Setelah beberapa hari diterpa rumor, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk akhirnya mengumumkan pemangkasan 12 % karyawan tetap atau1.300 orang. Pemangkasan karyawan ini dilakukan demi meningkatkan efisiensi. ”Layoff adalah salah satu bentuk perampingan biaya perusahaan. Ini hal yang normal dalam sebuah business cycle,” kata analis Sucor Sekuritas, Paulus Jimmy, di Jakarta, Jumat (18/11). Perampingan ini buruk bagi karyawan, tetapi dinilai baik bagi perusahaan. Seusai pengumuman pemangkasan karyawan itu, harga saham GoTo naik 2,6 % menjadi Rp 220 per  saham. Ketidakpastian global, kenaikan bahan bakar, pangan, dan kenaikan tensi geopolitik membuat perlambatan ekonomi. ”Situasi ini menyebabkan fenomena PHK termasuk di perusahaan teknologi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga global untuk melawan inflasi jadi terkait satu sama lain,” ujar Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas.

Kenaikan tingkat suku bunga cenderung berdampak buruk pada saham-saham di sector teknologi. Rasio harga saham terhadap pendapatan meningkat dan dividen menurun. Suku bunga tinggi memperlambat laju arus kas dan bisa jadi memangkas investasi untuk inovasi di perusahaan teknologi. Dalam keterangan tertulisnya, manajemen GoTo mengatakan, tantangan makroekonomi global berdampak signifikan bagi pelaku usaha. GoTo perlu beradaptasi untuk memastikan kesiapan perusahaan menghadapi tantangan ke depan. Pada akhir kuartal kedua 2022 GoTo menghemat biaya struktural sebesar Rp 800 miliar dari berbagai aspek, seperti teknologi, pemasaran, marke- ting, dan outsourcing. Tim manajemen GoTo juga sepakat mengembalikan sebagian gaji mereka untuk mendukung langkah penghematan itu. GoTo meyakini, langkah efisiensi ini tidak memengaruhi layanan kepada konsumen serta mitra pengemudi dan pedagang. (Yoga)

Kita memaklumi bahwa inflasi dan resesi tengah menjadi momok dunia. Keduanya berkelindan dengan bara krisis pangan dan energi yang dikipasi aneka peristiwa global, khususnya perang Rusia-Ukraina. Tak mengherankan kemudian jika dua forum ekonomi penting seperti G20 yang baru saja tuntas digelar di Bali serta Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang sedang berlangsung di Bangkok, menaruh perhatian penting terhadap isu-isu tersebut. Selain strategi fiskal dan moneter yang lazim digunakan untuk mengatasi ragam tantangan ekonomi, kedua forum tersebut juga memberi porsi dalam pembahasan stabilitas keamanan dunia. Deklarasi Para Pemimpin G20 menyerukan bahwa perang Rusia-Ukraina harus segera diakhiri karena membuat masyarakat menderita serta menggoyang fondasi ekonomi dunia yang masih rapuh akibat diterjang pandemi. Naskah pernyataan itu mungkin bukan suara bulat semua anggota G20. Apalagi, deklarasi alias komunike yang selama ini lazim dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pun bersifat tak mengikat anggotanya. Namun, bahwa ia menjadi produk resmi dari forum tertinggi G20 memberikan daya tawar tersendiri.

Pemerintah Indonesia berharap Pemerintah China menyetujui biaya pembengkakan proyek kereta cepat Jakarta—Bandung sebesar US$1,45 miliar sesuai hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia bakal mengikuti regulasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021. Pada beleid itu, angka biaya pembengkakan atau cost overrun mengikuti hasil revieu dari BPKP. “Pemerintah China diharapkan bisa mengikuti juga angka hasil reviu BPKP,” ujarnya, Kamis (17/11). Sampai saat ini, negosiasi untuk menyamakan perbedaan angka cost overrun masih dilakukan antara Indonesia dan China. Temuan pihak China terkait dengan cost overrun justru lebih rendah yakni US$980 juta. Sebelumnya, KCIC melaporkan bahwa nilai proyek kereta cepat Jakarta—Bandung (KCJB) bengkak menjadi US$7,5 miliar (setara Rp117 triliun) akibat cost overrun senilai US$1,45 miliar. Awalnya, nilai proyek tersebut sebesar US$6,07 miliar. Menurut Dwiyana, ada beberapa perbedaan asumsi perhitungan biaya bengkak proyek. Misalnya, terkait dengan penyediaan sistem persinyalan kereta GSM-R yang gratis di China, tetapi harus berbayar di Indonesia kepada Telkomsel.

JAKARTA, ID - Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Mohammad Syahril, SpP, MPH menegaskan tidak ada kasus baru gangguan ginjal akut pada anak (GGAPA) dalam dua pekan terakhir. “Dilaporkan dalam dua pekan terakhir tidak ada kasus baru gangguan ginjal akut pada anak, bahkan kasus kematian juga terus menurun,” tegas dr Syahril dalam keterangan tertulis, Kamis (17/11). Sejak 2-15 November 2022, kata dr Syahril, jumlah kasus GGAPA tercatat ada 324 kasus dan tidak ada penambahan kasus baru sejak 2 November 2022. Kasus sembuh sebanyak 111 pasien dan kasus kematian 199. Sedangkan, pasien yang  masih dalam perawatan sebanyak 14 kasus. Kasus didominasi oleh anak usia 1-5 tahun. “Stadium 3 ini paling berat, dengan kerusakan ginjal yang cukup parah. Saat ini semua pasien masih dilakukan perawatan intensif di ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU). Kita juga upayakan dengan pemberian Fomepizole, mudah-mudahan ini akan membantu,” kata dr Syahril. (Yetede)

Investigasi harian Kompas mengungkap, oli palsu sepeda motor beredar dan dijual bebas di pasaran. Penelusuran di toko suku cadang, bengkel, lokapasar, serta rantai pasok oli palsu di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Semarang sepanjang Oktober hingga November 2022 menunjukkan oli palsu sepeda motor ini dijual bebas di tengah masyarakat dengan harga beragam. Ada yang lebih murah dan ada yang menjualnya seharga produk asli. Oli palsu diidentifikasi berdasar ciri-ciri kemasan, seperti tutup botol tidak rapi, bentuk botol tidak presisi, dan hasil pemindaian kode keamanan atau kode QR tidak mengarah pada laman resmi produsen oli asli. Oli yang dibeli umumnya untuk sepeda motor matik, karena banyak permintaannya. Kompas membeli oli dari 11 tempat, baik bengkel, toko suku cadang, maupun distributor, di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Semarang, juga melalui lokapasar. Dari ciri-ciri kemasan dan kode QR yang juga dikonfirmasi kepada pihak produsen, oli sepeda motor yang dibeli tersebut diduga kuat palsu.

Salah satu produk oli sepeda motor merek MPX2 dibeli Kompas dari sebuah bengkel di Manyaran, Kota Semarang, Jateng, Rp 52.000 per botol dan terindikasi palsu  berdasar ciri-ciri pada kemasan. Pemilik bengkel menyampaikan oli di bengkelnya dipasok sales tepercaya. Kompas juga membeli oli MPX2 palsu dari toko sekaligus distributor besar di Cengkareng, Jakbar sebanyak satu dus (24 botol) seharga Rp 530.000. Padahal, oli MPX2 yang diproduksi secara resmi oleh Astra Honda Motor (AHM) dipasarkan Rp 1,27 juta per dus atau Rp 53.000 per botol. Hasil pengecekan ciri-ciri kemasan oli, termasuk memindai kode QR di bagian belakang botol, produk tidak terhubung pada laman resmi AHM. Namun, ketika ditanya, pihak toko meyakinkan kami bahwa oli tersebut asli. Padahal, hampir setiap hari toko tersebut selalu ramai didatangi konsumen yang membeli berdus-dus oli yang diangkut dengan sepeda motor, mobil, bahkan mobil boks. Pihak toko menyebutkan, oli di toko tersebut juga dipasarkan ke Tangerang, Serang, dan Tasikmalaya.

Hasil uji laboratorium PT Surveyor Indonesia, Bogor dengan 15 parameter serta spesifikasi pada kemasan menunjukkan oli tersebut tidak memenuhi sejumlah parameter. Indeks viskositas menunjukkan angka 111 poin, lebih rendah dari batas bawah 125 poin. Kekentalan oli di bawah suhu -25 derajat celsius 21.331 centipoise (cP), lebih tinggi dari ambang batas 7.000 cP. Hasil uji juga menyebutkan tidak adanya kandungan logam, seperti kalsium (Ca), magnesium (Mg), dan zink (Zn). Merujuk hasil laboratorium, Ketum Masyarakat Pelumas Indonesia Tri Yuswidjajanto mengungkapkan, oli tersebut hanya berisi base oil tanpa zat aditif yang ada pada oli resmi, yaitu antioksi detergen, dispersant, antikorosif, anti-wear, friction modifier, pour point depressant, anti-foam, dan viscosity improver. Kuasa hukum AHM, Edward memastikan oli MPX2 yang dijual di distributor di Cengkareng bukan produk AHM lantaran harganya jauh di bawah HET oli resmi mereka. Sementara gudang di Kabupaten Tangerang yang memasok oli ke toko di Cengkareng juga bukan gudang milik AHM. Saeful, menuturkan, sepeda motor Honda Supra X miliknya diduga pernah terdampak oli palsu pada 2019 lalu. Kondisi itu amat merugikan karena motor mesti turun mesin. Saeful bercerita, mesin motornya dibongkar pada Agustus 2019 karena tarikan sangat lemah. Padahal sudah turun mesin sembilan bulan sebelumnya. Ternyata jeroan mesinnya mengerak dan ada oli yang mengental. (Yoga)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal, dalam konferensi pers, Rabu (16/11) di Jakarta, mengatakan, penetapan upah minimum provinsi harus mempertimbangkan kondisi riil, terutama kenaikan inflasi. Pihaknya berharap pemerintah tidak menggunakan PP No 36 Tahun 2021, tetapi kembali ke PP No 78 Tahun 2015 atau mengeluarkan peraturan baru khusus upah minimum tahun 2023. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar cantolan PP No 36/2021 tentang Pengupahan telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Artinya, kata Said, PP tersebut seharusnya tidak bisa dijadikan dasar hukum penghitungan dan penetapan upah minimum.

”Inflasi umum telah mencapai 6,5 %, lalu inflasi makanan tembus 15 %, transportasi 30 %, dan sewa rumah 12,5 %. Kenaikan upah minimum di bawah inflasi tersebut sangat tidak tepat,” ujar Said. Menurut dia, apabila penghitungan upah minimum kembali menggunakan PP No 78/2015, kenaikan upah minimum tahun 2023 bisa berkisar 13 %. Kenaikan ini diyakini mampu menutup daya beli pekerja yang sebelumnya sudah tergerus inflasi. Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, kenaikan upah minimum tahun 2023 bisa saja tidak murni berlandaskan PP No 36/2021, tetapi ada kombinasi kebijakan lain. ”Kalau daya beli pekerja turun, akan memengaruhi pertum buhan ekonomi. Karena 52 % pertumbuhan ekonomi dikontribusikan oleh konsumsi,” ujarnya. (Yoga)

Ketika harga BBM fosil melambung tinggi dan rupiah terhadap dolar tertekan, sebagai negara nett importer, Indonesia terkena pukulan ganda. Pertama, subsidi BBM naik berlipat-lipat dan menggerus anggaran negara (APBN). Kedua, dengan impor BBM 18,9 juta kiloliter pada 2021, devisa yang melayang mencapai US$14,39 miliar atau Rp205,7 triliun (asumsi kurs Rp14.300 per dolar Amerika Serikat). Karena harga BBM fosil pada 2022 lebih tinggi dari tahun lalu, devisa yang melayang tahun ini dipastikan lebih besar. Tidak ingin tergantung sepenuhnya pada impor, pemerintah kini memperluas program bahan bakar nabati (biofuel) dengan menengok etanol sebagai campuran (blending) bensin. Rencana ini mengikuti program BBN dengan blending biodiesel dan solar yang kini dalam tahap uji coba B40 (40% biodiesel dan 60% solar). Mengacu pada surat Menko Perekonomian ke Menteri Sekretaris Negara, 19 September 2022, pada 2023 kebutuhan bensin non-PSO (public service obligation) 6.824.911 kiloliter dan produksi etanol 423.282 kiloliter, ada potensi bioetanol 6,2% (etanol 6,2% dan bensin 93,8%). Diproyeksikan, dengan produksi tebu nasional pada 2030 sebesar 110,1 juta ton akan dihasilkan tetes 4,95 juta ton. Jika semua by product tetes atau molases itu diolah menjadi etanol akan dihasilkan 1.239.283 kiloliter. Dengan kebutuhan bensin non-PSO pada 2030 sebesar 9 juta kiloliter, potensi bioetanol jadi 13,8%. Meskipun belum sebesar biodiesel 30%, bioetanol 13,8% tentu akan menekan kebutuhan impor bensin. Devisa untuk impor BBM bisa ditekan, yang diharapkan memperbaiki neraca perdagangan.

Masalahnya, justru integrasi kebijakan dan konsistensi eksekusi di lapangan secara rigid selama ini jadi tantangan terbesar integritas kebijakan pemerintah. Banyak kebijakan baik tetapi eksekusi karut marut. Target meleset. Pertama, produksi tebu 110,1 juta ton pada 2030 didasarkan pada proyeksi luas panen tebu PT Perkebunan Nusantara III—yang telah membentuk holding pabrik gula BUMN bernama PT Sinergi Gula Nusantara atau Sugar Co—mencapai 670.561 ha. Saat ini, total luas panen tebu PTPN III hanya 180.560 ha. Pertanyaannya, dari mana tambahan luas panen sebesar 490.001 hektare itu? Bukankah luas panen tebu pabrik gula (PG) BUMN terus turun? Rentang 2016—2021, luas panen tebu PG BUMN turun 53.247 ha, 48.763 ha di antaranya di Jawa. Kedua, produksi tebu 110,1 juta ton pada 2030 didasarkan pada asumsi rendemen PTPN III sebesar 9,2% dan produktivitas tebu 92,6 ton/ha. Ketiga, produksi etanol sebesar 1,24 kiloliter pada 2030 didasarkan asumsi semua tetes yang dihasilkan PTPN III (2,16 juta ton) dan swasta (2,79 juta ton) diproduksi jadi etanol padahal, tetes produksi swasta (juga PTPN III) selama ini sudah digunakan untuk bahan baku bumbu masak, alkohol, dan kosmetik. Keempat, program bioetanol kompetitif karena harga BBM fosil saat ini mahal. Mengacu pada harga indeks pasar BBN bioetanol dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Juni 2022, harga bioetanol Rp13.602/liter, lebih rendah dari Pertamax (Rp14.500/liter) dan Pertamax Turbo (Rp15.900/liter).

Para pemimpin G20 bersatu mengamankan arus lalu lintas perdagangan barang sebagai salah satu siasat untuk menangani inflasi pangan dan mencegah ekonomi terjebak ke jurang resesi pada tahun depan. Sejumlah kepala negara menegaskan komitmennya untuk memberangus hambatan dagang dan menjaga jalur distribusi seluruh barang untuk menopang perdagangan, terutama komoditas pangan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa komitmen untuk menjalankan sistem perdagangan lebih terbuka menjadi salah satu solusi penawar inflasi yang terus melesat akibat dampak gejolak geopolitik beberapa bulan ini. Akibatnya, risiko resesi pun meningkat lantaran kenaikan indeks harga konsumen (IHK) direspons oleh bank sentral dengan menaikkan suku bunga acuan sehingga menghambat laju ekonomi. Sekadar informasi, Turki memainkan peran penting dalam lalu lintas barang, karena dilintasi oleh rute perdagangan baik dari Rusia maupun Ukraina. Negara tersebut juga telah membangun satu koridor untuk ekspor gandum di Laut Hitam untuk membantu menyelesaikan krisis pangan dunia. Senada, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan bahwa negara-negara G20 memang terus merumuskan langkah bersama dalam memerangi inflasi. Menurutnya, seluruh negara harus bekerja sama di sektor perdagangan, terutama memastikan kelancaran pasokan makanan, serta pupuk yang menjadi kunci dari keamanan pangan.

Hingga kini pekerja migran Indonesia (PMI) masih menanggung biaya penempatan yang relatif tinggi kendati undang-undang mengamanatkan pembebasan biaya. Pemerintah mengupayakan solusi melalui kredit usaha khusus dengan bunga rendah, tetapi solusi ini dinilai belum optimal. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, rata-rata biaya penempatan PMI mencapai Rp 30 juta per orang meski ada pula yang nilainya di bawah angka itu. UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI mengamanatkan agar PMI dibebaskan dari pengenaan biaya penempatan. Namun, dia mengakui, negara tak memiliki anggaran yang cukup untuk membayar seluruh biaya penempatan. Sebelum pandemi Covid-19, setiap tahun terdapat rata-rata 270.000 warga negara Indonesia menjadi PMI. Pada tahun 2021, jumlahnya turun menjadi 72.000 orang. Pada Januari-Oktober 2022, jumlahnya 170.000 orang.

”Katakanlah per tahun 270.000 orang PMI berangkat, total dana yang disiapkan negara 8,2 triliun. Dana sebesar itu belum cukup tersedia (meski devisa yang dihasilkan PMI per tahun mencapai Rp 159 triliun),” ujar Benny seusai penandatanganan nota kesepahaman kerja sama BP2MI dengan 12 pemerintah daerah, 5 lembaga pendidikan, dan 3 lembaga kesehatan di Jakarta, Selasa (15/11). Menurut Benny, biaya penempatan mencakup pendidikan dan  pelatihan kerja; sertifikasi kompetensi; via kerja; dan tiket berangkat. Pihaknya masih menemukan keluhan PMI yang berutang ke rentenir untuk modal berangkat. Selain itu, ada banyak praktik pemberangkatan yang tidak transparan di daerah sehingga pengeluaran calon PMI justru membengkak. Dengan nota kesepahaman tersebut, pemda diharapkan memfasilitasi pelatihan kerja dan perlindungan sebelum sampai setelah penempatan. Menurut Benny, pemerintah juga menyediakan program kredit usaha rakyat (KUR) Penempatan PMI yang disalurkan oleh bank milik negara, bank syariah, dan bank pembangunan daerah. (Yoga)

Pandemi Covid-19 menjadi pembelajaran bagi dunia untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi darurat kesehatan global. Negara berkembang harus diberdayakan untuk menjadi bagian solusi kesehatan global. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka sesi kedua terkait isu kesehatan dalam KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11). Pada sesi pertama, dibahas mengenai keamanan pangan dan energi. ”Negara berkembang harus diberdayakan sebagai bagian dari solusi. Kesenjangan kapasitas kesehatan tidak boleh dibiarkan. Negara berkembang perlu diberdayakan dan harus jadi bagian dari rantai pasok kesehatan global, termasuk pusat manufaktur dan riset,” tutur Presiden. Ia menyampaikan, hal tersebut dapat terwujud apabila investasi industri kesehatan di negara berkembang ditingkatkan.

Kerja sama riset dan transfer teknologi juga harus diperkuat serta akses bahan baku produksi untuk negara berkembang semakin diperluas. ”Dunia tidak boleh mengulang kesalahan yang sama saat pandemi Covid-19. Ini adalah pelajaran berharga untuk menyiapkan dunia dari daru rat kesehatan. Never again harus jadi mantra kita bersama,” ucap Jokowi. Dalam pidato pembukanya, ia juga mengajak para pemimpin G20 untuk turut berkontribusi dalam Dana Pandemi atau Pandemic Fund. Dana Pandemi diluncurkan oleh Presiden Jokowi, Minggu (13/11). Dana ini diharapkan dapat memperkuat dunia agar lebih baik dalam menghadapi pandemi di masa depan. Dana Pandemi saat ini, menurut Direktur Eksekutif Sekretariat Dana Pandemi Bank Dunia,telah terkumpul 1,4 miliar USD dari 24 kontributor. (Yoga)