Pusat KSPSI bertemu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepre- sidenan, Jakarta. Audiensi itu dilakukan di tengah unjuk rasa buruh memprotes kenaikan harga BBM dan kondisi pengupahan. Dalam pertemuan itu, serikat buruh meminta agar ada penyesuaian kebijakan upah minimum tahun 2023 sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini. Buruh juga meminta agar penetapan upah minimum tidak mengacu pada PP No 36/2021 mengingat UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam proses revisi MK. (Yoga)

Sebuah perdebatan muncul di Australia ketika ongkos tenaga kerja meningkat, sementara pasokan tenaga kerja di restoran cepat saji tidak memadai. Pilihannya adalah mengubah aturan ketenagakerjaan sehingga  anak berusia 13 tahun bisa bekerja di industri itu atau menggunakan robot. Keluhan yang mirip tengah terjadi di banyak negara. Revolusi dunia tenaga kerja tengah terjadi. Restoran cepat saji di Australia sulit mendapatkan pegawai. Jika mendapat pun, tingkat pekerja yang keluar dari pekerjaan itu sangat besar. Laporan Financial Times menyebutkan, mereka kemudian membuat proposal yang menurunkan syarat umur tenaga kerja di industri itu dari 17 tahun menjadi 13 tahun. Di sisi lain, industri juga makin terbebani dengan upah tenaga kerja yang makin mahal. Akan tetapi, proposal itu dinilai kontroversial. Oleh karena itu, muncul ide untuk menggunakan robot dalam mengoperasikan penggorengan dan pembuatan burger. Kabarnya robot ini mampu mengurangi 10 % buruh di satu restoran. Ongkos yang bisa dihemat mencapai 163.000 dollar AS per tahun. Investasi untuk dua robot 60.000 USD. Angka ini bisa kembali dalam waktu empat bulan jika robot bekerja tanpa gangguan.

Menurut laman Singularity Hub, kekurangan tenaga kerja yang parah dan sebagian besar tidak terduga di berbagai sektor ekonomi menjadi pendorong penggunaan robot. Salah satu industri yang paling bermasalah adalah restoran. Tampaknya robot memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk urusan layanan makanan. Salah satu robot yang mendapat ”berkah” di tengah masalah saat ini adalah Flippy. Ia menjalankan debutnya tahun 2017 untuk menangani burger di rantai makanan cepat saji di California. Sejak itu Miso Robotics, produsen Flippy, telah memperluas kemampuan robot seperti membuat versi yang dapat memasak sayap ayam, kentang goreng, dan makanan berminyak lainnya. Mereka telah mengumumkan rencana untuk memasang robot di lebih dari 100 restoran tahun ini.

Masa depan penggunaan robot tak terelakkan lagi dalam industri makanan dan industri lainnya. Apalagi minat dan studi tentang robot makin berkembang, bahkan hingga di kalangan anak-anak.  Di AS masalah ini sangat nyata. Meskipun 23,8 juta orang AS kehilangan pekerjaan atau setengah menganggur, banyak  orang yang melamar pekerjaan manufaktur tidak memenuhi syarat. Perusahaan perekrut mengatakan, di luar keterampilan teknis yang diperlukan, mereka tidak memiliki keterampilan kognitif yang penting. Penggunaan robot di tengah berbagai masalah makin tak terelakkan. Menurut riset lembaga konsultan McKinsey & Company, sejumlah fasilitas yang sangat canggih, seperti penggunaan teknologi digital, otomatisasi, analitik, dan robot, bakal menonjol pada masa depan. (Yoga)

Ombudsman RI merahasiakan hasil temuan investigasi atas prakarsa sendiri tentang dugaan mal administrasi penyediaan dan stabilisasi harga minyak goring oleh Kemendag. Hal ini membuat masyarakat tidak tahu terbukti atau tidaknya dugaan tersebut. Meski begitu, Ombudsman RI memberikan sejumlah pendapatnya, juga merekomendasikan sejumlah perbaikan yang perlu ditempuh kementerian/lembaga. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Selasa (13/9) mengatakan, sesuai kesepakatan, temuan mal administrasi tidak akan diumumkan, untuk menjaga marwah lembaga negara. Ombudsman hanya memberikan hasil temuan mal administrasi kepada kementerian/lembaga terkait.

”Yang paling penting saat ini adalah tindakan korektif (yang direkomendasikan Ombudsman). Masalah itu sudah masa lalu. Yang penting bagaimana ke depan,” kata Yeka pada penyerahan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Investigasi atas Prakarsa Sendiri tentang Dugaan Mala administrasi Penyediaan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng yang digelar secara hibrida di Jakarta. Ada sejumlah temuan yang membuat Ombudsman meminta kementerian/lembaga melakukan tindakan korektif atas kebijakan yang telah diambil. Kemendag diminta mereformulasi kebijakan penjaminan ketersediaan dan stabilisasi harga minyak goreng dengan mencabut kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik/DMO, juga diminta melarang peredaran minyak goreng curah dan menggantinya dengan minyak kemasan berstandar nasional. (Yoga)

JAKARTA, ID – Menggunakan data pribadi tanpa izin diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan sanksi denda paling banyak Rp 5 miliar. Sanksi ini berlaku bagi individu, korporasi, lembaga, dan semua pihak yang menggunakan data pribadi tanpa izin. Ke depan, tidak boleh ada lagi telepon dari penjual produk investasi, asuransi, perbankan, dan perusahaan teknologi finansial yang menggunakan data pribadi tanpa izin. RUU PDP yang terdiri atas 16 bab dan 75 pasal ini mengatur tentang ancaman sanksi, denda hingga pidana bagi seseorang atau korporasi yang menggunakan data pribadi bukan miliknya tanpa izin pemilik. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi perusahaan, termasuk agen asuransi, jika menggunakan data pribadi yang mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Masyarakat yang selama ini menjadi objek penipuan mengharapkan, kehadiran UU baru ini cukup memuaskan semua pihak yang selama ini dirugikan. Selanjutnya , Pasal 69 menyatakan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan pasal 67 dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan atau korporasi. (Yetede)

Jakarta- Peretas data-data publik yang dikelola pemerintah disinyalir bakal berlanjut. Setelah akun @bjorkanism ditangguhkan oleh twitter, kemarin sempat muncul akun-akun baru yang mirip. Diantaranya, @bjorkanesm dan @bjorxanism. Diduga akun-akun itu masih terhubung dengan peretas anonim Bjorka. Sebelum akun-akun baru tersebut juga ditangguhkan oleh Twitter, pemilik akun sempat meninggalkan beberapa pesan, yang antara lain, "I will take a rest now. See you again and love you all." Hingga kini belum terang siapa aktor di balik nama Bjorka tersebut. Pemerintahpun belum berhasil mengindentifikasinya. Presiden Joko Widodo, melalu Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, hanya mengumumkan akan membentuk tim khusus emergency response team untuk menjaga tata kelola dan keamanan data di instansi pemerintah. Pakar analisis data, Irendra Radjawali, menduga Bjorka sengaja mempermainkan pemerintah. Tujuannya adalah meunjukkan bahwa pemerintah telah gagal menjaga keamanan data dari peretas. (Yetede)

Bjorka telah memilih target berikutnya. Peretas anonim ini menyatakan bakal mengumbar data dari MyPertamina, aplikasi milik Pertamina (Persero) yang menampung informasi konsumen  bahan bakar minyak. Rencana ini diungkapkan pemilik akun Twitter bernama @darktracer_int yang membagikan tangkapan layar unggahan Bjorka di group Telegram yang dibuat peretas itu. "Untuk mendukung orang-orang yang kesulitan, dengan menggelar demonstrasi di Indonesia terkait harga BBM, saya akan mempublikasikan basis data MyPertamina segera," demikian yang tertulis  dalam group tersebut. Nama Pertamina sempat disinggung sendiri oleh akun yang ditengarai milik Bjorka dalam cuitannya lewat @bjorkaniscm. Pada September lalu, misalnya, dia menanyakan data yang lebih disukai  pengikutnya untuk dibagikan lebih dulu, antara data vaksinasi dan data dari MyPertamina. Kini akun tersebut ditangguhakan Twitter. (Yetede)

JAKARTA - Pemerintah membentuk tim  respon darurat atau emergency response untuk menanggulangi kebocoran data yang belakangan beredar di publik. Tim ini dibentuk setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama para menteri di istana Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin. Rapat membahas kebocoran data pribadi sejumlah menteri yang ditengarai dilakukan pemilik akun Bjorka. "Tim emergency response ini dibentuk untuk menjaga tata kelola data, dan demi menjaga kepercayaan publik," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, kemarin. Emergency response ini terdiri atas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Polri, dan BIN, untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya. Beberapa hari terakhir, akun yang ditengarai milik Bjorka terus mengeluarkan data pribadi milik menteri. Mulai dari Menteri Plate sendiri, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Beberapa data pribadi yang beredar adalah nomor telpon seluler, alamat pribadi, hingga sertifikat vaksin Covid-19. (Yetede)