Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berpeluang menghasilkan kesepakatan bersama alias komunike. Peluang ini muncul setelah dicapainya kesepakatan draf komunike di tingkat para diplomat negara anggota G20. Selanjutnya, draf akan diajukan kepada para pemimpin negara anggota G20 dalam pertemuan terakhir tingkat kepala negara pada Selasa (16/11) di Nusa Dua, Bali. Melansir Bloomberg, seorang sumber mengungkapkan, persetujuan atas usulan draf awal komunike melewati jalan berliku. Mereka sulit mengatasi perbedaan pandangan atas sikap terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Bila para kepala negara kemudian menandatangani usulan awal ini, maka pertemuan puncak KTT G20 akan mencapai komunike. Ini bisa menghindari sejarah buruk: pertemuan G20 tanpa komunike. Namun, untuk meyakinkan para pemimpin negara bersedia meneken usulan awal komunike, para negosiator harus berhati-hati dalam memilih redaksi penyusunan draf kesepakatan bersama tersebut.

Tiga operator bandara Tanah Air yakni PT Whitesky Facility (Whitesky Group), PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II meraup komitmen investasi untuk pengembangan bandara di Indonesia. CEO Whitesky Group Denon Prawiraatmadja mengatakan bahwa Whitesky menggandeng Canadian Commercial Corporation (CCC) dan PT Angkasa Pura I guna mengembangkan bandara berkonsep hijau (green airport). “baru tahap feasibility study,” katanya kepada Bisnis, Selasa (15/11). Whitesky Facility mendatangkan investor dari Kanada dengan pola kerja sama closed loop yang akan melibatkan nelayan untuk bisa bekerja sama dalam membudidayakan produk kelautan. Denon yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan berharap studi dan profil investasi bandara berkonsep hijau itu sudah bisa diimplementasikan di Kalimantan Utara. Dalam nota kesepahaman Whitesky dan Canadian Commercial Corporation, perusahaan asal Kanada itu akan mendukung studi dan pengembangan bandara berkonsep hijau di Kaltara dengan rencana investasi sebesar US$200 juta atau setara dengan Rp3 triliun. Sementara itu, President Director PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin mengatakan AP II bertemu dengan pimpinan puncak tiga perusahaan global di sela-sela forum bisnis B20 Summit Indonesia 2022 di Bali. Perusahaan global tersebut yakni Global Infrastructure Partners (GIP) asal Amerika Serikat, VINCI Airports asal Prancis yang diwakili Relecom & Partners, dan GMR Group asal India.

Survei McKinsey pada Oktober 2022 menyebutkan, 63 % responden konsumen mengalihkan belanjanya ke merek lain yang harganya lebih murah. Terkait survei itu, anggota Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Tutum Rahanta, Senin (14/11) mengatakan, perubahan pola belanja terjadi pada kelompok masyarakat menengah-bawah. Mereka lebih berhati-hati mengelola pengeluaran di tengah meningkatnya inflasi. (Yoga)

PT Waskita Karya (Persero) Tbk optimistis menyambut tahun depan. Setelah tiga tahun terakhir merugi, Waskita Karya akhirnya mencatat laba bersih Rp 580 miliar pada kuartal III tahun ini. Capaian tersebut diperoleh berkat pendapatan usaha yang naik 44 % secara tahunan menjadi Rp 10,30 triliun dan penurunan beban keuangan 19 % secara tahnan menjadi Rp 3,03 triliun. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita Karya, Wiwi Suprihatno, menuturkan kinerja positif ini masih berpeluang berlanjut pada kuartal terakhir 2022. "Tahun 2023 kami optimistis Waskita bisa mencetak laba bersih positif melalui perbaikan kinerja keuangan ataupun divestasi," ujarnya dalam paparan publik, kemarin, 14 November 2022.

Kinerja positif tahun ini, antara lain, terjadi karena perolehan kontrak-kontrak baru. Hingga September 2022, nilainya mencapai Rp 11,58 triliun. Mayoritas berasal dari proyek-proyek milik pemerintah. Sampai kemarin, perusahaan mencatat total kontrak baru sudah naik menjadi Rp 13,3 triliun. Proyek terbesar salah satunya datang dari ibu kota negara baru. Perseroan mengantongi proyek pembangunan gedung Sekretariat Negara senilai Rp 1,3 triliun dan pembangunan jalan tol segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang senilai Rp 2,2 triliun. Selain itu, ada proyek pembangunan jalan lingkar Sepaku dengan nilai Rp 181 miliar.

Perseroan menargetkan, hingga akhir tahun nanti, total kontrak baru tersebut berada di kisaran Rp 25 triliun. Sebab, saat ini terdapat kontrak yang sedang menunggu proses penunjukan senilai Rp 800 miliar. Selain itu, terdapat sejumlah proyek di luar negeri yang masih dalam proses. Waskita juga sedang mengikuti lelang sejumlah proyek senilai Rp 25 triliun. Dengan tingkat kemenangan lelang sebesar 25 persen, perseroan mengasumsikan akan ada tambahan kontrak baru senilai Rp 6 triliun. (Yoga)

Indonesia bergerak cepat menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah negara sebelum puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dimulai. Salah satunya dilakukan dengan Amerika Serikat (AS). Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden AS Joe Biden kemarin, Senin (14/11), pun menghasilkan beragam kesepakatan baru untuk pengembangan ekonomi kedua negara, serta menjadi katalis positif bagi sederet rencana kerja sama lainnya yang pembahasannya telah dirintis. Beberapa kesepakatan yang terjalin antara lain peningkatan investasi AS di Indonesia, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), hingga dukungan pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dalam pertemuan itu, Joe Biden mengatakan AS masih menempatkan Indonesia sebagai mitra strategis yang mampu membantu komunitas global untuk mewujudkan ekonomi lebih baik di masa mendatang. Dia mengatakan, salah satu kesepakatan yang dijalin adalah tuntasnya negosiasi untuk meluncurkan Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact senilai US$698 juta, yang bersumber dari AS senilai US$649 juta dan Indonesia US$49 juta. MCC Compact adalah instrumen untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional. Di antaranya infrastruktur transportasi berkualitas, memobilisasi modal untuk mendukung pembangunan Indonesia, dan meningkatkan akses keuangan untuk dunia usaha.

Sinyal yang ditunggu akhirnya datang juga. Amerika Serikat (AS) baru saja merilis data inflasi bulan Oktober. Dalam rilis tersebut, inflasi di AS tercatat sebesar 7,7% (year-on-year/YoY) atau lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi pasar. Di sisi lain, laju inflasi inti juga mulai melambat. Tingkat inflasi inti, atau inflasi di luar volatile foods dan energi, berada pada level 6,3%, turun dibanding bulan sebelumnya sebesar 6,6%. Ini menjadi sinyal positif bahwa inflasi di AS telah mulai meninggalkan puncaknya, dan perlahan melandai. Dalam beberapa waktu terakhir, AS sedang menghadapi situasi yang tak mudah. Laju inflasi berada pada level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Harga-harga kebutuhan pokok, seperti bensin, listrik, dan bahan makanan melonjak tajam. Kondisi tersebut diperparah dengan kenaikan suku bunga oleh the Fed.Laju inflasi yang terus menanjak tinggi harus direspons dengan kenaikan suku bunga yang agresif. Bahkan, kebijakan saat ini dianggap sebagai salah satu kebijakan paling agresif dalam sejarah The Fed. Tak heran apabila dianggap agresif, mengingat sepanjang 2022 The Fed telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 375 bps. Yang terbaru, pada pertemuan bulan November ini, The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 bps ke level 3,75%—4,0%.

Sebagai negara dengan perekonomian paling berpengaruh di dunia, apa yang terjadi di AS tentu akan merambat ke negara lain, termasuk Indonesia. Sebagai contoh, ekspansi PMI manufaktur Indonesia mulai melambat seiring dengan melambatnya pesanan baru dari luar negeri dan menguatnya Dolar AS. Contoh lain juga terjadi di pasar keuangan. Sama dengan yang terjadi di banyak negara berkembang lainnya, telah terjadi aliran modal asing keluar di pasar Surat Berharga Negara (SBN) cukup deras, yaitu sebesar Rp176,29 triliun hingga pekan pertama bulan November. Derasnya aliran modal asing keluar tersebut berdampak pada pelemahan nilai tukar Rupiah yang menyentuh level Rp14.600an per dolar AS, atau melemah di kisaran 9% (YtD). Pelemahan rupiah tergolong masih moderat dan terkendali bila dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya. Tetap saja ini harus diwaspadai karena dikhawatirkan dapat mendorong kenaikan inflasi, terutama yang berasal dari imported inflation akibat pelemahan nilai tukar. Meskipun inflasi masih terkendali dan lebih rendah dari perkiraan awal, Indonesia akan terus mewaspadai risiko tersebut dengan terus melakukan upaya stabilisasi nilai tukar.Dampak dari agresivitas kebijakan moneter The Fed memang tak bisa dihindari oleh negara mana pun. Beruntungnya, dampak yang ditimbulkan oleh agresifnya kebijakan moneter The Fed masih sangat manageable di Indonesia. Tidak hanya bermodal keberuntungan, resiliensi perekonomian Indonesia utamanya juga didukung oleh kredibilitas kebijakan ekonomi dan sektor keuangan, sehingga gelombang risiko yang datang mampu dimitigasi dengan baik.

Dalam beberapa pekan terakhir, fokus pemerintah lebih tertuju pada upaya menjalankan perannya di kancah internasional. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri secara langsung konferensi tingkat tinggi (KTT) Asean + 3 di Kamboja. Selain itu, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah untuk perhelatan KTT G20 yang akan berlangsung di Bali pekan ini. Dua ajang pertemuan tinggi tersebut sangat penting dan strategis bagi Indonesia. Dari tataran hubungan internasional, peran aktif Presiden Jokowi telah meningkatkan posisi dan peran Indonesia sebagai aktor kunci hubungan antarnegara. Di kawasan Asia Tenggara, kita mendukung gagasan Presiden Jokowi agar tercipta penguatan fiskal demi stabilitas keuangan masing-masing negara anggota Asean. Di lain sisi, dukungan dan peran lembaga keuangan internasional dalam merespons dan meminimalkan dampak krisis itu sangat penting. Hal ini terutama harus dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel. Puncak KTT G20 yang akan berlangsung pada pertengahan pekan ini pun menjadi momentum Indonesia menunjukkan perannya di mata internasional. Arah politik luar negeri kita yang bebas aktif pun akan makin diakui dunia. Selain itu G20 turut mengerek konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun. Hal ini juga akan membangkitkan serapan tenaga kerja hingga lebih dari 33.000 orang di berbagai sektor usaha. Kita berharap momentum peran aktif Indonesia di kancah internasional ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pemerintah dan pelaku bisnis untuk mendorong roda ekonomi nasional bergerak lebih kuat dan cepat.

Aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah naik kelas. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyiapkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang/Jasa Publik. Saat ini, aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah masih dipayungi oleh peraturan presiden. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Emin Adhy Muhaemin mengatakan, penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa terbilang mendesak. Pasalnya, banyak kebijakan saat ini belum terfasilitasi dalam peraturan yang sudah ada sebelumnya. LKPP telah mendata dan menganalisis pada level Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Pemerintah yang bersinggungan. Hal ini untuk melihat bagian yang dapat diperkuat, serta menghindari terjadinya aturan yang saling bertentangan. Ada sejumlah pertimbangan perlunya RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik. Misalnya, pertama, untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (transformasi digital). Kedua, menciptakan satu pasar nasional (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Derah, BUMN/BUMD, dan Badan Hukum Publik) yang efisien dan efektif. Ketiga, untuk memastikan transparansi dan efektivitas belanja pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Keempat, mendorong pengembangan industri lokal dan mendukung pertumbuhan serta pemerataan ekonomi. Kelima, menjamin keberlanjutan pengembangannya.

Dana Pandemi yang resmi diluncurkan dalam presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembiayaan pandemi secara global di masa depan. Tata kelola pemanfaatan dana ini pun  perlu dipastikan inklusif, terutama bagi negara miskin dan berkembang, sehingga tujuan mencapai kesetaraan terwujud. Pandemi Covid-19 telah menunjukkan lemahnya sistem ketahanan kesehatan global. Kesenjangan pembiayaan dalam penanganan pandemi terhitung amat besar. WHO dan Bank Dunia mengestimasikan biaya yang dibutuhkan untuk menutup kesenjangan tersebut mencapai 10,5 miliar dollar AS. Menkeu Sri Mulyani dalam acara peluncuran Dana Pandemi di Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11) menyampaikan, pandemi membuktikan lemahnya sistem kesehatan di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kapasitas laboratorium, SDM, infrastruktur kesehatan, sistem diagnostik, dan layanan kesehatan primer tak memadai.

”Ketika pandemi menghatam negara-negara tersebut, kondisi itu dapat menimbulkan risiko global. Maka, ketika dunia menghadapi pandemi, kita baru bisa mengatasinya saat semua negara siap dan mampu menghadapinya,” tuturnya. Menurut Sri Mulyani, pembiayaan internasional berperan penting mendukung negara berpenghasilan rendah dan menengah agar lebih siap menghadapi persoalan kesehatan di masa depan. Karena menjadi inisiatif global,  keterlibatan berbagai pihak dibutuhkan untuk mendukung pendanaan itu. ”Kami akan terus membangun tata kelola yang lebih inklusif dan semakin memperkuat arsitektur kesehatan global. Dana Pandemi ini menjadi tonggak penting sekaligus titik awal bagi kita semua bahwa G20 mampu menghasilkan aksi konkret yang berdampak global,” ujarnya. Sebanyak 20 donor, yang terdiri dari negara anggota G20, negara non-G20, dan lembaga filantropi dunia, telah berkomitmen dalam Dana Pandemi. Setidaknya komitmen yang terkumpul mencapai 1,4 miliar dollar AS. Dana ini semakin bertambah dengan adanya komitmen dari pihak-pihak lain. (Yoga)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) melepas kepemilikan 40% saham di PT Kimia Farma Apotek (KFA) senilai Rp 1,86 triliun kepada Sovereign Wealth Fund (SWF) asal Tiongkok yakni Silk Road Fund (SRF) dan Indonesia Investment Authority (INA). Kedua investor strategis tersebut juga akan berpartisipasi dalam rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue Kimia Farma. Kolaborasi para pihak dituangkan dalam penandatanganan Conditional Share Subscription and Purchase Agreement beserta dokumen-dokumen transaksi terkait antara KAEF dan KFA dengan SRF dan INA di Bali pada Minggu (13/11). “Hari ini kami baru saja menandatangani perjanjian antara Kimia Farma, Kimia Farma Apotek, dengan INA dan Silk Road Fund (SRF). Di mana dalam perjanjian ini, SRF dan INA akan masuk menjadi investor di Kimia Farma Apotek dan Kimia Farma,” kata Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury dalam konferensi pers, Minggu (13/11).

Adapun total investasi Rp 1,86 triliun untuk 40% kepemilikan SRF dan INA di KFA, tergantung pada closing account mechanics berdasarkan laporan keuangan pada saat completion. Rencananya, investasi terse[1]but digunakan untuk mendanai ekspansi bisnis KFA, kebutuhan modal kerja, dan inisiatif untuk meningkatkan efisiensi operasional. Lebih lanjut, SRF dan INA juga bakal berpartisipasi dalam rights issue Kimia Farma. Rencana rights issue Kimia Farma sebelumnya telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 14 Oktober 2022. Dana hasil rights issue akan digunakan KAEF untuk mendukung modal kerja, ekspansi usaha, dan meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. (Yoga)