Pemerintah mendorong agar pembangunan delapan smelter pengolahan dan pemurnian bauksit rampung pada Juli 2023. Dengan demikian, saat pelarangan ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 berlaku, bauksit yang ada dapat terserap. Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Jumat (23/12) mengatakan, produksi bauksit saat ini 25 juta ton dan 90 % di antaranya diekspor. Adapun smelter (mengolah bauksit menjadi alumina) yang sudah beroperasi ada empat unit. Adapun delapan unit lainnya masih dalam tahap konstruksi. ”Empat smelter (yang beroperasi) pun baru tergunakan separuh dari kapasitas sehingga penyerapan (bauksit) bisa ditambah 20 %. Sementara delapan smelter lain, jika selesai dibangun, nantinya (total) dibutuhkan 40 juta ore (bijih). Sekarang, kan, baru 25 juta. Pada 2023 bisa selesai. Pembangunan ini juga sudah diverifikasi surveyor,” katanya. Arifin menjelaskan, selama ini perusahaan-perusahaan itu dibolehkan ekspor bijih bauksit, salah satunya untuk membiayai smelter.

Dibolehkannya ekspor hingga Juni 2023 sudah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya. Ada perjanjian untuk pembangunan smelter, dengan tahapan progresnya. Sempat terhambat pandemi, kini pembangunannya didorong dipercepat. Tenggat ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 sudah sesuai UU No 4 Tahun 2009, yang diubah menjadi UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral  dan Batubara. Menurut Arifin, pelarangan ekspor bauksit harus dilihat secara menyeluruh. Selama ini, kebutuhan aluminium, produk turunan bauksit, diperkirakan 1 juta ton dan lebih dari separuhnya impor. Nilai impor itu jauh lebih besar daripada ekspor bijih bauksit sehingga keuntungan yang jauh lebih besar akan didapat negara jika hilirisasi dijalankan. Ke depan, industri yang bisa menyerap produk turunan bauksit pun bakal tumbuh. ”Dalam memasuki energi bersih, pasti butuh infrastruktur, pasti butuh material, termasuk ba han-bahan mineral. Tembaga butuh, juga alumina (turunan bauksit), dan produk-produk isolatornya,” katanya. (Yoga)

Pemerintah resmi mengenakan pajak penghasilan (PPh) sejumlah fasilitas non-uang yang diterima oleh pekerja alias natura. Namun, tak semua fasilitas natura dipungut pajak lantara ada pengecualian PPh terhadap sejumlah objek natura. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Beleid ini merupakan aturan baru untuk melaksanakan ketentuan PPh dalam UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Meski demikian, Pasal 24 PP Nomor 55/2022 memerinci sejumlah natura yang dikecualikan dari pengenaan pajak ( nontaxable ). Pertama, makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Kedua, fasilitas natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Ketiga, natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Keempat, natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Kelima, natura dengan jenis dan batasan tertentu.

Suasana perayaan Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) makin terasa dan diperkirakan berlangsung lebih semarak dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya saat pandemi Covid-19 melanda. Indikasi bertambahnya intensitas aktivitas masyarakat saat liburan ini tampak dari arus mudik yang diyakini mencapai puncaknya pada hari Jumat, 23 Desember 2022. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebelumnya menghitung sebanyak 2,73 juta kendaraan akan keluar dari wilayah Jabotabek atau meningkat 8,4% bila dibandingkan dengan volume lalu lintas periode normal. Beberapa objek wisata juga dilaporkan telah diserbu wisatawan yang diketahui dari angka pemesanan tiket secara daring. Sebagaimana rutinitas pada tahun-tahun normal, kegiatan liburan Nataru ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sejumlah kegiatan seperti mudik, saling berkunjung dan berwisata bersama keluarga. Sektor usaha yang terdorong dari aktivitas ini meliputi makanan-minuman, hotel, res­toran, ritel, transportasi, dan tem­pat wisata. Para pebisnis tentunya berharap dapat mendulang ke­­untungan berlimpah dari libur Nataru. Dengan demikian, hasil dari kegiatan penanganan Covid-19 selama Nataru ini akan menjadi pertaruhan sekaligus pembuktian dalam menilai perkembangan status pandemi. Jika tidak ada lonjakan kasus Covid-19 saat momen Nataru, virus yang sudah menyebar ke berbagai benua dan negara itu bisa dinyatakan bukan lagi menjadi momok yang perlu ditakuti. Untuk itu, sikap konsistensi masyarakat sangat diperlukan dalam menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan mengenakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Tidak ketinggalan dukungan terhadap program vaksinasi Covid-19 yang tengah digencarkan agar tercipta kekebalan komunal. Patut diingat bahwa kesuksesan penanganan Covid-19 tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus diusahakan secara serius bersama-sama.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan perluasan kewenangan dalam melakukan penyidikan kasus jasa keuangan. Penambahan wewenang itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Selama ini tercatat, OJK menyelesaikan sejumlah perkara jasa keuangan. Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Tongam L Tobing mengungkapkan, OJK sudah menyelesaikan 98 perkara dan sudah menyerahkannya ke Kejaksaan. Dia menambahkan, setiap tahun OJK rata-rata menangani 20 perkara.

Posisi Indonesia di Laut China Selatan bisa lebih kuat setelah menyepakati perbatasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan Vietnam. Kesepakatan itu dapat pula dipakai Indonesia sebagai modal berunding dengan negara lain. Kesepakatan ini amat bersejarah bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Kesepakatan penentuan batas ZEE diumumkan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Kamis (22/12) di Bogor, Jabar. ”Setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas ZEE kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982,” ujar Presiden Jokowi. Perundingan perbatasan ZEE Indonesia-Vietnam dimulai pada 2010. Selama perundingan, Indonesia menekankan pentingnya kepatuhan pada Konvensi  PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 Setelah kesepakatan ini, diharapkan tidak ada lagi pencurian ikan. Tidak ada lagi pula baku tangkap nelayan antara Indonesia dan Vietnam seperti selama ini terjadi.

”Kita harus memberikan momentum pada kerja sama Vietnam dan Indonesia bagi kebaikan masyarakat kedua negara. Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, kita telah menyepakati negosiasi ZEE berdasarkan hukum internasional dan UNCLOS 1982,” kata Presiden Phuc. Pengajar Teknik Geodesi UGM I Made Andi Arsana, mengatakan, kesepakatan itu bersejarah. ”Ini adalah kesepakatan batas maritim pertama bagi Pak Jokowi. Pertama sejak diluncurkannya visi Poros Maritim Dunia. Benar-benar bersejarah,” ujarnya. Kesepakatan itu sekali lagi menunjukkan Indonesia konsisten menerapkan UNCLOS. Dengan demikian, terhadap negara lain, Indonesia semakin punya modal moral untuk menegakkan kedaulatan dan hak berdaulat berdasarkan UNCLOS. (Yoga)

Sejak beberapa waktu lalu pembahasan mengenai karyawan yang meminati bidang di luar peran mereka di perusahaan muncul ke permukaan. Buku berjudul Range karya David Epstein membahas panjang lebar mengenai manfaat mempelajari dan menekuni bidang di luar urusan para karyawan. Melalui studi mendalam, ia menyimpulkan bahwa para pekerja seperti itu cenderung mempunyai kemampuan lebih dalam menyelesaikan berbagai masalah. Ia bisa memakai analogi atau peristiwa di luar pekerjaan yang menjadi titik terang sebuah masalah. Cara-cara yang diajarkan selama ini kadang menjebak para karyawan sehingga mereka sulit menemukan solusi. Ketika karyawan bisa berpikir di luar bidangnya, mereka akan menemukan berbagai solusi. Urusan memperhatikan minat karyawan di luar perannya jadi pembahasan berkait dengan isu kesehatan mental karyawan, isu yang kini makin sering dibahas. Jess lmquist yang menjadi Chief Human Resources Officer dan Chief Evangelist di Phenom menulis di laman Fast Company, kini pekerjaan bukanlah pusat dari segala kesibukan. Ia ingin mengajak pimpinan agar perusahaan tidak terpaku pada urusan pekerjaan ketika melihat para karyawannya. Jess memberikan saran, mari lihat karyawan Anda sebagai apa adanya individu mereka. Kita perlu peduli dengan minat di luar peran mereka di perusahaan. Kita perlu memberdayakan separuh hidup mereka yang lain di luar urusan pekerjaan. Karyawan akan memusatkan diri secara internal, tetapi yakinlah mereka lebih produktif secara eksternal.

Sebenarnya para karyawan ingin melihat bakat mereka dan ingin tahu bagaimana karier mereka akan tumbuh di dalam perusahaan. Mereka ingin belajar dan mengembangkan keterampilan. Orang tidak lagi ingin pergi (go) untuk bekerja di perusahaan. Sesungguhnya mereka ingin tumbuh (grow) di tempat kerja. Pimpinan perusahaan harus membantu mereka menjadi pribadi yang diinginkan, bukan lagi sebagai pekerja semata. Untuk itu, Jess menyarankan, hal terbaik yang dapat dilakukan oleh pemimpin perusahaan adalah menciptakan jalur yang terukur, bermakna, dan menginspirasi untuk pertumbuhan karier dan pengembangan profesional. Karyawan sebaiknya dibiarkan memiliki talenta dan ambisi untuk melihat pada hari pertama ketika mereka cocok dengan rencana jangka panjang perusahaan dan jalur karier mereka. Pembahasan soal minat di luar urusan pekerjaan adalah hal relatif baru di perusahaan. Beberapa tahun lalu minat di luar urusan pekerjaan masih tabu dibahas, bahkan ada yang membuat aturan ketat. Pandemi telah membuat orang-orang dalam perusahaan menilai ulang keberadaan mereka di perusahaan. Kecemasan dan ketakutan selama pandemi membuat mereka ingin menghargai diri mereka sendiri. Tempat yang nyaman tentu jadi idaman. (Yoga)

Pada Kongres Perempuan pertama, 22-26 Desember 1928 di Yogyakarta, yang sekaligus patokan peringatan Hari Ibu, dirumuskan sebagai berikut. ”Zaman sekarang adalah zaman kemajuan, sudah waktunya mengangkat derajat kaum perempuan agar kita tidak terpaksa duduk di dapur saja. Kecuali harus menjadi nomor satu di dapur, kita juga harus turut memikirkan pandangan kaum laki-laki sebab sudah menjadi keyakinan kita bahwa laki-laki dan perempuan mesti berjalan bersama-sama dalam kehidupan umum.” Pernyataan liberatif itu menegaskan, kian terbukanya aksesibilitas bagi perempuan ke sumber daya ekonomi akan menjamin terangkatnya derajat perempuan. Ihwal itu penting untuk menjaga resiliensi, pemulihan, pemerataan hingga pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sayang sekali, aktivitas ekonomi perempuan, banyak yang masuk dalam kategori unreported economy, seperti usaha kaki lima, pembantu rumah tangga, buruh, kuli, petani, nelayan, dan lainnya. Belum ada data resmi, berapa jumlah perempuan di usaha ultramikro seperti itu.

Mengonfirmasi BRI Research Institute (2021), ada 45 juta pelaku usaha ultramikro di Indonesia, 30 juta di antaranya belum tersentuh layanan keuangan formal. Besarnya jumlah perempuan dalam usaha ultramikro itu menjadi kekuatan aktual jika mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Mereka perlu dioptimalkan seperti usulan riset Yaron, Yacob, Benjamin, dan Piprek (1997), dengan pendekatan formal dan informal. Dalam kegiatan pendukung (side event) KTT G20 di Bali November lalu, seminar internasional tentang ”Transformasi Digital Inklusi Keuangan Perempuan, Anak Muda, dan SMEs untuk Mempromosikan Pertumbuhan Inklusif” merekomendasikan agar kokohnya resiliensi perempuan, terutama pada basis ekonomi masyarakat termarjinalkan, menjadi fondasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas ke depan. Bahkan, usaha berbasis daring (internet) menjadi peluang yang bisa mendorong perempuan mengembangkan usaha di tengah transisi usaha global ke ekonomi digital. Apalagi, sejumlah riset menunjukkan 54 persen UMKM perempuan memakai internet, lebih besar dari pria yang hanya 39 %. Selamat Hari Ibu ke-94 dalam tema tahun ini: ”Perempuan Berdaya, Indonesia Maju. (Yoga)

Pemerintah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp 5 triliun. Presiden Jokowi menjelaskan, hampir semua negara, terutama di Eropa, menerapkan kebijakan pemberian insentif untuk kendaraan listrik. Indonesia akan menerapkannya dengan kalkulasi, kajian, dan mempelajari pengalaman negara lain, terutama negara-negara di Eropa. ”Kita harapkan dengan insentif itu, industri mobil listrik (dan) sepeda motor listrik di negara kita bisa berkembang,” ujar Presiden, Rabu (21/12). (Yoga)

Di tengah ancaman krisis globaltahun depan, peluang kerja di luar negeri diprediksi masih tinggi. Salah satunya Malaysia yang memerlukan puluhan ribu tenaga kerja di sektor konstruksi. Sebagai kantong pekerja migran, Jatim bersiap mencetak calon pekerja terampil dan tersertifikasi untuk mengisi peluang tersebut. Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan, Pemprov Jatim menjalin kesepakatan dengan sejumlah pengusaha di Malaysia saat mereka menggelar misi dagang dan investasi pada 19-21 Desember 2022. ”Selain kerja sama di sektor perdagangan, Kadin Jatim juga berhasil memperkuat kerja sama di bidang ketenagakerjaan dan pariwisata,” ujarAdik, Rabu (21/12).

Di bidang ketenagakerjaan, lanjut Adik, saat ini Malaysia memerlukan tenaga terampil di sektor konstruksi sekitar 21.000 orang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kadin Institute akan menyiapkan tenaga kerja. Mereka dilatih terlebih dahulu sesuai bidang keahlian yang diperlukan. Setelah itu, pekerja akan mendapat sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain memperkuat kerja sama di bidang ketenaga kerjaan, misi dagang juga menjadi upaya untuk memperluas pasar industri sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perdagangan Jatim. (Yoga)

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang membuka virtual job fair akhir tahun 2022. Tersedia 1.367 lowongan kerja dalam 62 formasi jabatan dari 15 perusahaan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan meminta warga memanfaatkan kesempatan ini. Informasi ada di media sosial pemerintah, terutama Instagram @disnaker_kotatangerang. (Yoga)