Dengan tergopoh-gopoh, Irsyad Durahman berlari ke tenda pengungsi korban gempa Cianjur yang berada di Kampung Cibereum Kaler, Desa Cibereum, Kecamatan Cugenang, kemarin siang, sambil mengatur  nafasnya yang terengah-engah, pria 43 tahun itu mengabarkan  bahwa ada mobil relawan yang datang untuk mengantar  tenda dan selimut. Setelah empat hari, akhirnya kami punya tenda yang lebih layak dan ada selimut," kata Irsyad ketika ditemui di posko Kecamatan Cugenang. Pendistribusian berjenjang dari tingkat kabupaten hingga kantor desa itu menjadi upaya pemerintah agar penyaluran bantuan  yang diminta kantor desa sebelum pukul 09.00 WIB. Setelah daftar permohonan bantuan diterima, posko bantuan di kabupaten segera mendiskusikan bantuan ke kecamatan hingga pukul 12.00 WIB. Pendistribusian bantuan untuk korban gempa Cianjur yang sudah berjalan selama ini memang dianggap merata. Terutama bagi pengungsi yang berada di perkampungan  dan jauh dari jalan raya. (Yetede)

Kolaborasi menjadi kata kunci ketika Direktur Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Dewa Made Susila merespons model integrasi bisnis yang akan dilakukan oleh perseroan sejalan dengan masuknya ekosistem baru, Home Credit Indonesia. Dewa Made belum banyak membuka rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan ke depan. “Tentu kami akan meningkatkan kolaborasi dan membangun sinergi dengan entitas franchise Grup MUFG di Indonesia, termasuk Home Credit sebagai anggota keluarga baru Grup MUFG nantinya,” ujarnya, Kamis (24/11). Kemarin, Adira Finance dan Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) yang merupakan bagian dari Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) mengumumkan akuisisi terhadap seluruh saham Home Credit Consumer Finance Philippines Inc. dan 85% saham PT Home Credit Indonesia. Pasca akuisisi itu, Krungsri akan menjadi pemegang saham mayoritas Home Credit Indonesia dengan jumlah saham 75%. Sementara itu, Adira Finance yang merupakan anak usaha dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. menjadi pemegang saham minoritas sekitar 10%. Home Credit Indonesia merupakan bagian dari Home Credit Group B.V. penyedia layanan pembiayaan konsumen internasional asal Republik Ceko yang memilik jaringan di tujuh negara kawasan Eropa bagian tengah dan timur, serta Asia. Di Asia, Home Credit Group setidaknya mengembangkan layanannya di India, Filipina, Indonesia, dan Vietnam.

Dari sisi digitalisasi, harus diakui pengembangan di perusahaan multifinance masih tertinggal dibandingkan dengan perbankan maupun pemain baru perusahaan financial technology (fintech). Baru-baru ini, Grup Modalku yang selama ini memberikan layanan pinjaman berbasis teknologi peer-to-peer (P2P) lending, juga mulai masuk ke eksosistem pembiayaan digital lewat PT Modalku Finansial Indonesia (Modalku Finance). President Director Modalku Finance Steven Gunawan menyatakan pihaknya menawarkan sebanyak tiga jenis skema pembiayaan yang tersedia untuk mendukung usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia yakni pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan multiguna. Dalam satu sesi diskusi virtual, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menuturkan digitalisasi di sektor keuangan saat ini merupakan keniscayaan.

Saat ini, pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Salah satu isu yang menarik perhatian, khususnya bagi perbankan syariah, adalah klausul mengenai kewajiban pemisahan unit usaha syariah (UUS) dari induknya bank umum konvensional (BUK). Di mana, dalam RUU P2SK tersebut dinyatakan bahwa BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya, wajib memisahkan (spin-off) UUS-nya menjadi bank umum syariah (BUS). Menarik, karena klausul persyaratan spin-off ini dinilai melonggarkan kewajiban spin-off sebelumnya, yang diatur dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, kita memang harus melihat realitas. Perkembangan perbankan syariah masih terbatas, terbatasi pula oleh pertumbuhan bisnis syariah yang juga lambat. Padahal, perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari ekosistem bisnis syariah. Perlu Juli 2022, pangsa aset perbankan syariah (BUS dan UUS) baru mencapai 6,82% dari total aset perbankan.

Peringatan Hari Guru Nasional 2022 masih menyisakan persoalan pengangkatan satu juta guru ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang karut-marut. Pengajuan formasi dari pemda minim karena ketidakyakinan soal penggajian dari pemerintah pusat. Nasib ratusan ribu guru honorer pun terkatung-katung. Dari rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 1 dan 2 tahun 2021 hingga tahap 3 tahun 2022, pengajuan formasi dari pemerintah daerah selalu jauh di bawah kebutuhan. Kemendikbudristek membuka perekrutan 1.002.616 guru untuk sekolah negeri. Namun, formasi yang diajukan pemda pada 2021 hanya 506.252 guru. Pada 2022, pengajuan formasi dari pemda juga masih jauh dari kebutuhan, yakni 40,9 % kuota pemerintah pusat sebanyak 781.844 orang. Pengangkatan untuk guru yang lulus, tetapi belum mendapat formasi tidak bisa dipenuhi. Baru 127.186 guru prioritas satu yang mendapat formasi hingga November 2022. Dengan demikian, dari kebutuhan satu juta guru PPPK, hanya 421.046 guru yang mendapat formasi di sekolah-sekolah negeri di daerah.

”Nasib kami terombang-ambing tanpa kejelasan. Padahal, kami sudah mengikuti seleksi sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah,” ujar Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia Heti Kustrianingsih, Kamis (24/11). Akibat ketidakjelasan itu, sejumlah guru dirugikan karena sudah telanjur keluar dari sekolah tempat mereka mengajar. Tak sedikit yang menyambi pekerjaan lain, mulai dari menjad pedagang hingga pengemudi ojek. Para guru honorer cemas karena masa depan mereka yang tak pasti. Mereka ibarat korban kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tak sejalan. Pemda tak berani ajukan formasi karena tiada kejelasan atau jaminan pembayaran gaji guru PPPK seperti yang dijanjikan pemerintah pusat. Pemkab Brebes, Jaten, membatalkan pengajuan formasi guru PPPK tahun 2022. Sekretaris Kabupaten Brebes Djoko Gunawan mengatakan, alokasi di dana alokasi umum (DAU) untuk PPPK Rp 84 miliar. Jika ditambah 1.497 orang, beban DAU tidak cukup karena dibutuhkan dana Rp 260 miliar setahun. (Yoga)

Perusahaan migas Thailand, PTT Exploration and Production, yang bertanggung jawab atas kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor, setuju membayar kompensasi kepada petani dan nelayan di Indonesia sebesar 192,5 juta dollar Australia (Rp 2 triliun). ”Kerusakan lingkungan ini harus diperbaiki,” ujar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Kamis (24/11). (Yoga)

Tenggat penetapan upah minimum provinsi tahun 2023 yang semula pada 21 November diundur menjadi 28 November 2022. Penetapan upah minimum kabupaten/kota juga diundur, dari 30 November menjadi 7 Desember 2022. Demikian keterangan resmi Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri, Kamis (24/11). (Yoga)

CIANJUR-Sejumlah kendaraan TNI hilir mudik di sepanjang jalan menuju Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu kemarin.Kendaraan itu berusaha membuka akses jalan ke sejumlah kampung di Cugenang yang tertutup tanah longsor dan reruntuhan bangunan akibat gempa Cianjur, Senin lalu. Pendiri Sekolah Relawan Bayu Gawtama, mengatakan banyak donatur dan relawan yang membawa bantuan untuk korban gempa terperangkap dalam kemacetan di jalur alternatif Desa Gasol, Kecamatan Cugenang. Mereka melintasi jalan alternatif  ke Cugenang ini karena jalur utama ke kecamatan tersebut kembali ditutup akibat longsor susulan. Menurut Bayu, lokasi yang seharusnya mendapat bantuan adalah wilayah seperti Gasol dan beberapa wilayah di Cugenang. Sebab hampir seluruh bangunan di wilayah ini roboh akibat gempa. Warga setempat juga terpaksa mengungsi di tenda darurat yang dibuat secara mandiri. "Mereka juga kekurangan makanan," katanya. (Yetede)

Kalangan buruh mengancam berunjuk rasa pada 28 November 2022 jika usulan mereka soal upah minimum 2023 tak dikabulkan pemerintah. Di DKI Jakarta, misalnya, buruh mengusulkan kenaikan 10,55 %. Aksi akan digelar di Jakarta dan sejumlah daerah. ”Upah minimum DKI Jakarta akan punya pengaruh ke (penetapan) upah minimum kabupaten/kota lain,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (22/11). (Yoga)

Aliran likuiditas di perbankan menguat menyusul penyesuaian suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Kembalinya dana masyarakat ke sistem perbankan menjadi modal bagi bank untuk mendorong penyaluran kredit pada tahun depan. Arus likuiditas di bank tecermin dari peningkatan dana pihak ketiga (DPK) hingga Oktober 2022. Data analisis uang beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia pada Rabu (23/11) mencatat simpanan masyarakat tumbuh 10% year-on-year (YoY), setelah sempat tumbuh single digit pada Juni—September 2022. Simpanan masyarakat ke deposito pun kembali ke jalur positif. Hal itu menjadi indikasi sejak bank sentral melakukan penyesuaian suku bunga acuan BI-7 Day Repo Rate (BI7DRR) secara bertahap sejak Agustus 2022, telah diikuti dengan penyesuaian bunga simpanan deposito di bank. Sampai dengan Oktober 2022, simpanan berjangka tumbuh 0,8% YoY, melanjutkan pertumbuhan pada Agustus dan September yang masing-masing naik 0,2% dan 0,4% secara tahunan. Sebelumnya, simpanan deposito sempat terkontraksi. Outstanding simpanan deposito Rp2.791,1 triliun atau mewakili sekitar 36% dari total simpanan masyarakat Rp7.681,9 triliun hingga Oktober 2022. (Lihat infografik) Laju DPK pada Oktober 2022 juga relatif mampu mengimbangi permintaan kredit yang naik 11,7% YoY.

JAKARTA, ID – Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 memang harus mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Akan tetapi, besaran kenaikannya tidak harus 10%, melainkan disesuaikan dengan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja di masing-masing daerah. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menyatakan, gubernur harus menggunakan formula dalam Permenaker 18/2022 dalam menetapkan UMP 2023 yang akan berlaku 1 Januari tahun depan. “Namun, kenaikannya tidak sertamerta harus 10%, melainkan ada aturannya. Dalam formula penghitungan upah minium PP 18/2022, selain variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ada variabel alfa (?) yang merupakan kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi berkisar 0,1-0,3,” ujar Indah di Jakarta, Rabu (23/11). (Yetede)