Sudah diberondong produk impor, masih harus memenuhi persyaratan produk hijau atau ramah lingkungan negara lain. Itulah potret sejumlah produk hijau Indonesia ”menjaga matahari”. Menyelamatkan pasar ekspor agar tak meredup. Agar diterima di pasar AS dan Uni Eropa (UE), pelaku usaha mebel dan kerajinan Indonesia harus menggunakan kayu legal dan tersertifikasi. Bahkan, demi syarat hijau negara lain, mereka rela ”kehilangan” 1 % pendapatan ekspor untuk dana penanaman pohon. Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, mengatakan, Pemerintah Indonesia mewajibkan pelaku industri mebel dan kerajinan bisa memenuhi persyaratan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). Untuk bisa menembus pasar AS, pelaku industri mebel perlu memenuhi persyaratan Lacey Act. Sementara itu, agar bisa menembus pasar Eropa, mereka harus memenuhi persyaratan Forest Stewardship Council (FSC). ”Suka tidak suka, anggota HIMKI yang berjumlah 2.500 pelaku usaha harus memenuhi sistem itu karena itu sifatnya mandatori.  Kami menjamin kayu itu betul-betul tersertifikasi dari lembaga tepercaya,” ujar Sobur, saat dihubungi, Senin (21/11). HIMKI bahkan sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan Kepres mengenai Penanaman Kayu Perkakas. Tujuannya adalah demi bisa menjalankan usaha berkelanjutan, serta menjamin keberlangsungan bahan baku dan bisnis sejalan dengan pelestarian alam.

Dengan peraturan itu, 1 % dari kinerja ekspor industri mebel bisa dikembalikan kepada negara sebagai dana penanaman dan pelestarian kayu perkakas. Menurut rencana, pepohonan itu bisa ditanam di sepanjang jalan tol atau ditanam di sejumlah wilayah di Indonesia. Pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) juga berupaya menghasilkan produk hijau. Melalui Rantai Tekstil Lestari, Indonesia saat ini tengah mengembangkan serat selulosa untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri TPT di dalam negeri. Salah satunya adalah serat viskosa yang berasal dari akasia. Benang sintetis dari serat kayu ini memudahkan produk TPT terurai. Ketua Umum Rantai Tekstil Lestari (RTL) Basrie Kamba menuturkan, RTL akan menjembatani kepentingan negara-negara pengusung kebijakan nol karbon dengan pemerintah dan pelaku industri TPT di Indonesia. Salah satunya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang  digulirkan atau akan digulirkan. Langkah serupa dilakukan ID Food, Holding BUMN Pangan. Salah satunya turut serta dalam pengembangan blue economy dan blue food Ocean20 (O20) melalui bisnis perikanan yang dikelola PT Perikanan Indonesia. Dirut lD Food Frans Marganda Tambunan menyatakan, untuk mewujudkan misi itu, ID Food akan memberdayakan nelayan tidak hanya dalam peningkatan produksi. Kelompok-kelompok nelayan juga akan diarahkan menjaga pasokan ikan dan pemanfaatan sumber daya laut yang ramah lingkungan. (Yoga)

Di tengah ketidakpastian akhir pandemi Covid-19, dunia dihadapkan pada krisis pangan dan energi. Inflasi dan resesi ekonomi yang memicu instabilitas politik di sejumlah negara membuat pemenuhan kebutuhan dasar jadi lebih menantang. Namun, kondisi itu juga bisa menjadi peluang mendorong riset dan inovasi lebih maju. Terganggunya rantai pasok global obat dan alat kesehatan pada awal pandemi Covid-19 tahun 2020 membuat Kemenristek saat itu bergerak cepat mengoordinasi semua lembaga riset dan perguruan tinggi membuat berbagai produk kesehatan yang dibutuhkan dalam menangani Covid-19. Dengan tujuan terarah, penugasan gamblang, pendanaan jelas, sistem pendanaan riset yang  dipermudah, hingga koordinasi lintas keilmuan dan lembaga yang lincah, terpacu lahirnya banyak inovasi dalam waktu singkat dan kondisi terbatas. Dukungan penuh lembaga sertifikasi membuat berbagai inovasi segera diserap pasar sekaligus membantu masyarakat. Sejumlah inovasi itu di antaranya menghasilkan bahan dan alat uji cepat antigen, ventilator, laboratorium uji bergerak, robot pembersih ruang isolasi, dan vaksin. Sebagian inovasi itu tak dipakai lagi seiring terkendalinya penyebaran Covid-19, tetapi sebagian baru akan dipakai dalam waktu dekat, seperti vaksin. Berbagai riset terkait pandemi Covid-19, terutama epidemiologi, pun dilakukan. Hasil riset jadi dasar pengambilan kebijakan dan edukasi warga, khususnya terkait pelaksanaan aturan pembatasan kegiatan masyarakat.

”Riset dan inovasi terkait optimasi hasil pangan, teknologi pascapanen, dan pengolahan pangan beserta diversifikasinya penting dikedepankan pada 2023,” kata Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan  kewirausahaan ITB, R Sugeng Joko Sarwono, Rabu (23/11). Untuk bidang energi, riset inovasi energi baru dan terbarukan berbasis solar, arus sungai, dan laut diprediksi naik. Demikian pula inovasi teknologi alat transportasi listrik dan penunjangnya, mengingat pemerintah mendorong transisi dari kendaraan  berbasis mesinpembakaran internal ke kendaraan listrik. Ketidakjelasan akhir pandemi membuat riset dan inovasi teknologi farmasi, khususnya obat dengan bahan baku dalam negeri serta obat herbal, juga akan berkembang. Riset alkes diyakini akan berkembang menggantikan alkes impor. Semua jenis riset dan inovasi yang makin berkembang tahun depan itu berbasis kecerdasan artifisial, mesin pembelajar, hingga mahadata. Karena itu, tersedianya sumber daya manusia bermutu bidang teknologi informasi akan makin penting. Dorongan inovasi ini guna memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. ”Untuk jadi negara maju pada 100 tahun kemerdekaannya tahun 2045, Indonesia harus meningkatkan pendapatan per kapita yang kini 4.000 USD menjadi 12.000 USD,” kata Gatot Dwianto, anggota Next Federation, lembaga pendorong integrasi dan transformasi sumber daya industri global. Lompatan pendapatan per kapita bakal terwujud jika pertumbuhan ekonomi didorong inovasi, tak hanya bertumpu pada ekspor komoditas. (Yoga)

Indonesia agaknya bisa bernapas lega karena efek domino resesi global belum akan terasa hingga tahun depan menyusul masih kuatnya elemen penggerak pertumbuhan ekonomi yang tecermin dari proyeksi atas laju PDB yang akan berada dalam kisaran angka 5%. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 seperti dikutip dari kanal YouTube Kementerian Keuangan, Kamis (1/12), keyakinan tersebut ditopang dari seluruh elemen pembentuk pertumbuhan yang berasal dari konsumsi, investasi dan ekspor. Selain dapat menangani pandemi Covid-19, Indonesia dianggap cukup kompeten dalam mengatasi dampak resesi bila dibandingkan dengan banyak negara-negara lain di dunia. Perekonomian Indonesia saat ini dalam tren pemulihan positif yang tumbuh cukup kuat di atas 5% selama lima triwulan berturut-turut. Melihat masih besarnya peluang untuk terhindar dari risiko resesi, harian ini berharap agar Indonesia tetap waspada dan berhati-hati atas segala kemungkinan yang terjadi. Meskipun saat ini kondisi masih dalam keadaan normal, sense of crisis tetap harus dikedepankan agar Tanah Air tidak gagap dalam merespons kemungkinan skenario terburuk. Sikap siaga ini terkait dengan langkah exit strategy atas kondisi pemburukan terjadi di tingkat global dengan melakukan langkah-langkah konkrit dari sisi fiskal dan moneter.

Kebijakan upah minimum provinsi (UMP) dan kabupaten/kota (UMK) 2023 masih saja memantik polemik. Buruh tetap tak puas dengan besaran UMP 2023 yang dianggap terlalu rendah, sementara pengusaha menilai penetapan UMP 2023 tidak adil, menyalahi aturan dan membebani kelangsungan bisnis. Alhasil, dua kubu saling ancam. Buruh mengancam siap turun ke jalan. Adapun Pengusaha yang tergabung dalam 10 asosiasi dan perkumpulan yang dimotori Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendaftarkan uji materi Permenaker No. 18/2022 ke Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan pantauan KONTAN di 10 provinsi besar Indonesia, rerata kenaikan UMP 2023 di atas 5%. Sumatra Selatan dan Jawa Tengah, menaikkan upah di atas 8%. Meski demikian, buruh menolak penetapan UMP 2023 oleh sejumlah kepala daerah. Di atas kertas, produk domestik bruto (PDB) sejumlah sektor industri juga masih mencatatkan pertumbuhan, bahkan mencapai dua digit. Dengan kata lain, para pebisnis sebenarnya masih bisa memenuhi ketentuan upah 2023.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menggelontorkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 83,08 miliar yang ditujukan bagi kaum rentan. Bansos tersebut berupa bantuan permakanan dan asistensi rehabilitasi sosial kepada kaum lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim piatu. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kemkeu memerinci, realisasi bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas sampai dengan 25 November 2022 telah mencapai Rp 0,07 miliar. Adapun alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 67,14 miliar untuk 33.774 orang.

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) bersama anak usahanya, PT Dankos Farma, telah menuntaskan akuisisi saham PT Aventis Pharma atau Sanofi Indonesia. Kalbe Farma telah membeli 80% saham Aventis Pharma dari tangan Sanofi Aventis Participations dan Hoechst GMBH. Kini, KLBF resmi menguasai saham Sanofi Indonesia dengan membeli saham dari PT Usaha Mindini Raya. Sekretaris Perusahaan Kalbe Farma Lukito Kurniawan Gozali menjabarkan, transaksi ini telah rampung pada 30 November 2022. Setelah akuisisi ini selesai, KLBF menggenggam 4.264 saham Aventis Pharma, setara dengan kepemilikan 99,98%. Sementara Dankos Farma mengempit satu lembar saham atau 0,02%. Manajemen KLBF sebelumnya pernah mengatakan jika transaksi ini akan memberikan dampak pertumbuhan positif bagi KLBF di tahun depan. KLBF memperkirakan, akuisisi Sanofi bisa menghasilkan tambahan kontribusi hingga sebesar 3%-4% terhadap total pendapatan di 2023.

Pada tahun 1492, ketika Christopher Columbus berlayar ke India, kebanyakan orang pada waktu itu percaya bahwa dunia itu datar. Sementara Columbus tidak pernah menemukan India saat dia berlayar ke barat, dia terkenal berseru: “Dunia ini bulat.” Lebih dari 500 tahun kemudian, dunia—dalam hal ekonomi—sangat datar atau linier. Faktanya, lebih dari 90% ekonomi dunia bersifat linier. Perubahan paradigma diperlukan menuju ekonomi sirkular. Emisi nol bersih tidak dapat dicapai tanpa limbah nol bersih. Mengurangi sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular akan menciptakan peluang ekonomi dan membangun dunia yang berkelanjutan. Menurut Bank Dunia, timbunan sampah global akan melonjak 70 persen pada 2050. Hal itu menegaskan kebutuhan untuk mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular menjadi sangat signifikan. Ekonomi Sirkular dapat menghasilkan US$4,5 triliun dalam output ekonomi tambahan pada 2030, dan US$25 triliun pada 2050—mendorong sumber pendapatan baru dan mengurangi berbagai biaya. The World Economic Forum memperkirakan bahwa pada 2025, daur ulang, penggunaan kembali, dan produksi ulang dapat membantu membuka US$1 triliun per tahun dalam sumber daya yang terbuang dan mengurangi 100 juta ton limbah secara global . Jika perusahaan ingin berkembang dalam transisi menuju ekonomi sirkular, dibutuhkan lebih dari sekadar upaya retrofit sirkularitas pada proses yang sudah ada. Perusahaan harus mereka-ulang bagaimana cara mengoperasikan bisnis untuk menjadi pemenang dalam jangka panjang.

Pemkab Cianjur, Jabar, menargetkan bantuan dari pemerintah pusat untuk rumah rusak terdampak  gempa mulai terealisasi Senin (5/12). Pemkab menyiapkan sejumlah mekanisme pencairan bantuan untuk penyintas. Hingga Kamis (1/12) sore, survei BNPB mencatat jumlah rumah rusak akibat gempa 24.107 unit. Sebanyak 5.631 di antaranya rusak berat, 7.273 rumah rusak sedang, dan 11.203 rumah rusak ringan. ”Saya sudah tanda tangani SK (surat keputusan) dan saya langsung usulkan kepada BNPB yang diteruskan ke Kemenkeu. Hari Senin sudah bisa direalisasikan, mudah-mudahan,” ujar Bupati Cianjur Herman Suherman. Jumlah rumah yang rusak itu belum final karena pendataan masih berjalan. Jumlah bantuan yang diberikan disesuaikan tingkat kerusakannya. Untuk rumah rusak ringan diberi bantuan Rp 10 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak berat Rp 50 juta. Bantuan bagi rumah terdampak berasal dari pemerintah pusat. Warga yang rumahnya rusak ringan dan rusak sedang mendapatkan uang.

Sementara penyaluran bantuan rumah rusak berat terbagi dua mekanisme. Bagi warga yang mampu, pemerintah akan memberikan uang Rp 50 juta sebagai stimulan membangun rumahnya. Sementara penyintas yang berpenghasilan rendah akan dibuatkan rumah layak huni tipe 36 dan antigempa. Pemkab juga masih mengkaji rencana relokasi bagi warga yang daerahnya hancur. Menurut rencana, warga yang direlokasi berasal dari Sarampad, Cijedil, dan Cicadas. Ada tiga lokasi yang diusulkan menjadi daerah relokasi, yaitu  kecamatan Cilaku, Mande, dan Pacet. Daerah di Cilaku, tepatnya di Desa Sirnagalih, seluas 2,5 hektar, Mande 4 ha, dan Pacet 10 ha. Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran tentang Bantuan Keuangan kepada Pemkab Cianjur dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam. Gubernur, bupati, dan wali kota diharapkan memberikan bantuan keuangan kepada Pemkab Cianjur dari APBD sesuai kemampuan keuangan daerah, tertuang dalam surat edaran No 900.1.1/8479/SJ yang dikeluarkan Senin (28/11). Surat ditujukan kepada semua gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. (Yoga)

Hubungan AS dan Uni Eropa kembali menegang disebabkan rencana Washington mengucurkan subsidi 367 miliar USD. Brussels khawatir subsidi itu membuat perusahaan-perusahaan Eropa pindah ke AS. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengungkit soal subsidi itu kala menemui anggota Kongres AS, Rabu (30/11) malam, di Washington atau Kamis dini hari WIB. Ia menyebut UU Pengurangan Inflasi (IRA), regulasi AS yang menjadi dasar subsidi itu, sangat agresif pada perusahaan Eropa. Saat di Kedutaan Besar Perancis di Washington, Macron menyebut subsidi bisa memecahkan persekutuan Barat. Sebab, perusahaan AS kurang tertarik lagi berinvestasi di Eropa. IRA dituding bisa melemahkan komoditas ekspor Eropa ke AS dan menimbulkan risiko deindustrialisasi di Eropa. IRA akan membuat AS dan sekutunya di Eropa akan lebih mementingkan kepentingan domestik dibandingkan kepentingan bersama. ”Eropa, demikian juga Perancis, akan melakukan penyesuaian juga,” katanya.

Koordinator Hubungan Uni Eropa-AS pada Parlemen Eropa Tonino Picula menuding AS mendiskriminasi sekutunya. Jubir Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyebut, IRA salah satu perangkat untuk memacu pertumbuhan energy bersih dan terbarukan. Perusahaan UE malah mendapat kesempatan besar. Ketua Partai Sosial Demokrat Jerman Lars Klingbeil khawatir IRA memicu deindustrialisasi di UE. Sebab, IRA dan sejumlah kebijakan AS akan membuat daya saing produk impor dari Eropa terpangkas. Dalam jajak pendapat Federasi Industri Jerman, BDI, ditemukan 20 % pengusaha Jerman mempertimbangkan pemindahan usaha. Harga energi yang tinggi jadi alasan utama. Selain itu, ada tawaran insentif seperti dalam IRA. Kamar dagang dan Industri Jerman menemukan, 39 % perusahaan mau meningkatkan investasi di AS selepas IRA disahkan Agustus lalu. Ketua Kadin Jerman Volker Treier menyebut, sejumlah perusahaan otomotif Jerman mau meningkatkan investasi di AS. (Yoga)

Pemerintah diminta segera mencari solusi terhadap PHK yang marak di Indonesia agar tak semakin meluas. Respons cepat diperlukan untuk mencari solusi terbaik dengan melibatkan pengusaha dan serikat pekerja. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengingatkan, gelombang PHK pada tahun ini telah melanda sejumlah sektor industri, di antaranya industri tekstil, garmen, serta sepatu dan alas kaki. Berdasarkan data Kemenaker, jumlah tenaga kerja yang dikenai PHK hingga Oktober 2022 sebanyak 11.626 pekerja. Berdasarkan data Asosiasi Persepatuan dan Alas Kaki Indonesia, sejak pandemi Covid-19 hingga kini terjadi PHK terhadap 25.700 pekerja bidang persepatuan dan alas kaki. Selain itu, ratusan ribu pekerja dirumahkan dan terjadi pengurangan jam kerja dari rata-rata 40 jam per minggu menjadi 30 jam per minggu yang berdampak pada penurunan upah.

”Pemerintah perlu bertindak cepat dan mencegah agar PHK tidak terus meluas,” kata Robert dalam konferensi pers ”Pelayanan Publik Bidang Ketenagakerjaan:Respons Pemerintah atas Badai PHK yang Terjadi”, secara daring, Kamis (1/12). Dari temuan Ombudsman RI, fenomena PHK massal disinyalir merupakan dampak penetapan upah minimum provinsi(UMP) yang baru ditetapkan pemerintah. Penetapan kebijakan UMP dinilai minim pelibatan para pihak, seperti unsur pemberi kerja, asosiasi, serikat pekerja, lembaga tripartit, dan Dewan Pengupahan. Di samping itu, Ombudsman menilai terdapat dualisme regulasi, yaitu PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan Permenaker No 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. (Yoga)