Pemerintah berhasil mengatasi persoalan minyak goreng yang berlangsung lebih dari setengah tahun sejak akhir tahun lalu. Tapi, setelah itu, kepuasan terhadap kinerja ekonomi pemerintah belum terangkat. Pasalnya, persoalan energi muncul seiring dengan pulihnya perekonomian. Hasil Survei Kepemimpinan Nasional Kompas periode Oktober 2022 menunjukkan, penilaian terhadap kinerja bidang ekonomi pemerintah masih cenderung sama dengan kondisi empat bulan lalu. Kali ini, tingkat kepuasan di bidang ekonomi berada di angka 50,8 %, sementara di periode sebelumnya di angka 50,5 persen. Tingkat kepuasan ini lebih kurang sama dengan kondisi di awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Meskipun tingkat kepuasan bidang ekonomi masih yang terendah dibandingkan dengan kinerja bidang lainnya, kinerja bidang ekonomi pada periode kali ini bukan pemicu utama penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi secara keseluruhan.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi periode Oktober 2022 berada di angka 62,1 %, turun dari sebelumnya di 67,1 %. Pemicu utamanya adalah penilaian terhadap kinerja bidang penegakan hokum yang turun dari angka 57,5 persen menjadi 51,6 persen. Meski pemerintah dihadapkan pada tantangan pemulihan ekonomi dari pandemi dan mengantisipasi  pemburukan kondisi global, peristiwa hokum yang datang bertubi-tubi dalam tiga bulan terakhir telah mengalihkan perhatian publik dari kondisi ekonomi yang dihadapi sehari-hari. Di sisi lain, kenaikan harga BBM menaikkan biaya produksi dan mendorong inflasi. Ditengah kondisi finansial masyarakat yang  masih terdampak pandemi Covid-19, inflasi tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat. Kehidupan masyarakat pun semakin sulit. Awal Oktober, BPS melaporkan angka inflasi tahunan Indonesia 5,95 %. Kenaikan harga tertinggi terdapat pada kelompok transportasi, yakni sebesar 8,88 %. Jika dilihat secara spesifik, kinerja bidang ekonomi yang menyebabkan ketidakpuasan publik masih cukup tinggi adalah aspek pengendalian harga-harga barang dan jasa yang mendapat penilaian ketidakpuasan 62 %. Yoga)

Pemerintah menyiapkan obat penawar atau antidotum untuk pasien anak-anak yang dirawat dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal, yaitu Fomepizole. Berdasarkan hasil pemantauan pada sejumlah anak yang mendapatkan obat itu, kondisi kesehatannya cenderung membaik. Wamenkes Dante Saksono mengatakan, sebelumnya obat penawar untuk pasien gangguan ginjal akut didatangkan dari Singapura dalam jumlah terbatas, dan baru didistribusikan ke sejumlah rumah sakit dengan jumlah pasien yang tinggi, seperti RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo, Jakarta; RSUP Dr Sardjito, DI Yogyakarta; dan RSUP Prof  Ngoerah, Bali. ”Kita saat ini sedang negosiasi karena ketersediaan di Singapura juga hanya tinggal 10 vial. Jadi, kita perlu datangkan dari sumber lain. Kita rencananya akan datangkan dari Australia dan juga dengan bantuan dari Unicef,” ujar Dante seusai dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran  UI, Sabtu (22/10) di Jakarta.

Antidotum yang dimaksud adalah Fomepizole. Obat ini digunakan sebagai penawar racun dari senyawa  etilen glikol dan dapat digunakan bersamaan dengan tata laksana dialysis (cuci darah) untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh. Pemberian obat ini 0,6 miligram per kg berat badan per hari. Sekretaris Unit Kerja Koordinasi (UKK) Nefrologi Ikatan Dokter Anak Indonesia Eka Laksmi Hidayati smenyampaikan, obat penawar itu diberikan secara intravena mengikuti panduan dari kepustakaan sebelumnya. ”Obat ini bukan yang baru diteliti. Sudah banyak  referensi  terkait pemberian obat itu. Dalam referensi yang ada disebutkan semakin dini kita memberikannya akan semakin baik,” ucap Eka. Oleh sebab itu, obat penawar lebih efektif diberikan kepada orang yang baru saja menelan zat berbahaya, seperti etilen glikol. Meski demikian, saat ini semua pasien di RSUPN Cipto Mangunkusumo telah diberi obat tersebut sekalipun sudah dirawat selama satu bulan. ”Kami sudah amati dalam 48 jam. Pasien yang mendapatkan obat tersebut sudah menunjukkan perbaikan. Namun, belum pulih total atau belum ada perbaikan bermakna. Meski demikian, itu sudah membuat kami optimistis karena sedikit perbaikan ini merupakan harapan baik,” kata Eka Laksmi.

Menkes Budi Gunadi Sadikin, Jumat (21/10), mengatakan, pemerintah telah berupaya mendatangkan setidaknya 200 vial Fomepizole. Obat ini akan didistribusikan ke sejumlah rumah sakit yang merawat pasien gangguan ginjal akut. Setiap satu vial dari obat ini diperkirakan harganya Rp 16 juta dan penggunaannya menyesuaikan kebutuhan. ”Pemerintah akan mendatangkan lebih banyak lagi supaya pasien-pasien bisa diobati. Mudah-mudahan ini bisa menurunkan fatality rate (tingkat kematian). Sebab, kita tahu, tingkat kematian dari penyakit ini sangat tinggi,” tutur Budi. Berdasarkan data Kemenkes per 21 Oktobe 2022, jumlah kasus gangguan ginjal akut yang dilaporkan di Indonesia mencapai 241 kasus yang tersebar di 22 provinsi. Di antaranya terdapat 133 kasus kematian atau 55,1 % total kasus. Laporan kasus gangguan ginjal akut tertinggi ada di DKI Jakarta, menyusul Jabar, Aceh, dan Jatim. (Yoga)

Kementerian Perhubungan (Kemhub) tengah melakukan kajian mengenai transportasi umum di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kajian tersebut dilaksanakan untuk mendukung pengembangan moda transportasi yang akan digunakan di IKN. Direktur Angkutan Jalan Kemhub Suharto mengatakan, IKN menjadi prototipe angkutan perkotaan yang ideal, nol emisi, dan terintegrasi. Selain itu penggunaan kendaraan akan didorong menggunakan kendaraan listrik. "Di sana (IKN) kami desain angkutan umum yang benar benar nol emisi," ujar Suharto, Jumat (21/10).

Korporasi dengan utang valas, perlu hati-hati. Bank Indonesia (BI) mengingatkan agar mereka menyiapkan mitigasi lantaran pelemahan rupiah terus berlanjut. "Korporasi yang memiliki utang luar negeri, kewajiban untuk pemenuhan utang valas, harus melakukan mitigasi risiko valas. Baik berkaitan dengan hedging (lindung nilai) ataupun ketentuan lainnya," tandas Perry, Kamis (20/10).

Pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia per kapita per bulan bakal semakin meningkat tahun ini.  Kenaikan harga pangan,terutama minyak goreng, dan BBM menjadi penyebab utama. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 yang dipublikasikan BPS pada 20 Oktober 2022, rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia Rp 1.327.782 per kapita sebulan. Pengeluaran itu meningkat 5 % dibandingkan Susenas Maret 2021 yang sebesar Rp 1.264.590 per bulan. Dari jumlah pengeluaran pada Maret 2022 itu, pangsa pengeluaran pangan secara nasional 50,14 %. Artinya, rumah tangga di Indonesia menggunakan 50,14 % total pengeluaran untuk kebutuhan makanan. Dibandingkan Maret 2021, pangsa pengeluaran pangan ini meningkat 1,8 %.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk perkotaan lebih besar dibandingkan penduduk perdesaan. Setiap penduduk perkotaan menghabiskan Rp 1.549.242 sebulan untuk konsumsi, sedang penduduk perdesaan Rp 1.028.896 sebulan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef)Tauhid Ahmad, Jumat (21/10) mengatakan, setiap tahun pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia selalu meningkat. Namun, tahun ini, peningkatannya bisa lebih tinggi lantaran inflasi tinggi yang disebabkan kenaikan harga pangan dan BBM. (Yoga)

RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) memungkinkan politikus menjadi anggota Dewan Gubernur BI. Sejumlah ekonom dan masyarakat sipil menolak masuknya politikus ke bank sentral. “Yang dikhawatirkan pasca-disahkannya RUU PPSK adalah keinginan untuk memasukkan politikus ke BI semakin besar,” ujar Direktur Segara Institute, Piter Abdullah Redjalam, kepada Tempo, Jumat, 21 Oktober 2022. Pada aturan sebelumnya, UU No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 1999 tentang BI, larangan anggota Dewan Gubernur BI dari anggota ataupun pengurus partai politik sudah dihapus. Aturan larangan tersebut tercantum dalam Pasal 47 C UU No 23 Tahun 1999.  Gelagat keinginan politikus masuk bank sentral kian menguat dalam RUU PPSK.

Apalagi masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada 2023. Artinya, tahun depan akan digelar uji kelayakan dan kepatutan pemilihan calon gubernur bank sentral oleh DPR yang merupakan inisiator RUU PPSK. Menurut Piter, sekalipun ketentuan larangan masuknya politikus dalam jajaran pimpinan bank sentral sudah dihapus sejak 2004, timbul kekhawatiran RUU PPSK akan memuluskan jalan politikus menjadi anggota Dewan Gubernur BI. “Walau sudah dihapus, selama ini tidak pernah kemudian digunakan untuk memasukkan politikus ke BI," ujarnya. (Yoga)

Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang kokoh merupakan modal penting bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, terlebih di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 serta risiko ketidakpastian lainnya. Pemberdayaan terhadap sektor riil, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berkontribusi besar dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja dipercaya mampu menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Hal ini searah dengan kinerja penjualan UMKM yang terbatas, khususnya pada sektor industri pengolahan dan sektor pertanian didorong oleh biaya logistik yang masih tinggi, kenaikan harga bahan baku, serta cuaca ekstrem yang melanda Tanah Air. Terbatasnya kenaikan omzet UMKM searah dengan menurunnya ekspektasi pemulihan ekonomi yang berdampak pada penurunan ekspektasi pembiayaan UMKM. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan dengan skema tertentu bagi UMKM adalah sesuai demi menjaga aktivitas dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Dalam menjalankan mandat kebijakan makroprudensial khususnya dalam mendorong fungsi intermediasi serta peningkatan akses keuangan, Bank Indonesia memiliki sumbangsih dalam pengembangan UMKM. Sejalan dengan ini, Bank Indonesia menetapkan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) sebagai dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan akses pembiayaan dan pengembangan bagi UMKM dan perorangan berpenghasilan rendah. Selanjutnya, RPIM diharapkan mampu mendorong kontribusi bank secara optimal mempertimbangkan pemenuhan RPIM berdasarkan keahlian dan model bisnis bank dalam pembiayaan inklusif.

Dunia usaha mulai kelimpungan setelah BI menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate. Kemarin, bank sentral kembali mengerek suku bunga sebesar 50 basis point (bps) ke level 4,75 %, demi menjangkar inflasi yang terus meningkat hingga mendekati 6 %. Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta Kamdani, berujar pengusaha kini terimpit di tengah dinamika perekonomian yang tak menentu, yaitu tekanan inflasi, pelemahan kurs rupiah, hingga ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat penurunan permintaan dan konsumsi masyarakat.

Kenaikan suku bunga membuat biaya ekspansi usaha menjadi lebih mahal, terlebih ketika harus meminjam dana dari perbankan ataupun lembaga pembiayaan lainnya. Ombang-ambing kurs rupiah yang kini berada di atas Rp 15 ribu per dolar AS juga membuat pelaku usaha terpukul karena tingginya ketergantungan terhadap penggunaan dolar AS dalam perdagangan, khususnya impor. Terakhir, risiko kenaikan inflasi diprediksi masih akan terus berlanjut hingga awal tahun depan dan diprediksi akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi domestik.

“Hal terbaik yang bisa kami lakukan pada saat ini adalah mengelola dampak yang mungkin terjadi, dengan meningkatkan efisiensi, memastikan kelancaran arus kas, dan kecukupan modal,” kata Shinta. “Kami perkirakan dalam jangka pendek, 3-6 bulan ke depan akan ada semakin banyak sektor yang melakukan penyesuaian harga di pasar, karena efek domino dari kenaikan harga BBM.”. (Yoga)

Tahun ini, tiga ilmuwan ekonomi terpilih sebagai penerima penghargaan Nobel di bidang ekonomi yaitu Ben Bernanke, Douglas Diamond, dan Philip Dybvig yang studi-studinya banyak berkenaan dengan peran industri keuangan perbankan dalam perekonomian, terutama selama krisis keuangan. Sebagaimana dirilis Nobel Committee, penelitian yang dilakukan sejak awal 1980-an oleh Ben Bernanke (Professor dari Princeton University yang sempat menjadi kepala Bank Sentral Amerika sepanjang tahun 2006—2014), Douglas Diamond (Professor dari University of Chicago Booth School of Business), dan Philip Dybvig (Professor di Olin Business School of Washington University di St. Louis) menitikberatkan pada perlunya ketahanan sektor keuangan perbankan untuk mencegah krisis keuangan yang lebih buruk. Ben Bernanke melandaskan kajiannya berdasarkan fenomena Great Depression pada era 1930-an, yang merupakan krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern. Fenomena ini diperparah dengan terjadinya banking crisis yang kemudian memperdalam katastrofi karena kemampuan masyarakat untuk menyalurkan tabungan ke investasi produktif lewat perantara perbankan terhenti.

Diamond dan Dybvig menekankan peran optimal industri perbankan sebagai financial intermediaries. Di satu sisi, perbankan akan berusaha menyeimbangkan kebutuhan penabung untuk bisa secara instan menarik dana simpanannya di bank kapan saja dibutuhkan. Di sisi lain, dengan jumlah penabung yang banyak, per­bankan diharapkan bisa men­jaga kemampuan menawar­kan pinjaman jangka pan­jang kepada debitur. Risiko yang dihadapi oleh asuransi kredit juga makin tinggi dengan meningkatnya proporsi loan at risk di sektor perbankan. Pada periode sebelum pandemi terlihat bahwa perkembangan nominal klaim asuransi kredit searah dengan tingkat perkembangan loan at risk.

Penerapan teknologi tepat guna dapat meningkatkan produktivitas warga sehingga turut mendukung pemulihan ekonomi daerah pascapandemi Covid-19. Teknologi itu dapat diterapkan di berbagai bidang. Namun, dibutuhkan peran berbagai pihak untuk memastikan inovasi itu dapat berlanjut. ”Penggunaan alat (teknologi tepat guna) itu meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Teknologi ini jadi variabel penting untuk produktivitas warga desa,” ujar Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar saat membuka Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (TTGN) XXIII di Kabupaten Cirebon, Jabar, Rabu (19/10). Acara itu didukung harian Kompas.

Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat (21/10) ini menghadirkan puluhan inovasi teknologi tepat guna (TTG) dari berbagai provinsi. TTG merupakan teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat, dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan mudah dan mandiri, tidak merusak lingkungan, serta menghasilkan nilai tambah ekonomi. Teknologi ini juga tidak menghabiskan modal besar. Mesin penepung dan pencacah serba guna karya Heri Irawan dan Yuli Sunaryo dari Lampung, misalnya, membantu petani mengolah hasil panen. Dengan mesin itu, petani bisa menjual jagung pipilnya sekitar Rp 9.000 per kg. Sebelum itu, harga jagungnya hanya Rp 6.000 per kg. ”Kami berharap semua (teknologi) ini memberi manfaat untuk percepatan pemulihan ekonomi. Semuanya berawal dari desa. Ini membangun dari pinggiran sesuai misi Pak Presiden (Joko Widodo),” ujar Halim. (Yoga)