Setelah 3 tahun tidak mengimpor beras, pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI). Prestasi itu sedikit tercoreng di akhir tahun 2022 dengan kebijakan impor untuk menutupi kekurangan stok beras di Perum Bulog. Lembaga parastatal itu per 6 Desember 2022 hanya menguasai 295.000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan kualitas medium dan 199.000 ton kualitas premium (komersial). Perlu diingat bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengizinkan Bulog mengisi CBP dengan kualitas premium, sehingga CBP mesti dihitung total 494.000 ton. Pemerintah tidak mau mengambil risiko, mengingat pilihan untuk menutupi kekurangan tersebut melalui pengadaan dalam negeri tidak memungkinkan. Kementerian Perdagangan lalu memberi izin pada Bulog untuk impor 500.000 ton. Situasinya sangat rentan, belum lagi potensi eksploitasi pasar oleh pihak-pihak yang menguasai stok beras. Sebelum kebijakan impor 500.000 ton bahkan setelah diputuskan pun setidaknya sampai 7 Desember dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan Badan Pusat Statistik (BPS) silang pendapat antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bapanas-Perum Bulog berlangsung dengan tensi yang tinggi.

Tahun 2023 diakui sebagai tahun yang sulit karena penuh ketidakpastian. Memasuki tahun tersebut pun tidak mudah. Pada 2022, dunia masih menghadapi belum pulihnya rantai pasok akibat pandemi Covid-19. Meletusnya perang Rusia-Ukraina yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan negaranegara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), menimbulkan masalah geopolitik yang melambungkan harga energi dan pangan dunia. Sejumlah negara pun memasuki resesi ekonomi disertai hiperinflasi dan lonjakan suku bunga. Istilah perfect storm mengemuka untuk menggambarkan kondisi ekonomi global tahun 2023 yang akan tersapu tiga badai sekaligus yakni badai inflasi tinggi atau hiperinflasi, kontraksi ekonomi, dan masalah geopolitik. Hiperinflasi memaksa otoritas moneter menaikkan suku bunga secara agresif yang menyebabkan ekonomi masuk ke jurang resesi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal I-2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,01%, lalu meningkat menjadi 5,44% pada kuartal II-2022. Sementara itu pada kuartal III-2022 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,72%. Pada tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. (Yetede)

Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan solusi menurunkan biaya transportasi warga. Saat ini, rata-rata warga masih harus mengeluarkan 20 % pendapatan bulanan untuk menggunakan angkutan umum ataupun kendaraan pribadi. Integrasi angkutan penting guna menekan biaya itu. Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, Rabu (14/12) mengatakan, tingginya biaya transportasi (biaya angkutan umum dan kendaraan pribadi) tidak terlepas dari dampak kemacetan lalu lintas. Biaya 20 % pendapatan per bulan terbilang sangat besar jika hanya untuk transportasi. Survei Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) bersama Dishub DKI dan PT Jaklingko pada 2021 terhadap 1.523 responden menemukan, lebih dari separuh warga mengeluarkan dana Rp 500.000 per bulan untuk ongkos transportasi. Sebanyak 45,6 % warga mengeluarkan Rp 500.000-Rp 1 juta untuk ongkos kendaraan pribadi, ojek daring atau ojek  pangkalan, dan taksi daring yang digunakan sebelum naik ke transportasi umum. Sisa responden mengeluarkan dana di atas Rp 1 juta. Menggunakan patokan rata-rata upah minimum regional (UMR) 2021 di sembilan wilayah Jabodetabek, gaji pekerja pada tahun itu Rp 4.382.343,11 per bulan.

Bila sebagian warga mengeluarkan ongkos untuk angkutan umum dan pribadi Rp 1 juta-Rp 1,5 juta per bulan, biaya transportasi mereka di atas 20 %. ”Rekomendasi Bank Dunia, maksimal 10 % penghasilan bulanan masyarakat, untuk biaya transportasi, baru orang itu dinyatakan hidup layak di suatu kota,” kata Syafrin. Pemprov DKI menargetkan menurunkan biaya transportasi hingga di bawah satu digit atau lebih rendah dari rekomendasi Bank Dunia. Kabar baik dari survei DTKJ ini, pengeluaran khusus untuk penggunaan angkutan umum sebenarnya relatif kecil. Untuk satu kali perjalanan transportasi umum di Jakarta, 36,6 % responden membutuhkan dana Rp 5.000-Rp 10.000, sedangkan 20,5 % memerlukan dana Rp 2.000-Rp 5.000. Selanjutnya, 18,9 % membutuhkan dana Rp 10.000-Rp 15.000, lalu 12,5 % memerlukan Rp 15.000-Rp 20.000, dan 11,5 % mengeluarkan lebih dari Rp 20.000. Murahnya ongkos khusus untuk angkutan umum di Jakarta disyukuri Daniya (26), warga Kota Bekasi. Setiap hari kerja, ia naik bus Transjakarta untuk pergi ke kantornya di kawasan Sudirman. Karyawan bergaji sekitar 1,5 kali UMP Jakarta itu mengeluarkan ongkos pergi pulang setiap hari kurang dari Rp 20.000 sehari. Rikobimo Ridjal Badri, anggota Komisi Tarif dan Pembiayaan Dewan Transportasi Kota Jakarta, Jumat (16/12), merekomendasikan pengeluaran ongkos ditekan setidaknya menjadi 18 % pendapatan warga dengan mengoptimalkan penggunaan angkutan umum. (Yoga)

Agen pemegang merek otomotif memprediksi kendaraan listrik di Indonesia makin populer setelah pemerintah menggelontorkan subsidi kendaraan jenis itu. Pemerintah mengungkap perkiraan besaran subsidi pembelian mobil listrik, sepeda motor, dan konversi motor listrik. Subsidi mobil listrik akan sebesar Rp80 juta, sedangkan mobil hibrida (hybrid) Rp40 juta.Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy mengatakan kebijakan subsidi itu bisa mendorong elektrifikasi kendaraan di Tanah Air. “Rasanya sebagai salah satu pelaku industri yang memang sudah cukup lama eksis dengan elektrifi kasi di Indonesia, rencana ini bisa membantu untuk makin memopularisasi adopsi kendaraan elektrifi kasi,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (15/12). Setali tiga uang, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) optimistis insentif kendaraan listrik bisa membawa Indonesia menjadi pemain utama mobil listrik global.Public Relation PT HMID Uria Simanjuntak meyakini rencana insentif ini akan memperkuat Indonesia dalam membangun ekosistem kendaraan listrik. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi juga memperkirakan rencana pemerintah memberikan insentif kendaraan listrik bakal mendorong produsen electric vehicle (EV) untuk berinvestasi di Tanah Air. Menurutnya, potensi investasi pabrikan EV ke Tanah Air tersebut akan sejalan dengan naiknya minat pasar domestik terhadap mobil listrik dengan adanya insentif dari pemerintah.

Sektor keuangan di Indonesia memasuki era baru pasca disahkannya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK dalam Sidang Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (15/12). UU ini diharapkan memberi penguatan kelembagaan keuangan dan pengaturan industri keuangan melalui amendemen 17 UU lama di sektor keuangan. Kehadiran UU yang berformat omnibus ini dimaksudkan agar legislasi sektor keuangan lebih relevan dengan kondisi dan perkembangan teknologi saat ini. ”UU ini adalah tonggak sejarah dan babak baru sektor keuangan di Indonesia,” ujar Menkeu Sri Mulyani yang hadir sebagai wakil pemerintah dalam sidang paripurna tersebut. UU dengan 27 bab dan 341 pasal ini mengamendemen sekaligus 17 UU lainnya di sektor keuangan yang telah berumur belasan, bahkan puluhan tahun. Di antaranya, UU Perbankan yang diterbitkan 1992 dan UU Pasar Modal tahun 1995. Begitu pula UU yang mengatur kelembagaan sektor keuangan, seperti UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang terbit 2004, UU OJK yang terbit 2011, dan UU BI yang terakhir direvisi pada 2009. Sri Mulyani menjelaskan, UU P2SK hadir di saat yang tepat. Sebab, dunia tengah dilanda ketidakpastian global yang bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Sementara kondisi sistem keuangan Indonesia masih dangkal karena rendahnya tabungan masyarakat dalam bentuk dana pension dan asuransi. Pendanaan asset sektor keuangan juga masih didominasi instrumen jangka pendek seperti perbankan. Pembenahan juga perlu terus dilakukan pada aspek tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan.

Ketua Panitia Kerja RUU P2SK Dolfie OFP menambahkan, pemerintah dan DPR sama-sama sepakat memberikan penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Perubahan UU P2SK antara lain memberi penegasan bahwa lembaga keuangan negara harus independen dari urusan politik. Sebelumnya, sempat hangat dibahas publik perihal anggota/pengurus partai politik yang bisa menjadi anggota dewan gubernur BI. Kini dalam UU disyaratkan pihak yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Gubernur BI bukanlah pengurus dan/atau anggota partai politik. Ketentuan serupa juga berlaku untuk calon anggota Dewan Komisioner (DK) OJK dan DK LPS. Tugas dan tujuan BI pun bertambah dari sebelumnya menjaga stabilitas, kini didorong untuk ikut menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. UU ini juga mengubah struktur unsur pemimpin OJK dengan penambahan susunan dan lingkup pengawasan anggota Dewan Komisioner OJK. Jumlah anggota dewan komisioner ditambah dua jadi 11. Selain mengatur OJK dan BI, UU ini juga mengamanatkan LPS sebagai pelaksana program penjaminan polis asuransi. Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, mengatakan, dengan  disahkannya RUU ini menjadi UU, Indonesia akan memasuki era baru sektor keuangan. ”UU ini akan memberi warna baru kelembagaan keuangan negara dan industri ini ke depannya,” ujar Deni yang dihubungi Kamis (15/12). (Yoga)

Akibat pandemi Covid-19 yang menggerus pendapatan, kerawanan pangan di tingkat rumah tangga di Indonesia meningkat. Permasalahan rumah tangga ini perlu diantisipasi dengan kebijakan pemulihan yang inklusif, terlebih dalam menghadapi rambatan tantangan perekonomian dunia. Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef), Program Pembangunan PBB (UNDP), SMERU Research Institute, dan Australia Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera) meluncurkan hasil penelitian berjudul ”The Social and Economic Impact of Covid-19 on Households in Indonesia: A Second Round of Surveys in 2022”. Laporan itu dipublikasikan di Jakarta, Kamis (15/12). Survei yang dipublikasikan itu merupakan putaran kedua dari penelitian pertama pada Oktober-November 2020. Pada periode kedua, yakni Februari 2022, peneliti menyurvei ulang 10.922 rumah tangga yang menjadi responden pada putaran penelitian pertama. Sebanyak 58,45 % responden berada di Pulau Jawa. Temuan riset itu adalah 13,8 % responden pada 2022 mengalami kerawanan pangan tingkat menengah dan parah. Jumlah ini setara 9,7 juta rumah tangga. Jika dibandingkan dengan penelitian putaran pertama pada 2020, proporsi responden yang mengalami kerawanan pangan tingkat menengah dan parah mencapai 11,7 %. Kenaikan proporsi dalam dua tahun tersebut setara dengan 1,47 juta rumah tangga. Tingkat kerawanan pangan itu mengacu pada skema Food Insecurity Experience Scale. Pada skala itu, indikator kerawanan pangan pada tingkat menengah adalah tidak makan pada waktu yang seharusnya (skipped meal) dan mengurangi makan.

Indikator kerawanan pangan tingkat parah terdiri dari tidak adanya makanan, kelaparan, dan seharian tidak makan. Menurut Wakil Direktur Bidang Penelitian dan Penjangkauan The SMERU Research Institute Athia Yumna, situasi itu patut menjadi perhatian. Apalagi Indonesia akan menghadapi ketidakpastian berlapis sepanjang 2023, salah satunya akibat krisis iklim, kenaikan harga komoditas di pasar dunia, serta perang Ukraina dan Rusia yang dapat menyebabkan krisis pangan dan energi. ”Hasil penelitian ini membuat saya sedih. Dalam salah satu wawancara ketika survei, ada responden yang berkata kepada anaknya yang menahan lapar, ’Kelaparan tak akan membuatmu meninggal’,” tuturnya saat publikasi laporan riset. Faktor yang menyebabkan kenaikan kerawanan pangan rumah tangga itu terdiri dari penurunan pendapatan, peningkatan pengeluaran, dan pembatasan mobilitas selama pandemi Covid-19. Akibatnya, lanjut Athia, rumah tangga cenderung mengurangi pengeluaran untuk pangan. Dalam penelitian yang sama, ada sejumlah strategi yang dipilih responden rumah tangga untuk mempertahankan hidup selama pandemik Covid-19. Empat strategi teratas terdiri dari meminjam uang dari saudara atau kerabat, menjual atau menggadaikan barang, mengurangi pengeluaran non-pangan, serta mengurangi pengeluaran untuk pangan. Staf Khusus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Titik Anas menilai survei tersebut bermanfaat dalam penyusunan kebijakan. Desain kebijakan fiskal 2023 akan berfokus pada penguatan SDM serta perlindungan sosial pada kelompok 40 % masyarakat terbawah. (Yoga)

Bak kata pepatah, "banyak jalan menuju Roma". Kini, nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya (KSP Indosurya) pun menggunakan ragam upaya demi memperoleh kembali dananya. Diwakili Visi Law Office, 896 korban KSP Indosurya kini berharap gugatan penggabungan ganti kerugian dalam perkara pidana dengan terdakwa Henry Surya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat diterima hakim. Febri Diansyah pengacara dari Visi Law Office yang mewakili nasabah Indosurya, menyebutkan, gugatan tersebut merujuk Pasal 98-101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Kami berharap, majelis hakim memperhatikan nasib korban KSP Indosurya yang telah dirugikan," kata Febri di Pengadilan Jakarta Barat, Rabu (14/12). KSP Indosurya telah merugikan nasabahnya dengan taksiran kerugian hingga Rp 15,9 triliun. Putusan Homologasi atau perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) KSP Indosurya pada 17 Juli 2020 silam dengan nomor 66/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, pada gilirannya berhenti di tengah jalan.

Tren suku bunga tinggi global terutama di negara maju diperkirakan masih berlangsung pada tahun depan seiring dengan tingginya tingkat inflasi disertai beberapa risiko yang dapat menekan pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Gambaran gangguan eksternal ini disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam seminar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia yang digelar secara daring, Rabu (14/12). Kendati perekonomian Tanah Air masih memiliki potensi cukup kuat untuk tetap tumbuh di atas 5%, sejumlah risiko harus diantisipasi agar imbas negatif faktor global tersebut tak berkembang mendominasi tekanan terhadap laju produk domestik bruto. Federal Reserve atau bank sentral Amerika Serikat (AS) dijadwalkan melaksanakan Rapat Dewan Gubernur (Federal Open Market Committee/FOMC) yang terakhir pada 2022 pada 13–14 Desember waktu setempat. Beberapa ekonom memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis poin atau tidak sebesar kenaikan sebelumnya pada November, meskipun kebijakan suku bunga tinggi masih jadi pilihan. Bahkan, BI menduga tingkat suku bunga global yang tetap tinggi tersebut akan berlangsung lebih lama pada 2023 dibandingkan dengan tahun ini. BI meyakini banyak negara yang baru akan merasakan penurunan inflasi pada akhir 2023. Inflasi global diperhitungkan akan turun menjadi 6,6% pada 2023, dan penurunan lebih signifikan baru terjadi pada 2024, karena gejolak ekonomi global yang lebih stabil. Alhasil, fenomena inflasi tinggi disimpulkan masih akan berlanjut dan terjaga pada tahun depan.

JAKARTA, ID – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menekankan bahwa pembukaan lapangan kerja merupakan salah satu concern BUMN. Oleh karena itu, kinerja apik BUMN dalam beberapa tahun terakhir harus berbanding lurus dengan pertumbuhan lapangan kerja. "Sejak pandemi, lapangan kerja menjadi salah satu isu yang harus kita atasi. BUMN tentu harus hadir di saat masyarakat tengah memerlukan bantuan,” jelas Menteri BUMN Erick Thohir menjawab pertanyaan tertulis media, Rabu (14/12/2022). Erick meminta BUMN tidak berpuas diri atas sejumlah pencapaian positif, termasuk telah menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 45 juta orang di luar sektor formal, yang meliputi 32,1 juta nasabah Kredit Usaha Rakyat BRI, 12,7 juta pekerja sektor UMKM di PNM Mekaar, 439 ribu tenaga kerja penggarap desa hutan, 163.761 petani yang tergabung di Program Makmur, 210 ribu petani program kemitraan PTPN, hingga 270 ribu tenaga kerja informal yang terserap dan tersebar di Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, PT Freeport Indonesia, PT Pertamina (Persero), dan PT Bukit Asam. “Dengan segala sumber daya, saya memiliki keyakinan BUMN dapat berbuat jauh lebih besar daripada apa yang sudah diberikan hari ini,” jelas Erick. (Yetede)

JAKARTA, ID - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus meningkatkan jumlah penerima beasiswa pendidikan dokter spesialis. Dari yang semula 300, menjadi 600 pada 2022, menjadi 1.600 pada 2023, dan pada 2024 disediakan 2.500 beasiswa untuk dokter spesialis, sub-spesialis, termasuk fellowship lulusan luar negeri. Hal ini merupakan implementasi dari transformasi sistem kesehatan pilar kelima yakni transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Adanya beasiswa pendidikan ini dapat mempercepat pemenuhan jumlah tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis yang nantinya dapat tersebar secara merata di seluruh pelosok tanah air. “Semua ini kita upayakan agar masyarakat Indonesia mendapat layanan kesehatan yang lebih baik ke depan.” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan resmi yang diterima Investor Daily, Rabu (14/12). (Yetede)