Proses panjang cetak sawah di Merauke telah menjadikan wilayah paling timur Indonesia ini sebagai lumbung beras di Papua. Sekalipun surplus beras, skema pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional itu menyebabkan masyarakat lokal di Merauke limbung pangan. Perubahan lahan besar-besaran di Merauke terutama terjadi setelah hutan yang menjadi bagian penting dari sistem pangan mereka dikonversi untuk proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010. Sejak itu, 1,2 juta hektar tanah dan hutan ulayat orang Marind-Anim dikonversi dengan slogan ”Beri makan Indonesia dan beri makan dunia”. Setelah proyek itu sempat terhenti, Presiden Jokowi menghidupkan kembali cita-cita menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan itu. Rencana tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan transformasi di berbagai sektor. Perpres No 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menyebutkan, program food estate menjadi proyek prioritas strategis dan Merauke menjadi salah satu lokasinya. Upaya cetak sawah baru terus dilakukan sejalan dengan pembukaan hutan untuk agroindustri perkebunan dan kayu.

Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Yosefa Loise Rumaseuw, di Merauke, Senin (14/12) mengatakan, ”Merauke telah surplus beras.” Kelebihan beras dari Merauke dikirim hingga luar pulau, terutama ke Pulau Jawa. Menurut Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Erwin Noorwibowo, realisasi cetak sawah di Kabupaten Merauke sepanjang 2015-2019 mencapai 8.915 hektar. ”Data realisasi yang disampaikan Dinas Pertanian Provinsi Papua menunjukkan, pemanfaatan cetak sawah di Papua mencapai produktivitas 2,5-4,5 ton per hektar,” ujarnya saat ditanya produktivitas sawah hasil cetak sawah di Merauke, Senin (12/12). Penelusuran di perkampungan yang dihuni orang Marind-Anim di Merauke menemukan bahwa pembangunan lumbung pangan di Merauke memicu pergeseran pola pangan yang menyebabkan masalah gizi dan kesehatan. Dari sebelumnya mengonsumsi makanan tradisional yang bisa diambil dari hutan, seperti sagu, umbi- umbian, dan daging liar, orang asli Papua itu kini bergantung pada makanan yang harus dibeli dari luar kampung, terutama beras dan mi instan. ”Sudah jadi pengetahuan umum, orang di Merauke beralih ke nasi dan mi instan, tetapi kami belum punya data rinci mengenai ini,” kata Kadis Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke Martha Bayu Wijaya.

Tim Kompas melakukan peliputan dan survei kuantitatif di Kampung Zanegi, Baad, Bokem, dan Wonorejo. Kampung Zanegi dan Baad di Distrik Animha dihuni orang Marind-Anim. Mayoritas warga Zanegi bekerja sebagai pengumpul dahan dan sisa kayu tebangan untuk dijual ke perusahaan kehutanan setempat yang beroperasi sejak 2009. Warga Baad mayoritas bekerja sebagai pencari ikan dan pemburu. Sekalipun hutan di Baad juga masuk konsesi hutan tanaman industri, pembukaan hutan baru dimulai akhir-akhir ini sehingga belum berdampak signifikan. Bokem,Distrik Merauke, dihuni campuran transmigran dari sejumlah daerah dan beberapa suku asli Papua dengan profesi utama bercocok tanam padi. Wonorejo, Distrik Kurik, merupakan awal transmigran di Merauke dengan profesi utama petani padi. Survei menemukan, masyarakat di empat kampung itu mengonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Di kampung yang dihuni orang asli Papua, mi instan juga menjadi makanan pokok kedua setelah beras, lebih tinggi dari konsumsi sagu dan umbi-umbian. Bahkan, lima dari sepuluh penduduk Zanegi dan Baad makan mi instan setiap hari. Untuk protein, masyarakat di Zanegi masih mengandalkan daging dari hasil berburu, rata-rata dua hari dalam seminggu. Namun, menurut Bonifasius Gebze (62), tokoh adat dan mantan Kepala Kampung Zanegi, sebagian besar daging buruan dijual. Itu pun kini tak setiap hari mereka mendapatkan hasil buruan. (Yoga)

Mengutip data Asosiasi Fintech Indonesia atau Aftech 2022, kini ada 20 jenis layanan keuangan digital. Padahal, industri teknologi finansial atau tekfin ini baru mulai menggeliat di Indonesia tahun 2015. Namun, inovasi ini harus diimbangi regulasi guna melindungi konsumen. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, ragam layanan keuangan digital itu antara lain jasa tekfin pinjaman antarpihak (peer to peer lending), sistem pembayaran digital, penilaian kredit (credit scoring), perencanaan keuangan digital, dan pembiayaan melalui urun dana melalui pasar modal(securities crowd funding/SCF). Saat ini tercatat ada 306 entitas tekfin dengan berbagai layanan jasa tersebut. ”Kami sangat mendukung perkembangan tekfin yang menawarkan banyak jenis layanan yang dibutuhkan  masyarakat. Harapannya, perkembangan industri ini juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi kini dan masa mendatang,” ujar Mirza dalam penutupan acara ”4th Indonesia Fintech Summit & Bulan Fintech Nasional 2022” yang diselenggarakan secara hibrida di Bali, Senin (12/12).

Mirza menjelaskan, perkembangan tekfin ini harus bisa memperluas inklusi keuangan dengan menjangkau lebih banyak masyarakat yang sebelumnya belum mengakses layanan jasa keuangan. Dengan inovasi digital, segmen yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria calon debitor bank (unbank) bisa memperoleh pendanaan, tecermin dari industri tekfin pinjaman antarpihak yang mencatat pembiayaan berjalan (outstanding) ke segmen UMKM serta sektor produktif hingga Rp 8,26 triliun. Layanan SCF juga telah menyalurkan pembiayaan ke UMKM hingga Rp 661 miliar. Menkominfo Johnny G Plate menyampaikan, keberadaan industri tekfin harus bisa memberikan nilai tambah pada perekonomian Indonesia. Untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen, industry tekfin bakal segera memiliki payung hukum. Hal ini tertuang dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang membahas soal Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Menurut Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Triyono Gani, ITSK dalam RUU P2SK akan menjadi payung hukum industri tekfin. (Yoga)

JAKARTA, ID – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memanggil perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia di Jakarta, Senin (12/12/2022) terkait komentar tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang dianggap berpotensi mengancam kebebasan sipil. Kemenlu meminta perwakilan asing termasuk PBB tidak terburu-buru mengeluarkan pendapat atau pernyataan sebelum mendapatkan informasi yang lebih jelas. Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah menjelaskan, alasan pemanggilan karena merupakan salah satu tata hubungan berdiplomasi. “Ada baiknya adab yang berlaku adalah dalam tindak aksi perwakilan asing ataupun PBB di suatu negara, jalur komunikasi akan selalu ada untuk membahas berbagai isu. Jadi kita tidak menggunakan media masa sebagai alat untuk menyampaikan satu hal yang belum diverifikasi,” tegas dia dalam jumpa pers soal KUHP pada Senin (12/12/2022). (Yetede)

JAKARTA, ID — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir didaulat sebagai Minister of the Year oleh CNBC Indonesia. Erick dinilai berhasil melakukan gebrakan reformasi dan transformasi di tubuh BUMN menjadi semakin profesional, transparan, dan akuntabel. “Terima kasih Pak Chairul Tanjung (Chairman CT Corp) dan CNBC Indonesia yang mempercayakan penghargaan ini kepada saya. Tentu ini hasil kerja para direksi dan komisaris, tidak mungkin hasil ini tercapai tanpa kinerja mereka dan tentu para Wamen saya dan tim di Kementerian BUMN yang sudah benar-benar menjaga transformasi BUMN,” ujar Erick saat menerima penghargaan dalam ajang CNBC Indonesia Award bertajuk Pursuing Recovery Through G20 Presidency di Jakarta, Senin (12/12) malam. Sejak menerima amanah sebagai Menteri BUMN pada 2019, Erick berupaya mewujudkan transformasi BUMN yang menyeluruh dan komprehensif. Hari ini, di tahun ketiga, ucap dia, progres Transformasi BUMN telah mencapai 80%. Erick menargetkan proses transformasi BUMN dapat rampung 100% pada tahun depan. (Yetede)

JAKARTA-Kian kuatnya dugaan manipulasi dalam proses verifikasi faktual menarik perhatian kelompok masyarakat sipil. Sejumlah lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih berencana menindaklanjuti berbagai laporan yang mereka terima ke sejumlah pihak yang berwenang menangani kasus ini. "Kami akan teruskan ke beberapa pihak, dari aparat penegak hukum hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum," kata Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana. Sebelumnya, ICW bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) telah membuka pos pengaduan via e-mail sejak Ahad, 11 Desember lalu. Dalam sepekan kedepan, koalisi berharap masyarakat dan penyelenggara pemilu di daerah yang  mengetahui adanya indikasi kecurangan dalam proses verifikasi partai politik dapat menyampaikan laporan kepada koalisi. (Yetede)

Provinsi Sulawesi Selatan mendominasi program kendaraan yang berhak membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Pulau Sulawesi. Data PT Pertamina (Persero) per 8 Desember 2022 menunjukkan, terdapat 154.000 kendaraan di Sulawesi yang telah terdaftar pada program Subsidi Tepat Pertamina, dan dinyatakan berhak membeli BBM bersubsidi. Dari enam provinsi di Pulau Sulawesi, kendaraan di Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi yang paling banyak terdaftar dengan 71.500 kendaraan, disusul Sulawesi Utara 26.500 kendaraan, Gorontalo 24.000 kendaraan, dan Sulawesi Tenggara 18.000 kendaraan. Sementara itu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat masing-masing 9.000 kendaraan dan 4.000 kendaraan. Pjs. Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Sulawesi Taufiq Kurniawan mengatakan bahwa program tersebut rencananya baru akan diterapkan pada 2023. Adapun, saat ini program Subsidi Tepat Pertamina di Sulawesi berada di fase transisi, di mana operator SPBU masih melakukan pencatatan nomor polisi kendaraan yang digenerate menjadi QR Code.

Masyarakat sipil mengungkapkan temuan dugaan manipulasi data hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Sulsel. Mereka mengantongi temuan serupa di beberapa daerah lain. Hal ini sebangun dengan informasi dan dokumen-dokumen berita acara verifikasi faktual parpol tahap pertama yang diterima tim Kompas dari penyelenggara pemilu di sejumlah provinsi serta kabupaten dan kota. Temuan masyarakat sipil terkait dugaan manipulasi hasil verifikasifaktual parpol itu diungkapkan dalam konferensi pers, Minggu (11/12) beberapa hari jelang penetapan parpol peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember. Mereka membuka posko aduan khusus tentang dugaan pelanggaran verifikasi faktual. Identitas pelapor akan dilindungi. Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Indonesia Corruption Watch, Netgrit, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Constitutional and Administrative Law Society, Forum Informasi dan Komunikasi Nonpemerintah (FIK-Ornop), Pusako Universitas Andalas, Themis Indonesia, dan AMAR Law Firm. Koordinator FIK-Ornop Sulsel Samsang Syamsir mengatakan, pihaknya menemukan dugaan ketidaksesuaian data rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat kabupaten/kota dengan tingkat provinsi di Sulsel. Data yang ditetapkan di rapat pleno KPU kabupaten/kota menunjukkan sejumlah parpoltak memenuhi syarat (TMS). Namun, dalam rekapitulasi berjenjang di tingkat provinsi, data berubah menjadi memenuhi syarat (MS).

Dia juga mendapat informasi dugaan intimidasi terhadap penyelenggara di kabupaten/kota agar mengubah hasil verifikasi faktual perbaikan. Anggota KPU kabupaten/kota diancam diaudit laporan keuangannya agar mengikuti cara pandang dari KPU provinsi. Bahkan, ada yang mengancam dengan mengatakan mengubah data itu permintaan penegak hukum. Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, mengatakan, masyarakat sipil di Jakarta juga memiliki data dugaan manipulasi data rekapitulasi di sejumlah daerah. Pola dan modus yang terjadi sama seperti yang terjadi di Sulsel sehingga ia menduga tidak tertutup kemungkinan manipulasi terjadi di daerah lain. ”Perlahan-lahan data akan kami keluarkan setelah laporan dari berbagai pihak cukup lengkap sehingga publik bisa mengetahui pola kecurangan yang terjadi,” ujarnya. Terkait keterangan pers masyarakat sipil, anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan, KPU RI memantau rekapitulasi dan rapat pleno di KPU Sulsel. Sejauh ini prosesnya dinilai lancer dan normal. Dia menampik ada isu perintah dari KPU RI untuk menyamakan persepsi agar parpol yang dinyatakan TMS menjadi MS. Dia menekankan, 34 provinsi telah melakukan rapat pleno terbuka hasil verifikasi factual perbaikan. Hasilnya, ada parpol yang dinyatakan TMS, ada pula yang MS. Sebagian besar parpol gagal memenuhi syarat verifikasi faktual perbaikan di aspek keanggotaan parpol.

Tim Kompas mendapat dokumen berita acara (BA) verifikasi faktual parpol tahap pertama di sejumlah kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Setelah verifikasi faktual tahap pertama, ada masa perbaikan pada 10-23 November, yang akan diikuti verifikasi faktual kembali. Pada BA yang diterima salah satu parpol baru di sebuah provinsi yang diperoleh Kompas, ada dua BA yang berbeda isinya dengan tanggal tertera sama. Di BA pertama, status akhir keanggotaan parpol belum memenuhi syarat (BMS) lebih dari 50 5 kabupaten/kota. Adapun di BA kedua, status akhir keanggotaan parpol itu memenuhi syarat di semua kabupaten/kota. Namun, di berita acara yang memenuhi syarat belum semua anggota KPU di daerah itu bertanda tangan. Berita acara yang memenuhi syarat sama dengan berita acara rekapitulasi nasional pada 8 November 2022. Beberapa berita acara dari daerah lain yang diperoleh Kompas juga mengindikasikan pola yang mirip. Sejumlah anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota secara terpisah pada akhir November dan awal Desember 2022 menyebutkan, perubahan terjadi karena ada perintah dari beberapa anggota KPU RI secara berjenjang ke KPU provinsi dan diteruskan ke KPU kabupaten/kota. ”Saya sampaikan itu (mengubah hasil) memerintahkan saya bekerja di luar aturan. Saya tidak mau,” kata seorang anggota KPU provinsi. (Yoga)

Lebih dari separuh penduduk Indonesia idak mampu makan makanan bergizi. Pemanfaatan lahan mandiri dapat menjadi alternatif untuk memenuhi gizi lengkap bagi masyarakat. Masalah kekurangan gizi bukanlah masalah baru di Indonesia. Sejak zaman Orde Baru hingga Reformasi, permasalahan ini belum menemui penyelesaian pasti. Selain program pemerintah dengan memberikan bantuan telur dan susu kepada anak-anak kurang gizi, hal sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan secara produktif. Hal itu disampaikan guru besar purnabakti Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yang juga anggota Kelompok Kerja Ahli Pangan Badan Pangan Nasional, Endang L Achadi, Sabtu (10/12).

”Kebutuhan pangan selain ada di pasar, masyarakat juga bisa  mendapatkannya di sekitar lingkungan. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar sungai dapat memancing ikan untuk memenuhi protein hewani,” kata Endang. Endang menambahkan, warga bisa mendapatkan sayur, buah, dan protein dengan menanam sendiri di pekarangan. Masyarakat yang tinggal di perkotaan bisa memanfaatkan media tanam menggunakan pot secara mandiri. Jenis sayur-mayur tidak harus bayam dan kangkung, misalnya, tetapi juga bisa daun kelor. ”Pemenuhan gizi di rumah tangga tidak boleh dianggap remeh. Tidak bisa makan nasi dan lauk saja, harus ada buah dan sayur. Kita kaya dengan sumber daya alam, tapi sangat disayangkan pemenuhan gizi masyarakat masih sulit,” ucapnya. (Yoga)

Pemerintah terus mendorong pengelola fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, untuk lebih mengutamakan pemakaian alat kesehatan buatan dalam negeri. Dengan begitu, ketergantungan terhadap alat kesehatan impor kian terkikis. Terus bertambahnya produsen alat kesehatan lokal pun diapresiasi Kemenkes, termasuk kehadiran perusahaan alkes ortopedi di Pasuruan, Jatim. ”Hal ini berarti mendukung dan menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi menstop impor alkes di semua rumah sakit pemerintah,” kata Staf Khusus Menkes Bidang Obat dan Alkes Laksono Trisnantoro, Sabtu (10/12). Laksono menambahkan, pembuatan alkes ortopedi sama dengan produksi sepeda motor, permintaannya terus meningkat. Alasannya, semakin banyak kendaraan, terutama roda dua, tingkat kecelakaan yang menyebabkan kasus patah tulang pun cenderung naik. Untuk itu, alkes buatan dalam negeri ini diharapkan makin gencar diproduksi sehingga ketergantungan pada alkes impor terus berkurang.

Direktur Produksi dan Distribusi Alkes Kemenkes Sodikin Sadek mengatakan, di Indonesia, produsen alkes dalam negeri masih 13 perusahaan dan pabrik umumnya berada di Provinsi Jatim. ”Semoga 13 produsen ini mampu menyuplai alkes di semua RS pemerintah di Indonesia,” ujarnya. Direktur PT Marthys Orthopaedic Indonesia I Ketut Martiana mengatakan, perusahaannya memang fokus pada produksi dan pengembangan alat implan dan instrumen bedah tulang ortopedi dengan bahan baja nirkarat dan titanium. ”Rumah sakit di Jabar, Jateng, Jatim, Bali, dan NTB mulai melirik produk kami,” ujarnya. Pabriknya berlokasi di Desa Bulukandang, Prigen, Pasuruan, Jatim, seluas 7.000 meter persegi. Awalnya, pabrik ini hanya membuat pen atau alat penyambung tulang atau plat sejak 1997. Ketika Indonesia memasuki krisis ekonomi sehingga kurs dollar AS naik, sehingga harga alkes karena impor cepat berubah dan mahal. Contohnya pen Rp 4,5 juta karena harus diimpor dari Swiss. ”Saat itu, kami membuat alkes seharga Rp 400.000, yang dibuat di Cilincing, Jakarta,” ujarnya. (Yoga)

Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis, Minggu (11/12) di Jakarta mengemukakan, Indonesia perlu mengedepankan keunggulan komparatif dalam upaya perluasan pasar ekspor rumput laut. Pemanfaatan rumput laut saat ini terutama sebagai hidrokoloid atau bahan campuran untuk industri pengolahan makanan, industri kesehatan, dan industri kosmetik. (Yoga)