Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hasil kinerja keuangan lembaga negara selama semester pertama 2022. Laporan ini termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pertama tahun 2022. Ketua BPK, Isma Yatun menyebut, IHPS semester I tahun 2022 ini memuat ringkasan dari 771 laporan hasil pemeriksaan. Laporan itu terdiri atas 682 laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan, 41 LHP kinerja dan 48 LHP dengan tujuan tertentu. "BPK mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp 18,37 triliun," kata Isma dalam Sidang Paripurna DPR ke-VII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (4/10).

Bisnis pengelolaan ruang pertemuan atau MICE mulai bangkit dan diperkirakan pulih 100 % pada 2023. Nyaris nihil celah yang tersisa di Hall B Jakarta Convention Center (JCC), yang menjadi lokasi Indonesia Comic Con 2022. Pada 1-2 Oktober lalu, ruangan itu diserbu pencinta kultur pop dunia, dari film, game, komik, hingga musik. Selain itu, ada peraga kostum alias cosplayer yang ingin berekspresi di depan publik. Tak diragukan, pesta dua hari itu pun menguntungkan ratusan pegiat usaha yang membuka gerai dan wahana hiburan di sana. Setelah mati suri selama dua tahun akibat pandemi Covid-19, Comic Con keenam yang diadakan di Indonesia itu sukses mengobati kerinduan para pengunjungnya. Sejak pagi, antrean masuk yang mengular hingga puluhan meter di pintu Balai Sidang Senayan membuktikan antusias tersebut. Indonesia Comic Con 2022 hanya satu dari segelintir acara yang diagendakan di venue elite Ibu Kota tersebut. Selama beberapa bulan terakhir, JCC pun dipakai untuk pameran, konser, serta acara publik pemerintah dan pihak swasta, bahkan rapat kerja partai politik. Bila merujuk pada laman web JCC, terdapat 16 acara yang sudah terjadwal sejak hari ini hingga akhir 2022. (Yoga)

Rancangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) selangkah lagi masuk pembahasan parlemen. Saat ini, pembahasan yang dilakukan masuk tingkat masukan lembaga-lembaga yang masuk dalam RUU yang juga acap disebut omnibus law sektor keuangan. Yakni Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Draft terbaru yang diterima KONTAN memuat poin-poin kalibrasi antar lembaga dan kementerian. Salah satu yang menarik: penguatan pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang masuk ranah pengawasan OJK. Pada pasal terkait OJK, kini ada dua fungsi kepala pengawas baru yang juga menjadi anggota Dewan Komisioner OJK. Pertama, fungsi Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun. Sebelumnya fungsi ini masuk ke Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB. Dengan kata lain, pengawasan IKNB terbagi dua. Kedua, ada fungsi baru terkait Kepala Eksekutif Pengawas bidang Penegakan Hukum. Dua fungsi kepala pengawas baru ini menghilangkan dua fungsi kepala pengawas yang sebelumnya ada. Yakni anggota ex-officio dari Bank Indonesia (BI) yang merupakan anggota Dewan Gubernur BI dan anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai sebesar Rp 7,5 triliun kepada PT Hutama Karya (Persero). Nantinya suntikan PMN tersebut akan digunakan untuk melanjutkan proses konstruksi lima ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Selain PMN Tunai, Komisi XI DPR juga menyetujui PMN yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp 1,93 triliun, berupa aset lahan di Karawaci-Tangerang dengan nilai Rp 1,81 triliun dan di Plaju-Palembang senilai Rp 122,76 miliar. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan, tujuan pemberian PMN non tunai tersebut adalah untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan guna mendukung urgensi pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan proyek yang ada.

Inflasi menghantui dunia. Inflasi tahunan September 2022 di AS di atas 8 %, di negara-negara Eropa rata-rata menyentuh 10 %, menjadi rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Inflasi di sejumlah negara bahkan ada yang di atas 50 %, seperti Turki (80 %), Argentina (78 %), dan Iran (52 %). Hantu inflasi juga mengintai Indonesia. BPS mencatat, inflasi tahunan September 2022 sebesar 5,9 %, tertinggi sejak 2014. Meski angka inflasi di Indonesia ini tidak sebesar di negara-negara yang disebut atas,  kecenderungan harga masih akan naik di masa yang akan datang seiring kenaikan harga BBM di dalam negeri. Sebagian besar inflasi dunia saat ini disebabkan kenaikan harga energi dan pangan. Oleh karena itu, pengendalian harga energy serta pangan menjadi salah satu kunci untuk menahan laju inflasi. Di tengah ancaman inflasi di Indonesia, dana desa diharapkan dapat ikut berperan dalam pengendalian inflasi di perdesaan.

Di tengah situasi sulit ini, dana desa digunakan untuk mengendalikan inflasi di perdesaan dan mengurangi dampaknya. Hal ini terutama dikaitkan dengan inflasi dari sisi penawaran dua komoditas: pangan dan energi. Pengendalian inflasi di perdesaan dicapai melalui jaminan ketersediaan pangan dan energi di perdesaan dengan harga yang terjangkau. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai berbagai upaya diversifikasi sumber pangan serta energi, terutama yang berasal dari wilayah sendiri dan sekitar, serta langkah-langkah meningkatkan efisiensi dalam pengadaannya. Dalam kondisi paling buruk, dana desa dapat digunakan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak. Dengan demikian, dana desa menjadi instrumen yang sangat komprehensif sekaligus fleksibel. (Yoga)

Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada September 2022 tercatat 53,7 atau naik dari 51,7 pada Agustus 2022. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin (3/10) menyampaikan, PMI Manufaktur Indonesia pada September ini melampaui PMI  Manufaktur Dunia dan ASEAN. Kenaikan indeks ini didorong peningkatan produksi dan permintaan domestik. (Yoga)

Setelah hampir tiga tahun, pada periode 2020-2022, dana desa dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah kini menetapkan prioritas penggunaan alokasi dana desa untuk 2023. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Senin (3/10), mengatakan, tahun 2023 dana desa akan didorong untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. (Yoga)

Indonesia butuh anggaran Rp 332 triliun per tahun hingga 2030 untuk menangani perubahan iklim. Plt Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Abdurohman, menyebutkan terdapat berbagai tantangan untuk melaksanakan komitmen penanganan perubahan iklim melalui ekonomi hijau. “Salah satunya terkait dengan pendanaan. Kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target pada 2030 (Sustainable Development Goals) diperkirakan mencapai Rp 3.990 triliun dalam kurun waktu 2018-2030 atau Rp 332 triliun per tahun,” ujarnya dalam Indonesia Economic Outlook 2023 Forum, kemarin. Abdurohman menuturkan strategi pemerintah untuk menghadapi tantangan pendanaan perubahan iklim adalah mengoptimalkan sumber dana pemerintah serta, melalui Kementerian Keuangan, mengucurkan anggaran perubahan iklim sejak 2016. “Inisiatif ini dilakukan untuk mengidentifikasi besaran serta alokasi anggaran kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sekaligus untuk transparansi kebijakan penganggaran,” katanya. (Yoga)

Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September 2022 bertujuan agar anggaran untuk menanggung subsidi energi tak jebol. Pada kenyataannya, anggaran subsidi tetap bengkak setelah keputusan tersebut, meski tak sebengkak jika harga BBM ditahan. Sebenarnya ada jalan lain yang bisa diambil pemerintah, jika ingin menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Yaitu, menghapus subsidi. Sebagai kompensasinya, pemerintah bisa memberikan bantuan tunai kepada masyarakat.Pada kasus Indonesia, berdasarkan hitungan World Bank, biaya fiskal bisa hemat 0,6% dari produk domestik bruto (PDB) jika mengganti subsidi energi dengan bantuan tunai menjangkau masyarakat miskin dan rentan.

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan pekerja penerima bantuan subsidi upah kemungkinan berkurang setelah sekitar 4 juta pekerja gagal menerima akibat tidak memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyatakan, pada awal bantuan subsidi upah (BSU) 2022, Kementerian Keuangan memberikan jatah bagi 16,2 juta pekerja untuk menerima subsidi pengalihan BBM. Pada prosesnya, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan sebanyak 14,6 juta pekerja yang memenuhi syarat. Setelah 3 minggu, BSU telah tersalurkan kepada 7,07 juta pekerja, sedangkan data Kemenaker dari BPJS Ketenagakerjaan hampir 11 juta. “Itu kan target awal, setelah kami padankan, ada yang menerima bansos lain, sehingga bisa saja akan berkurang,” ujarnya, Jumat (30/9). Adapun, BSU tahap pertamaa telah disalurkan kepada 4,11 juta pekerja. Selanjutnya, BSU tahap II telah disalurkan kepada 1,60 juta pekerja, sedangkan BSU tahap ketiga telah disalurkan kepada 1,35 juta orang. Untuk BSU tahap empat direncanakan akan cair mulai pekan depan dengan jumlah penerima sebanyak 1,2 juta pekerja.