JAKARTA, ID — Sebagai pengganti UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perppu Cipta Kerja No 2 Tahun 2022 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatasi kegentingan yang memaksa, demikian keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Presiden berhak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Saat ini, Indonesia dihadapkan pada pelemahan serius pertumbuhan ekonomi global yang menjurus ke stagflasi, yakni stagnasi ekonomi dan inflasi tinggi. Rantai pasok dunia yang baru saja pulih akibat pandemi, kini kembali didera masalah akibat Perang Rusia vs Ukraina. Dalam kondisi seperti ini, penerbitan Perppu No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi sangat urgen dan signifkan untuk mencegah krisis perekonomian dan memberikan kepastian hukum bagi para investor dan pelaku usaha. “Perppu yang diterbitkan pemerintah adalah sah dan konstitusional,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam wawancara dengan BTV, Kamis (05/01/2022). (Yetede)

Jakarta, ID – Pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dinilai ikut mendorong pertumbuhan bisnis properti ruang ritel modern (mal) pada 2023. Dari sisi nilai konstruksi, tahun ini terdapat proyek ritel senilai Rp 17,57 triliun. Kami melihat bahwa sudah ada kecenderungan sektor ritel pulih, terutama karena bisnis ritel sangat dipengaruhi oleh bagaimana aktivitas di dalam mal sendiri yang sekarang tidak dibatasi lagi,” ujar Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto dalam konferensi pers daring di Jakarta, baru-baru ini. Ferry mengatakan, pada 2022 saat PPKM dilonggarkan, pihaknya melihat tingkat kunjungan masyarakat ke mal atau pusat perbelanjaan cukup tinggi, terutama di mal-mal favorit. “Ini memang salah satu yang membuat prospek tersebut akan lebih baik lagi pada 2023, terbukti bahwa dari sisi pengembang mereka sudah mulai ancang-ancang menaikkan harga sewa dan tentunya mereka juga sudah mengukur kemampuan dari tenan atau riteler itu sendiri bagaimana tenant bisa mengakomodasi kenaikan yang diterapkan,” katanya. (Yetede)

JAKARTA-Kejaksaan Agung menduga biaya pengadaan pembangunan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukungnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada 2020-2022 sudah digelembungkan. Penggelembungan anggaran proyek  itu diduga didesain sejak tahap perencanaan kegiatan hingga proses pelelangan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengatakan lembaganya menduga patgulipat itu dimulai sejak penerbitan peraturan teknis mengenai tender proyek BTS. Peraturan tersebut dibuat Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Anang Achmad Latif. Peraturan yang dibuat itu sudah diatur  sedemikian rupa untuk memenangkan vendor tertentu menjadi rekanan proyek, sekaligus menutup peluang bagi perusahaan lainnya. Desain ini membuat panitia tidak bisa  mendapat harga penawaran yang kompetitif dari para peserta lelang. (Yetede)

JAKARTA-Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan base transciever station (BTS) dan pendukungnya di daerah tertinggal, terdepan, dan keluar (3T) anggaran 2021. Ketiga tersangka kasus korupsi BTS tersebut adalah Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk, Galumbang Menak Simanjuntak; serta tenaga ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia ( 2020), Yohan Suryanto. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, ketiga tersangka mempunyai peran yang berbeda tapi saling berhubungan. Anang diduga mengeluarkan peraturan teknis yang didesain untuk menenangkan vendor tertentu  sebagai rekanan proyek. (Yetede)

Ancaman resesi ekonomi dunia sudah di depan mata. Tahun ini, beberapa negara maju mengalami minus growth. Pada 2023, IMF dan OECD memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global hanya berada di kisaran 2%—3% saja. Inflasi yang dipicu oleh kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral, situasi geopolitik Rusia-Ukraina, tingginya volatilitas harga komoditas, dikatakan sebagai sebab utama resesi (bisnis.com, 27/12/2022). Resesi global 2023 tentu akan berdampak luas, termasuk Indonesia. Berita gembiranya, Indonesia diprediksi akan mampu bertahan dari resesi tersebut. Dilansir dari bisnis.com (27/12/2022) dan kemenkeu.go.id (20/12/2022), beberapa lembaga internasional seperti IMF, OECD, ADB, Bloomberg, dan Bank Dunia memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan berada di jalur positif di kisaran angka 4,8% hingga 5,3% di tahun 2023. Ini tentu menjadi sinyal positif bagi perekonomian RI. Optimisme penguatan ekonomi tentu harus dibangun dan digaungkan. Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020—2022 dapat menjadi benchmark bagaimana kesigapan pemerintah menghadapi situasi krisis. APBN KiTa hadir untuk memberikan perlindungan kepada segenap rakyat. Dikutip dari siaran pers APBN KiTa periode Desember 2022, hingga 14 Desember 2022, total belanja pemerintah telah mencapai Rp2.717,6 triliun (87,5% dari pagu yang ditetapkan dalam Perpres 98/2022). Angka ini tumbuh 11,9% lebih baik dari periode sama tahun 2021. Melihat dari tren belanja pemerintah di bulan Desember setiap tahunnya, biasanya target realisasi belanja minimal 95% akan selalu tercapai.

DPR akan mendalami materi dan alasan penerbitan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam masa persidangan DPR berikutnya. Meski demikian, sejumlah fraksi sudah menyatakan akan menolak perppu tersebut karena tidak melihat adanya situasi kegentingan yang memaksa sebagai syarat penerbitan perppu. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/1) meminta public bersabar dan menunggu DPR membahas perppu tersebut, saat masa persidangan DPR dibuka pada 10 Januari mendatang. Ia pun menolak berkomentar banyak sebelum DPR mendalami perppu tersebut.

”Saya belum bisa banyak berkomentar karena kami harus mempelajari isi perppu menjadi satu kesatuan dan tidak boleh sepotong-sepotong supaya tak ada multitafsir. Kami meminta kepada publik agar bersabar dan menunggu DPR membahas (perppu) ini,” ujar Dasco yang juga menjabat Ketua Harian Partai Gerindra. Perppu Cipta Kerja diterbitkan pemerintah pada 30 Desember 2022. Mengacu pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. DPR nantinya hanya memberikan persetujuan atau sebaliknya terhadap perppu itu. Perppu Cipta Kerja diterbitkan setelah MK memerintahkan pembentuk UU memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu dua tahun sejak putusan dibacakan pada 21 November 2021. (Yoga)

Kendati pandemi Covid-19 mulai mereda, sejumlah sektor masih belum pulih sepenuhnya akibat luka memar berkepanjangan (scarring effect). Sektor-sektor tersebut dinilai masih memerlukan insentif dan relaksasi aturan. ”Beberapa sektor, seperti industri padat karya, perlu mendapat insentif agar bisa tetap memberikan lapangan kerja yang bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani yang dihubungi pada  Rabu (4/1). Menurut Ajib, UMKM juga masih memerlukan insentif agar bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Apalagi, UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Pada 2021 UMKM berkontribusi 60,5 % terhadap PDB nasional.

UMKM juga berkontribusi 96,9 % dari total serapan tenaga kerja nasional dan 15,69 % terhadap total ekspor. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, pihaknya akan melanjutkan kebijakan relaksasi atau keringanan terkait pelunasan kredit oleh debitor yang terdampak pandemi. ”Kami juga akan menetapkan kebijakan terkait perlakuan khusus bagi para debitor dan LJK yang terdampak bencana di Kabupaten Cianjur sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ujar Mirza, Senin. Selain itu, OJK juga memperpanjang periode relaksasi kredit terkait Covid-19 yang sebelumnya berakhir pada 31 Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024 untuk UMKM, sektor akomodasi, dan makanan-minuman. Selain itu, sector industri dengan serapan tenaga kerja yang besar, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki. (Yoga)

Pembayaran subsidi dan kompensasi energi bengkak di tahun 2022 dari seharusnya Rp 502 triliun. Pemerintah harus membayar subsidi dan kompensasi energi ke PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 551,2 triliun, naik 8,93% dari target. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan melambungnya anggaran tersebut karena karena tingginya volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, disamping efek lonjakan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah. Adapun realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi energi ini masih bersifat sementara. Asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price /ICP) dalam APBN 2022 sebesar US$ 63 per barel. Kemudian karena harga minyak mentah global melonjak hingga US$ 126 per barel, pemerintah merevisi asumsi ICP dalam Perpres 98/2022 menjadi US$ 100 per barel. Kemudian turun kembali ke level US$ 80 per barel. Sri Mulyani memerinci, dari realisasi sebesar Rp 551,2 triliun terdiri dari pembayaran susbidi energi Rp 171,9% atau mencapai 62,9% dari target. Realisasi ini terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) Rp 15,2 triliun atau meningkat 3,95% dari target. Adapun untuk realisasi kompensasi energi sudah disalurkan Rp 379,3 triliun, atau meningkat 26,36% dari target Rp 293,5 triliun.

Konsumsi masyarakat meningkat, seiring pemulihan ekonomi pasca teratasinya penangan Covid-19. Hal ini menjadi katalis positif bagi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN). Analis Mirae Asset Sekuritas Emma A. Fauni dalam riset 25 November 2022 memaparkan, posisi CPIN sebagai pemimpin pasar sektor perunggasan dan bisnis hulu memungkinkan memiliki margin laba yang unggul. CPIN memegang pangsa produksi dengan kapasitas terbesar di sektor hulu yang terdiri dari bisnis pakan 35% dan day old chick (DOC) 38%. CPIN mengelola lebih dari 20.000 petani kontrak yang membantu emiten ini mendapat keuntungan lebih besar dalam menyerap produk. Dari sektor hilir, CPIN pun juga dinilai paling mapan dibandingkan perusahaan sejenis. Ini berkat merek produk olahan CPIN cukup besar. Perusahaan ini memiliki merek Fiesta, Champ, dan Okey. Analis DBS Vickers Sekuritas Indonesia Nashrullah Putra Sulaeman dalam riset 12 Desember 2022 juga optimistis akan permintaan ayam, terlebih ada pengurangan kuota impor grand parent stock (GPS) dalam dua tahun terakhir.

Belum genap seminggu kita memasuki tahun baru, ketika semua masalah berat diramalkan datang berduyun-duyun pada periode ini. Entah nyata akan terjadi atau sekadar ilusi, masih ada sisa 361 hari untuk membuktikan akurasinya. Yang pasti, kantong negara juga sudah bersiap-siap mengatur ritme napas agar tetap dapat bertahan. Sebelum membahas kantong negara 2023, sebaiknya kita kuliti dulu apa saja yang menjadi latar masalah berat tadi? Pertama, perlambatan ekonomi global. Masalah ini sudah kita dengar dan lihat sendiri pada tahun lalu. Sejumlah negara di Barat, Amerika Latin, dan Asia, umumnya mulai sakit perut terserang perlambatan ekonomi. Namun, upaya recovery juga tetap terjadi. Dampaknya pun belum terlalu terasa di Indonesia. Kedua, masalah scaring effect dan inflasi tinggi yang menjadi momok munculnya stagflasi. Problem ini berkelindan dengan masalah ketiga, yaitu perang di Ukraina yang kemungkinan besar eskalasinya makin panjang. Kita tak ingin perang ini pada akhirnya meletus menjadi Perang Dunia III dan perang nuklir. Amit-amit. Keempat, masalah pengetatan kebijakan moneter. Kalau ‘ikat pinggang’ makin agresif dikencangkan tahun ini, ada kemungkinan industri keuangan akan sempoyongan karena cost of fund bisa meroket. Ini jelas cara-cara meroket yang tidak baik. Belum lagi dampaknya bisa melumpuhkan rupiah. Kalau rupiah melemah, dapat menjadi momok bagi utang negara yang tiba-tiba meningkat tanpa harus menambah utang baru. Harapannya, APBN bisa menjaga inflasi dan daya beli rakyat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, sehingga ekonomi nasional bisa produktif. Adapun, belanja APBN 2023 yang disepakati totalnya mencapai Rp3.061,2 triliun.