Aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah naik kelas. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyiapkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang/Jasa Publik. Saat ini, aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah masih dipayungi oleh peraturan presiden. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Emin Adhy Muhaemin mengatakan, penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa terbilang mendesak. Pasalnya, banyak kebijakan saat ini belum terfasilitasi dalam peraturan yang sudah ada sebelumnya. LKPP telah mendata dan menganalisis pada level Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Pemerintah yang bersinggungan. Hal ini untuk melihat bagian yang dapat diperkuat, serta menghindari terjadinya aturan yang saling bertentangan. Ada sejumlah pertimbangan perlunya RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik. Misalnya, pertama, untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (transformasi digital). Kedua, menciptakan satu pasar nasional (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Derah, BUMN/BUMD, dan Badan Hukum Publik) yang efisien dan efektif. Ketiga, untuk memastikan transparansi dan efektivitas belanja pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Keempat, mendorong pengembangan industri lokal dan mendukung pertumbuhan serta pemerataan ekonomi. Kelima, menjamin keberlanjutan pengembangannya.

Dana Pandemi yang resmi diluncurkan dalam presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembiayaan pandemi secara global di masa depan. Tata kelola pemanfaatan dana ini pun  perlu dipastikan inklusif, terutama bagi negara miskin dan berkembang, sehingga tujuan mencapai kesetaraan terwujud. Pandemi Covid-19 telah menunjukkan lemahnya sistem ketahanan kesehatan global. Kesenjangan pembiayaan dalam penanganan pandemi terhitung amat besar. WHO dan Bank Dunia mengestimasikan biaya yang dibutuhkan untuk menutup kesenjangan tersebut mencapai 10,5 miliar dollar AS. Menkeu Sri Mulyani dalam acara peluncuran Dana Pandemi di Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11) menyampaikan, pandemi membuktikan lemahnya sistem kesehatan di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kapasitas laboratorium, SDM, infrastruktur kesehatan, sistem diagnostik, dan layanan kesehatan primer tak memadai.

”Ketika pandemi menghatam negara-negara tersebut, kondisi itu dapat menimbulkan risiko global. Maka, ketika dunia menghadapi pandemi, kita baru bisa mengatasinya saat semua negara siap dan mampu menghadapinya,” tuturnya. Menurut Sri Mulyani, pembiayaan internasional berperan penting mendukung negara berpenghasilan rendah dan menengah agar lebih siap menghadapi persoalan kesehatan di masa depan. Karena menjadi inisiatif global,  keterlibatan berbagai pihak dibutuhkan untuk mendukung pendanaan itu. ”Kami akan terus membangun tata kelola yang lebih inklusif dan semakin memperkuat arsitektur kesehatan global. Dana Pandemi ini menjadi tonggak penting sekaligus titik awal bagi kita semua bahwa G20 mampu menghasilkan aksi konkret yang berdampak global,” ujarnya. Sebanyak 20 donor, yang terdiri dari negara anggota G20, negara non-G20, dan lembaga filantropi dunia, telah berkomitmen dalam Dana Pandemi. Setidaknya komitmen yang terkumpul mencapai 1,4 miliar dollar AS. Dana ini semakin bertambah dengan adanya komitmen dari pihak-pihak lain. (Yoga)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) melepas kepemilikan 40% saham di PT Kimia Farma Apotek (KFA) senilai Rp 1,86 triliun kepada Sovereign Wealth Fund (SWF) asal Tiongkok yakni Silk Road Fund (SRF) dan Indonesia Investment Authority (INA). Kedua investor strategis tersebut juga akan berpartisipasi dalam rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue Kimia Farma. Kolaborasi para pihak dituangkan dalam penandatanganan Conditional Share Subscription and Purchase Agreement beserta dokumen-dokumen transaksi terkait antara KAEF dan KFA dengan SRF dan INA di Bali pada Minggu (13/11). “Hari ini kami baru saja menandatangani perjanjian antara Kimia Farma, Kimia Farma Apotek, dengan INA dan Silk Road Fund (SRF). Di mana dalam perjanjian ini, SRF dan INA akan masuk menjadi investor di Kimia Farma Apotek dan Kimia Farma,” kata Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury dalam konferensi pers, Minggu (13/11).

Adapun total investasi Rp 1,86 triliun untuk 40% kepemilikan SRF dan INA di KFA, tergantung pada closing account mechanics berdasarkan laporan keuangan pada saat completion. Rencananya, investasi terse[1]but digunakan untuk mendanai ekspansi bisnis KFA, kebutuhan modal kerja, dan inisiatif untuk meningkatkan efisiensi operasional. Lebih lanjut, SRF dan INA juga bakal berpartisipasi dalam rights issue Kimia Farma. Rencana rights issue Kimia Farma sebelumnya telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 14 Oktober 2022. Dana hasil rights issue akan digunakan KAEF untuk mendukung modal kerja, ekspansi usaha, dan meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. (Yoga)

Ada kabar baik bagi korban investasi ilegal atau investasi bodong. Dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang mulai dibahas di DPR, ganti rugi akan dimungkinkan bagi korban kejahatan di sektor keuangan, seperti investasi bodong, pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga skema ponzi pada koperasi simpan pinjam. Wacana tersebut diungkapkan Menkeu Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR saat menyampaikan Pengantar RUU PPSK yang juga dikenal sebagai omnibus law sektor keuangan, Kamis (10/11) di Jakarta. “ Keberpihakan pada masyarakat akan diwujudkan dengan pengaturan ketentuan pidana, serta pengganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan oleh lembaga keuangan seperti pinjol ilegal, investasi bodong, dan juga skema ponzi pada koperasi simpan pinjam,” ungkap Sri Mulyani.

Menkeu menegaskan, tata kelola yang baik serta penguatan penegakan hukum di sektor keuangan menjadi salah satu isu yang sangat menentukan kepercayaan terhadap sektor keuangan. Terlebih pada tahun 2020, peringkat Indonesia dalam aspek tata kelola dan penegakan hukum sangat rendah dibandingkan negara berkembang lainnya. Menurut dia, pemerintah ingin menerapkan konsep penegakan hukum kejahatan di sektor ekonomi, dengan mengedepankan pemulihan kerugian terhadap korban atau restorative justice. Sri Mulyani menjelaskan, apabila kerugian yang dialami korban kejahatan di sektor keuangan bisa dipulihkan, pemerintah berniat mempertimbangkan penghindaran pidana kepada pihak yang melakukan kejahatan. Artinya, pihak yang melakukan kejahatan akan terlebih dahulu diminta untuk mengakui kesalahannya dan memberikan ganti rugi kepada para korban. Namun jika itu tidak dilakukan, opsi terakhir adalah pemidanaan. (Yoga)

KALANGAN pengusaha harap-harap cemas dalam menatap prospek bisnis tahun depan. Sebab, gelombang resesi global bakal berdampak terhadap turunnya permintaan di pasar ekspor. Jika itu berlangsung dalam waktu lama, kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat. Situasi ini mendorong pengusaha mengusulkan agar pemerintah menerbitkan aturan tentang fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay alias tidak kerja tidak dibayar. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto bilang, saat ini UU Cipta Kerja mengatur jam kerja sebanyak 40 jam per pekan. Melalui usulan fleksibilitas jam kerja, maka jam kerja bisa diturunkan menjadi minimal 30 jam kerja per minggu. Upah disesuaikan jam kerja dan tidak ada PHK. "Usulan ini salah satunya karena berkurangnya permintaan pasar," ujarnya, Kamis (10/11).

Ketika para pemimpin dunia berkumpul di Bali bulan ini untuk menghadiri KTT G20, apakah mereka akan mempercepat aksi transisi iklim global, atau justru melangkah mundur karena krisis energi global? Sulit untuk dipercaya bahwa mereka akan melangkah mundur, meskipun perubahan jangka pendek dapat terjadi karena beberapa negara adidaya sedang memastikan keamanan energinya melalui peningkatan penggunaan batu bara dan migas selama krisis energi berlangsung dan perang di Ukraina yang berlarut. Namun hal ini bisa dianggap sebagai tantangan dalam perjalanan transisi ekonomi global menuju dunia dengan net-zero emission (NZE), karena dapat dipastikan bahwa transisi menuju dekarbonisasi semakin jelas. Penggerak utama transisi ekonomi adalah memburuknya dampak perubahan iklim yang terlihat jelas di seluruh dunia. Biaya yang timbul dari kelambanan aksi perubahan, sudah melebihi biaya yang diperlukan untuk tindakan transisi iklim.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan Indonesia berpeluang membangun perusahaan rintisan kelas dunia karena potensinya masih besar dengan dukungan populasi mencapai 273,9 juta. Menurutnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah perusahaan rintisan atau startup terbanyak keenam di dunia dengan total 2.321 unit startup. Saat ini, negara dengan startup terbanyak masih dipegang Amerika Serikat dengan jumlah 73.791 unit startup, selanjutnya India dengan 14.793 unit startup, Inggris sebanyak 6.569 startup, Kanada 3.562 unit startup dan Australia sebanyak 2.513 startup. Erick mengatakan startup di Indonesia masih didominasi oleh sektor teknologi finansial yang mencapai porsi 23%. Erick menyayangkan startup yang bergerak di bidang agrikultur hanya 4%. Padahal, sektor agrikultur termasuk empat potensi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. “Agriculture baru 4% tetapi untuk fintech, retail, logistik, dan e-commerce besar mencapai 45%,” katanya dalam acara Satu Festival, Digital Imperative Do More With Less di Jakarta, Kamis (10/11).

Presidensi G20 Indonesia terselenggara di tengah suramnya prospek ekonomi dunia. Meski telah pulih dari pandemi Covid-19, negeri ini masih berhadapan dengan berbagai permasalahan dunia yang menantang. Kombinasi tiga guncangan yang terjadi di luar kelaziman membayangi prospek pemulihan. Pertama, berlanjutnya kebijakan nol Covid di China. Kebijakan China yang terus menerapkan pengujian Covid-19 secara masif serta penguncian wilayah secara berkala menggerus kepercayaan konsumen dan investasi. Kedua, sangat persistennya inflasi. Dislokasi rantai pasokan dan kenaikan harga komoditas menjadi masalah. Selain itu, banyak negara juga menjalankan kebijakan fiskal ekspansif, melakukan pembiayaan melalui utang guna menopang konsumsi rumah tangga saat pandemi. Ketiga, invasi Rusia ke Ukraina. Perang yang memicu kenaikan harga makanan, pupuk, dan energi di dunia memperburuk inflasi.

Masing-masing dari tiga faktor itu memengaruhi tiga ekonomi utama dunia. Di AS, kebijakan kenaikan suku bunga untuk menurunkan inflasi meningkatkan risiko resesi. DiChina, pembukaan kembali ekonomi secara lambat merusak kepercayaan masyarakat pada perekonomian terbesar kedua di dunia itu. Di Eropa, krisis energi menekan rumah tangga dan membebani pertumbuhan. Kombinasi semuanya sangat mungkin menjadikan 2023 lebih sulit ketimbang 2022. Sedang di Indonesia, perekonomian RI pulih dengan baik. Pertumbuhan mulai kembali pada tahun lalu, dan tahun ini perekonomian berjalan baik. Pertumbuhan semester I-2022 tercatat 5,2 % (year on year/yoy). Pertumbuhan sebesar ini cukup kuat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Ekspor juga kuat. Hal ini mengesankan, mengingat pertumbuhan melambat di dua mitra dagang utama Indonesia: AS dan China.

Namun, sebagai negara dengan perekonomian terbuka, masalah dunia akan memengaruhi Indonesia.  IMF memperkirakan inflasi Indonesia 7,2 % (yoy) tahun ini, lebih rendah daripada banyak negara lain. Selain itu, meski di banyak negara lain inflasi didorong secara domestik, inflasi Indonesia sebagian besar dari luar negeri, inflasi yang diimpor. Penyebab utamanya, kenaikan harga komoditas akibat  pertumbuhan yang kuat tahun lalu dan invasi Rusia ke Ukraina. Bidang lain untuk melihat efek dari ekonomi global yang lemah ialah nilai tukar. Januari 2022, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ialah Rp 14.266. Per November, rupiah terhadap dollar AS mencapai Rp 15.698. Namun, depresiasi rupiah relatif rendah. Contohnya, di periode itu, pound sterling melemah 14,4 % terhadap dollar AS. Dengan kinerja rupiah lebih baik, RI mengalami tekanan inflasi impor lebih moderat. (Yoga)

Subsidi suku bunga untuk membangun cadangan pangan pemerintah menunjukkan keseriusan pemerintah menangani pangan dengan pendekatan baru. Permenkeu (PMK) No 153 Tahun 2022 tanggal November 2022 mengatur pemberian subsidi bunga pinjaman untuk pengadaan pangan pemerintah (CPP). Penyelenggara CPP adalah Bulog dan Badan Pangan Nasional (BPN). Pinjaman harus dari bank milik pemerintah dan jangka waktu pinjaman paling lama enam bulan. Subsidi diambil dari APBN (Kompas, 10/11). Keputusan pemerintah memberikan subsidi bunga pinjaman untuk membentuk CPP menjadi pendekatan baru setelah krisis ekonomi 1998. Peraturan baru Menkeu memperlihatkan keseriusan pemerintahan Presiden Jokowi menjaga  produksi pangan nasional.

Untuk mendorong produksi, ada jaminan harga yang baik bagi petani, peternak, dan nelayan. Pemerintah menetapkan 11 jenis bahan pangan pokok, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ungas, telur, daging ruminansia, minyak goreng, gula konsumsi, dan ikan. Kita mengetahui, petani, nelayan, dan peternak akan terus berproduksi apabila mereka mendapatkan keuntungan memadai. Akan tetapi generasi muda tidak tertarik bertani, terutama tanaman pangan, karena pendapatan bertani kalah dibandingkan dengan usaha di bidang lain. Adanya subsidi suku bunga pinjaman bisa kita baca sebagai perintah langsung kepada Bulog dan BPN untuk membeli bahan pangan penting dari petani dengan harga baik. Ini adalah pendekatan baru karena sejak Indonesia merdeka, pemerintah lebih mementingkan konsumen, yaitu harga pangan, terutama beras, dibuat semurah mungkin dengan alasan memenuhi kebutuhan kelompok buruh dan pekerja. (Yoga)

KTT G20 di Bali pada 15-16 November 2022 akan memperkuat posisi Indonesia sebagai magnet investasi global. Karena itu, pemerintah, pengusaha, dan seluruh elemen bangsa harus all-out menyukseskan perhelatan akbar tersebut. Investasi, khususnya aliran investasi asing langsung (foreign direct investment / FDI) harus digenjot agar ekonomi Indonesia tumbuh lebih impresif. Selama ini, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berkontribusi sangat signifikan terhadap PDB pengeluaran, yakni mencapai 30-32% atau nomor dua setelah konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 56%. Masuknya FDI bukan saja akan melipatgandakan penyerapan tenaga kerja, tapi juga menambah penerimaan negara, meningkatkan cadangan devisa, serta memperkuat nilai tukar rupiah. Selain itu, masuknya FDI akan memperkokoh ketahanan dan daya saing industri di dalam negeri.

Agar KTT G20 efektif menjaring investor global, pemerintah harus lebih banyak menggalakkan forum bisnis dan forum investor. Pemerintah harus menawarkan sektor-sektor industri yang memiliki nilai tambah tinggi dan mampu mendorong proses hilirisasi di dalam negeri, dengan tetap mengacu pada tiga topik utama KTT, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan digitalisasi. Sektor-sektor yang bisa dit[1]awarkan pemerintah kepada investor dan negara-negara peserta G20 di antaranya ekonomi digital, transisi energi rendah karbon, perikanan, pertanian, dan industri manufaktur masa depan, seperti kendaraan listrik dan pariwisata. Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo mengatakan, posisi Indonesia selaku Presidensi G20 2022 akan memperkuat keper cayaan pasar terhadap prospek perekonomian dan stabilitas sistem keuangan domestik ke depan. (Yoga)