Indonesia berharap Kongres Nasional Ke-20 Partai Komunis China (PKC) berjalan baik, menghasilkan kebijakan yang baik bagi rakyat China, serta menghasilkan keputusan yang berkontribusi pada stabilitas,  kesejahteraan, perdamaian di kawasan dan seluruh dunia. China mempunyai kekuatan besar dalam upaya pemulihan ekonomi global yang tidak bisa dilakukan sendirian. Upaya itu membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak. Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi ketika diwawancara Zou Yun dari Kelompok Media China CGTN dalam program ”CCTV Leaders talk: up close and personal: President Joko Widodo (Jokowi)”, dan disiarkan di CCTV13, Jumat (14/10) malam. Wawancara berlangsung di Bali.

”Saya harap China menjadi bagian dari paradigma kolaborasi itu,” ujar Presiden. PKC akan menggelar Kongres Nasional Ke-20 pada 16-23 Oktober ini di Balai Agung Rakyat, Beijing. Pada kongres ini akan ditentukan kelanjutan kepemimpinan Presiden China Xi Jinping untuk periode ketiga. Selain itu, juga penunjukan anggota Politbiro PKC baru pengganti dua anggota Politbiro yang pensiun. Terkait dengan kerja sama bilateral, Jokowi menekankan, China dan Indonesia adalah dua negara yang sama-sama besar dan memiliki potensi kerja sama sangat besar. Investasi dari China di Indonesia pun meningkat. Kini China berada di posisi nomor dua investor terbesar di Indonesia. Dalam dua tahun ke depan, prediksi Jokowi, China bisa menjadi nomor satu. Kerja sama bilateral yang intensif akan bermanfaat bagi kedua pihak, apa pun kerja samanya, seperti pelabuhan laut, bandara, atau jalan tol. (Yoga)

Kondisi ekonomi global yang kian dinamis dan terkoreksi cukup dalam, membawa pengaruh bagi pergerakan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Berbagai stimulus pun di­upayakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Terlebih dalam mengatasi imbas dari kenaikan tingkat inflasi yang diikuti dengan berbagai kebijakan dan berdampak pada ketidakstabilan harga komoditas. Percepatan penyaluran kredit dapat menjadi stimulus yang cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat di suatu negara. Industri kredit digital seperti paylater pun terus menunjukkan pertumbuhan signifikan di Indonesia selama pandemi. Merujuk pada riset Perilaku Konsumen E-commerce Indonesia 2022 yang dilakukan Kredivo dan Katadata Insight Center, penggunaan Paylater pada 2022 naik dari 28% menjadi 38% (yoy). Secara frekuensi, 50% konsumen telah menggunakan paylater lebih dari 1 tahun dan 49% konsumen menggunakan paylater setidaknya 1 kali dalam sebulan. Dari sisi potensi permintaan masyarakat terhadap alternatif pembiayaan yang diprediksi akan makin tinggi, hal ini mendorong pelaku industri kredit digital untuk menyiapkan langkah antisipasi, utamanya dalam menekan angka kredit macet. Kontrol terhadap risiko kredit perlu terus dijaga dengan ketat, mengingat industri ini merupakan layanan pinjaman tanpa jaminan. Sistem manajemen risiko dengan matriks risiko yang teruji menjadi kewajiban untuk membantu perusahaan mempertahankan fundamental bisnis yang kuat di tengah berbagai kondisi ekonomi. Kemampuan tersebut juga yang membuat operator paylater dapat konsisten mengelola angka kredit macet yang tetap terkendali rata-rata di bawah 5% tiap tahunnya, meski di tengah tantangan pandemi.

Sejumlah badan usaha milik negara bergerak cepat menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung setelah Presiden Joko Widodo menegaskan moda transportasi baru itu harus beroperasi pada Juni 2023. PT Kereta Api (Persero) atau KAI menyatakan kesiapannya untuk memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo terkait dengan tenggat waktu dioperasikannya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan KCJB secara keseluruhan telah mencapai 88,8%. Dia pun memastikan, KCJB bisa dioperasikan pada Juni 2023 sesuai dengan target yang diberikan oleh Presiden. “KAI bersama KCIC [PT Kereta Cepat Indonesia China], dan seluruh stakeholder akan berupaya sebaik mungkin dalam pembangunan KCJB yang merupakan salah satu proyek strategis nasional,” katanya, Jumat (14/10). Didiek menjelaskan bahwa KAI akan selalu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dalam penyelesaian proyek tersebut. Tujuannya agar bisa mewujudkan akuntabilitas pembangunan proyek KCJB. Dalam hal penyelesaian proyek, kata dia, KAI akan terus berkoordinasi dengan Komite KCJB agar operasional dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.“KAI berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan penugasan ini dengan sebaik-baiknya, dan tetap mengutamakan keselamatan,” ucapnya. Terkait dengan kesiapan prasarana, saat ini KAI sedang mengerjakan pemasangan rel kereta api dari arah Bandung menuju Jakarta. Kemudian ada juga penyelesaian pemasangan girder box atau gelagar hingga pembangunan subgrade. Sementara itu, Overhead Catenary System (OCS) atau peralatan listrik aliran atas juga sudah mulai terpasang.

Setiap tahun, pada 17 Oktober, orang di seluruh dunia berkumpul untuk menegaskan kembali komitmen bersama demi mengakhiri kemiskinan global. ”Martabat untuk semua dalam praktik” adalah tema Hari Internasional untuk Pemberantasan Kemiskinan 2022-2023. Martabat manusia dipandang bukan hanya hak mendasar itu sendiri, melainkan juga merupakan dasar dari semua hak mendasar lainnya, seperti  kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Merujuk data PBB, saat ini di dunia, dengan sebagian orang hidup berkelimpahan, 811 juta orang tidak memiliki cukup makanan dan 44 juta berisiko mengalami kelaparan (sumber: WFP), 2 miliar orang masih hidup tanpa air minum yang aman, 3,6 miliar tanpa sanitasi yang dikelola dengan aman (sumber: WHO dan Unicef), serta 1,3 miliar orang masih hidup dalam kemiskinan multidimensi (sumber: UNDP) dengan hampir setengahnya adalah anak-anak dan remaja. Di Indonesia, BPS mencatat, pada Maret 2022 angka kemiskinan 9,54 % dari total penduduk atau sebanyak 26,12 juta orang, turun 0,17 persen dibandingkan September 2021, yakni 9,71 % atau 26,50 juta orang. Kendati menurun secara tahunan, jumlah orang miskin per Maret 2022 masih lebih banyak dibandingkan dengan sebelum pandemi.

Upaya-upaya mengubah kondisi kehidupan kaum miskin agar menjadi lebih baik adalah bagian dari penghargaan atas martabat manusia. Dalam falsafah kebangsaan dan dasar negara kita, dua sila merupakan basis kokoh untuk melihat betapa luhurnya kedudukan martabat manusia: kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua dan kelima tersebut merupakan kerangka utama untuk membangun peradaban solidaritas manusia Indonesia. Kenyataan masih banyak orang yang terus hidup dalam kemiskinan menunjukkan perlunya membangun budaya solidaritas. Solidaritas terhadap kaum miskin merupakan tindakan atau kebijakan untuk memanusiakan masyarakat terpinggirkan dengan berfokus pada perspektif mereka, apa yang mereka alami, dan bagaimana memperbaiki kondisinya. Di tengah bencana alam dan perubahan iklim yang drastis, yang amat memukul kehidupan kaum miskin, perlu dibangun solidaritas dalam berbagai sektor. Peradaban solidaritas merupakan inti dari kerangka kemanusiaan. Perluasan solidaritas yang menembus batas muncul dalam bentuk tindakan-tindakan kemanusiaan untuk membantu mengurangi kesulitan orang-orang yang setiap hari berani berjuang meniti harapan dengan sumber daya terbatas untuk keluar dari lingkaran kemiskinan agar hidup bermartabat. (Yoga)

Inflasi tinggi akibat kenaikan harga BBM membuat masyarakat menahan belanja. Hal itu terjadi pula di daerah penghasil komoditas ekspor dan berbasis pariwisata. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar penopang pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh melambat. Hasil riset Mandiri Institute tentang belanja masyarakat per 2 Oktober 2022 menunjukkan, tingkat belanja masyarakat masih terus tertahan di tengah lonjakan inflasi akibat kenaikan harga BBM. Selama empat pekan setelah kenaikan harga BBM,  tingkat belanja tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan sebelum pemerintah menaikkan harga pertalite dan solar pada 3 September 2022. Per 2 Oktober 2022, indeks nilai dan frekuensi belanja masyarakat masing-masing 128,6 dan 158,6. Adapun per 26 Agustus 2022, indeks nilai dan frekuensi belanja masyarakat masing-masing berada di level 128,7 dan 158,7.

Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/10) mengatakan, perlambatan tingkat belanja masyarakat itu terjadi akibat kenaikan inflasi pada September 2022. Kenaikan inflasi itu dipicu kenaikan harga BBM. ”Kendati terus turun, tingkat belanja masyarakat tersebut masih cukup resilien, terutama untuk pembelian barang-barang tidak tahan lama (nondurable goods). Hal itu ditunjukkan oleh angka indeks yang masih di atas ambang batas 100,” ujarnya. Menurut Dendi, penurunan tingkat belanja masyarakat juga terjadi di daerah-daerah penghasil komoditas ekspor, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hal initidak hanya disebabkan tingginya inflasi di daerah itu,tetapi juga akibat penurunan harga komoditas global. Namun, daya beli mereka masih cukup resilien karena harga komoditas global masih relatif tinggi kendati trennya turun. (Yoga)

Dari total piutang negara yang mencapai Rp 170,23 triliun, sumber terbanyak berasal dari aset para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pemerintah bertekad lebih agresif menagih dan mengejar asset para obligor, terutama mereka yang sekarang berada di luar negeri dan sudah berganti kewarganegaraan. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu mencatat, total piutang negara per  September 2022 sebesar Rp 170,23 triliun. Dari jumlah tersebut, piutang terbanyak, Rp 110,45 triliun, berasal dari piutang BLBI ke sejumlah obligor. Sampai bulan lalu, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) telah menyita aset para obligor Rp 27,8 triliun atau 25 % total piutang BLBI.

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban, Jumat (14/10) mengatakan, ada sejumlah obligor yang kini sudah berada di luar negeri dan berganti kewarganegaraan. Pemerintah sudah mengantongi data nama pengemplang tersebut dan domisilinya serta akan bekerja sama dengan otoritas setempat di   setiap negara terkait. Rionald memastikan, penagihan aset tetap berjalan meskipun obligor terkait sudah tidak lagi berdomilisi di Indonesia. ”Meski mereka di luar negeri, kami akan lebih agresif untuk memonitor dan mengejar aset-aset mereka yang ada di Indonesia, bahkan yang sudah dipindah tangankan sekalipun,” kata Rionald, yang juga Ketua Satgas BLBI, dalam acara Bincang Bareng DJKN secara virtual.  Salah satu nama yang sudah dibuka adalah Trijono Gondokusumo, obligor PT Bank Putra Surya Perkasa (BPSP), yang sudah menjadi warga negara Singapura. Ia tercatat memiliki utang BLBI Rp 5,38 triliun, termasuk 10 % biaya administrasi. (Yoga)

Hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Nasional menegaskan, penetapan upah minimum tahun 2023 tetap mengacu PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Hal itu tidak sesuai tuntutan serikat pekerja/buruh yang menginginkan agar regulasi tersebut tidak dipakai karena bakal semakin menurunkan daya beli yang sudah tergerus oleh inflasi. Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz Wuhadji saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (14/10) mengatakan, rapat pleno Dewan Pengupahan Nasional berlangsung Kamis (13/10). Rapat ini dihadiri unsur pengusaha, serikat pekerja/buruh, serta perwakilan Kemenaker, Kemenperin, Kemendag, dan BPS.

Penetapan upah minimum tetap mengacu PP No 36/2021 tentang Pengupahan merupakan satu dari tiga rekomendasi yang dihasilkan selama rapat. Apabila ada serikat pekerja/buruh menginginkan diskresi atau perubahan atas ketentuan upah minimum itu, Adi menegaskan, dewan tidak sepakat.  ”Kita tidak bisa kembali memakai PP No 78/2015 tentang Pengupahan,” katanya. Rekomendasi kedua adalah mendorong mekanisme bipartit untuk urusan pengupahan, kecuali upah minimum. Rekomendasi ketiga adalah mendorong penetapan upah minimum tepat waktu, yaitu paling lambat 21 November 2022 untuk upah minimum. Sementara upah minimum regional ditetapkan paling lambat 30 November 2022. (Yoga)

Transjakarta menargetkan pendapatan nontiket sebesar 24 % pada 2025. Upayanya, antara lain, dengan revitalisasi halte, penjualan hak penamaan halte bus, dan sertifikasi serta standardisasi pramudi, operator, dan pemda. ”Kami bukan komersialisasi ikon terbaik dari Jakarta saja, tetapi meningkatkan kenyamanan dan keamanan lebih kepada pelanggan. Target 24 % masih dalam penyusuan anggaran. Belum bisa menyampaikan angka pendapatannya,” ucap Direktur Pelayanan dan Pengembangan Transjakarta Lies Permana Lestari, Jumat (14/10). (Yoga)

Sejumlah kalangan khawatir dampak negatif realisasi rencana pembelian saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) oleh PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana, mengatakan tarif KRL komuter Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih sangat bergantung pada subsidi kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) pemerintah pusat. “Rencana soal PSO belum jelas jika KCI dipegang MRT. Tentunya, jika PSO mengecil, tarif KRL jadi lebih mahal,” ucapnya kepada Tempo, kemarin. Rencana pembelian saham anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI itu kembali menggema ketika manajemen MRT mengusulkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Dari rencana PMD senilai Rp 6,2 triliun, manajemen mengalokasikan Rp 1,71 triliun untuk dukungan akuisisi saham KCI.

Menurut Aditya, selama ini Kementerian Perhubungan mendanai PSO layanan KRL Jabodetabek yang daya angkutnya mencapai 1-1,2 juta penumpang per hari. Dana dari kas negara itu bahkan dialirkan untuk layanan KRL rute Yogyakarta-Solo. Bila diakuisisi MRT yang merupakan BUMD, operasional aset KCI  hanya menerima PSO dari pemda, “Apakah DKI kuat? tutur dia, merujuk data hingga Januari 2022, Kemenhub  mengalokasikan Rp 3,2 triliun lebih untuk keperluan PSO kereta publik serta subsidi kereta api perintis pada 2022. Sebanyak Rp 186,7 miliar dari jumlah yang dialirkan lewat PT KAI itu untuk keperluan PSO, termasuk pada layanan KRL. (Yoga)

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mengusulkan Kementerian Kemenaker, kalangan pengusaha, dan serikat pekerja (SP) menggunakan survei 64 item kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai basis penetapan upah minimum (UM) 2023. Dengan formula ini, OPSI meminta UM tahun depan naik 8-10%, di atas ketetapan pemerintah 1-2%. “Dengan menghitung inflasi yang terjadi pada pengeluaran pekerja/buruh, kenaikan UM 2023 berbasis survei KHL akan mampu mendukung daya beli pekerja/buruh, yang tahun ini sudah tergerus inflasi. Sebab, 64 KHL ini dikonsumsi oleh pekerja/buruh,” ucap Sekjen OPSI Timboel Siregar, Jumat (14/10).

Dia mengatakan, hasil survei itu perlu diadopsi gubernur sebagai landasan menentukan UM pada November 2022. Dengan begitu, kenaikan UM 2023 akan lebih obyektif. “Hasil tersebut diharapkan meniadakan perselisihan yang tiap tahun kerap terjadi,” kata dia. Dia mencatat, inflasi September 2022 secara tahunan yang mencapai 5,95% sudah menggerus kenaikan upah minimum 2022 yang rata-rata hanya 1,09%. Bahkan, daya beli akan lebih tergerus, setelah kenaikan harga BBM awal September 2022. Ini juga akan berdampak terhadap daya beli pekerja tahun 2023. Berdasarkan data BPS, inflasi bahan makanan sudah mencapai 9,02% pada September 2022. (Yoga)