Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terjadi di sejumlah daerah. Sebagai implikasi dari kenaikan itu, pengunjuk rasa yang umumnya dari kalangan buruh dan mahasiswa menuntut sejumlah hal kepada pemerintah, salah satunya kenaikan upah minimum buruh. Terkait hal itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar tuntutan disampaikan dengan tertib dan tak anarkistis. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey T Machmudin, di halaman Kantor Sekretariat Presiden, Jakarta, Selasa (6/9) mengatakan, Presiden menilai wajar jika ada perbedaan pendapat di masyarakat terkait kenaikan harga BBM. Presiden berharap agar unjuk rasa digelar dengan tertib, dalam koridor peraturan yang ada, dan tidak anarkistis. Setiap aspirasi yang disampaikan, lanjut Heru, akan diserap pemerintah

Pada Senin (5/9) malam, Presiden menyampaikan pesan agar unjuk rasa terkait kenaikan harga BBM disampaikan dengan tertib. ”Ya, ini, kan, negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yang baik, ya,” kata Presiden. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di antaranya digelar di Jakarta, Medan, Batam, Surabaya, dan Kendari. Di Jakarta, kelompok pengunjuk rasa berasal dari kalangan buruh dan mahasiswa. Mereka berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR/DPD. Adapun di Medan, massa dari Partai Buruh Sumut berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut. Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo mengatakan, selain menolak kenaikan harga BBM, pihaknya juga menuntut pengendalian harga bahan pokok yang melambung tinggi akibat kenaikan harga BBM, kenaikan upah minimum, dan pembatalan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Yoga)

Kebijakan upah minimum tahun depan harus disesuaikan dengan tren peningkatan inflasi akibat naiknya harga BBM. Program bantuan subsidi upah tidak bisa dijadikan satu-satunya solusi. Diperlukan perbaikan kondisi upah untuk menjaga daya beli pekerja di tengah tren kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan mendorong kenaikan inflasi lebih tinggi. Menurut proyeksi Kemenkeu, inflasi akhir tahun ini bisa mencapai 6,6-6,8 %, naik 1,9 % dari inflasi tahunan per Agustus 2022 sebesar 4,69 %. Proyeksi itu jauh melampaui target inflasi 3 plus minus 1 %.

Di tengah kenaikan inflasi yang tinggi itu, upah buruh cenderung stagnan. Selama dua tahun pandemi Covid-19, pada tahun 2020 dan 2021, upah minimum tidak dinaikkan karena kondisi dunia usaha yang sedang terdampak pandemi. Sementara itu, pada 2022, rata-rata nasional kenaikan upah minimum hanya 1,09 %, jauh di bawah tren kenaikan inflasi. Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi Trisnanti mengatakan, tanpa ada perbaikan kondisi upah, ditambah kenaikan harga BBM dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, daya beli pekerja dapat tergerus hingga 30 %. Hal itu tidak hanya bisa menekan kesejahteraan pekerja, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, (Yoga)

Walau belum secara resmi diterapkan di semua wilayah, Pertamina Regional Sulawesi terus mendorong pengguna BBM bersubsidi mendaftarkan kendaraannya melalui situs internet atau aplikasi MyPertamina. Sejak disosialisasikan awal Juli lalu, hingga kini tercatat 83.455 kendaraan yang telah terdaftar. Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Laode Syarifuddin Mursali di Makassar, Selasa (6/9) mengatakan, sosialisasi terus dilakukan bertahap. Harapannya, warga tak lagi kaget saat aturan ini diterapkan nantinya.

Sejak 1 September 2022, pembelian pertalite dan biosolar, yang merupakan BBM bersubsidi yang dijual Pertamina, telah menerapkan pindai kode respons cepat (QR Code). ”Untuk yang belum memiliki QR Code masih dapat mengisi BBM bersubsidi seperti biasanya, tetapi dicatat nomor polisi kendaraannya,” ujar Mursali. Sejauh ini, walau bayak warga yang mengetahui soal pendaftaran kendaraan, sebagian masih belum mendaftar karena belum mengetahui caranya. ”Saya sudah dengar juga untuk beli BBM bersubsidi nanti harus mendaftar lewat aplikasi MyPertamina atau lewat web. Tetapi, belum saya daftarkan karena masih bingung,” kata M Riswan (40), pengemudi taksi daring dan pemilik mobil 1.000 cc. (Yoga)

Sejumlah daerah merespons dampak kenaikan harga BBM dengan berbagai cara guna meminimalkan beban masyarakat. Namun, masih ada kendala-kendala terkait validasi data penerima bantuan sosial serta tata cara penyalurannya. Pemkot Pontianak, Kalbar, mengatur strategi agar inflasi tidak melonjak sebagai dampak kenaikan harga BBM. Tim pengendali inflasi terus memantau perkembangan harga komoditas. ”Tim pengendali inflasi Kota Pontianak bekerja keras memantau perkembangan harga. Jangan sampai terjadi lonjakan harga yang mengganggu masyarakat. Kami berupaya seoptimal mungkin agar tak terjadi lonjakan inflasi,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Selasa (6/9).

Untuk mengatasi lonjakan harga komoditas pangan di tengah kenaikan harga BBM, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Malang, Jatim, akan kembali menggelar operasi pasar murah di 63 titik yang tersebar di lima kecamatan hingga Desember 2022. Target operasi pasar murah tersebut adalah inflasi terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga. ”Dengan kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan harga sejumlah komoditas, kami akan terus menggelar operasi pasar murah dengan komoditas yang disesuaikan,” ujar Kabag Perekonomian, Infrastruktur, dan SDA Sekda Kota Malang Yayuk Hermiati. Pemkot Tangerang, Banten, menggratiskan ongkos Bus Tangerang Ayo (Tayo) dan angkutan kota Si Bersih Nyaman Kota Tangerang (Si Benteng). Dinas Perhubungan Kota Tangerang tidak lagi menerapkan tarif perjalanan Rp 2.000 bagi penumpang, baik di Bus Tayo maupun Si Benteng. Hal ini diterapkan hingga 5 November 2022.

Pemprov Provinsi Papua telah menyiapkan data agar pemberian BLT tepat sasaran. Ada sekitar 50.000 warga dari kategori keluarga prasejahtera yang akan menerima bantuan tersebut. ”Hanya warga yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat yang dapat menerima BLT. Kami sudah menyiapkan tenaga pendamping untuk mengawasi penyaluran BLT di setiap kabupaten,” tutur Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Perlindungan Perempuan dan Anak Papua Ribka Haluk. Penyaluran BLT di Kota Bandung, Jabar, belum bisa dilakukan karena data masih berubah-ubah. Meski demikian, setidaknya dapat dipastikan lebih dari 60.000 warga bakal mendapatkan bantuan. ”Kami akan mengecek dan memvalidasi data. Semua perlu kami koordinasikan karena data masih fluktuatif,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Soni Bakhtiyar. (Yoga)

Kenaikan harga BBM berdampak pada peningkatan biaya operasional angkutan umum hingga 30 %. Pelaku usaha angkutan umum berharap, pemerintah segera menetapkan kenaikan tarif angkutan umum. Di sejumlah daerah, sopir angkutan umum mengeluhkan kenaikan harga BBM, bahkan, di Kendari, Sultra, sopir angkutan kota menggelar mogok massal pada Senin (5/9). Didin (36), koordinator sopir angkot, menyebutkan, kenaikan harga BBM bersubsidi sekitar 30 % membuat sopir sulit mendapat untung.

Di Sulut, Pemkot Kota Manado tengah mengkaji kenaikan tarif angkutan umum. Kepala Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Manado Donald Wilar mengundang pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) Manado terkait rencana kenaikan tarif angkutan itu. Hasilnya akan diumumkan pada Selasa ini atau Rabu (7/9). Pembahasan penyesuaian tarif angkutan umum juga dilakukan Organda DKI Jakarta bersama Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menyatakan, kenaikan tarif angkutan kota diperkirakan 12,5-17,5 %. (Yoga)

Penyampaian APBN 2023 memberikan warna yang sedikit berbeda dengan adanya strategi pemerintah untuk mendorong transformasi struktural melalui penghiliran industri, pengembangan ekonomi hijau dan biru, serta peningkatan peran ekonomi digital. Beberapa strategi tersebut memang merupakan isu jangka panjang, yang berarti strategi tersebut harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus dari tahun ke tahun, yang pada akhirnya mendorong terjadinya transformasi ekonomi. Secara definisi, ekonomi hijau merupakan perekonomian yang berorientasi pada ekonomi yang rendah karbon dan inklusif. Sayangnya, dua aspek ekonomi hijau ini belum tercermin dalam perekonomian Indonesia. Terkait dengan ekonomi rendah karbon, Indonesia masih merupakan salah satu negara penghasil emisi karbon yang cukup besar di dunia. Walaupun memiliki tantangan untuk mewujudkan perekonomian hijau terkait emisi karbon yang relatif tinggi dan kesenjangan pendapatan yang makin lebar antara rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya, Indonesia memiliki beberapa potensi untuk mendukung transformasi menuju perekonomian hijau, seperti komitmen untuk mengurangi emisi karbon, penyerapan emisi karbon oleh hutan tropis, pengembangan industri hijau, dan peluang pembiayaan hijau. Komitmen untuk mengurangi emisi karbon tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sesuai dengan Paris Agreement. Berdasarkan NDC, Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 29% dari skenario business as usual pada 2030.

Sejumlah negara anggota Uni Eropa mengucurkan subsidi miliaran euro atau setara ratusan triliun rupiah untuk meredam dampak kenaikan harga-harga di tengah lonjakan kenaikan harga energi. Di sejumlah negara Eropa, kenaikan harga meningkatkan risiko kerusuhan dan aksi protes. Kanselir Jerman Olaf Scholz, Minggu (4/9) mengumumkan insentif tambahan bagi warga di negaranya. Paket itu bernilai 65 miliar euro atau Rp 961,3 triliun. (Yoga)

Pemerintah memperluas cakupan penerima bantuan subsidi upah, tidak hanya untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan, tetapi juga pekerja yang digaji senilai upah minimum. Meskipun demikian, data upah pekerja yang didaftarkan perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek perlu  diperiksa ulang agar sesuai kenyataan dan tepat sasaran. Menurut data peserta BP Jamsostek yang disisir Kementrian ketenagakerjaan, estimasi jumlah penerima program bantuan subsidi upah (BSU) adalah 14.639.675 orang. Target awal penerima bantuan ini sebanyak 16 juta orang.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, bantuan itu diberikan kepada peserta aktif program BP Jamsostek sampai Juli 2022. Pekerja yang berhak mendapat BSU bukan yang memiliki gaji bulanan di bawah Rp 3,5 juta, melainkan juga pekerja dengangaji senilai upah minimum di wilayah yang standar upah minimumnya di atas Rp 3,5 juta per bulan. ”Mereka juga berhak karena batasnya adalah UMP atau kabupaten/kota,” kata Ida dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Senin (5/9). (Yoga)

Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN serta Pertamina bersinergi dalam Program Solusi Solar bagi Koperasi Nelayan. Program tersebut bertujuan melancarkan rantai distribusi BBM subsidi kepada nelayan sehingga menjadi lebih tepat sasaran. Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangan pers, Senin (5/9). (Yoga)

Pemerintah daerah mulai menyiapkan dan mengucurkan bantuan langsung tunai dan bantalan sosial lainnya sebagai respons atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Kendati besaran BLT itu dinilai masih belum memadai di sejumlah daerah, bantalan sosial tersebut diharapkan bisa meringankan warga yang terdampak kenaikan harga BBM. Dari Bandung, Jabar, dilaporkan, Dinas Sosial Jabar telah menyalurkan BLT BBM sejak 1 September 2022 di Kota Bandung. Kadis Sosial Jabar Dodo Suhendar, Senin (5/9), mengatakan, besaran BLT itu Rp 150.000 per bulan per orang selama empat bulan dari September hingga Desember. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama untuk September dan Oktober dilakukan pada September sebesar Rp 300.000. Adapun tahap kedua disalurkan pada November sebesar Rp 300.000 untuk November dan Desember. Berdasarkan data PT Pos Indonesia, tercatat 2.687.070 keluarga penerima manfaat akan menerima BLT BBM di Jabar. Bantuan ini disalurkan Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Kepala PT Pos Regional Jabar Pujiati menerangkan, ada tiga cara penyaluran BLT BBM. Selain di kantor pos terdekat, penyaluran dilakukan di kecamatan, desa, dan kelurahan hingga langsung ke rumah penerima manfaat untuk disabilitas, lanjut usia, atau sakit. Penerima bantuan adalah masyarakat miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP elektronik dan terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Mereka bukan aparatur sipil negara dan berpenghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Kepala BI Perwakilan Jabar Herawanto mengatakan, pemda harus mewaspadai dampak rembetan kenaikan harga BBM. Pemda diminta gencar melakukan operasi pasar hingga mendukung kelancaran distribusi barang. ”Hal itu termasuk memberi subsidi bagi angkutan umum hingga memacu warga meningkatkan ketahanan pangan lewat pertanian di rumah hingga bijak dalam berbelanja untuk menekan potensi inflasi,” katanya. (Yoga)