JAKARTA-Temuan ratusan nasabah BTN yang belum menerima sertifikat rumah kendati telah melunasi kredit kepemilikan rumah (KPR) bukanlah kasus yang baru pertama kali terjadi. Sebelumnya sejumlah lembaga perlindungan konsumen juga telah menerima aduan serupa. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal Halim mengatakan, sejak 2017 lembaganya telah menerima ribuan laporan serupa. Ia mengklaim, dari ribuan laporan itu, sebagian kasusnya sudah mencapai pengadilan. "Ada yang pihak developernya sudah dipenjara, sebagain lagi masih diproses," kara Rizal, akhir pekan lalu. Sebelumnya, pada Kamis pekan lalu, Omnibusman RI memaparkan, sepanjang 2022, lembaga tersebut telah menerima 22 laporan maladministrasi pembelian rumah berbasis KPR di BTN. Jumlah nasabah yang mengalami kasus serupa diduga lebih banyak karena, setelah melakukan penelusuran ke lapangan, anggota Omnibusman menemukan ada 600  nasabah yang mengalami hal serupa. (Yetede)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan 2022 dengan melemah 0,14% ke level 6.850,61 dan membukukan kapitalisasi pasar Rp9.529,86 triliun. Sepanjang tahun ini, IHSG menghijau 2,78%. Di Asia Pasifik, IHSG hanya kalah dari indeks acuan India, Sen­sex, yang menguat 4,29%. Adapun, secara global, IHSG ber­ada pada posisi ketujuh di bawah Bursa India, UAE, Brazil, Chili, Argentina, dan Turki di pering­kat pertama yang melesat 189,62%. Di tengah tekanan global yang membuat berbagai indeks di dunia tertekan, IHSG tertolong sektor energi yang menguat 100,4% sepanjang tahun berjalan dan sektor industri yang menguat 13,42%. Selain itu, IHSG juga tertolong saham-saham kapitalisasi besar yang mengalami kenaikan harga, di antaranya emiten perbankan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2022 tercatat sebesar 5,72% (year on year/yoy), masih positif dan cukup solid di tengah ancaman resesi global yang membayangi perekonomian dunia pada 2023. Menguatnya pemulihan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi secara kuartalan, di mana ekonomi pada kuartal III/2022 tumbuh 1,8% dibandingkan dengan kuartal II/2022. Dengan tingkat pertumbuhan ini, level PDB nasional secara kumulatif hingga kuartal III/2022 sebesar 6,6% atau di atas level kumulatif kuartal I hingga III pada 2019. Hasilnya, sektor ekspor, secara riil, mampu tumbuh double digit sebesar 21,64% (yoy), sedangkan impor tumbuh 23% (yoy).

Keputusan Presiden Joko Widodo mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diharapkan tak mengurangi kewaspadaan terhadap Covid-19, mengingat meningkatnya kasus positif di berbagai negara. Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyayangkan Presiden mencabut kebijakan tersebut, mengingat situasi global yang krisis. Beberapa negara dilaporkan masih menghadapi ancaman lonjakan kasus Covid-19 seperti China, Jepang, Brasil, Amerika, dan Korea Selatan. Di samping itu, dia juga melihat masa Natal dan tahu baru cukup rawan. Sebab, mobilitas masyarakat sedang tinggi, sehingga dikhawatirkan dapat memicu penyebaran virus. “Sekarang yang beredar adalah subvarian-subvarian yang efektif menginfeksi dan bisa menginfeksi ulang bisa menembus barikade proteksi,” kata Dicky saat dihubungi, Jumat (30/12). Oleh sebab itu, dia menilai keputusan ini masih belum tepat. Walaupun menurut sah-sah saja Pemerintah memutuskan hal itu, karena mereka pasti memiliki perhitungan tersendiri. Dihubungi terpisah, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, penghapusan kebijakan ini akan mendorong aktivitas wisata lebih masif lagi. Namun, keputusan ini masih harus diimbangi dengan mendorong masyarakat untuk lebih disiplin protokol kesehatan. Merespons langkah Presiden ini, pengusaha hotel dan pusat perbelanjaan menyambut baik keputusan itu. Wakil Ketua Umum Bidang Hotel Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Iswandi Said, mengatakan, kendati Pemerintah telah mencabut PPKM, tetapi protokol kesehatan akan tetap diterapkan di hotel-hotel.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim telah menyelamatkan keuangan negara Rp 8,95 triliun sepanjang 2022. Angka ini berasal dari bidang tindak pidana khusus, bidang perdata dan tata usaha negara. Kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan oleh jajaran Pidsus se-Indonesia yaitu sebesar Rp 2.769.609.281.880, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, Jumat (30/12). Sementara di bidang perdata dan tata usaha negara, Ketut menyebut Kejagung telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 6,19 triliun. Di samping itu, berhasil pula dilaksanakan penyelamatan kerugian keuangan negara dari petitum kerugian imaterial sebesar Rp 5 miliar.

Pemerintah menerbitkan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu ini diharapkan memberikan kepastian hukum setelah UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Presiden Jokowi menegaskan penerbitan perppu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor di dalam dan luar negeri. ”Kita tahu, kita ini kelihatannya  normal, tetapi diintip ancaman ketidakpastian global. Saya sudah berkali-kali menyampaikan berapa negara menjadi pasien IMF: 14, yang 28 ngantre di depan pintunya IMF itu juga menjadi pasien,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan seusai menyampaikan keterangan terkait pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Istana Negara Jakarta, Jumat (30/12). Presiden Jokowi menegaskan, dunia sedang tidak baik-baik saja. ”Ancaman risiko ketidakpastian yang menyebabkan kita mengeluarkan perppu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum  yang dalam persepsi investor dalam dan luar, itu yang paling penting karena ekonomi kita di 2023 sangat tergantung investasi dan ekspor,” katanya.

Perppu ditandatangani Presiden Jokowi pada Jumat. Mentko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik kemungkinan resesi global, peningkatan inflasi, maupun ancaman stagflasi. ”Kita sudah mengatur budget defisit kurang dari 3 % dan kita akan mengandalkan investasi (untuk menjaga pertumbuhan ekonomi). Untuk memberikan kepastian hokum kepada dunia usaha, perppu terkait Cipta Kerja dinilai penting,” kata Airlangga. Menkopolhukam Mahfud MD menilai perppu ini sekaligus menggugurkan inkonstitusional bersyarat yang disematkan MK pada UU Cipta Kerja. ”Karena ada kebutuhan mendesak, kita tidak menunggu UU baru, tetapi membuat perppu karena perppu setara dengan UU,” katanya. (Yoga)

Subsidi elpiji 3 kilogram yang selama ini disalurkan dengan sistem distribusi terbuka perlu dibenahi karena tak hanya masyarakat miskin yang bisa memanfaatkannya. Penyaluran subsidi itu dinilai tidak cukup efektif dan tepat. Pemerintah kini mulai mencocokkan data konsumen elpiji 3 kg dengan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE. Pengamat ekonomi energy yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Yayan Satyakti, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (30/12) mengatakan, penyaluran subsidi yang tak efektif, seperti pada BBM dan elpiji, menjadi problem lama yang belum bisa diselesaikan pemerintah. Salah satu sebabnya, soal pendataan. Subsidi elpiji 3 kg seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin, tetapi kenyataan di lapangan tak demikian. ”Siapa pun (tak hanya warga miskin) bisa membeli dan merasakan kegunaannya karena efisien, praktis, dan lainnya. Sejauh mana pemerintah meningkatkan efektivitas subsidi ini pada masyarakat,” kata Yayan. Produk elpiji 3 kg sejatinya sangatlah kompetitif. Dengan kemasan praktis, elpiji 3 kg, yang juga kerap disebut ”gas melon” itu mudah dibawa kemana pun.

Oleh karena itu, elpiji 3 kg menjadi andalan pelaku UMKM, termasuk pedagang kaki lima (PKL). Untuk memastikan efektivitas subsidi, selain membuat skema subsidi yang benar-benar tepat sasaran, hanya untuk warga miskin, Yayan mengusulkan harga jual elpiji 3 kg didekatkan dengan harga keekonomian. Namun, hal ini perlu dilakukan bertahap. ”(Subsidi dilepas) secara perlahan, reguler, berkala, dan dipantau harganya, hingga sampai pada keekonomian,”   kata Yayan. Hal itu dirasa perlu karena harga energi yang bergejolak pada 2022, termasuk akibat situasi geopolitik dunia. Menurut data Dewan Energi Nasional (DEN) terkait kedaruratan, BBM dan elpiji ialah  dua energy yang paling riskan. Tingkat importasi BBM 53 % dan elpiji 75 %. Menkeu Sri Mulyani memaparkan ketidaktepatan sasaran subsidi energi turut membebani APBN. Elpiji 3 kg termasuk di dalamnya. Harga keekonomian elpiji 3 kg Rp 18.500 per kg, sedangkan harga jual eceranRp 4.250 per kg. Ada gap Rp 14.250 atau 77 %. Pemerintah kini mengupayakan agar elpiji 3 kg dapat secara khusus dinikmati masyarakat yang berhak atau tepat sasaran, dimulai dengan pendataan konsumen di sejumlah wilayah percontohan. (Yoga)

JAKARTA , ID - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat yang beraktivitas di pesisir untuk waspada terhadap gelombang tinggi hingga enam meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia. Potensi gelombang tinggi yang terjadi pada 30-31 Desember 2022 ini perlu diwaspadai karena berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Hal ini ditegaskan Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo di Jakarta, Jumat (30/12/2022).Bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap waspada,” kata Eko. Ia mengemukakan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari Barat Laut-Timur Laut dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari Barat-Barat Laut dengan kecepatan angin angin berkisar 8-30 knot. Ia menambahkan kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan barat Lampung, Selat Sunda, perairan selatan P. Jawa, Laut Jawa, perairan utara Jawa Barat-Jawa Timur, Laut Flores, dan Laut Arafuru. (Yetede)

Wakil Presiden Ma’ruf Amin terkejut dengan kondisi media massa yang tidak baik-baik saja, terutama saat mengetahui rencana Republika menghentikan versi cetaknya. ”Yang penting kita usahakan seperti apa langkah-langkahnya agar negara juga bisa hadir dan memberikan solusi tepat guna dalam persoalan yang dihadapi media,” ujar Wapres Amin saat bersilaturahmi dengan Forum Pemimpin Redaksi, Rabu (28/12) di rumah dinas Wapres di Jakarta. (Yoga)

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah berencana melarang penjualan rokok batangan atau ketengan tahun depan. Alasan utamanya untuk menjaga kesehatan masyarakat. Pelarangan rokok ketengan sudah dilakukan di beberapa negara. ”Ya, itu, kan, untuk menjaga kesehatan masyarakat kita semuanya. Di beberapa negara justru sudah dilarang tidak boleh, kita, kan, masih, tapi untuk yang batangan tidak,” ujar Presiden dalam keterangan pers seusai peresmian Bendungan Sadawarna di Sumedang, Jabar, Selasa (27/12). Rencana pelarangan penjualn rokok batangan ini tertuang dalam Keppres No 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023. Larangan itu menurut rencana akan dituangkan dalam PP yang akan disusun pada 2023. Keppres No 25/2022 tersebut telah ditandatangani Presiden pada 23 Desember 2022. Wapres Ma’ruf Amin berharap, larangan penjualan rokok batangan mampu mencegah anak-anak membeli rokok. Karena itu, aturan ini dinilai penting untuk kesehatan anak. (Yoga)

PDB industri pengolahan nonmigas Indonesia pada 2023 diprediksi tumbuh 5,1-5,4 %. Meskipun demikian, pertumbuhan ekspor dan nilai investasi diperkirakan cenderung melambat akibat tekanan arus perdagangan mancanegara. Perlambatan tersebut dapat diatasi dengan penguatan nilai produk ekspor melalui pemanfaatan perjanjian dagang dan penerapan teknologi. Menperin Agus Gumiwang  Kartasasmita memproyeksikan pertumbuhan PDB industri pengolahan nasional sepanjang 2022 mencapai 5,01 % dibandingkan tahun sebelumnya. ”Seiring dengan itu, nilai ekspor industri pengolahan nonmigas pada 2022 diproyeksikan mencapai 210,38 miliar USD dan pada 2023 sebesar 225 miliar-245 miliar USD,” tuturnya dalam acara jumpa pers di Jakarta, Selasa (27/12).

Pertumbuhan kinerja industri tersebut juga ditopang oleh pertumbuhan investasi. Agus menyebutkan, realisasi investasi sepanjang 2022 diperkirakan senilai Rp 439,3 triliun, sedangkan pada 2023 sebesar Rp 450 triliun-Rp 470 triliun. Jika dibandingkan, proyeksi ekspor industri tersebut menunjukkan tren perlambatan. Kemenperin mencatat, realisasi ekspor pada 2021 sebesar 177,2 miliar USD atau tumbuh 35,17 % dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, nilai ekspor pada 2022 diperkirakan tumbuh 18,72 %, sedangkan pada 2023 berkisar 6,94-8,89 % dibandingkan tahun sebelumnya. Tren yang sama juga tampak dari proyeksi realisasi investasi. Data Kemenperin menunjukkan, realisasi investasi 2021 mencapai Rp 307,6 triliun, dan pertumbuhan investasi 2022 diperkirakan menyentuh 42,81 % sedangkan pada 2023 berkisar 2,43-4,44 %. (Yoga)