Lisa (53) terengah-engah saat muncul dari belakang rumahnya, di Kampung Muarajaya, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jabar. Ia memikul karung terisi penuh sampah plastik. Kala itu angin sedang kencang. ”Anak-anak susah dapat ikan. Kalau tidak cari sampah, kami makan apa?” kata perempuan dengan lima anak itu, Kamis (27/10) pagi. Lisa menjadi warga terakhir yang tinggal di Kampung Muarajaya yang sejak awal 2000-an ditinggal seluruh penduduk akibat abrasi. Hampir dua jam ia memungut beragam sampah plastic di tepi Teluk Jakarta yang terhampar beragam sampah plastik di bibir pantai. Di pesisir pantai Kampung Muarajaya itu pula sejumlah warga mondar-mandir menggunakan perahu. Mereka tak mencari ikan, tetapi justru berlomba memungut sampah plastik di laut.

Sampah yang dikumpulkan Lisa biasanya dijual ke pengepul Rp 2.000 per kg. Setiap minggu, uang dari menjual sampah plastik rata-rata Rp 50.000 untuk membeli beras hingga air galon. Satu galon air minum dibeli warga dengan harga Rp 7.000. Air galon dipasok dari luar Muaragembong, termasuk dari Jakarta. Warga Kampung Muarajaya dan Muara Gembong di Kecamatan Muaragembong sudah tak memakai air tanah atau air sungai lantaran kualitas air tanah dan sungai tak laik konsumsi, tercemar. Sampah dengan jumlah besar yang dipungut warga di Desa Pantai Mekar dan Desa Pantai Bahagia, Muaragembong, berasal dari saluran Cikarang Bekasi Laut (CBL). Sebagian sampah plastik disebut dari Jakarta dan sampai ke pesisir Muaragembong akibat tiupan angin dan empasan ombak. ”Apalagi kalau musim hujan, sampahnya banyak sekali. Air laut warnanya hitam dan bau. Ikan banyak sekali yang mati,” kata Lisa.

Dedy, salah satu nelayan Desa Pantai Mekar, misalnya, berbulan-bulan tak melaut. Ia memilih mencari rongsokan atau sampah plastik di pantai hingga bekerja serabutan. ”Apa yang ada, bisa dikerjakan, ya, kami kerjakan,” ujarnya. Sekali melaut, utang yang menumpuk di warung bisa Rp 200.000-Rp 300.000. Pengeluaran terbesar untuk membeli bensin 15-20 liter. ”Kami pakai pertalite eceran. Sejak harga BBM naik, satu liter Rp 14.000,” tuturnya. Tandi, salah satu anggota staf Bidang Kelautan Desa Pantai Mekar, menyebutkan, sebagian besar nelayan di desanya selama enam bulan terakhir sudah tak lagi melaut. Nelayan lebih banyak merugi sejak harga rajungan anjlok. Harga rajungan di tingkat nelayan saat ini Rp 18.000 per kilogram atau anjlok dari harga Rp 80.000 per kg.  (Yoga)

Lebih dari 4.800 panti asuhan di seluruh Indonesia, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial  tahun 2019, menampung 106.406 anak. Fakta ini harus dihadapi. Sebagian besar panti asuhan faktanya berjuang keras untuk bertahan dalam situasi keuangan yang terbatas. Hasil reportase ”Suara Tak  Terdengar” yang dipublikasikan Kompas, Senin (31/10)-Rabu (2/11), mengonfirmasi kondisi sejumlah panti asuhan yang sedang tidak baik-baik saja. Sebuah panti asuhan di Banten, misalnya, hampir 90 % pendapatannya berasal dari donatur. Ketika pandemiCovid-19 menerpa, donasi untuk panti asuhan anjlok. Pengelola dari sejumlah panti asuhan lain harus berjibaku agar bisa bertahan hidup dari hari ke hari. Ditengah kondisi itu, ratusan ribu anak di negeri ini masih mengandalkan kehadiran panti asuhan demi masa depan yang lebih baik. Sebagian dari mereka masih memiliki orangtua, tetapi tetap dititipkan di panti asuhan sekadar untuk dapat bersekolah.

Akhmad Mundolin (50), warga Kendal, Jateng, menjadi contoh sukses anak panti asuhan. Dengan hidup sebagai anak panti asuhan, ia berkesempatan bersekolah hingga akhirnya menjadi pemimpin tertinggi di sebuah bank daerah. Ada banyak anak yang bermimpi menjadi ”Mundolin” lain di tengah kondisi panti asuhan yang jauh dari ideal. Berbeda dengan praktik di negara lainnya, panti asuhan di Indonesia lebih banyak dikelola oleh swasta, lembaga keagamaan, dan LSM. Kondisi itu yang menyebabkan kondisi keuangan panti asuhan serba tidak pasti. Di Indonesia, kegotong-royongan menyokong panti asuhan juga mungkin. Laporan The World Giving Index (WGI) yang dipublikasikan Charities Aid Foundation pada 2021 menyatakan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Cara menarik minat warga untuk menyokong panti asuhan dengan akuntabilitas pengelolaan panti asuhan. Tak dengan menyampaikan visi misi yang jelas saja, tetapi juga menawarkan program asuhan yang rinci dengan pelaporan keuangan yang detail. Dengan begitu, warga diharapkan bisa tergerak menyokong operasionalisasi panti asuhan, terutama yang lokasinya dekat. (Yoga)

Pelaku usaha antusias menerapkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Namun, mereka menghadapi dua tantangan, yakni keterbatasan akses informasi serta peningkatan biaya imbas penerapan ESG. Demikian sebagian isi laporan implementasi dan investasi ESG yang dipublikasikan Mandiri Institute, Rabu (2/11). Laporan menyajikan tanggapan responden dari 290 perusahaan. (Yoga)

RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK menyebutkan aktivitas terkait aset kripto akan berada di bawah pengawasan OJK dan BI. Hal ini mengubah pengawasan industri aset kripto yang saat ini dilakukan Bappebti Kemendag. Pada RUU P2SK BabXV tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) Pasal 202 butir h disebutkan, aktivitas terkait aset kripto termasuk dalam ruang lingkup ITSK. Lalu, Pasal 205 menyatakan, ITSK wajib menyampaikan data dan informasi ke BI dan OJK sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing yang diperkuat Pasal 207 yang menyebutkan BI dan OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Berikutnya, disebutkan di Pasal 208 Ayat 1, BI dan OJK dapat berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan atau pihak lain dalam rangka pengaturan, pengawasan, dan penyelenggaraan ITSK. Pasal-pasal dalam RUU P2SK ini akan mengubah pengawasan industri aset kripto yang selama ini berada di bawah Bappebti Kemendag.

Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies Bhima Yudhistira berpendapat, pemindahan pengawasan asset kripto yang sejatinya berwujud komoditas ke OJK dan BI  adalah kekeliruan, mengingat OJK merupakan pengawas industri keuangan dan BI merupakan otoritas moneter. Kendati tak ada aturan yang secara gamblang menyebutkan kripto menjadi mata uang, pemindahan pengawasan ini bisa menimbulkan kerancuan persepsi di pasar bahwa kripto akan dianggap sebagai mata uang, ujar Bhima dalam diskusi bertajuk ”Arah Pengaturan Aset Kripto yang Ideal di Indonesia”, di Jakarta, Rabu (2/11). Bhima juga menegaskan, aset kripto harus bertahan sebagai komoditas yang diperdagangkan, bukan mata uang Indonesia sebab berpotensi menciptakan gejolak stabilitas keuangan, karena industri aset kripto sangat fluktuatif, sedangkan mata uang menuntut kestabilan. (Yoga)

Hasil survei menunjukkan kendati masalah inflasi masih terus berdampak pada perekonomian global, Asia-Pasifik bakal menjadi satu-satunya kawasan yang mengalami pertumbuhan upah riil pada 2023. Menurut Laporan Tren upah (Salary Trends Report) tahunan yang dirilis perusahan data ECA International, rerata kenaikan upah riil yang merupakan pertumbuhan upah nominal dikurangi tingkat inflasi, diprediksi meningkat 1,3% di kawasan Asia Pasifik. Angka kenaikannya bahkan lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain yang akan memperlihatkan penurunan upah riil rata-rata. Prediksi menunjukkan Eropa mengalami penurunan 1,5% sementara Amerika Utara dan Selatan turun 0,5%. Sedangkan Afrika dan Timur Tengah turun 0,1%. Ditambahkan oleh ECA, sebanyak delapan dari 10 negara teratas dengan kenaikan upah riil tertinggi secara global berasal dari kawa[1]san Asia-Pasifik untuk tahun ini.

“Dengan inflasi yang meningkat secara signifikan pada 2022, 78% negara yang disurvei mencatatkan penurunan upah yang nyata dan tidak ada negara Eropa yang mengalami kenaikan upah secara riil. Meskipun situasi global diperkirakan membaik tahun depan dengan kenaikan upah nominal yang lebih tinggi dan inflasi yang rerata lebih rendah, masih ada perkiraan penurunan 0,5% secara riil,” demikian penjelasan Lee Quane, direktur regional ECA International, yang dilansir CNBC. ECA international juga menyampaikan, laporan tahunan yang dirilis Senin (31/10) didasarkan pada informasi yang dikumpulkan dari lebih 360 perusahaan multinasional di 68 negara, India dan Tiongkok tertinggi di kawasan Asia-Pasifik, India tercatat bakal mengalami kenaikan upah riil terbesar 4,6%, disusul Vietnam sebesar 4%, dan Tiongkok dengan pertumbuhan 3,8%. Laporan itu turut memperlihatkan bahwa sebagian besar lokasi yang disurvei di Asia-Pasifik diproyeksikan mengalami laju pertumbuhan upah riil yang sama atau lebih tinggi pada 2023, seperti yang terjadi di tahun ini. (Yoga)

Deflasi 0,11% secara bulanan (month to month/mtm) pada Oktober 2022 dipicu penurunan harga produk hortikultura, karena stok melimpah. Adapun rambatan dampak kenaikan tarif BBM terus mengecil. “Melimpahnya stok pangan hortikultura mendorong penurunan harga, seperti pada aneka cabai, produk unggas, dan tomat. Di sisi lain, harga beras mengalami peningkatan dipengaruhi oleh kelangkaan pupuk dan pengaruh cuaca yang mengganggu produksi panen gadu,” ucap Kepala BKF Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu, Rabu (2/11). Pemerintah, kata dia, terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas  pangan agar inflasi pangan tetap terkendali.

“Dana insentif daerah juga terbukti efektif mendorong daerah untuk lebih bekerja keras lagi dalam pengendalian inflasi di wilayahnya,” ucap Febrio. Dia mencatat, inflasi inti naik secara moderat, mencapai 3,3% secara tahunan (year on year/yoy), sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,2% (yoy), didorong oleh kenaikan inflasi beberapa kelompok pengeluaran, seperti perumahan, transportasi, pendidikan, dan jasa penyediaan makanan dan minuman/restoran. “Kenaikan inflasi inti mencerminkan peningkatan permintaan domestik secara keseluruhan, sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi,” kata Febrio. Sementara itu, inflasi administered price bergerak stabil sebesar 13,3% (yoy), didorong oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM di September 2022. (Yoga)

PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) membukukan laba bersih tertinggi pada kuartal III-2022 sebesar Rp 244 miliar, melesat 120% quarter-onquarter dan 2% year-on-year. Perseroan mencatat jumlah Inpatient Days dan Jumlah Pasien Rawat Jalan tertinggi dibandingkan 10 kuartal sebelumnya. Pada kuartal III-2022 dan hingga September 2022, Siloam mencatat pendapatan dari perawatan pasien Covid dan testing sebanyak masing-masing kurang dari 3% dan 6%. Hal ini dibandingkan dengan 36% dan 34% pendapatan dari perawatan pasien Covid dan testing pada periode sama tahun sebelumnya. “Siloam melanjutkan pertumbuhan base-case nya dan berhasil meraih pencapaian ­ nansial dan operasional terbaik sejak kuartal IV-2021. Saya optimistis akan potensi Siloam untuk sisa tahun ini dan seterusnya. Kami akan terus berinvestasi pada kemampuan medis, kualitas pelayanan dan keunggulan operasional kami untuk melayani lebih banyak pasien, meraih kinerja yang lebih tinggi dan pada akhirnya meningkatkan nilai pemegang saham,” ungkap Presdir Siloam Darjoto Setyawan dalam keterangan resmi, Rabu (2/11).

Siloam membukukan pendapatan, EBITDA, dan laba bersih masing-masing sebesar Rp 5,4 triliun, Rp 1,4 triliun, dan Rp 457 miliar hingga sembilan bulan 2022, menurun masing-masing sebanyak 8,6%, 9,5% ,dan 17,2% year-on-year. Pada kuartal III-2022, Siloam mencatat pendapatan dan EBITDA sebesar Rp 1,95 triliun dan Rp 574 miliar, lebih rendah 6,1% dan 0,8% secara year-on-year. Pada kuartal III-2022, Siloam membukukan laba bersih sebesar Rp 244 miliar, meningkat 2,4% dibandingkan kuartal III-2021. Marjin EBITDA ada Janu[1]ari-September 2022 tercatat sebesar 25,9% atau hanya lebih rendah 30 basis poin dibandingkan dengan 26,2% pada periode sama tahun lalu. Pada kuartal III-2022, Siloam mengalami peningkatan marjin EBITDA menjadi 29,4% dibandingkan dengan 27,9% pada kuartal III-2021. (Yoga)

Presiden Jokowi baru saja melantik pejabat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022-2027, yang terdiri atas tujuh anggota dewan pengawas dan tujuh orang di badan pelaksana. Pelantikan pejabat baru ini tentu sangat strategis dan menentukan bagi pengembangan investasi dana haji di masa depan. Sesuai UU Pengelolaan Keuangan Haji, investasi BPKH harus berpegang pada prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. UU memberikan wewenang BPKH untuk menempatkan dan menginvestasikan dana haji secara optimal. Tantangan bagi BPKH adalah mampu memberikan subsidi pada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) setiap tahun. Untuk itu, dana haji harus diinvestasikan secara optimal, baik di sektor keuangan maupun non-keuangan.

PP No 5 Tahun 2018 memberikan arahan bahwa investasi dana haji bisa ditempatkan pada perbankan syariah, efek syariah, investasi emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Penempatan dana pada produk perbankan syariah maksimal 30 % dan emas maksimal 5 %. Maksimal investasi langsung 20 % dan investasi lainnya maksimal 10 %. Masih tersisa 35 % lagi yang perlu dioptimalkan oleh BPKH. Sejauh ini, kinerja BPKH cukup baik. Saldo dana haji makin besar dan mengalami kenaikan 9,58 %, dari Rp 144,91 triliun pada 2020 menjadi Rp 158,79 triliun pada 2021. Perolehan nilai manfaat juga mengalami kenaikan, dari Rp 7,43 triliun pada 2020 menjadi Rp 10,50 triliun pada 2021. (Yoga)

Masuknya aset kripto sebagai salah satu instrumen yang akan diatur dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) dianggap membuat status aset digital tersebut menjadi rancu. Musababnya, dalam aturan yang masih dibahas DPR bersama pemerintah itu, kripto dianggap sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) yang berada di bawah naungan OJK dan BI. Selama ini, aset kripto diatur sebagai komoditas perdagangan di bawah peraturan Bappebti. “Ketika BI dan OJK masuk, status aset kripto bisa menjadi rancu. Apakah aset kripto menjadi komoditas, efek, atau mata uang? Saya pikir, di antara ini semua, itu yang jadi kekhawatiran besar,” ujar Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda, dalam sebuah diskusi, kemarin, karena RUU PPSK tidak menyertakan Bappebti sebagai regulator aset kripto. Sedangkan selama ini komoditas itu selalu diatur dan diawasi perdagangannya oleh lembaga di bawah Kemendag tersebut. “Kalau kripto jadi mata uang, tentu menjadi kesalahan fatal karena melanggar UU Mata Uang. Sementara menjadi efek pun tidak sempurna.” Karena itu, menurut Manda, kripto untuk saat ini lebih tepat dianggap sebagai komoditas karena nilainya yang dapat terus bergerak dan industrinya yang masih bisa berkembang lagi.

Kekhawatiran lain yang disampaikan Manda adalah soal kepastian keberadaan bursa kripto, kliring, serta kustodian apabila aset ini berada di bawah naungan OJK dan BI. Saat ini, Bappebti tengah merancang pembentukan tiga instrumen tersebut untuk menyokong kestabilan industri kripto di Tanah Air. Rencana peralihan pengaturan kripto ke OJK dan BI, tutur Manda, membuat kehadiran bursa ataupun lembaga pendukungnya menjadi tidak pasti. Ketua Asosiasi Konsumen Kripto, Rob Raffael Kardinal khawatir pengawasan terhadap perdagangan kripto menjadi kurang efektif lantaran perpindahan kewenangan lembaga yang menaungi koin digital tersebut. Ia mengatakan selama ini pun Bappebti masih belum sempurna mengatur bitcoin cs. Padahal selama ini konsumen memerlukan ekosistem yang sehat dan inklusif agar mau bertransaksi di pasar dalam negeri. “Harapan kami, ekosistem kripto jangan jadi bahan rebutan, tapi jadi bahan kerja sama agar menjadi sesuatu yang inklusif.” (Yoga)

Bisnis berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau environmental, social, and governance (ESG), menjadi primadona baru di tengah isu krisis lingkungan dan finansial beberapa waktu terakhir. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengatakan prospek investasi sektor bisnis yang berkaitan dengan ekonomi hijau ini cukup menjanjikan, di mana potensi investasinya mencapai lebih dari US$ 600 miliar. “Kesadaran publik terhadap pentingnya ekonomi berkelanjutan terus meningkat, termasuk juga permintaan akan pembiayaan dan kebutuhan masyarakat tentang produk dan jasa yang ramah lingkungan dan sosial,” ujar Destry, kemarin. Sektor energi baru terbarukan memiliki potensi paling besar, karena bisnis infrastruktur hijau menjadi fokus dunia sebagai solusi krisis energi dan persoalan iklim berkepanjangan. Terlebih, Indonesia memiliki sumber daya energi baru terbarukan yang luas dan memadai.

Berdasarkan identifikasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, 4.400 sungai di Indonesia mampu menyediakan listrik hingga 24 gigawatt (GW), tenaga angin dengan potensi hingga 100 GW, panas bumi dengan potensi hingga 23,76 GW, dan potensi aplikasi yang luas untuk pembangkit tenaga surya. Destry menuturkan, sektor berikutnya yang diprediksi bakal moncer adalah kendaraan listrik, dengan kebutuhan investasi US$ 35 miliar dalam 5-10 tahun ke depan, untuk membangun baterai lithium dan ekosistem kendaraan listrik. “Apalagi masyarakat masih sulit mendapatkan dan mengakses kendaraan listrik, karena produksinya terbatas, di sisi lain permintaannya sangat tinggi,” ucapnya. BI selaku otoritas moneter juga mendorong pengembangan bisnis berbasis ESG, dengan menerbitkan regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Pada 2020, BI merilis kebijakan pelonggaran loan to value (LTV) untuk mendorong adaptasi bangunan hijau dan kendaraan listrik dengan mengizinkan relaksasi uang muka untuk pinjaman properti hijau dan kendaraan listrik hingga 0 %. (Yoga)