Pemerintah menargetkan Indonesia mampu memproduksi baterai kendaraan listrik pada kuartal II/2024 untuk mengoptimalkan potensi rantai pasok komoditas tersebut di pasar global. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa upaya untuk memproduksi baterai kendaraan listrik sudah berjalan. Targetnya, produksi baterai kendaraan listrik di dalam negeri bisa dilakukan pada 2024. “Sekarang sudah jalan. Saya sudah bilang 2024 pada kuartal dua atau tiga kita akan produksi baterai kita sendiri,” katanya, Rabu (9/11). Untuk merealisasikan target itu, Luhut menyebut akan ada keterlibatan sejumlah perusahaan, seperti Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. [CATL], dan LG Energy Solution. Di sisi lain, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meyakini bahwa Indonesia berpotensi menjadi rantai pasokan baterai kendaraan listrik secara global, karena memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.

Indonesia sebagai salah satu penyedia awak kapal perikanan terbesar di dunia masih dibayangi masalah perlindungan terhadap pekerja perikanan. Kasus pengupahan dan kekerasan menjadi persoalan yang paling mengemuka dan merugikan nelayan. Hal ini dikemukakan Safe Seas Project Director Nono Sumarsono. Ia menyebutkan, negara tujuan pekerja migran kapal perikanan asal Indonesia, antara lain, China, Korea, Jepang, Taiwan, dan Afrika Selatan. Pekerjaan di sektor maritim itu dinilai menjadi salah satu tulang punggung untuk perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Per Agustus 2021, jumlah pelaut Indonesia tercatat 1,19 juta orang, terdiri dari 1,17 juta pelaut lak-laki dan 25.000 pelaut perempuan. Kontribusi pelaut Indonesia untuk devisa negara mencapai Rp 151 triliun per tahun. Meski berpotensi besar, masih ada kisah tragis anak buah kapal perikanan di dalam dan luar negeri. Hingga Juni 2022, Fisher Center di Tegal (Jateng) dan Bitung (Sulut) menerima 69 laporan keluhan atau kasus dengan lebih dari 200 korban. Dari pengaduan itu, 31 kasus di kapal ikan dalam negeri dan 38 kasus di kapal ikan negara lain.

Kasus terbanyak terkait masalah pemotongan upah atau upah tidak dibayar sebanyak 23 kasus (36 %), asuransi dan keselamatan kerja sejumlah 15 kasus (23 %), serta kekerasan fisik dan seksual 6 kasus (9 %). ”(Minimnya perlindungan awak kapal perikanan) patut disayangkan karena kita punya potensi besar di sektor perikanan dan tenaga kerja. Aspek penting yang harus diperjuangkan adalah anak buah kapal mendapat hak sebagai pekerja dan manusia,” kata Nono dalam National Safe Seas Project Close Out yang diselenggarakan Plan International Indonesia, di Jakarta, Selasa (8/11). Peran pemerintah dinilai penting untuk menyediakan sistem perlindungan dengan melibatkan pemilik kapal besar sebagai pemberi kerja. Di sisi lain, pekerja kapal perikanan harus berani melapor jika tersandung masalah untuk mendapatkan remediasi. (Yoga)

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri menyampaikan, PHK di industri alas kaki telah mencapai 25.700 orang akibat turunnya permintaan. ”Potensi PHK dapat mencapai 145.184 karyawan dari 500.000 tenaga kerja pada pabrik assembling alas kaki berorientasi ekspor,” ujarnya,saat dihubungi, Selasa (8/11), di Jakarta. (Yoga)

Indonesia siap menerima para tamu peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022. Sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan sudah menginformasi hadir pada perhelatan para pemimpin negara dengan PDB terbesar, di antaranya adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping. Sedang Presiden Rusia Vladimir Putin masih dalam proses konfirmasi. Kesiapan Indonesia menyambut para pemimpin G20 itu disampaikan Presiden Jokowi usai meninjau langsung sejumlah tempat yang akan dijadikan lokasi penyelenggaraan KTT G20, Selasa (8/11/2022). “Ini H-7, saya sudah cek dari pagi sampai titik-titik yang paling kecil. Semuanya sudah saya cek dan saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20,” ujar Presiden Jokowi kepada awak media di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kota Denpasar.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa hingga saat ini sudah ada 17 kepala negara/kepala pemerintahan yang menyatakan hadir pada KTT G20 di Bali. “Sudah, itu yang sudah pasti 17 kepala negara/kepala pemerintahan,” kata Presiden.Sedangkan terkait kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kedua pemimpin itu masih mempertimbangkan situasi dan kondisi di negara masing-masing. Presiden Jokowi menegaskan bahwa kehadiran para kepala negara maupun kepala pemerintahan pada KTT G20 di Bali kali ini merupakan suatu kehormatan, mengingat kondisi dunia yang sedang tidak kondusif. “Saya kira dalam posisi normal itu biasa yang hadir juga 17-18, ini posisi yang tidak normal, dunia sangat sulit, semua negara sangat sulit, kalau kehadirannya sampai sejumlah itu saya kira juga sangat bagus, sangat bagus,” ucap Presiden. (Yoga)

Situasi Covid-19 di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dilaporkan makin buruk sehingga mencegah Negeri Tirai Bambu itu untuk membasmi virus dan melonggarkan kontrolnya. Berdasarkan laporan Nomura pada Senin (7/11) langkah-langkah pengendalian Covid di Tiongkok berdampak negatif menggerus 12,2% PDB nasional. Angka itu naik dari 9,5% seminggu yang lalu. Bank yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang itu mengungkapkan bahwa lebih dari seperlima populasi Tiongkok tunduk pada langkah-langkah pengendalian tersebut. Sebagai informasi, jumlah kasus harian di Tiongkok melonjak ke level tertinggi dalam enam bulan selama akhir pekan lalu. Bahkan otoritas Provinsi Guangzhou telah menunda acara pemeran otomotif tanpa batas waktu tertentu. Yang seharusnya dimulai pada minggu depan. Media sosial juga menyebutkan sekolah-sekolah di Beijing sedang kebingungan apakah bakal mengalihkan proses belajar di kelas ke daring (online). Sementara Guangdong menjadi provinsi yang paling terpukul karena sebagian besar kasus terkonsentrasi di satu distrik. Kasus infeksi Covid baru-baru ini dilaporkan ada di lebih dari 20 dari 31 wilayah tingkat provinsi di Tiongkok.

“Satu hal yang sangat jelas, banyak acara bisnis telah dibatalkan dan ditunda. Orang-orang tidak berani bepergian. Terlalu banyak pembatasan,” ujar Klaus Zenkel, wakil presiden Kamar Dagang Uni Eropa UE (EU Chamber of Commerce) di Tiongkok dan ketua cabang wilayah Tiongkok Selatan, pada Selasa (8/11), yang dilansir CNBC. Dia juga memberi catatan tentang bagaimana perusahaan dari Guangzhou dan Shenzhen yang bahkan tidak dapat bergabung dalam pameran impor internasional Tiongkok di Shanghai pada minggu ini. Peningkatan dampak Covid pada perekonomian Tiongkok dilaporkan terjadi selama seminggu, di mana banyak investor berspekulasi bahwa Tiongkok bakal segera melonggarkan kebijakan ketat Covid-nya. Tetapi para pejabat menepis desas-desus tersebut pada Sabtu (5/11) dan menegaskan dalam konferensi pers bahwa kebijakan nihil Covid saat ini tetap ada. “Kami terus percaya bahwa, sementara Beijing dapat menyempurnakan beberapa tindakan Covid-nya dalam beberapa minggu mendatang, langkah-langkah penyesuaian tersebut dapat diimbangi oleh pengetatan pejabat lokal terhadap strategi nihil Covid,” kata Kepala Ekonom Nomura Tiongkok Ting Lu dan tim dalam laporan Senin. Berdasarkan catatan, Tiongkok Daratan telah melaporkan lebih dari 800 infeksi Covid dengan gejala dan lebih dari 6.600 tanpa gejala pada Senin. (Yoga)

Pemerintah akan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) pada 21 November 2022, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dengan formula itu, UMP 2023 berpotensi naik. “Jika melihat kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2022, ada potensi kenaikan upah minimum tahun 2023,” ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (8/11). Mengutip data BPS, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 mencapai 5,72%, sedangkan inflasi 5,71% pada Oktober 2022. Ida mengatakan, penetapan upah minimum juga meliputi penyesuaian upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten bagi daerah yang telah memiliki upah minimum dengan formula yang ditetapkan.

Dalam mekanisme penetapan UMP, Kemenaker telah menerima 20 jenis data dari BPS. Kemenaker, kata dia, juga telah mendengarkan aspirasi dari pemangku kepentingan terkait seperti Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), kalangan pengusaha, serikat pekerja, dan serikat buruh. “Depenas memberikan masukan agar UMP ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, perlu kepastian hukum atas gugatan UMP 2022 di beberapa wilayah,” kata Ida. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, dalam menetapkan UMP 2023, Kemenaker telah melakukan serangkaian kegiatan, menyerap aspirasi publik, dan dialog, yang isinya berkaitan dengan sosialisasi mengenai filosofi upah minimum. Penetapan upah minimum akan dilakukan dengan melibatkan beberapa variabel utama, yaitu pertumbuhan ekonomi hingga inflasi. (Yoga)

Kendati pulih lebih cepat dari hantaman pandemi Covid-19 selama lebih dari 2 tahun, industri logistik Indonesia harus bersiap menghadapi masalah yang tak kalah pelik pada 2023, yakni resesi global. Terlebih bagi mereka yang berbisnis lintas negara. Sebab, resesi yang merajalela berisiko membuat perdagangan antarnegara lesu karena permintaan yang menurun. Alhasil, para pelaku usaha sektor logistik pun perlu segera menyusun mitigasi agar dapat bertahan menghadapi aneka tantangan ekonomi, utamanya dari sektor eksternal. Wanti-wanti disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada para pelaku sektor logistik. Menurutnya, ancaman resesi global diprediksi dapat menghambat laju perekonomian pada 2023. Resesi global pun dapat membuat tantangan yang dihadapi pelaku sektor logistik makin besar. Kinerja logistik yang tecermin dalam lapangan usaha transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan negatif pada kuartal II/2020 sebesar -30,78% (year-on-year/YoY) hingga kuartal I/2021 sebesar -13,09%.

Kehadiran akses internet ikut mendorong tumbuhnya pembayaran digital Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Flores. Kehadiran infrastruktur telekomunikasi membuat adopsi QRIS menjangkau hingga pasar tradisional. Fandi, seorang pedagang sayuran di Pasar Cancar, Kelurahan Waebelang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, misalnya. Dia mengatakan lapaknya sudah menerima pembayaran menggunakan QRIS. Berkat pembayaran digital itu, katanya, pembeli tidak perlu membawa uang tunai lagi. “Iya belum lama ini ada beberapa pedagang pasar tradisional sini yang ditawarkan memakai QRIS, ya saya mau. Jadinya pembeli bisa ba yar lewat QRIS, tetapi cash juga masih kami terima,” tutur Fandi kepada Tim Jelajah Sinyal 2022 Bisnis Indonesia, Sabtu (5/11). Selain menggunakan QRIS, sinyal internet yang baik juga membantu para pedagang pasar untuk memantau perkembangan harga di kelurahan lain. Pedagang lain di Pasar Cancar, Wati, mengungkapkan bahwa pihaknya dapat mengikuti perkembangan isu yang mempengaruhi harga bahan pokok di pasar.

Pemerintah dan DPR sedang membahas RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK. Regulasi berformat omnibus ini diharapkan bisa meredefinisikan kembali sektor keuangan agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Sebagai fondasi penting untuk memperkuat sektor keuangan, UU ini akan diturunkan dalam peraturan di bawahnya agar dapat diimplementasikan dengan baik. Beberapa survei industri keuangan memperkirakan biaya pemenuhan kewajiban kepatuhan (compliance cost) mencapai 5 % total biaya. Adapun potensi biaya karena tidak memenuhi kepatuhan bisa dua hingga tiga kali lipat. Dalam hal ini, regulatory technology (RegTech) dan supervisory technology (SupTech) dapat membantu. RegTech adalah penerapan teknologi agar regulator dan pelaku industri bisa lebih efektif dan efisien. Misalnya, pada proses perizinan, pelaku industri yang mengajukan izin umumnya berurusan dengan birokrasi, sulit mengetahui sampai di mana proses perizinan berlangsung dan kapan akan keluar. Saat ini regulator, seperti OJK dan BI, mulai menyediakan mekanisme perizinan digital atau e-licensing yang diharapkan transparan, seperti halnya e-dagang memiliki mekanisme pemantauan pesanan. e-licensing akan banyak membantu pelaku industry keuangan.

Ke depannya, konsep machine-readable regulation tidak hanya dapat digunakan untuk pengaturan  bersifat kuantitatif, tetapi juga pengaturan konseptual dan kualitatif. Untuk itu, regulator perlu menerbitkan peraturan dalam format yang bisa dianalisis dan dipahami secara semantik dengan  kecerdasan artifisial dan machine learning di sisi pelaku industri. Selain RegTech, regulator juga perlu menerapkan SupTech atau pengawasan berbasis teknologi. SupTech bisa diterapkan untuk pelaporan yang kini masih relatif manual. Beberapa regulator memang mulai menerapkan pelaporan daring misalnya BI dengan BI Antasena dan OJK dengan OJK-BOX (OBOX). Namun, umumnya data yang disimpan oleh pelaku industri diolah dulu menjadi laporan dengan format tertentu, lalu diunggah ke sistem pelaporan daring. Pengolahan manual di sisi regulator pun tidak jarang masih harus dilakukan. Ini bisa dibuat lebih mulus dengan mewajibkan pelaku industri melaporkan dalam format digital standar, misalnya menggunakan extensible business reporting language (XBRL), di mana semua field pelaporan distandardisasi. Dengan standardisasi yang baik antar-regulator pelaku industri yang harus melapor kepada dua atau lebih regulator dapat membuat pelaporan lebih efisien karena tidak menggunakan format khusus dari regulator tertentu. (Yoga)

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia semakin membaik, seperti kenaikan jumlah penduduk bekerja, penduduk bekerja penuh waktu, bekerja di sektor formal, dan penurunan tingkat pengangguran  terbuka. Hal ini diyakini berjalan seiring dengan menguatnya perekonomian. Meski demikian, kondisi tersebut belum 100 % menyamai masa sebelum pandemi Covid-19. Kepala BPS Margo Yuwono  mengatakan, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022, jumlah angkatan kerja 143,72 juta orang atau naik 3,57 juta orang dibanding Agustus 2021. Adapun jumlah penduduk bekerja tercatat 135,3 juta orang atau meningkat 4,25 juta orang dibanding Agustus 2021.

”Perekonomian mulai pulih dan menguat. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4,25 juta orang. Pada saat yang sama terjadi penambahan angkatan kerja 3,57 juta orang. Namun, karena tidak semua tambahan angkatan kerja bisa diserap pasar sehingga sebagian akan menjadi pengangguran,” ujar Margo dalam konferensi pers, Senin (7/11) di Jakarta. Margo menyampaikan, membaiknya kondisi ketenagakerjaan Indonesia juga tecermin pada peningkatan proporsi pekerja formal. Pada hasil Sakernas Agustus 2022, proporsi pekerja formal 40,69 %, naik tipis dibandingkan Agustus 2021 sebesar 40,55 % dan Agustus 2020 sebesar 39,53 %. Meski demikian, pencapaian Agustus 2022 masih lebih rendah dibandingkan Agustus 2019 sebesar 44,12 %. (Yoga)