Proyek lumbung pangan yang justru memicu limbung pangan di kalangan masyarakat lokal, sebagaimana terjadi di Merauke, Papua Selatan, perlu dikoreksi dengan merevisi indikator pola pangan harapan yang selama ini bias beras menjadi lebih didasarkan pada keberagaman pangan lokal. ”Penganekaragaman konsumsi wajib dilakukan karena kita tahu bahwa itu elemen penting bagi pemenuhan gizi yang seimbang. Apalagi, saat ini kita melihat seluruh Indonesia menjadi dominan beras dan terigu,” kata Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Selasa (13/12). Andriko menyampaikan ini menanggapi temuan Kompas terkait limbung pangan yang dialami masyarakat lokal di Merauke, yang terdampak program lumbung pangan (food estate). Survei Kompas di perkampungan yang dihuni Marind Anim di Merauke menunjukkan terjadinya transisi pola makan, dari konsumsi makanan tradisional, seperti sagu, umbi-umbian, dan daging liar, menuju pola makan yang lebih banyak nasi, mi instan, serta aneka bahan makanan olahan dan ultra-olahan. Bahkan, konsumsi mi instan sudah lebih tinggi daripada sagu, yang sebelumnya menjadi makanan pokok mereka (Kompas, 13/12).

”UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 60 Ayat 1 dan 2, mengamanatkan penganekaragaman konsumsi wajib dilakukan,” ucap Andriko. Namun, ia mengakui, selama ini kebijakan pangan nasional masih bias beras. Hal ini juga tecermin dari Pola Pangan Harapan (PPH) di Indonesia, yang menetapkan padi-padian 50 %, sementara umbi-umbian, termasuk sagu di dalamnya, hanya 6 %. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, skor PPH menjadi salah satu indikasi keberhasilan program prioritas peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Target skor PPH 92,8 % tahun 2022, sebanyak 94 % pada 2023, dan 95,2 % pada 2024. ”Sekarang, PPH ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Termasuk di Merauke, yang masih ada sagu dan umbi-umbian harus mengikuti kecukupan padi-padian 50 %. Akibatnya, target PPH di Papua dan Maluku itu selalu paling rendah,” tutur Andriko, dengan semangat UU Pangan, target PPH seharusnya dizonasi dan disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal. Menurut dia, pengubahan PPH hanya bisa diputuskan para pakar dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa mengatakan, keberagaman pangan merupakan kunci kedaulatan pangan di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman lingkungan dan agroklimat. (Yoga)

Program pencarian dan perluasan lahan pangan diperlukan karena masalah pangan dan energi makin krusial. Akan tetapi, sebagian besar tanpa riset dan ketekunan. Pencetakan sawah, sebagai bagian dari   proyek lumbung pangan, di Merauke, Papua, menuai banyak kegagalan. Temuan di lapangan menunjukkan, sebagian besar sawah yang dicetak terbengkalai. Selain ketidaksesuaian lahan, kegagalan disebabkan minimnya dukungan infrastruktur dan kurangnya tenaga kerja petani. Kondisi tanahnya terlalu asam dan saluran irigasi di areal cetak sawah ini juga belum tersambung. Saluran primer, sekunder, dan tersier tidak terhubung. Ada saluran air, tapi hanya seperti kolam-kolam terpisah, harus dipompa untuk mengairi sawah. Program cetak sawah ini dilakukan di awal pelaksanaan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) tahun 2010 (Kompas, 14/12). Beberapa perusahaan melakukan riset dan juga uji coba, tetapi mereka menyerah. Namun, perusahaan yang ingin meloncat alias tak mau melakukan syarat-syarat pencarian dan perluasan lahan tanaman pangan dan juga perkebunan lebih banyak. Mereka mau segera sukses dan meraup untung segera.

Kasus ini menambah tumpukan berbagai kasus upaya peningkatan produksi pangan di beberapa rezim,  tetapi hanya menuai kegagalan. Kita masih ingat program perluasan sawah melalui lahan gambut di Kalimantan zaman Orde Baru. Kita juga ingat sejumlah proyek pendirian pabrik gula di Aceh dan Kalimantan yang gagal tak berbekas pada masa Orde Baru. Salah satu hal yang tidak muncul dari program pencetakan sawah atau sejenisnya adalah riset yang mendalam untuk memastikan lahan tempat program tersebut cocok untuk tanaman padi atau tanaman lainnya. Di samping itu, tidak ada ketekunan dalam mengamati berbagai persoalan di lapangan hingga ditemukan solusi yang pas. Ketergesaan dan juga sekadar menyelesaikan proyek lebih terasa sehingga banyak yang tercecer dan juga tertinggal di dalam proyek. Kita tidak menemukan laporan yang lengkap tentang berbagai perkembangan program dan juga mungkin sisi keberhasilan dan kegagalan proyek. Kita perlu belajar kisah sukses rekayasa lahan untuk perkebunan tebu di Lampung. Lama mereka melakukan riset dan rekayasa hingga ditemukan cara pengolahan lahan yang cocok untuk tanaman tebu di tempat itu. Kini perusahaan yang mau bekerja keras itu menangguk keberhasilan setelah jatuh bangun merekayasa lahan. (Yoga)

Meski sampai sekarang belum ada keputusan final mengenai skema dan besarannya, pemerintah sedang menggodok rencana pemberian subsidi kendaraan listrik, dimulai dari sepeda motor listrik. Insentif Rp 6,5 juta untuk menggerakkan permintaan (demand) sepeda motor listrik,  rencananya akan digelontorkan tahun depan. Namun, di tengah keterbatasan ruang fiskal dan tantangan pelambatan ekonomi global tahun depan, pemerintah diharapkan lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran. Menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, subsidi seharusnya diarahkan ke sektor yang memiliki efek pengganda besar bagi ekonomi. Dampak ”domino” subsidi sepeda motor listrik terhadap roda perekonomian domestik diragukan mengingat saat ini ekosistem industri dan ketersediaan infrastruktur pendukung di dalam negeri belum terbentuk.Aviliani mengingatkan, subsidi tidak bisa asal diberikan.

Bukan hanya karena ruang fiskal yang lebih sempit tahun depan seiring kembalinya defisit APBN di bawah 3 %, tetapi juga efek penggandanya untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri.”Insentif itu sebisa mungkin untuk sisi demand dan yang  berdampak banyak ke ekonomi. Ketimbang untuk sepeda motor listrik, lebih baik diarahkan untuk sektor pariwisata yang demand-nya sedang tumbuh dan punya efek multiplier ke 15 sektor lain, terutama UMKM sebagai tulang punggung ekonomi,” katanya. Anggaran yang terbatas juga sebaiknya ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat menengah-bawah lewat penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan cepat. Senada, Direktur Indef Eko Listiyanto menilai, insentif Rp 6,5 juta untuk pembelian sepeda motor listrik salah sasaran. Di tengah kondisi ekonomi yang akan melambat tahun depan, tidak elok jika pemerintah memberi subsidi yang besar untuk pembelian sepeda motor listrik, ketimbang memperkuat bansos bagi masyarakat rentan. (Yoga)

PT Bank Pembangunan Daerah Papua menghentikan sementara layanan operasional di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, setelah tewasnya pegawai Bank Papua bernama Darius Yumame akibat penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata, Selasa (13/12). ”Operasional Bank Papua Kantor Kas Sinak ditutup hingga informasi lebih lanjut. Semua pegawai telah dievakuasi ke Timika,” kata Pemimpin Divisi Sekretaris PT Bank Papua Erna Kapisa, Rabu (14/12). (Yoga)

JAKARTA, ID - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memenuhi kebutuhan dokter spesialis di setiap rumah sakit umum daerah (RSUD). Data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per 27 Oktober 2022 menyebutkan ada 143.900 dokter umum (di luar dokter gigi) yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan aktif berpraktik. Dengan demikian, negara saat ini kekurangan sekitar 130.000 dokter. “Jadi rumah sakit umum daerah pasti akan aku isi, fasilitasnya aku isi, dan SDM aku kasih beasiswa, beasiswanya bisa fellowship,” ujar Menkes Budi Hal saat kunjungan kerja ke RSUD Dr. Moewardi, Solo, Sabtu (10/12).. Hal itu dilakukan untuk mengejar kekurangan dokter spesialis dan menambah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan spesialis. “Supaya lebih cepat karena waktu saya sebagai Menkes tinggal 1 tahun 11 bulan,” ungkap Menkes. Menkes mengatakan, upaya pemenuhan dokter spesialis dan fasilitas penunjang dilakukan dalam rangka transformasi sistem kesehatan Indonesia. Hal itu sesuai mandat dari Presiden Joko Widodo kepada Menkes untuk melakukan transformasi kesehatan besar-besaran. (Yetede)

Pencetakan sawah sebagai bagian dari proyek lumbung pangan di Merauke, Papua, menuai banyak kegagalan. Temuan di lapangan menunjukkan sebagian besar sawah yang dicetak terbengkalai. Selain ketidaksesuaian lahan, kegagalan juga disebabkan minimnya dukungan infrastruktur dan kurangnya tenaga kerja petani. Di Kampung Bokem, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagian besar lahan bekas cetak sawah pada 2018 terbengkalai. ”Jatah sawah di lokas cetak sawah itu tidak bisa ditanami. Saya sudah coba tanam dua musim, tetapi selalu gagal. Banyak petani lain juga coba, tetapi selalu gagal, malah merugi,” kata Simon Wolo (53), Ketua Gabungan Kelompok Tani Bokem, Senin  (14/11). Menurut Simon, selain tanahnya terlalu asam, saluran irigasi di areal cetak sawah itu juga belum tersambung. ”Saluran primer, sekunder, dan tersier tidak terhubung. Ada saluran air, tetapi hanya seperti kolam-kolam terpisah,harus dipompa untuk mengairi ke sawah,” ujarnya. Simon mengatakan, sejak awal, dia mengingatkan bahwa lokasi yang dipilih untuk cetak sawah itu tidak sesuai untuk tanaman padi. ”Proyek itu tanpa konsultasi dengan kami. Tiba-tiba saja ada banyak alat berat datang. Saya sudah kasih tahu itu dulu rawa besar. Tempat warga dulu berburu dan cari ikan. Selain asam, juga sering banjir,” tuturnya. Ketika sawah selesai dicetak, Simon dan Kepala Kampung Bokem sempat menolak tanda tangan. ”Saya tidak mau disalahkan petani. Tetapi, saya tidak berdaya. Saya akhirnya tanda tangan, tetapi saya yang disalahkan petani karena pada gagal panen,” ujarnya.

Novianti Rantemanik (37), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kampung Bokem, mengatakan, cetak sawah 200 ha di kampung itu berlangsung Oktober hingga November 2018. Pengerjaannya hanya dua bulan dan sebagian langsung ditanami pada Desember tahun yang sama. Menurut perhitungan Novianti, hanya 20-40 ha sawah yang dicetak ini yang masih bisa ditanami. Ia pernah mengetes tanahnya dan diketahui mayoritas memiliki tingkat keasaman pH 3 sehingga tanah itu sulit untuk ditanami. Drainase yang tidak tersambung dan memiliki ketinggian sama dengan sawah juga membuat air dalam sawah tidak bisa mengalir. Kegagalan cetak sawah baru juga terjadi di lokasi transmigrasi di Kampung Wonorejo, Distrik Kurik, Merauke. Mayoritas lahan bekas cetak sawah pada 2017-2018 di kawasan ini dibiarkan terbengkalai. Program cetak sawah di perkampungan Marind Anim di awal pelaksanaan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) tahun 2010 lebih parah lagi. Ignasius Balagaize (53), mantan Ketua Gapoktan Kampung Baad, Distrik Animha, mengatakan, lahan cetak sawah di kampung- nya gagal total. ”Kami terakhir menanam itu 2011 karena kemudian gagal panen akibat banjir. Sekarang sawah itu sudah jadi alang-alang lagi,” ujarnya. Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Merauke Yosefa Loise Rumaseuw, di Merauke, Senin (14/11), mengakui, banyak proyek cetak sawah di Merauke yang tidak berlanjut. (Yoga)

Gelombang PHK pada industri manufaktur padat karya berorientasi ekspor diperkirakan berlanjut pada 2023. Kalangan usaha berpandangan, hal ini disebabkan ketidakpastian ekonomi yang melemahkan permintaan pasar ekspor. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dari laporan OJK, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Kemenaker, pembayaran manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT) Januari-Oktober 2022 sebesar Rp 36,52 triliun dengan total kasus 2,8 juta kasus. Dari 2,8 juta kasus ini, jumlah kasus pembayaran manfaat JHT dari kriteria PHK sebanyak 834.037 kasus dengan nilai JHT dibayarkan Rp 8,57 triliun. Ketua Bidang Perdagangan Apindo Benny Soetrisno menjelaskan,  permintaan ekspor sedang mengalami penurunan. Situasi ini terutama dialam pengusaha di industri manufaktur padat. Selain tekstil dan alas kaki, kelesuan permintaan ekspor juga dialami pelaku industri mebel dan pengolahan karet. Permintaan ekspor mebel yang biasanya tinggi menjelang akhir tahun kini menurun.

Benny mengatakan, sudah ada pengusaha yang mengeluhkan pembatalan pesanan dari klien di luar negeri karena masih banyaknya stok barang yang dipunyai klien. Per 21 November 2022, sebanyak 163 perusahaan anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengusaha Garmen Korea (KOGA), serta Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSYFI) telah melakukan PHK. Total karyawan yang terdampak kebijakan PHK dari perusahaan-perusahaan itu  87.236 orang. Wakil Ketua Umum API Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM Nurdin Setiawan mengatakan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional bergantung 70 $ pada pasar dalam negeri dan 30 % pasar ekspor yang melemah dengan proyeksi pembatalan order 30 %. Hal ini juga dialami negara eksportir TPT lainnya, seperti Bangladesh, India, dan China. ”PHK di industri TPT seperti fenomena gunung es. Data pekerja terdampak hanya mewakili data parsial kondisi asli di lapangan,” ujarnya. Di sisi lain, pelaku usaha terkendala menggarap pasar domestik. (Yoga)

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas pada Senin (28/11). Pokok persamuhan, syukuran suksesnya G20 Summit di Bali pada 15–16 November. Presiden Jokowi meminta task force guna menindaklanjuti investasi multilateral senilai US$238 miliar dan bilateral senilai US$71,4 miliar. Harapan khalayak, Presiden Jokowi juga akan meminta kebijakan pemerintah selaras Deklarasi Bali. Dalam konteks transformasi digital, Deklarasi Bali menyepakati teknologi digital adalah kunci pemulihan dan pemberdayaan di segala aspek. Di era ini, setiap organisasi akan jadi digital, termasuk negara karena teknologi digital jadi pengungkit utama pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Ini terjadi kalau teknologi komputasi awan berintegrasi ke dalam sistem dan infrastruktur esensial. Setidaknya, ada tujuh alasan komputasi awan jadi tulang punggung penting. Pertama, layanan ini menghilangkan biaya modal pembelian perangkat, penyiapan, dan operasional pusat data di tempat. Kedua, layanan ini disediakan mandiri dan memberikan kecepatan fleksibilitas. Ketiga, kemampuan menskalakan secara elastis. Keempat, produktivitas bagi tim teknologi informasi mencapai tujuan bisnis lebih penting. Kelima, performa unggul, layanan ini berjalan di jaringan pusat data yang aman di seluruh dunia, serta secara teratur ditingkatkan ke generasi terbaru. Keenam, keandalannya dalam pencadangan data, pemulihan bencana, dan kelangsungan bisnis lebih mudah serta murah. Ketujuh, teknologi keamanan yang diberikan penyedianya untuk memperkuat postur keamanan keseluruhan, guna melindungi dari potensi ancaman siber.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meningkatkan pelayanan publik melalui sejumlah inovasi yang dilakukan.Salah satu inovasi yang dilakukan adalah peluncuran mal pelayanan publik (MPP) Digital oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar di Trans Convention Center, Hotel Trans Luxury Bandung, pada Senin (12/12). Hadirnya MPP Digital tersebut merupakan perwujudan dari visi Jawa Barat yaitu Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Melalui MPP Digital, layanan publik dalam bentuk One Portal Many Services dapat diakses secara real time oleh masyarakat. Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan peluncuran MPP Digital merupakan implementasi dari komitmen Jawa Barat yang kuat untuk menjadikan mal pelayanan publik lebih simpel, cepat dan murah. Selain itu, imbuhnya, inovasi ini bisa menjadi jalan keluar bagi daerah yang kesulitan membangun MPP secara fi sik karena terbatasnya anggaran. “[MPP] Digital lebih murah, fisik itu kurang lebih rata-rata Jawa Barat antara Rp9 miliar—Rp10 miliar per kabupaten/kota. Dengan MPP Digital, biaya akan lebih murah antara Rp300 juta—Rp500 juta untuk 27 kabupaten/kota,” katanya.Sementara itu, Kepala DPMPTSP Jawa Barat Noneng Komara mengatakan peluncuran MPP Digital ini sejalan dengan tujuan Jawa Barat sebagai provinsi digital.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 di atas 7 %. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara Haerumuddin, Selasa (13/12) mengatakan, UMP Kaltara 2023 ditetapkan Rp 3,2 juta. Angka itu naik 7,79 % atau Rp 234.964,67 dibanding UMP tahun 2022. ”Ini mulai berlaku 1 Januari 2023,” kata Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang. (Yoga)