Presiden Jokowi baru saja melantik pejabat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022-2027, yang terdiri atas tujuh anggota dewan pengawas dan tujuh orang di badan pelaksana. Pelantikan pejabat baru ini tentu sangat strategis dan menentukan bagi pengembangan investasi dana haji di masa depan. Sesuai UU Pengelolaan Keuangan Haji, investasi BPKH harus berpegang pada prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. UU memberikan wewenang BPKH untuk menempatkan dan menginvestasikan dana haji secara optimal. Tantangan bagi BPKH adalah mampu memberikan subsidi pada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) setiap tahun. Untuk itu, dana haji harus diinvestasikan secara optimal, baik di sektor keuangan maupun non-keuangan.

PP No 5 Tahun 2018 memberikan arahan bahwa investasi dana haji bisa ditempatkan pada perbankan syariah, efek syariah, investasi emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Penempatan dana pada produk perbankan syariah maksimal 30 % dan emas maksimal 5 %. Maksimal investasi langsung 20 % dan investasi lainnya maksimal 10 %. Masih tersisa 35 % lagi yang perlu dioptimalkan oleh BPKH. Sejauh ini, kinerja BPKH cukup baik. Saldo dana haji makin besar dan mengalami kenaikan 9,58 %, dari Rp 144,91 triliun pada 2020 menjadi Rp 158,79 triliun pada 2021. Perolehan nilai manfaat juga mengalami kenaikan, dari Rp 7,43 triliun pada 2020 menjadi Rp 10,50 triliun pada 2021. (Yoga)

Masuknya aset kripto sebagai salah satu instrumen yang akan diatur dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) dianggap membuat status aset digital tersebut menjadi rancu. Musababnya, dalam aturan yang masih dibahas DPR bersama pemerintah itu, kripto dianggap sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) yang berada di bawah naungan OJK dan BI. Selama ini, aset kripto diatur sebagai komoditas perdagangan di bawah peraturan Bappebti. “Ketika BI dan OJK masuk, status aset kripto bisa menjadi rancu. Apakah aset kripto menjadi komoditas, efek, atau mata uang? Saya pikir, di antara ini semua, itu yang jadi kekhawatiran besar,” ujar Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda, dalam sebuah diskusi, kemarin, karena RUU PPSK tidak menyertakan Bappebti sebagai regulator aset kripto. Sedangkan selama ini komoditas itu selalu diatur dan diawasi perdagangannya oleh lembaga di bawah Kemendag tersebut. “Kalau kripto jadi mata uang, tentu menjadi kesalahan fatal karena melanggar UU Mata Uang. Sementara menjadi efek pun tidak sempurna.” Karena itu, menurut Manda, kripto untuk saat ini lebih tepat dianggap sebagai komoditas karena nilainya yang dapat terus bergerak dan industrinya yang masih bisa berkembang lagi.

Kekhawatiran lain yang disampaikan Manda adalah soal kepastian keberadaan bursa kripto, kliring, serta kustodian apabila aset ini berada di bawah naungan OJK dan BI. Saat ini, Bappebti tengah merancang pembentukan tiga instrumen tersebut untuk menyokong kestabilan industri kripto di Tanah Air. Rencana peralihan pengaturan kripto ke OJK dan BI, tutur Manda, membuat kehadiran bursa ataupun lembaga pendukungnya menjadi tidak pasti. Ketua Asosiasi Konsumen Kripto, Rob Raffael Kardinal khawatir pengawasan terhadap perdagangan kripto menjadi kurang efektif lantaran perpindahan kewenangan lembaga yang menaungi koin digital tersebut. Ia mengatakan selama ini pun Bappebti masih belum sempurna mengatur bitcoin cs. Padahal selama ini konsumen memerlukan ekosistem yang sehat dan inklusif agar mau bertransaksi di pasar dalam negeri. “Harapan kami, ekosistem kripto jangan jadi bahan rebutan, tapi jadi bahan kerja sama agar menjadi sesuatu yang inklusif.” (Yoga)

Bisnis berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau environmental, social, and governance (ESG), menjadi primadona baru di tengah isu krisis lingkungan dan finansial beberapa waktu terakhir. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengatakan prospek investasi sektor bisnis yang berkaitan dengan ekonomi hijau ini cukup menjanjikan, di mana potensi investasinya mencapai lebih dari US$ 600 miliar. “Kesadaran publik terhadap pentingnya ekonomi berkelanjutan terus meningkat, termasuk juga permintaan akan pembiayaan dan kebutuhan masyarakat tentang produk dan jasa yang ramah lingkungan dan sosial,” ujar Destry, kemarin. Sektor energi baru terbarukan memiliki potensi paling besar, karena bisnis infrastruktur hijau menjadi fokus dunia sebagai solusi krisis energi dan persoalan iklim berkepanjangan. Terlebih, Indonesia memiliki sumber daya energi baru terbarukan yang luas dan memadai.

Berdasarkan identifikasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, 4.400 sungai di Indonesia mampu menyediakan listrik hingga 24 gigawatt (GW), tenaga angin dengan potensi hingga 100 GW, panas bumi dengan potensi hingga 23,76 GW, dan potensi aplikasi yang luas untuk pembangkit tenaga surya. Destry menuturkan, sektor berikutnya yang diprediksi bakal moncer adalah kendaraan listrik, dengan kebutuhan investasi US$ 35 miliar dalam 5-10 tahun ke depan, untuk membangun baterai lithium dan ekosistem kendaraan listrik. “Apalagi masyarakat masih sulit mendapatkan dan mengakses kendaraan listrik, karena produksinya terbatas, di sisi lain permintaannya sangat tinggi,” ucapnya. BI selaku otoritas moneter juga mendorong pengembangan bisnis berbasis ESG, dengan menerbitkan regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Pada 2020, BI merilis kebijakan pelonggaran loan to value (LTV) untuk mendorong adaptasi bangunan hijau dan kendaraan listrik dengan mengizinkan relaksasi uang muka untuk pinjaman properti hijau dan kendaraan listrik hingga 0 %. (Yoga)

Lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada Selasa (1/11) mencatatkan nilai penawaran sebesar Rp 4,34 triliun. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan lelang sebelumnya yang sebesar Rp 6,40 triliun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dari total nilai penawaran yang masuk dalam lelang kali ini, pemerintah hanya menyerap Rp 1,37 triliun.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) atas realisasi inflasi Oktober tahun ini memperlihatkan harapan lebih besar atas kemampuan Indonesia untuk mengatasi dampak kenaikan harga yang ditengarai menjadi salah satu faktor pemicu resesi global. BPS kemarin mencatat inflasi tahunan sebesar 5,71% (year-on-year/YoY) pada Oktober 2022. Secara bulanan, indeks harga konsumen mencatatkan deflasi 0,11% (month-to-month/MtM). Tingkat inflasi tersebut lebih rendah dari realisasi inflasi pada September 2022 yang mencapai 1,17% secara bulanan maupun 5,95% secara tahunan. Meskipun masih terlalu dini untuk menyatakan perekonomi­an Tanah Air jauh dari risiko re­se­si, tren kenaikan harga yang ren­­dah setidaknya menunjukkan si­tuasi yang terkendali. BPS me­ni­­lai realisasi inflasi tersebut ma­­sih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi negara G20 lain­nya. Bagi Indonesia, pergerakan harga energi ini memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dari bertambahnya besaran subsidi energi, baik harga ba­han bakar minyak (BBM) maupun ko­mo­di­tas lainnya. Dengan adanya tam­bahan subsidi tersebut dan sa­saran untuk menekan de­fi­sit menjadi lebih berat dan pe­me­rintah mau tidak mau harus men­dorong sisi pendapatan. Situasi ini menjadi tantangan nyata karena konsekuensi penambahan subsidi kerap dibarengi dengan program perlindungan terhadap rakyat, langkah pemberian bantuan sosial, dan upaya perlindungan terhadap perekonomian.

Dibayangi dampak konflik Rusia-Ukraina serta sejumlah krisis global, Indonesia tetap optimistis menyambut KTT G20. Optimisme itu dilihat dari pencapaian kesepakatan proyek, program, dan inisiatif  kerja sama yang masuk dalam daftar hasil nyata, concrete deliverables. Dalam wawancara dengan Menlu Retno LP Marsudi, Jumat (28/10) disebutkan, hingga saat ini ada lebih dari 300 proyek dan program kerja sama dalam daftar hasil nyata tersebut, 92 % dari ratusan rencana pertemuan dapat digelar tanpa satu pun dibatalkan. ”Hingga pekan lalu, pada track sherpa saat saya mengecek ke negosiator, sudah 70 % selesai, itu menumbuhkan optimisme. Untuk keuangan, masih menyisakan beberapa isu. Negosiasi-negosiasi itu akan dibahas bersama pada 13 November,” kata Retno.

Salah satu kesepakatan kerja sama yang dihasilkan adalah pembentukan Financial Intermediate Fund. Program dalam bidang kesehatan ini diarahkan untuk membangun ketahanan dunia menghadapi pandemi di masa depan. ”Sudah terkumpul komitmen sebesar 1,4 miliar dollar AS,” kata Retno. Retno tidak menampik fakta bahwa isu Ukraina membuat sejumlah pertemuan berlangsung ”hangat”. Bahkan, banyak diketahui, isu Ukraina memicu perbedaan mendalam antar negara anggota G20. Namun, ketika para pihak diajak kembali membicarakan persoalan substansial, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun kesehatan, mereka memberi respons positif. ”Jadi, bagi saya, hal ini menumbuhkan optimisme,” kata Retno. (Yoga)

Di tengah tekanan inflasi dan ancaman resesi global, ekonomi Indonesia terbukti cukup tangguh (resilient) seperti terlihat pada laju inflasi Oktober 2022 yang mengalami deflasi 0,11% (mtm) dan yoy 5,71%, di bawah perkiraan berbagai lembaga keuangan. Kenaikan harga BBM bersubsidi awal September tidak berdampak panjang. Harga pangan cukup terkendali berkat kerja sama otoritas fiskal dan moneter, pusat dan daerah, serta efektifnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Inflasi Oktober 2022, yoy, lebih rendah dari bulan sebelumnya, 5,95%. Sedang inflasi Januari-Oktober 2022, ytd, sebesar 4,73%. Tingkat inflasi komponen inti Oktober 2022, yoy, naik tipis ke 3,31%. Bulan sebelumnya, inflasi inti 3,21%. Inflasi kelompok pangan minus 0,25%. Harga pangan yang relatif stabil memberikan kontribusi besar terhadap inflasi Oktober. Ketahanan ekonomi Indonesia juga ditunjukkan oleh pertumbuhan PDB yang tetap pesat ketika negara-negara maju dilanda stagflasi. Tahun ini, perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,3%, jauh lebih baik dari tahun lalu 3,69%.

Pada kuartal I dan II-2022, pertumbuhan ekonomi domestik masing-masing mencapai 5,01% dan 5,44%. Pada kuartal III dan IV, ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh konsisten di atas 5%. Dengan fundamental ekonomi yang cukup kokoh, Indonesia menatap tahun depan dengan optimisme sekalipun ekonomi global tengah menghadapi ancaman perfect storm yang merupakan gabungan antara hiper inflasi, resesi, dan krisis geopolitik. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,3%. Agar perfect storm tak berimbas ke Indonesia, pemerintah harus terus menjaga inflasi tetap rendah, terutama inflasi pangan dan energi. Selain itu, pemerintah harus mengaktifkan dan meningkatkan kapasitas mesin-mesin pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari konsumsi semata. Hal itu diungkapkan Wamenkeu Suahasil Nazara, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (Ideas) Yusuf Wibisono, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, serta Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman, saat mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, Selasa (1/11). (Yoga)

Dinamika dukungan suara generasi Z terlihat dari Survei Nasional Kompas periode Oktober 2022. Sebanyak 33 % suara generasi Z mengalir ke partai politik papan tengah (keterpilihan di atas 3 %) dan papan bawah (keterpilihan di bawah 3 %). Proporsi tersebut bertambah 6,6 % dari periode survei sebelumnya. Aliran suara ini meningkat dibandingkan survei pada Juni 2022 yang hanya bertambah 1,4 persen. Suara tersebut dihitung dari responden berusia 17 tahun hingga 25 tahun yang memilih partai selain partai papan atas, yakni PDI-P, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Golkar. Pergeseran suara ini mengandung makna semakin bekerjanya mesin partai-partai di jajaran tengah dan bawah yang memiliki daya tarik bagi generasi Z.

Lima partai saat ini masuk dalam kategori papan tengah dengan keterpilihan di atas 3 %. Kelima parpol tersebut ialah Partai Persatuan Indonesia (Perindo), PKS, PKB, Nasdem, dan PAN. Dalam percaturan ini, Perindo paling bersinar dengan peningkatan elektabilitas. Pada periode Oktober 2022, keterpilihan partai yang diketuai Hary Tanoesoedibjo tercatat sebesar 8 % di mata pemilih gen Z. Angka ini bertambah dua kali lipat dibandingkan dengan elektabilitas pada Juni 2022 yang berada di angka 4,4 %. Keterpilihan Perindo di kalangan gen Z ini memegang peran penting pada elektabilitas partai secara umum. Tercatat, hanya 4,5 % responden yang memilih Perindo jika pemilu dilakukan saat ini. Suara dari gen Z menambal celah belum meratanya pemilih partai ini, terutama dari responden gen X dan gen Y.

Artinya, Perindo punya peluang kesuksesan jika dapat meramu program kerja yang sesuai dengan keresahan yang dihadapi kalangan muda dan pemilih mula. Kecenderungan mendapatkan dukungan dari gen Z yang juga terdiri atas pemilih mula tampak pada Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Keterpilihan Nasdem naik 0,8 poin menjadi 4,5 % pada Oktober 2022. Suara dari gen Z sedikit lebih tinggi dari elektabilitas secara umum yang berada di angka 4,3 %. Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mendapatkan penambahan suara gen Z.  Elektabilitas kedua partai berbasis pemilih Muslim ini masing-masing tercatat 5,6 % dan 4,5 %. Meski naik, keterpilihan PKS dan PKB dari kalangan gen Z tidak mendominasi sebab kedua partai ini lebih banyak bertumpu pada pemilih-pemilih yang usianya di atas gen Z. (Yoga)

Perusahaan pelayaran CMA CGM menempatkan Indonesia dalam bagian penting bisnis pengiriman dan logistik global setelah mendatangkan kapal Alexander Von Humboldt berkapasitas besar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Presiden Direktur CMA CGM John Lim menjelaskan bahwa perusahaan pelayaran di jalur utama atau main line operator (MLO) itu telah melayani 420 unit pelabuhan dan mengoperasikan 275 jalur pelayaran secara global. Di Indonesia, CMA CGM menyediakan tiga unit kapal berkapasitas besar hingga 16.000 TEUs untuk melayani pengapalan langsung Jakarta ke Amerika Serikat. “Kapal-kapal besar ini akan mengoptimalkan perjalanan antara Indonesia dan Amerika Serikat,” ujarnya saat peresmian Largest Vessel Maiden Call—CMA CGM Alexander Von Humboldt di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Senin (31/10). Dalam kegiatan itu, kapal Alexander Von Humboldt bersandar perdana di dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok. Kapal milik CMA CGM itu berkapasitas 16.000 TEUs yang merupakan rekor baru sebagai kapal terbesar yang pernah sandar di Indonesia. Kapal itu digunakan untuk layanan Transpasific Columbus JAX. Dalam beberapa minggu mendatang, kapal lainnya dari seri 16.000 TEUs yaitu CMA CGM Jules Verne, dan CMA CGM Marco Polo, juga akan singgah di JICT. CEO CMA CGM Asia Pacific Laurent Olmeta menambahkan CMA CGM telah menawarkan tujuh layanan pengiriman yang akan melakukan lebih dari 50 persinggahan ke Indonesia setiap minggunya. Empat dari layanan itu termasuk layanan JAX Columbus yang akan singgah di JICT setiap minggu. Layanan JAX Columbus langsung menghubungkan Indonesia dengan pelabuhan Amerika Serikat (AS) didukung oleh 19 unit kapal termasuk CMA CGM Alexander Von Humboldt.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang Rachmat Gobel, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan & Risiko Kemenkeu Lucky Alfirman (kedua kiri), Direktur Utama PT Indonesia International Automotive Proving Ground Hiramsyah S. Thaib dan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Muhammad Wahid Sutopo berbincang di sela-sela penandatanganan kerja sama proyek KPBU Pengembangan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi di Jakarta, Senin (31/10).