Problematika multidimensi kian menantang ekonomi global. Banyak yang mengibaratkan tahun 2023 bagai awan mendung yang kita jelang. Tetapi benarkah mendung pertanda akan datang badai? Saat semuanya masih serba tak tentu, Indonesia patut optimistis, namun tetap berjaga-jaga. Ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda mereda. Gangguan rantai pasok akibat perang menyebabkan kenaikan harga energi. Inflasi global lantas mendesak otoritas moneter mengambil stance pengetatan. Sementara itu, kesalahan posisi fiskal Inggris memaksa intervensi bank sentral di pasar gilts di tengah tekanan inflasi sehingga menciderai ekonomi negara itu. Manajemen pengendalian Covid-19 di China pun menuai polemik domestik. Semua itu menjadi ramuan pahit bagi laju ekonomi dunia. Ruang kekeliruan makin sempit dan akan berimbas fatal bila terjadi. Fundamental makroekonomi Indonesia memang terbilang solid. Pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga 2022 tercatat 5,72%. Ketahanan eksternal kuat, tercermin dari catatan surplus neraca perdagangan sepanjang 2022. Tak hanya itu, mandat presidensi G-20 tuntas dengan membanggakan. Variabel moneter yang masih harus dicermati di tahun 2023 adalah inflasi. Tekanan inflasi global memang dominan bersumber dari sisi penawaran (supply side) akibat perang. Komponen moneter penting lainnya adalah kestabilan nilai tukar. Dolar AS menguat tajam sepanjang 2022, akibat pengetatan moneter agresif (hawkish) bank sentral AS (The Fed) demi memangkas inflasi kembali ke target 2%. Indeks dolar AS terhadap mata uang utama dunia (DYX) masih dalam tren penguatan, meskipun mulai terlihat melandai.

JAKARTA, ID - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih diperlukan berbarengan dengan penerapan pencegahan dan pendidikan antikorupsi. Diberbagai negara penerapan tiga metode tersebut terbukti efektif memberantas korupsi. Hal ini ditegaskan Wapres Ma’ruf Amin di Jakarta, Rabu (21/12/2022). "“Sebenarnya pemberantasan korupsi itu seperti sudah dirumuskan oleh KPK sendiri dilakukan secara komprehensif, dari pendidikan, pencegahan dan penindakan ini sangat berkorelasi,” kata Wapres Ma’ruf Amin. Wapres menyampaikan hal tersebut menjawab pertanyaan wartawan terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa (20/12/2022) yang berpesan kepada KPK, agar tidak terlalu sering melakukan OTT karena OTT tersebut menjadikan Indonesia dipandang jelek. Luhut menyebut digitalisasi seluruh sektor akan mengurangi perbuatan korupsi di Tanah Air. (Yetede)

Masyarakat yang inklusi menjadi kunci menghapus diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Semua pihak perlu terlibat untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan pelindungan sama, terutama di bidang pendidikan dan ekonomi. Kondisi itu tercipta jika masyarakat menyadari pentingnya keikutsertaan penyandang disabilitas dalam berbagai bidang. Untuk itu, acara Karya Tanpa Batas digelar dalam rangka Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat puncak acara Karya Tanpa Batas 2022 di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Selasa (20/12).mengatakan, kegiatan ini sebagai bukti negara hadir bersama mereka tanpa ada diskriminasi. Kolaborasi pemerintah dan swasta jadi kunci keberhasilan membangun sistem kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini juga bertujuan agar penyandang disabilitas berpartisipasi dalam perekonomian menuju ekonomi inklusif.

Menurut Mendikbud ristek, Nadiem Anwar Makarim, untuk membantu penyandang disabilitas memiliki sertifikat keahlian untuk mendapat pekerjaan, pihaknya menyusun Skema Sertifikasi Kompetensi. Melalui pendirian 10 SLB sebagai rintisan lembaga sertifikasi profesi, hal itu diharapkan mempermudah penyandang disabilitas mengakses sertifikat keahlian. Program tahunan bagi disabilitas bertajuk Karya Tanpa Batas diinisiasi Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM) bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM; Kemendikbud ristek; Yayasan Perempuan Tangguh Mandiri Indonesia; serta Smesco Indonesia. Suzana Teten Masduki dari OASE-KIM menjelaskan, ada pelatihan bersertifikat dalam kegiatan ini, seperti pelatihan perias artis, kelas kuliner, dan peluncuran institusi pendukung penyandang disabilitas. Sebanyak 350 penyandang disabilitas menampilkan aneka produk makanan dan lukisan karya penyandang disabilitas. Aryani Sri Ramadhani, pemilik kedai Blind Coffee, mengatakan, sejak 2019 dirinya mendirikan kedai kopi bersama tiga orang lainnya di Pondok Ranji, Tangsel, Banten setelah mengikuti pelatihan kelas kopi manual brew. (Yoga)

Sektor perbankan paling berisiko dimanfaatkan pelaku korupsi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, karena perbankan memiliki fasilitas lengkap yang memberikan kemudahan transaksi dan memiliki jaringan yang luas. Sistem control dan integritas sektor jasa keuangan perlu ditingkatkan untuk mencegah kejahatan korupsi dan pencucian uang. Riset ”Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi 2022” yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, sektor industri yang berisiko tinggi dimanfaatkan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil korupsi adalah perbankan. Sektor perbankan menjadi satu-satunya yang berisiko tinggi dari 27 sektor jasa keuangan menurut penilaian PPATK. Adapun 26 sektor jasa keuangan lainnya, seperti valuta asing, perusahaan efek, dan perusahaan properti, dinilai berisiko rendah.

Berdasarkan data PPATK, selama periode Januari-November 2022, jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 82.731, sebanyak 51.925 laporan berasal dari perbankan atau setara 62,76 % total LTKM. Terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan, perbankan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak pelapor, seperti perbankan, memiliki peranan penting dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang karena pihak pelapor merupakan ujung tombak (front liner) dalam rezim anti pencucian uang. ”Sektor perbankan berisiko tinggi digunakan untuk TPPU hasil korupsi karena memiliki fasilitas transaksi yang lengkap dan mudah serta memiliki jaringan yang luas,” ujar Plt. Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono dalam webinar Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Jakarta, Selasa (20/12). Pola transaksi, seperti pemindahbukuan, pembelian/produk investasi, juga transfer via mobile banking, marak digunakan sebagai sarana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. (Yoga)

JAKARTA, ID – Banyak negara mengapresiasi langkah Indonesia yang dinilai sukses menangani permasalahan pandemi Covid-19, yang tercermin dari terkendalinya pandemi Covid-19 namun tetap waspada. Sementara itu, realisasi dana penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) per 9 Desember 2022 mencapai Rp 330,7 triliun atau 72,6% dari total dana yang disiapkan. "Banyak negara G20 juga bertanya bagaimana kita bisa sukses dan tentu sebagian ini ada di dalam buku. Salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi adalah gotong royong dan pendekatan mikro. Itu yang tidak ada di negara lain,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara peluncuran buku Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (20/12/2022). Lebih lanjut, untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 sehingga membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan dua satgas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. (Yetede)

JAKARTA, ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Semantok, Nganjuk, Jawa Timur yang mampu mengairi sawah seluas 1.900 hektare (ha). Bendungan Semantok yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun tersebut dibangun utamanya untuk menambah pasokan pangan di Provinsi Jawa Timur. “Kapasitas tampung dari bendungan ini adalah sangat besar sekali 32,6 juta meter kubik dengan luas genangan 365 hektare yang kurang lebih akan mengairi sawah 1.900 hektare,” kata Presiden Jokowi dalam peresmian Bendungan Semantok, Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (20/12/2022). Saat peresmian, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati, dan Plt Bupati Nganjuk Marhaen Wiranto Aris. Presiden berharap dengan pengairan dari Bendungan Semantok, frekuensi panen di lahan pertanian di Nganjuk dan sekitarnya dapat meningkat. (Yetede)

Kewaspadaan dan mitigasi yang ter­ukur amat dibutuhkan dalam situa­­­si ekonomi yang serba menantang seperti sekarang ini. Apalagi, tahun depan ketidakpastian ekonomi global diramal belum mereda. Ancaman resesi global masih membayangi, berkelindan dengan konflik geopolitik yang justru rawan meluas. Tensi panas Rusia-Ukraina membuat karut-marut rantai pasok, khususnya komoditas energi dan pangan tak kunjung surut dan berisiko membuat harga barang dan jasa melejit. Hal tersebut dapat memukul ekonomi dunia, baik negara maju maupun emerging market. Apalagi, sejumlah bank sentral dunia, termasuk Bank Indonesia, pun masih kukuh melakukan pengetatan kebijakan moneter. Langkah logis yang perlu ditempuh selain kebijakan makropdudensial guna meredam inflasi. Dus, akselerasi pertumbuhan ekonomi mungkin tak sekencang sebelumnya. Malah belum lama ini sejumlah lembaga ekonomi dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023. Asian Development Bank (ADB) memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 dari 5,4% menjadi 5%. OECD juga merevisi proyeksi ekonomi Indonesia tahun depan dari 5,3% menjadi 4,7%. Sebelumnya pun, International Monetary Fund (IMF) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi RI pada 2023, yakni dari 5,3% ke 5%. Inisiatif strategis juga telah dirancang pemerintah untuk menyongsong tahun depan. Mulai dari kebijakan fiskal yang adaptif di tengah upaya konsolidasi, insentif dunia usaha, serta melanjutkan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terbukti efektif. Dari sisi moneter, kebijakan Bank Indonesia juga terus diarahkan menuju stabilitas ekonomi nasional.

Pantai timur Sumatera rawan digunakan untuk pengiriman pekerja migran nonprosedural ke Malaysia. Tidak hanya menggunakan kapal penumpang di pelabuhan resmi, pengiriman pekerja migran juga menggunakan pelayaran rakyat melalui pelabuhan tidak resmi. Tanpa ketegasan pihak terkait untuk mencegah pengiriman nonprosedural, pekerja migran rentan menjadi korban perdagangan orang. Keselamatan mereka dipertaruhkan. Seperti diberitakan, pemberangkatan pekerja migran nonprosedural masif dilakukan lewat dua feri dari pelabuhan internasional di Batam, Kepri menuju Tanjung Pengelih, Malaysia. Sejak Mei 2022, sedikitnya 200 pekerja migran tanpa dokumen setiap hari berangkat lewat rute itu. Selain lewat pelabuhan resmi di Batam, sindikat pengiriman pekerja migran nonprosedural kerap menggunakan pelabuhan tak resmi di sepanjang pantai timur Sumatera. Pekerja tanpa dokumen diseberangkan ke Malaysia menggunakan perahu kayu. Aspek keselamatan pelayaran pun terabaikan. Sejak Desember 2021 ada tujuh peristiwa perahu pengangkut pekerja migran tanpa dokumen yang tenggelam di Selat Malaka. Total 42 orang tewas dan 54 orang hilang. Perahu-perahu yang tenggelam itu berangkat dari Sumut, Riau, dan Kepri.

Aktivis migran Batam, RD Chrisanctus Paschalis, Selasa (20/12) mengatakan, pemberangkatan pekerja migran tanpa dokumen lewat pelabuhan resmi atau tak resmi sama-sama berbahaya. Tanpa dokumen lengkap, pekerja migran tak tercatat dan tak bisa mendapat perlindungan hukum selama bekerja di luar negeri. Pekerja migran tanpa dokumen berangkat ke Malaysia hanya bermodal paspor, bahkan kadang tanpa paspor. Padahal, Pasal 13 UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan, selain paspor, calon pekerja migran Indonesia juga harus memiliki visa kerja, perjanjian kerja, dan lima dokumen lainnya. ”Persoalan ini hanya bisa diselesaikan kalau apparat menegakkan hukum secara tegas. Aparat di pelabuhan jangan melakukan pembiaran, apalagi membekingi sindikat perdagangan orang,” kata Paschalis. Koordinator Migrant Care Wahyu Susilo menilai, pemberangkatan pekerja migran nonprosedural bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Pelakunya dipastikan berjejaring, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di negara lain, dalam hal ini Malaysia. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Achmad Kartiko di sela penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dengan Ombudsman RI, kemarin, di Jakarta, berharap kerja sama lintas instansi dan pemerintah daerah diperkuat untuk mencegah pemberangkatan pekerja migran  nonprosedural. (Yoga)

Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan seluruh penjabat kepala daerah belum mengalokasikan anggaran dukungan untuk Pemilu 2024. ”Untuk anggaran pemilu sebaiknya dicicil tahun 2023 dan 2024,” kata Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw, Selasa (20/12). Jika seluruh anggaran dukungan pemilu dialokasikan tahun 2024, dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan di daerah tersebut. (Yoga)

Sejak Mei 2022, sedikitnya 200 pekerja migran Indonesia setiap hari diberangkatkan secara nonprosedural menggunakan dua kapal feri dari pelabuhan internasional di Batam, Keri, menuju Tanjung Pengelih, Malaysia. Petugas terkait di pelabuhan Batam tak mencegah pekerja migran Indonesia ke Malaysia tak sesuai prosedur resmi. Berawal dari laporan aktivis pekerja migran Batam, RD Chrisanctus Paschalis, yang menumpang kapal feri MV Allya Express 3, Selasa (6/12). Saat itu, kapal dari Pelabuhan Internasional Batam Centre mengangkut 140 calon pekerja migran Indonesia tanpa dokumen kerja resmi ke Pelabuhan Feri Tanjung Pengelih. Mereka masuk Malaysia hanya berbekal paspor. Padahal, Pasal 13 UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan, selain paspor, calon pekerja migran Indonesia harus memiliki visa kerja, perjanjian kerja, dan lima dokumen lainnya. ”Petugas imigrasi membiarkan pekerja migran Indonesia yang mengaku pelancong berangkat ke Malaysia begitu saja. Petugas seharusnya tahu tidak ada pelancong ke Malaysia lewat Tanjung Pengelih,” kata Paschalis, Sabtu (10/12). Tanjung Pengelih jauh dari pusat keramaian Malaysia. Warga negara Indonesia yang ingin melancong ke Malaysia pasti masuk melalui Pelabuhan Feri Stulang Laut atau lewat Pelabuhan Feri Pasir Gudang. Paschalis mengatakan, para pekerja migran tanpa dokumen diloloskan karena petugas berkoordinasi dengan sindikat yang memberangkatkan mereka.

Dalam manifes (daftar) penumpang kapal ada empat kode rahasia di belakang nomor tiket para penumpang kapal feri tujuan Tanjung Pengelih, meliputi OD, BCK, SY, dan RS, inisial empat penyelundup pekerja migran Indonesia. Kompas ke Malaysia, Minggu (11/12), lewat rute Paschalis. Saat itu, jumlah penumpang kapal MV Dolphin 5 dari Batam ke Tanjung Pengelih hanya sembilan orang. Lima di antaranya warga negara Malaysia. Seorang penumpang, SY, menilai hal itu tak seperti biasanya. Menurut dia, kapal ke Tanjung Pengelih biasanya penuh sesak. Ia lalu bertanya kepada ABK MV Dolphin 5. ”Imigrasi sedang ada operasi,” ujar ABK itu singkat. Sampai di Pelabuhan Feri Tanjung Pengelih, Malaysia, EV, penumpang tujuan Batam, membenarkan cerita SY. Kapal dari Batam menuju Pengelih tak pernah sepi penumpang, 90 % penumpang kapal Allya dan Dolphin ke Tanjung Pengelih adalah pekerja migran nonprosedural. EV menambahkan, selalu ada dua bus yang siaga di Tanjung Pengelih untuk mengangkut ratusan pekerja migran itu ke Kuala Lumpur. Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Siadari menyatakan kerap mendengar laporan mengenai Pelabuhan Batam Centre untuk memberangkatkan pekerja migran nonprosedural. ”Tak tertutup kemungkinan mereka juga terlibat, (bisa) dari oknum pengelola pelabuhan, polisi, imigrasi, ataupun BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia),” ucap Lagat, Selasa (13/12). Kapolsek Kawasan Pelabuhan Ajun Komisaris Awal Sya’ban Harahap, Rabu (14/12), mengatakan, pihaknya telah menangkap anggota sindikat RS. Empat anggota RS ditangkap awal November 2022. ”Jika ada anggota polsek yang bermain, laporkan saja. Saya tindak,” kata Awal.  (Yoga)