Indonesia punya beragam amunisi untuk mengarungi ketidakpastian ekonomi dunia tahun ini. Selain capaian positif sejumlah indikator ekonomi pada tahun lalu, manuver kebijakan fiskal dan moneter juga digadang-gadang menjadi pijakan yang kuat pada 2023. Demikian pula dengan serangkaian regulasi yang disiapkan guna memperkuat benteng ekonomi nasional. Contohnya adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menjadi Undang-Undang pada 8 Desember 2022. Kehadiran beleid tersebut bertujuan memperkuat sistem keuangan nasional melalui perluasan peran Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Harapannya, kala krisis menerpa, sektor keuangan tak serta-merta kolaps. Tak dapat dimungkiri, investasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi di tengah konsolidasi fiskal yang harus dilakukan pemerintah pada tahun ini. Ya, manuver fiskal memang tak lagi leluasa sebagaimana beberapa tahun terakhir karena pemerintah harus mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Alhasil, penerimaan pun perlu dioptimalkan, dan investasi menjadi salah satu kuncinya. Apalagi, pada tahun depan pemerintah harus mengejar target investasi Rp1.400 triliun, naik dari tahun ini sebesar Rp1.200 triliun.

Pemerintah Kota Malang (Pemkot Malang) memperkuat penyediaan air bersih melalui pembangunan fasilitas pengelolaan air atau water treatment plant yang diproyeksikan beroperasi pada Agustus 2023.Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan pembangunan fasilitas itu diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah ini.“Mudah-mudahan Agustus 2023 operasional,” katanya di sela-sela penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Malang dan Perum Jasa Tirta I di Malang, Sabtu (31/12). Dia menambahkan pasca-kesepakatan bersama percepatan hal-hal teknis segera dilakukan pekan ini lewat skema business-to-business antara Perumda Tugu Tirta dengan Perum Jasa Tirta I. Adapun, Pemkot Malang telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 18.000 meter persegi di area Sungai Bango yang akan dijadikan lokasi fasilitas tersebut.Sementara itu, Direktur Utama Jasa Tirta I Raymond Valiant Ruritan memastikan kualitas air Sungai Bango cukup baik untuk dilakukan proses penjernihan melalui fasilitas pengelolaan air yang akan dibangun.

Kalangan serikat pekerja menilai, kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 atau Perppu tentang Cipta Kerja belum memberikan perubahan signifikan yang berpihak kepada mereka. Proses penyusunan Perppu ini juga dianggap kurang konsisten dengan ketentuan yuridis yang ada sebelumnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (1/1/2023) memberikan contoh materi Perppu No 2/2022 yang dianggap belum berpihak pada pekerja. Soal upah minimum, misalnya. Dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, formula penghitungannya menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Adapun dalam Perppu No 2/2022, formulanya mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Padahal, dalam konteks hukum ketenagakerjaan internasional tidak pernah kenal ”indeks tertentu” dalam menentukan upah minimum. Adapun Pasal 88F Perppu No 2/2022 menyatakan, dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula perhitungan upah minimum yang berbeda.

Said menilai, pemerintah berpotensi mengubah-ubah aturan. Said mencontohkan soal alih daya. Pada UU Cipta Kerja dan Perppu No 2/2022, prinsip alih daya diperbolehkan. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian  pelaksanaan pekerjaan ke perusahaan lain melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis. Pemerintah pun menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan dalam peraturan pemerintah. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar berpendapat, pemerintah semestinya menjalankan saja putusan MK, bukan malah menerbitkan Perppu. Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat hanya memasuki sisi formil saja, belum ke materi. Jadi, kebutuhan mendesaknya adalah menyelesaikan masalah hukum secara cepat. ”Setelah pemerintah dan DPR merevisi UU No 12 Tahun 2011 dengan memasukkan metode omnibus law, pemerintah seharusnya menindaklanjuti pembahasan materi UU Cipta Kerja dengan melibatkan masyarakat, terutama kelompok pekerja/buruh” tuturnya. (Yoga)

Pemerintah akan menetapkan tiga produk wajib memenuhi standar industri hijau agar berdaya saing menghadapi kebijakan mekanisme penyesuaian batas karbon atau carbon border adjustment mechanism (CBAM) yang akan diterapkan Uni Eropa pada 2023. Pelaku industri berpandangan, kebijakan mandatori ini sebaiknya tak hanya berorientasi pada CBAM karena Uni Eropa bukan satu-satunya pasar ekspor Indonesia. Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat, kebijakan mandatori standar industri hijau yang diterapkan perlu berorientasi pada peningkatan daya saing ekspor Indonesia. ”CBAM merupakan standar tertinggi (dalam kebijakan hijau perdagangan) hingga saat ini. Mekanisme ini dapat memicu negara tujuan ekspor lain membentuk standar yang sama dan negara-negara eksportir menyesuaikan (kriteria) produknya,” tuturnya saat dihubungi, Minggu (1/1/2023). Oleh sebab itu, standar industri hijau yang akan diwajibkan pemerintah sebaiknya dapat berevolusi secara jangka panjang serta memiliki standar terukur mengenai reduksi emisi karbon dari sektor industri.

Hal ini mempertimbangkan lini masa kebijakan CBAM hingga 10 tahun ke depan dan tren perdagangan hijau mancanegara. Apabila pelaku industri dan pemerintah tidak dapat beradaptasi dengan standar industri hijau yang berkembang di pasar internasional, ekspor Indonesia akan kalah bersaing. Dokumen rancangan yang disusun Dewan Uni Eropa (UE) per 3 Oktober 2022 menyatakan,inisiatif CBAM bertujuan memenuhi tujuan iklim netral UE paling lambat pada 2050, sesuai Perjanjian Paris, dengan mencegah kebocoran karbon. Kebijakan CBAM juga menargetkan nol % penyisihan emisi karbon dari produk yang masuk ke UE tanpa dikenai tarif pada 2032. Hingga saat ini, belum ada kebijakan yang mewajibkan pelaku industri menerapkan standar hijau. Kepala Pusat Industri Hijau Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin Herman Supriadi mengatakan, pemerintah akan menetapkan tiga macam komoditas pada kelompok produk HS 5 digit wajib memenuhi standar industri hijau. Namun, ia belum bisa menyebutkan ketiga produk itu karena masih dalam kajian. Kebijakan itu, kata Herman, didesain agar pelaku industri mendapat insentif ketika menunaikan kewajiban standar hijau. Misalnya, lebih mudah masuk ke pasar perdagangan hijau yang pesaingnya lebih sedikit. (Yoga)

JAKARTA, ID – Polri berhasil mengungkap sebanyak 33.169 kasus narkoba sepanjang 2022 dengan nilai barang bukti yang disita senilai Rp 11,02 triliun. Pemberantasan narkoba yang dilakukan Polri sepanjang 2022 diyakini sudah menyelamatkan sekitar 104 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba. Hal ini ditegaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (31/12/2022. "Kami berhasil menuntaskan 33.169 perkara kasus narkoba dan menyita barang bukti senilai Rp 11,02 triliun,” kata Kapolri. Adapun rincan barang bukti yang berhasil disita terdiri dari ganja 78,2 ton, 416.100 batang pohon ganja, 0,26 kg heroin, 55 kg kokain, satu juta butir ekstasi, 6,3 ton sabu, serta 27 kg tembakau gorilla. Tidak hanya itu, Polri juga sukses melacak aset para tersangka narkoba Rp 131,1 miliar pada 2022. “Sebagaimana komitmen dan perintah dari Bapak Presiden (Jokowi) untuk melakukan pemberantasan narkoba. Beliau telah memberikan perintah untuk menangkap dan menindak tegas para bandar, pengedar, maupun pemain besar narkoba tanpa ampun,” ujar Listyo. (Yetede)

JAKARTA, ID – Industri tour dan travel mencatat, terjadi sekitar 10% pembatalan (cancellation) perjalanan wisata selama liburan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (nataru) akibat cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut juga berdampak pada penurunan okupansi hotel hingga 50%, terutama di daerah pesisir pantai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi adanya potensi cuaca eksterm selama libur nataru. Di mana pada periode 25 Desember 2022 - 1 Januari 2023, BMKG memprediksi adanya hujan dengan intensitas sangat lebat 100-150 mm per hari,   “Memang ada pembatalan beberapa perjalanan wisata yang terkena cuaca ekstrem, terutama di pesisir pantai karena kekhawatiran terhadap gelombang tinggi ataupun di daerah pegunungan yang rawan longsor. Tetapi cancellationnya tidak terlalu signifikan. Sementara untuk perjalanan wisata yang di daratan biasa, sejauh ini tidak ada keluhan dari wisatawan,” kata Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Nunung Rusmiati kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (30/12/2022). (Yetede)

Bagaikan bola bekel yang melenting. Begitulah gambaran spirit dan hasrat (passion) yang senantiasa dipelihara Marco Widjojo. Chief executive officer (CEO) dan co-founder SALT Indonesia ini selalu meninggikan semangat dan usaha di kala sulit. Dalam situasi krisis moneter dan reformasi era 1998, Marco berkukuh berangkat kuliah ke Australia. Ia mantap untuk belajar di bidang teknologi, meskipun saat itu ia belum memiliki tokoh panutan, seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Jeff Bezos. Bahkan ia tidak mengenal siapa itu Steve Jobs dan Bill Gates. Marco terus berusaha melenting dan mengejar karier di bidang teknologi, meski ia merasa ada yang meremehkan kualitas dirinya sebagai orang Indonesia. Menjadi sukses dalam suatu keahlian dan karier merupakan jawaban atas ketersinggungannya itu. Mendirikan SALT.ID, perusahaan transformasi digital untuk agensi pemasaran adalah perwujudannya. (Yetede)

JAKARTA-Temuan ratusan nasabah BTN yang belum menerima sertifikat rumah kendati telah melunasi kredit kepemilikan rumah (KPR) bukanlah kasus yang baru pertama kali terjadi. Sebelumnya sejumlah lembaga perlindungan konsumen juga telah menerima aduan serupa. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal Halim mengatakan, sejak 2017 lembaganya telah menerima ribuan laporan serupa. Ia mengklaim, dari ribuan laporan itu, sebagian kasusnya sudah mencapai pengadilan. "Ada yang pihak developernya sudah dipenjara, sebagain lagi masih diproses," kara Rizal, akhir pekan lalu. Sebelumnya, pada Kamis pekan lalu, Omnibusman RI memaparkan, sepanjang 2022, lembaga tersebut telah menerima 22 laporan maladministrasi pembelian rumah berbasis KPR di BTN. Jumlah nasabah yang mengalami kasus serupa diduga lebih banyak karena, setelah melakukan penelusuran ke lapangan, anggota Omnibusman menemukan ada 600  nasabah yang mengalami hal serupa. (Yetede)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan 2022 dengan melemah 0,14% ke level 6.850,61 dan membukukan kapitalisasi pasar Rp9.529,86 triliun. Sepanjang tahun ini, IHSG menghijau 2,78%. Di Asia Pasifik, IHSG hanya kalah dari indeks acuan India, Sen­sex, yang menguat 4,29%. Adapun, secara global, IHSG ber­ada pada posisi ketujuh di bawah Bursa India, UAE, Brazil, Chili, Argentina, dan Turki di pering­kat pertama yang melesat 189,62%. Di tengah tekanan global yang membuat berbagai indeks di dunia tertekan, IHSG tertolong sektor energi yang menguat 100,4% sepanjang tahun berjalan dan sektor industri yang menguat 13,42%. Selain itu, IHSG juga tertolong saham-saham kapitalisasi besar yang mengalami kenaikan harga, di antaranya emiten perbankan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2022 tercatat sebesar 5,72% (year on year/yoy), masih positif dan cukup solid di tengah ancaman resesi global yang membayangi perekonomian dunia pada 2023. Menguatnya pemulihan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi secara kuartalan, di mana ekonomi pada kuartal III/2022 tumbuh 1,8% dibandingkan dengan kuartal II/2022. Dengan tingkat pertumbuhan ini, level PDB nasional secara kumulatif hingga kuartal III/2022 sebesar 6,6% atau di atas level kumulatif kuartal I hingga III pada 2019. Hasilnya, sektor ekspor, secara riil, mampu tumbuh double digit sebesar 21,64% (yoy), sedangkan impor tumbuh 23% (yoy).

Keputusan Presiden Joko Widodo mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diharapkan tak mengurangi kewaspadaan terhadap Covid-19, mengingat meningkatnya kasus positif di berbagai negara. Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyayangkan Presiden mencabut kebijakan tersebut, mengingat situasi global yang krisis. Beberapa negara dilaporkan masih menghadapi ancaman lonjakan kasus Covid-19 seperti China, Jepang, Brasil, Amerika, dan Korea Selatan. Di samping itu, dia juga melihat masa Natal dan tahu baru cukup rawan. Sebab, mobilitas masyarakat sedang tinggi, sehingga dikhawatirkan dapat memicu penyebaran virus. “Sekarang yang beredar adalah subvarian-subvarian yang efektif menginfeksi dan bisa menginfeksi ulang bisa menembus barikade proteksi,” kata Dicky saat dihubungi, Jumat (30/12). Oleh sebab itu, dia menilai keputusan ini masih belum tepat. Walaupun menurut sah-sah saja Pemerintah memutuskan hal itu, karena mereka pasti memiliki perhitungan tersendiri. Dihubungi terpisah, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, penghapusan kebijakan ini akan mendorong aktivitas wisata lebih masif lagi. Namun, keputusan ini masih harus diimbangi dengan mendorong masyarakat untuk lebih disiplin protokol kesehatan. Merespons langkah Presiden ini, pengusaha hotel dan pusat perbelanjaan menyambut baik keputusan itu. Wakil Ketua Umum Bidang Hotel Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Iswandi Said, mengatakan, kendati Pemerintah telah mencabut PPKM, tetapi protokol kesehatan akan tetap diterapkan di hotel-hotel.