Walau belum secara resmi diterapkan di semua wilayah, Pertamina Regional Sulawesi terus mendorong pengguna BBM bersubsidi mendaftarkan kendaraannya melalui situs internet atau aplikasi MyPertamina. Sejak disosialisasikan awal Juli lalu, hingga kini tercatat 83.455 kendaraan yang telah terdaftar. Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Laode Syarifuddin Mursali di Makassar, Selasa (6/9) mengatakan, sosialisasi terus dilakukan bertahap. Harapannya, warga tak lagi kaget saat aturan ini diterapkan nantinya.

Sejak 1 September 2022, pembelian pertalite dan biosolar, yang merupakan BBM bersubsidi yang dijual Pertamina, telah menerapkan pindai kode respons cepat (QR Code). ”Untuk yang belum memiliki QR Code masih dapat mengisi BBM bersubsidi seperti biasanya, tetapi dicatat nomor polisi kendaraannya,” ujar Mursali. Sejauh ini, walau bayak warga yang mengetahui soal pendaftaran kendaraan, sebagian masih belum mendaftar karena belum mengetahui caranya. ”Saya sudah dengar juga untuk beli BBM bersubsidi nanti harus mendaftar lewat aplikasi MyPertamina atau lewat web. Tetapi, belum saya daftarkan karena masih bingung,” kata M Riswan (40), pengemudi taksi daring dan pemilik mobil 1.000 cc. (Yoga)

Sejumlah daerah merespons dampak kenaikan harga BBM dengan berbagai cara guna meminimalkan beban masyarakat. Namun, masih ada kendala-kendala terkait validasi data penerima bantuan sosial serta tata cara penyalurannya. Pemkot Pontianak, Kalbar, mengatur strategi agar inflasi tidak melonjak sebagai dampak kenaikan harga BBM. Tim pengendali inflasi terus memantau perkembangan harga komoditas. ”Tim pengendali inflasi Kota Pontianak bekerja keras memantau perkembangan harga. Jangan sampai terjadi lonjakan harga yang mengganggu masyarakat. Kami berupaya seoptimal mungkin agar tak terjadi lonjakan inflasi,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Selasa (6/9).

Untuk mengatasi lonjakan harga komoditas pangan di tengah kenaikan harga BBM, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Malang, Jatim, akan kembali menggelar operasi pasar murah di 63 titik yang tersebar di lima kecamatan hingga Desember 2022. Target operasi pasar murah tersebut adalah inflasi terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga. ”Dengan kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan harga sejumlah komoditas, kami akan terus menggelar operasi pasar murah dengan komoditas yang disesuaikan,” ujar Kabag Perekonomian, Infrastruktur, dan SDA Sekda Kota Malang Yayuk Hermiati. Pemkot Tangerang, Banten, menggratiskan ongkos Bus Tangerang Ayo (Tayo) dan angkutan kota Si Bersih Nyaman Kota Tangerang (Si Benteng). Dinas Perhubungan Kota Tangerang tidak lagi menerapkan tarif perjalanan Rp 2.000 bagi penumpang, baik di Bus Tayo maupun Si Benteng. Hal ini diterapkan hingga 5 November 2022.

Pemprov Provinsi Papua telah menyiapkan data agar pemberian BLT tepat sasaran. Ada sekitar 50.000 warga dari kategori keluarga prasejahtera yang akan menerima bantuan tersebut. ”Hanya warga yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat yang dapat menerima BLT. Kami sudah menyiapkan tenaga pendamping untuk mengawasi penyaluran BLT di setiap kabupaten,” tutur Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Perlindungan Perempuan dan Anak Papua Ribka Haluk. Penyaluran BLT di Kota Bandung, Jabar, belum bisa dilakukan karena data masih berubah-ubah. Meski demikian, setidaknya dapat dipastikan lebih dari 60.000 warga bakal mendapatkan bantuan. ”Kami akan mengecek dan memvalidasi data. Semua perlu kami koordinasikan karena data masih fluktuatif,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Soni Bakhtiyar. (Yoga)

Kenaikan harga BBM berdampak pada peningkatan biaya operasional angkutan umum hingga 30 %. Pelaku usaha angkutan umum berharap, pemerintah segera menetapkan kenaikan tarif angkutan umum. Di sejumlah daerah, sopir angkutan umum mengeluhkan kenaikan harga BBM, bahkan, di Kendari, Sultra, sopir angkutan kota menggelar mogok massal pada Senin (5/9). Didin (36), koordinator sopir angkot, menyebutkan, kenaikan harga BBM bersubsidi sekitar 30 % membuat sopir sulit mendapat untung.

Di Sulut, Pemkot Kota Manado tengah mengkaji kenaikan tarif angkutan umum. Kepala Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Manado Donald Wilar mengundang pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) Manado terkait rencana kenaikan tarif angkutan itu. Hasilnya akan diumumkan pada Selasa ini atau Rabu (7/9). Pembahasan penyesuaian tarif angkutan umum juga dilakukan Organda DKI Jakarta bersama Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menyatakan, kenaikan tarif angkutan kota diperkirakan 12,5-17,5 %. (Yoga)

Penyampaian APBN 2023 memberikan warna yang sedikit berbeda dengan adanya strategi pemerintah untuk mendorong transformasi struktural melalui penghiliran industri, pengembangan ekonomi hijau dan biru, serta peningkatan peran ekonomi digital. Beberapa strategi tersebut memang merupakan isu jangka panjang, yang berarti strategi tersebut harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus dari tahun ke tahun, yang pada akhirnya mendorong terjadinya transformasi ekonomi. Secara definisi, ekonomi hijau merupakan perekonomian yang berorientasi pada ekonomi yang rendah karbon dan inklusif. Sayangnya, dua aspek ekonomi hijau ini belum tercermin dalam perekonomian Indonesia. Terkait dengan ekonomi rendah karbon, Indonesia masih merupakan salah satu negara penghasil emisi karbon yang cukup besar di dunia. Walaupun memiliki tantangan untuk mewujudkan perekonomian hijau terkait emisi karbon yang relatif tinggi dan kesenjangan pendapatan yang makin lebar antara rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya, Indonesia memiliki beberapa potensi untuk mendukung transformasi menuju perekonomian hijau, seperti komitmen untuk mengurangi emisi karbon, penyerapan emisi karbon oleh hutan tropis, pengembangan industri hijau, dan peluang pembiayaan hijau. Komitmen untuk mengurangi emisi karbon tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sesuai dengan Paris Agreement. Berdasarkan NDC, Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 29% dari skenario business as usual pada 2030.

Sejumlah negara anggota Uni Eropa mengucurkan subsidi miliaran euro atau setara ratusan triliun rupiah untuk meredam dampak kenaikan harga-harga di tengah lonjakan kenaikan harga energi. Di sejumlah negara Eropa, kenaikan harga meningkatkan risiko kerusuhan dan aksi protes. Kanselir Jerman Olaf Scholz, Minggu (4/9) mengumumkan insentif tambahan bagi warga di negaranya. Paket itu bernilai 65 miliar euro atau Rp 961,3 triliun. (Yoga)

Pemerintah memperluas cakupan penerima bantuan subsidi upah, tidak hanya untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan, tetapi juga pekerja yang digaji senilai upah minimum. Meskipun demikian, data upah pekerja yang didaftarkan perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek perlu  diperiksa ulang agar sesuai kenyataan dan tepat sasaran. Menurut data peserta BP Jamsostek yang disisir Kementrian ketenagakerjaan, estimasi jumlah penerima program bantuan subsidi upah (BSU) adalah 14.639.675 orang. Target awal penerima bantuan ini sebanyak 16 juta orang.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, bantuan itu diberikan kepada peserta aktif program BP Jamsostek sampai Juli 2022. Pekerja yang berhak mendapat BSU bukan yang memiliki gaji bulanan di bawah Rp 3,5 juta, melainkan juga pekerja dengangaji senilai upah minimum di wilayah yang standar upah minimumnya di atas Rp 3,5 juta per bulan. ”Mereka juga berhak karena batasnya adalah UMP atau kabupaten/kota,” kata Ida dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Senin (5/9). (Yoga)

Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN serta Pertamina bersinergi dalam Program Solusi Solar bagi Koperasi Nelayan. Program tersebut bertujuan melancarkan rantai distribusi BBM subsidi kepada nelayan sehingga menjadi lebih tepat sasaran. Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangan pers, Senin (5/9). (Yoga)

Pemerintah daerah mulai menyiapkan dan mengucurkan bantuan langsung tunai dan bantalan sosial lainnya sebagai respons atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Kendati besaran BLT itu dinilai masih belum memadai di sejumlah daerah, bantalan sosial tersebut diharapkan bisa meringankan warga yang terdampak kenaikan harga BBM. Dari Bandung, Jabar, dilaporkan, Dinas Sosial Jabar telah menyalurkan BLT BBM sejak 1 September 2022 di Kota Bandung. Kadis Sosial Jabar Dodo Suhendar, Senin (5/9), mengatakan, besaran BLT itu Rp 150.000 per bulan per orang selama empat bulan dari September hingga Desember. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama untuk September dan Oktober dilakukan pada September sebesar Rp 300.000. Adapun tahap kedua disalurkan pada November sebesar Rp 300.000 untuk November dan Desember. Berdasarkan data PT Pos Indonesia, tercatat 2.687.070 keluarga penerima manfaat akan menerima BLT BBM di Jabar. Bantuan ini disalurkan Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Kepala PT Pos Regional Jabar Pujiati menerangkan, ada tiga cara penyaluran BLT BBM. Selain di kantor pos terdekat, penyaluran dilakukan di kecamatan, desa, dan kelurahan hingga langsung ke rumah penerima manfaat untuk disabilitas, lanjut usia, atau sakit. Penerima bantuan adalah masyarakat miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP elektronik dan terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Mereka bukan aparatur sipil negara dan berpenghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Kepala BI Perwakilan Jabar Herawanto mengatakan, pemda harus mewaspadai dampak rembetan kenaikan harga BBM. Pemda diminta gencar melakukan operasi pasar hingga mendukung kelancaran distribusi barang. ”Hal itu termasuk memberi subsidi bagi angkutan umum hingga memacu warga meningkatkan ketahanan pangan lewat pertanian di rumah hingga bijak dalam berbelanja untuk menekan potensi inflasi,” katanya. (Yoga)

Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 masih berat, meskipun pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Anggaran subsidi energi berikut kompensasi kepada Pertamina dan PT PLN, tetap membengkak. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2022, pemerintah mematok anggaran subsidi energi dan kompensasi Rp 502,4 triliun dengan asumsi rerata Indonesian Crude Prince (ICP) sebesar US$ 100 per barel, kurs rupiah di angka Rp 14.450 per dollar Amerika Serikat (AS). Sementara volume Pertalite dan solar masing-masing naik menjadi 23 juta kilo liter (KL) dan 15 juta KL. "Dengan konsumsi Pertalite dan Solar subsidi yang melebihi kuota, anggaran subsidi dan kompensasi BBM diperkirakan akan melewati Rp 502,4 triliun," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, akhir pekan lalu.

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai menjadi langkah logis yang ditempuh pemerintah di tengah pengetatan ruang fiskal dan lonjakan harga komoditas tersebut di pasar global. Akan tetapi, kebijakan tak populis itu bukannya tanpa risiko. Belajar dari pengalaman, kenaikan harga BBM memicu efek bola salju bagi daya beli, konsumsi, dunia usaha, dan bermuara pada tergerusnya laju ekonomi. Harga BBM yang kian tinggi bakal mengatrol pergerakan harga barang di tengah rentannya daya beli masyarakat. Kondisi ini pun dapat mengerem geliat dunia usaha. Kalangan pelaku usaha menilai, ada dua efek yang perlu dimitigasi seiring dengan kenaikan harga BBM, yakni risiko pelemahan daya beli serta lonjakan inflasi. Wakil Ketua III Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Wi­djaja Kamdani mengungkapkan dampak kenaikan BBM bersifat universal untuk seluruh sektor usaha. Adapun, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menuturkan, pengurangan subsidi BBM adalah langkah rasional yang didorong oleh Kementerian Keuangan untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Akan tetapi, eksekusi ini akan memicu pelemahan daya beli dan mengungkit laju inflasi. Menurutnya, kedua hal itu menjadi kunci dari pengendalian dampak kenaikan harga BBM agar target pertumbuhan ekonomi tetap aman. Menurutnya, setiap kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) akan berakibat secara langsung terhadap harga jual barang. Artinya, harga di tingkat masyarakat bakal terkerek.