Satu-persatu terdakwa kasus mega korupsi di negeri ini menerima hukuman. Usai Asuransi Jiwasraya dan Asabri, giliran terdakwa kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menerima vonis putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebut, pekan lalu, hakim memvonis delapan terdakwa korupsi LPEI yang juga dikenal dengan EximBank ini dengan pidana penjara bervariasi, antara 4 tahun hingga 6 tahun penjara. Dalam kasus LPEI, terdakwa Johan Darsono divonis penjara 5 tahun plus uang pengganti Rp 1,99 triliun dan US$ 54,06 juta. Ini adalah uang pengganti tinggi ketiga dalam vonis kasus keuangan yang ada di negeri ini. Kasus dengan vonis ganti rugi jumbo sebelumnya jatuh kepada Benny Tjokrosaputro dalam kasus Jiwasraya senilai Rp 6,08 triliun dan vonis kepada Heru Hidayat senilai Rp 10,72 triliun.

Tanaman Anggrek asal Jawa Timur (Jatim) siap membanjiri pasar Asia Pasifik menyusul minat tinggi kawasan itu pada jenis Dendrobium.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Anggrek Indonesia Jawa Timur Fathul Yasin mengatakan jenis anggrek yang banyak diminati pasar di negara-negara Asia Pasifi k, seperti Thailand, Singapura, dan Jepang, yakni Dendrobium.“Anggrek yang diekspor berasal dari Malang Raya, dan Pasuruan yang direncanakan dapat terealisasi pada Maret [2023],” katanya, Minggu (4/12). Yasin menambahkan sentra anggrek juga tidak terbatas di Batu, melainkan Malang Raya, Pasuruan, Nganjuk, Surabaya, Tulungagung, Kediri, Lumajang, dan Surabaya.

Pemerintah dan dunia usaha memilih proaktif menghadapi tahun 2023 yang penuh tantangan. Apalagi, Indonesia punya daya tahan, modal dasar, dan kemampuan menavigasikan pemulihan. Paradigma proaktif ini menjadi pandangan umum di antara pejabat pemerintah dan pelaku usaha di sepanjang rangkaian Kompas100 CEO Forum powered by East Ventures yang berlangsung sejak Agustus hingga Desember. Mengusung tema ”Membuat Terang di Tahun Menantang”, Kompas100 CEO Forum di Istana Negara, Jumat (2/12) menjadi puncak acara yang menguatkan kesepahaman cara pandang itu. Presiden Jokowi dalam arahannya di depan 96 pemimpin perusahaan dan 10 kepala daerah di Istana Negara mengajak dunia usaha untuk optimistis menghadapi 2023. Hal ini disampaikan dengan penekanan agar semua pihak tetap waspada dan berhati-hati. Presiden mendasarkan optimisme pada empat faktor. Pertama, Indonesia kaya sumber daya alam. Kedua, memiliki sumber daya manusia yang besar. Ketiga, RI mempunyai pasar yang besar, termasuk pasar ASEAN dengan akumulasi penduduk 600 juta jiwa. Keempat, Indonesia terletak di jalur perdagangan yang sibuk.

”Kekuatan inilah yang harus kita ingat-ingat terus dalam rangka membangun sebuah strategi besar, bisnis negara, strategi besar ekonomi negara, agar kita mencapai visi yang kita inginkan,” kata Presiden, yaitu membangun ekosistem usaha domestic yang kuat. Salah satu cirinya adalah investasi, sebagai salah satu bagian vital dalam ekosistem, harus bersifat kemitraan yang saling menguntungkan. ”Kita tetap membuka ekonomi kita, keterbukaan ekonomi. Tetapi sekali lagi, kita harus bisa mendesain negara lain bergantung pada kita. Harus! Jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang,” katanya. Saat ini, menurut Presiden Jokowi, pemerintah tengah membangun ekosistem industri kendaraan listrik. Indonesia punya modal dasar, yakni cadangan nikel, tembaga, bauksit, dan timah yang melimpah. ”Inilah yang ingin kita bangun, hanya satu ekosistem dulu. Belum nanti ekosistem yang berikut-berikutnya. Kalau ini jadi, 2026-2027 sudah kelihatan, akan  berbondong-bondong,” kata Presiden. (Yoga)

Sudah diberondong produk impor, masih harus memenuhi persyaratan produk hijau atau ramah lingkungan negara lain. Itulah potret sejumlah produk hijau Indonesia ”menjaga matahari”. Menyelamatkan pasar ekspor agar tak meredup. Agar diterima di pasar AS dan Uni Eropa (UE), pelaku usaha mebel dan kerajinan Indonesia harus menggunakan kayu legal dan tersertifikasi. Bahkan, demi syarat hijau negara lain, mereka rela ”kehilangan” 1 % pendapatan ekspor untuk dana penanaman pohon. Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, mengatakan, Pemerintah Indonesia mewajibkan pelaku industri mebel dan kerajinan bisa memenuhi persyaratan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). Untuk bisa menembus pasar AS, pelaku industri mebel perlu memenuhi persyaratan Lacey Act. Sementara itu, agar bisa menembus pasar Eropa, mereka harus memenuhi persyaratan Forest Stewardship Council (FSC). ”Suka tidak suka, anggota HIMKI yang berjumlah 2.500 pelaku usaha harus memenuhi sistem itu karena itu sifatnya mandatori.  Kami menjamin kayu itu betul-betul tersertifikasi dari lembaga tepercaya,” ujar Sobur, saat dihubungi, Senin (21/11). HIMKI bahkan sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan Kepres mengenai Penanaman Kayu Perkakas. Tujuannya adalah demi bisa menjalankan usaha berkelanjutan, serta menjamin keberlangsungan bahan baku dan bisnis sejalan dengan pelestarian alam.

Dengan peraturan itu, 1 % dari kinerja ekspor industri mebel bisa dikembalikan kepada negara sebagai dana penanaman dan pelestarian kayu perkakas. Menurut rencana, pepohonan itu bisa ditanam di sepanjang jalan tol atau ditanam di sejumlah wilayah di Indonesia. Pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) juga berupaya menghasilkan produk hijau. Melalui Rantai Tekstil Lestari, Indonesia saat ini tengah mengembangkan serat selulosa untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri TPT di dalam negeri. Salah satunya adalah serat viskosa yang berasal dari akasia. Benang sintetis dari serat kayu ini memudahkan produk TPT terurai. Ketua Umum Rantai Tekstil Lestari (RTL) Basrie Kamba menuturkan, RTL akan menjembatani kepentingan negara-negara pengusung kebijakan nol karbon dengan pemerintah dan pelaku industri TPT di Indonesia. Salah satunya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang  digulirkan atau akan digulirkan. Langkah serupa dilakukan ID Food, Holding BUMN Pangan. Salah satunya turut serta dalam pengembangan blue economy dan blue food Ocean20 (O20) melalui bisnis perikanan yang dikelola PT Perikanan Indonesia. Dirut lD Food Frans Marganda Tambunan menyatakan, untuk mewujudkan misi itu, ID Food akan memberdayakan nelayan tidak hanya dalam peningkatan produksi. Kelompok-kelompok nelayan juga akan diarahkan menjaga pasokan ikan dan pemanfaatan sumber daya laut yang ramah lingkungan. (Yoga)

Di tengah ketidakpastian akhir pandemi Covid-19, dunia dihadapkan pada krisis pangan dan energi. Inflasi dan resesi ekonomi yang memicu instabilitas politik di sejumlah negara membuat pemenuhan kebutuhan dasar jadi lebih menantang. Namun, kondisi itu juga bisa menjadi peluang mendorong riset dan inovasi lebih maju. Terganggunya rantai pasok global obat dan alat kesehatan pada awal pandemi Covid-19 tahun 2020 membuat Kemenristek saat itu bergerak cepat mengoordinasi semua lembaga riset dan perguruan tinggi membuat berbagai produk kesehatan yang dibutuhkan dalam menangani Covid-19. Dengan tujuan terarah, penugasan gamblang, pendanaan jelas, sistem pendanaan riset yang  dipermudah, hingga koordinasi lintas keilmuan dan lembaga yang lincah, terpacu lahirnya banyak inovasi dalam waktu singkat dan kondisi terbatas. Dukungan penuh lembaga sertifikasi membuat berbagai inovasi segera diserap pasar sekaligus membantu masyarakat. Sejumlah inovasi itu di antaranya menghasilkan bahan dan alat uji cepat antigen, ventilator, laboratorium uji bergerak, robot pembersih ruang isolasi, dan vaksin. Sebagian inovasi itu tak dipakai lagi seiring terkendalinya penyebaran Covid-19, tetapi sebagian baru akan dipakai dalam waktu dekat, seperti vaksin. Berbagai riset terkait pandemi Covid-19, terutama epidemiologi, pun dilakukan. Hasil riset jadi dasar pengambilan kebijakan dan edukasi warga, khususnya terkait pelaksanaan aturan pembatasan kegiatan masyarakat.

”Riset dan inovasi terkait optimasi hasil pangan, teknologi pascapanen, dan pengolahan pangan beserta diversifikasinya penting dikedepankan pada 2023,” kata Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan  kewirausahaan ITB, R Sugeng Joko Sarwono, Rabu (23/11). Untuk bidang energi, riset inovasi energi baru dan terbarukan berbasis solar, arus sungai, dan laut diprediksi naik. Demikian pula inovasi teknologi alat transportasi listrik dan penunjangnya, mengingat pemerintah mendorong transisi dari kendaraan  berbasis mesinpembakaran internal ke kendaraan listrik. Ketidakjelasan akhir pandemi membuat riset dan inovasi teknologi farmasi, khususnya obat dengan bahan baku dalam negeri serta obat herbal, juga akan berkembang. Riset alkes diyakini akan berkembang menggantikan alkes impor. Semua jenis riset dan inovasi yang makin berkembang tahun depan itu berbasis kecerdasan artifisial, mesin pembelajar, hingga mahadata. Karena itu, tersedianya sumber daya manusia bermutu bidang teknologi informasi akan makin penting. Dorongan inovasi ini guna memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. ”Untuk jadi negara maju pada 100 tahun kemerdekaannya tahun 2045, Indonesia harus meningkatkan pendapatan per kapita yang kini 4.000 USD menjadi 12.000 USD,” kata Gatot Dwianto, anggota Next Federation, lembaga pendorong integrasi dan transformasi sumber daya industri global. Lompatan pendapatan per kapita bakal terwujud jika pertumbuhan ekonomi didorong inovasi, tak hanya bertumpu pada ekspor komoditas. (Yoga)

Indonesia agaknya bisa bernapas lega karena efek domino resesi global belum akan terasa hingga tahun depan menyusul masih kuatnya elemen penggerak pertumbuhan ekonomi yang tecermin dari proyeksi atas laju PDB yang akan berada dalam kisaran angka 5%. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 seperti dikutip dari kanal YouTube Kementerian Keuangan, Kamis (1/12), keyakinan tersebut ditopang dari seluruh elemen pembentuk pertumbuhan yang berasal dari konsumsi, investasi dan ekspor. Selain dapat menangani pandemi Covid-19, Indonesia dianggap cukup kompeten dalam mengatasi dampak resesi bila dibandingkan dengan banyak negara-negara lain di dunia. Perekonomian Indonesia saat ini dalam tren pemulihan positif yang tumbuh cukup kuat di atas 5% selama lima triwulan berturut-turut. Melihat masih besarnya peluang untuk terhindar dari risiko resesi, harian ini berharap agar Indonesia tetap waspada dan berhati-hati atas segala kemungkinan yang terjadi. Meskipun saat ini kondisi masih dalam keadaan normal, sense of crisis tetap harus dikedepankan agar Tanah Air tidak gagap dalam merespons kemungkinan skenario terburuk. Sikap siaga ini terkait dengan langkah exit strategy atas kondisi pemburukan terjadi di tingkat global dengan melakukan langkah-langkah konkrit dari sisi fiskal dan moneter.

Kebijakan upah minimum provinsi (UMP) dan kabupaten/kota (UMK) 2023 masih saja memantik polemik. Buruh tetap tak puas dengan besaran UMP 2023 yang dianggap terlalu rendah, sementara pengusaha menilai penetapan UMP 2023 tidak adil, menyalahi aturan dan membebani kelangsungan bisnis. Alhasil, dua kubu saling ancam. Buruh mengancam siap turun ke jalan. Adapun Pengusaha yang tergabung dalam 10 asosiasi dan perkumpulan yang dimotori Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendaftarkan uji materi Permenaker No. 18/2022 ke Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan pantauan KONTAN di 10 provinsi besar Indonesia, rerata kenaikan UMP 2023 di atas 5%. Sumatra Selatan dan Jawa Tengah, menaikkan upah di atas 8%. Meski demikian, buruh menolak penetapan UMP 2023 oleh sejumlah kepala daerah. Di atas kertas, produk domestik bruto (PDB) sejumlah sektor industri juga masih mencatatkan pertumbuhan, bahkan mencapai dua digit. Dengan kata lain, para pebisnis sebenarnya masih bisa memenuhi ketentuan upah 2023.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menggelontorkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 83,08 miliar yang ditujukan bagi kaum rentan. Bansos tersebut berupa bantuan permakanan dan asistensi rehabilitasi sosial kepada kaum lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim piatu. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kemkeu memerinci, realisasi bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas sampai dengan 25 November 2022 telah mencapai Rp 0,07 miliar. Adapun alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 67,14 miliar untuk 33.774 orang.

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) bersama anak usahanya, PT Dankos Farma, telah menuntaskan akuisisi saham PT Aventis Pharma atau Sanofi Indonesia. Kalbe Farma telah membeli 80% saham Aventis Pharma dari tangan Sanofi Aventis Participations dan Hoechst GMBH. Kini, KLBF resmi menguasai saham Sanofi Indonesia dengan membeli saham dari PT Usaha Mindini Raya. Sekretaris Perusahaan Kalbe Farma Lukito Kurniawan Gozali menjabarkan, transaksi ini telah rampung pada 30 November 2022. Setelah akuisisi ini selesai, KLBF menggenggam 4.264 saham Aventis Pharma, setara dengan kepemilikan 99,98%. Sementara Dankos Farma mengempit satu lembar saham atau 0,02%. Manajemen KLBF sebelumnya pernah mengatakan jika transaksi ini akan memberikan dampak pertumbuhan positif bagi KLBF di tahun depan. KLBF memperkirakan, akuisisi Sanofi bisa menghasilkan tambahan kontribusi hingga sebesar 3%-4% terhadap total pendapatan di 2023.

Pada tahun 1492, ketika Christopher Columbus berlayar ke India, kebanyakan orang pada waktu itu percaya bahwa dunia itu datar. Sementara Columbus tidak pernah menemukan India saat dia berlayar ke barat, dia terkenal berseru: “Dunia ini bulat.” Lebih dari 500 tahun kemudian, dunia—dalam hal ekonomi—sangat datar atau linier. Faktanya, lebih dari 90% ekonomi dunia bersifat linier. Perubahan paradigma diperlukan menuju ekonomi sirkular. Emisi nol bersih tidak dapat dicapai tanpa limbah nol bersih. Mengurangi sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular akan menciptakan peluang ekonomi dan membangun dunia yang berkelanjutan. Menurut Bank Dunia, timbunan sampah global akan melonjak 70 persen pada 2050. Hal itu menegaskan kebutuhan untuk mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular menjadi sangat signifikan. Ekonomi Sirkular dapat menghasilkan US$4,5 triliun dalam output ekonomi tambahan pada 2030, dan US$25 triliun pada 2050—mendorong sumber pendapatan baru dan mengurangi berbagai biaya. The World Economic Forum memperkirakan bahwa pada 2025, daur ulang, penggunaan kembali, dan produksi ulang dapat membantu membuka US$1 triliun per tahun dalam sumber daya yang terbuang dan mengurangi 100 juta ton limbah secara global . Jika perusahaan ingin berkembang dalam transisi menuju ekonomi sirkular, dibutuhkan lebih dari sekadar upaya retrofit sirkularitas pada proses yang sudah ada. Perusahaan harus mereka-ulang bagaimana cara mengoperasikan bisnis untuk menjadi pemenang dalam jangka panjang.