Pemerintah memilah 32 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berpotensi dipensiunkan dini. Total kapasitasnya mencapai 16,8 gigawatt, terdiri atas 13,5 gigawatt dari 27 PLTU milik PT PLN (Persero) dan 3,3 gigawatt dari 5 PLTU swasta. Dari deretan PLTU itu, Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Gigih Udi Atmo, menyatakan enam di antaranya bakal menjadi prioritas untuk dipensiunkan. Pembangkit tersebut adalah Paiton Unit 9, Paiton Unit 1-2, Suralaya Unit 1-4, Suralaya 5-7, Suralaya Unit 8, serta Adipala Unit 1. Semua pembangkit tersebut saat ini dikelola PLN dan masuk sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali 500 kV. Keenam pembangkit itu menjadi prioritas lantaran kebutuhan investasi untuk menutup operasinya paling murah. "Pertimbangan lainnya adalah kapasitas pembangkit dan emisi CO2 yang dihasilkan. Semakin besar, semakin diutamakan untuk dipensiunkan," kata Gigih, Senin, 10 Oktober 2022. (Yoga)

Presiden Jokowi ingin memastikan stabilitas politik tetap terjaga hingga Pemilu 2024 selesai digelar. Ini karena stabilitas politik berpotensi terusik akibat perubahan haluan politik dari partai politik pendukung pemerintahan. Padahal, stabilitas politik menjadi hal krusial karena Indonesia akan menghadapi ujian berat akibat ketidakpastian ekonomi global. Keinginan memastikan stabilitas politik ini disampaikan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10) saat ditanya terkait dengan materi  pertemuannya dengan Ketum PDI-P yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Pertemuan keduanya berlangsung di Istana Batutulis, Bogor, Jabar, Sabtu (8/10). Pertemuan berselang lima hari setelah penetapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres Partai Nasdem yang merupakan salah satu partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Menurut Presiden, tidak hanya dengan Megawati, pertemuan dengan ketua-ketua umum parpol lainnya juga intens digelar. ”Saya bertemu dengan ketua-ketua partai utamanya dalam rangka menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang tidak jelas, yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasikan,” kata Presiden. Presiden tidak ingin persoalan besar dalam perekonomian global itu lantas mengusik perekonomian dalam negeri. ”Jangan sampai kita mau menjelang pemilu, padahal ada persoalan besar dalam ekonomi global terganggu ekonomi kita. Itu yang tidak kita kehendaki sehingga saya intens berbicara dengan ketua-ketua partai untuk itu,” ucap Presiden. (Yoga)

Peningkatan target pengurangan emisi karbon Indonesia dalam dokumen Enhanced National Determined Contribution atau ENDC terbilang agresif dan ambisius. Hal itu menghadirkan tantangan sekaligus menunjukkan optimisme dalam transisi energy menuju lebih bersih. Dikutip dari laman KLHK, dimana KLHK selaku National Focal Point pada Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) telah menyampaikan peningkatan ambisi itu lewat ENDC. Secara bertahap, target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia akan sejalan dengan target menuju emisi nol bersih (NZE) 2060 atau lebih cepat. Dalam ENDC, salah satu yang dimutakhirkan ialah target penurunan emisi GRK Indonesia pada 2030. Apabila sebelumnya, pada Updated NDC (UNDC), target penurunan emisi 29 % dengan kemampuan sendiri, kini menjadi 31,89 %. Sementara target penurunan dengan dukungan internasional meningkat dari 41 % menjadi 43,20 %.

Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyana pada hari pertama Indonesia Sustainable Energy Week di Jakarta, Senin (10/10) mengatakan, peningkatan target itu menunjukkan optimisme. Konsekuensinya, kerja bersama semakin diperlukan. ”(Dalam mencapai target itu), kami rencanakan lewat pengembangan energi terbarukan yang lebih agresif. Selain itu, juga untuk menangkap peluang ke depan, termasuk dalam early retirement (pengakhiran dini pembangkit listrik tenaga uap batubara) terjadi dalam waktu dekat,” tutur Rida. Rida menambahkan, sejumlah upaya didorong untuk mencapai ENDC, seperti digitalisasi hingga dekarbonisasi di tingkat pembangkit listrik, baik untuk skala kecil yang tersebar di seluruh Indonesia maupun dengan skala yang lebih besar. Misalnya, penggantian diesel dengan gas ataupun dengan energi terbarukan. Penerbitan Perpres No 112Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, menjadi salah satu langkah demi tercapainya target.  (Yoga)

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan di ambang resesi global, pemerintah menargetkan menekan angka kemiskinan 7,5 % sampai 8,5 % pada tahun depan dan menihilkan kemiskinan ekstrem pada 2024. Target tingkat kemiskinan terendah yang pernah dipasang Presiden Jokowi sebelum ini adalah 8,5-9,0 %, seperti terlihat pada APBN 2022. Sementara angka kemiskinan paling rendah yang berhasil dicapai sejauh ini adalah 9,22 % atau 24,79 juta orang miskin pada September 2019. Data terakhir BPS per Maret 2022, tingkat kemiskinan tercatat 9,54 % atau 26,16 juta orang miskin. Itu gambaran tujuh bulan lalu ketika inflasi tahunan masih 2,64 %, Rusia baru beberapa hari menginvasi Ukraina, dan harga BBM bersubsidi belum dinaikkan. Kondisi tahun depan tidak kalah berat, bahkan lebih gelap.

Berbagai lembaga internasional memprediksi, pada 2023 perekonomian dunia menghadapi resesi. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), misalnya, telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun depan menjadi 2,2 %, dari proyeksi sebelumnya 2,8 %. Indonesia memang lebih aman ketimbang negara lain. Namun, imbas gejolak ekonomi dunia itu tidak terhindarkan. Melalui pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang akan mulai berlaku tahun depan, pemerintah yakin mampu menekan kemiskinan sesuai target. Lewat Regsosek, kondisi sosial-ekonomi masyarakat akan dipetakan lebih akurat dan membuat penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Tapi untuk menurunkan kemiskinan secara drastis dan menghapus kemiskinan ekstrem, dibutuhkan langkah yang lebih luar biasa (extraordinary) dan jangka panjang di luar menambal daya beli masyarakat lewat perlindungan sosial. (Yoga)

Lonjakan harga barang dan jasa inflasi mulai mencekik leher masyarakat. Gara-gara lonjakan inflasi pula, kepercayaan turun dan optimisme masyarakat terkikis. Jika tak diwaspadai, situasi ini bisa berimplikasi negatif bagi ekonomi maupun aspek sosial. Gambaran pudarnya optimisme masyarakat tampak dalam sejumlah survei yang digelar oleh sejumlah institusi negara maupun lembaga riset ekonomi. Yang terbaru, kemarin (10/10), Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2022 di level 117,2, turun 7,2 poin dari bulan sebelumnya. Salah satu penggerus keyakinan itu adalah lonjakan inflasi menyebabkan rata-rata porsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi naik 1,2% poin menjadi 74,8%. Di saat yang sama, pendapatan konsumen yang disimpan turun 1% poin menjadi 15,8%, dan rerata rasio pembayaran cicilan utang turun 0,2% poin menjadi 9,4%. Kepala Ekonom DRI Rima Prama Artha menyatakan, level IKK memang sudah kembali ke level sebelum pandemi Covid-19. Namun sejak Juli 2022, angka IKK cenderung turun yang menunjukkan optimisme konsumen tengah tergerus.

Di tengah situasi ketidakpastian global yang kian meningkat, optimisme tetap harus dijaga. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajari di JCC, Jakarta beberapa waktu lalu. Diakui Presiden Jokowi bahwa tahun ini situasi sedang sulit dan bahkan tahun depan akan gelap seiring makin tingginya ketidakpastian global. Namun, Presiden tetap optimis momentum pemulihan ekonomi nasional dapat terus berlanjut karena kondisi ekonomi Indonesia yang baik. Sikap optimis yang diperlihatkan Presiden bukan tanpa dasar. Realisasi pendapatan negara hingga akhir Agustus 2022 tercatat mencapai Rp1.764 triliun, tumbuh 49% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Indonesia tercatat mencapai pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2020 sebesar 5,44% (year-on-year/YoY)—tertinggi di antar negara dan kawasan anggota forum G20 yang mengindikasikan pemulihan di Tanah Air masih berjalan on the track. Menurut laporan perusahaan keuangan Amerika Serikat, Bloomberg, Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu dari 15 negara yang berpotensi mengalami resesi, seperti Sri Lanka, Selandia Baru, Korea Selatan, China, Pakistan, dan lain-lain. Dibandingkan dengan sejumlah negara lain, kondisi ekonomi Indonesia sesungguhnya masih lebih baik.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menargetkan memulai uji coba teknologi sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada akhir tahun ini. PT Roatex Indonesia Toll System (PT RITS) yang ditunjuk sebagai pelaksana sistem MLFF siap menginvestasikan dana sebesar Rp4,4 triliun untuk proyek tersebut.

Setelah sempat surut, spirit reformasi di sektor keuangan muncul lagi ke permukaan. Rancangan regulasi yang sebelumnya diusulkan Kementerian Keuangan itu belakangan berubah menjadi RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK), yang diklaim menjadi inisiatif DPR. RUU ini didesain sebagai omnibus law sektor keuangan seperti di sektor riil dengan UU Cipta Kerja. Karena itu, RUU ini menghimpun regulasi yang mengatur tata kelola sektor keuangan secara komprehensif, yang meliputi BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Draf awal rancangan ini sudah beredar untuk publik. Rapat paripurna DPR, Selasa, 20 September lalu, telah menetapkannya untuk dibahas lebih lanjut. Bahkan rancangan ini juga sudah masuk ke Prolegnas sampai 2024. Artinya, sebelum 2024 berakhir, rancangan ini bakal jadi undang-undang.

Fokus utama publik masih tertuju pada ketentuan tentang BI. Pasal 47 rancangan itu, hanya menyebutkan bahwa anggota Dewan Gubernur BI dilarang memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada perusahaan mana pun. Anggota Dewan Gubernur juga dilarang merangkap jabatan di lembaga lain kecuali karena kedudukannya mewajibkan dia menjabat. Pasal tersebut sama sekali tidak menyebut soal larangan anggota Dewan Gubernur menjadi pengurus ataupun anggota partai politik. Aturan itu berimplikasi bahwa anggota Dewan Gubernur nantinya bisa diisi oleh personel yang berafiliasi dengan partai politik. Usulan DPR ini tampaknya mengadopsi aturan mengenai BPK, yang saat ini layaknya lembaga perkumpulan politik lantaran mayoritas pemimpinnya adalah politikus. "Penguasaan" lembaga oleh partai politik ini dikhawatirkan akan menggerus independensi BI. Padahal posisi bank sentral sebagai lembaga yang independen justru dilahirkan dari reformasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998 lewat  UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral. Karena itu, tidak dapat dibayangkan jika kemudian Bank Indonesia nanti dipimpin jajaran Dewan Gubernur dari kalangan politikus, yang tentu saja sarat kepentingan politik. (Yoga)

Pemerintah menyiapkan anggaran tanggap darurat bencana untuk menangani banjir di berbagai daerah. Sejumlah balai besar wilayah sungai, yang merupakan pelaksana teknis di beberapa provinsi, pun menyiapkan dana Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar untuk penanganan bencana. “Itu berupa dana tanggap darurat. Sedangkan di pusat sendiri dialokasikan dana tanggap darurat bencana sebesar Rp 450 miliar,” kata Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Kementerian PUPR, Adenan Rasyid, kepada Tempo, kemarin, 9 Oktober 2022. Menurut Adenan, alokasi dana tanggap darurat dari pusat tersebut digunakan apabila dana tanggap darurat bencana di daerah sudah habis. 

Sejumlah daerah dilanda banjir dalam beberapa hari terakhir. Di Aceh Timur, Provinsi Aceh, misalnya, sebanyak 2.436 warga mengungsi akibat air bah yang menggenangi rumah mereka kemarin. Banjir menggenangi enam kecamatan di Kabupaten Aceh Timur sejak Jumat lalu. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara memperkirakan kerugian sektor pertanian akibat banjir di Aceh Utara mencapai Rp 32,1 miliar. Area pertanian yang digenangi air mencapai 2.848 hektare di 12 kecamatan. Kawasan tersebut pun berpotensi gagal panen atau puso lantaran genangan air merendam sudah lebih dari tiga hari. Sebab, batang padi akan cenderung rusak dan membusuk jika genangan lebih dari tiga hari. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebutkan dalam tiga hari ke depan terdapat delapan provinsi yang berpotensi hujan lebat kategori siaga atau berpotensi banjir, meliputi sebagian wilayah Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, dan Sulteng. (Yoga)

Perlambatan ekonomi membuat pelaku usaha harus pintar-pintar mengatur bujet operasional perusahaannya. Efisiensi menjadi pilihan logis, entah melalui penghematan biaya, pengurangan produksi, dan lain sebagainya. Salah satu anggaran perusahaan yang lazim terkena dampak efisiensi adalah biaya promosi, baik melalui iklan maupun program pemasaran. Namun, menurut perusahaan riset media dan periklanan Nielsen Audience Measurement Indonesia, pemangkasan bujet iklan sebaiknya tak dilakukan. Sebab, promosi dapat membantu perusahaan atau jenama pulih lebih cepat ketika perekonomian kembali membaik. Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif Nielsen Audience Measurement, Hellen Katherina, iklan akan membuat perusahaan dapat terus menjangkau konsumen baru. “Kalau itu disetop, perusahaan hanya akan bergantung pada pembeli existing, yang sudah pernah beli. Terus jadinya hanya beli ulang, karena dirayu dengan promosi, tapi Anda tidak menjangkau konsumen baru,” ujarnya kepada Tempo saat ditemui di kantornya, Rabu, 31 Agustus 2022.

Dari pengamatan yang kami lakukan, ketika dua tahun pandemi, semua bilang belanja iklan akan turun. Tapi dari pengamatan kami malah, walaupun mungkin secara overall, pertumbuhannya tidak fantastis, tidak turun. Banyak juga yang mengatakan bahwa pasti pengiklan akan cut budget gila-gilaan sehingga semua akan kena dampak. Tapi ternyata ada juga pengiklan yang percaya bahwa itu justru kesempatan baik untuk beriklan, karena semua orang atau konsumen lebih gampang ditangkapnya, karena semua anggota keluarga ada di rumah kok. Lalu, semua pasti haus informasi dan haus entertainment, yang mana itu didapatkan dari media. Media dengan jangkauan tertinggi masih televisi. Sehingga, di dua tahun pandemi itu, kami melihat TV masih sangat survive. Jadi, tidak terlihat penurunan yang signifikan, setidaknya dalam data kami. Karena pengamatan yang kami lakukan itu berdasarkan as simple as jumlah spot, kemudian dikalikan rate card-nya. Jadi, kami tidak mendeteksi ada penurunan yang signifikan. Tapi mungkin saja kalau terjadi, mungkin dalam link one-on-one di antara stasiun televisi-nya dengan pengiklannya terjadi diskon yang lebih tinggi. (Yoga)