JAKARTA, ID - Pemerintah Indonesia mengajukan upaya banding atas keputusan panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai sengketa kebijakan larangan ekspor nikel. Keputusan panel diterbitkan pada 17 Oktober 2022 menyusul gugatan Uni Eropa yang tercatat dalam sengketa DS 592. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, sengketa DS 592 WTO memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO. “Pemerintah berpandangan bahwa keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga masih terdapat peluang banding dan tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan diadopsi oleh dispute settlement body,” kata Arifin dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (21/11). (Yetede)

JAKARTA-Abdul Qadir, 43 tahun, berpamitan kepada istrinya untuk kembali ke bawah, Senin siang kemarin. Warga Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, itu hendak melanjutkan sisa pekerjaannya di sawah yang tidak tuntas digarap pada pagi hingga menjelang siang kemarin. Keinginan Qodir itu tidak seperti hari-hari sebelumnya, yang memilih beristirahat di rumah setelah salat zuhur dan makan siang. Saat itu, istri Qodir tengah berada di dapur. Sebelum ke sawah, Qodir mengaku juga sempat menyanyakan kabar anaknya, yang berusia 11 tahun, karena belum pulang sekolah, Istri Qadir mengatakan anak mereka, yang duduk di bangku kelas V sekolah dasar, belum pulang ke rumah karena mengikuti  kegiatan sekolah. Setelah sekitar setengah jam berada di ladang. Qodir merasakan gempa bumi. "Saya lihat sawah padi bergerak kayak ombak air, naik turun," kata Qodir dengan suara lirih saat ditemui di kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Senin kemarin, 21 November 2022. Gempa dengan magnitudo 5,6 terjadi di Kabupaten Cianjur pada pukul 13.21 WIB, kemarin. Warga desa Ciputri memilih mengungsi  di lapangan hingga kemarin malam. "Saat ini 200 orang  berkumpul di lapangan. Mereka takut kembali ke rumah  karena masih terasa adanya gempa sususlan," kata Qodir (Yetede)

Bank Indonesia menargetkan inflasi pada 2023 berkisar 3,6%. Target itu bisa tercapai jika didukung oleh penurunan inflasi komponen pangan, komponen harga diatur pemerintah, serta kenaikan upah tidak berlebihan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan target inflasi itu tertuang dalam Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2023. Menurutnya, target itu bisa tercapai jika didukung oleh tiga faktor yaitu inflasi pangan turun sekitar 5%, inflasi komponen harga diatur pemerintah terutama tarif angkutan umum, serta upah. “Upah ini juga jangan terlalu naik berlebihan,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senin (21/11). Perry menyampaikan ada kemungkinan inflasi masih akan tinggi pada kuartal I/2023 dan kuartal II/2023. Meskipun demikian, BI terus berusaha untuk menekan inflasi inti agar tetap berada di bawah 4%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai daya beli masyarakat akan terdorong apabila upah minimum naik 10% di 2023. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan besaran upah minimum yang bergantung pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan seiring dengan kian membaiknya ekonomi Indonesia. “Sebenarnya kenaikan upah dengan sendirinya akan mendorong daya beli. Dengan mendorong daya beli maka akan mendorong agregat permintaan. Kalau ada permintaan, harapannya produksinya naik, kalau produksi naik maka kenaikan upah tadi menjadi salah satu siklus,” kata Suharso di Nusa Dua, Mangupura Bali, Senin (21/11).

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, Senin (21/11), di Jakarta, mengungkapkan, Indonesia menghabiskan Rp 3,5 miliar per tahun untuk membuang plasma darah yang tidak terpakai. Padahal, jika dimanfaatkan, plasma dapat diolah menjadi berbagai produk darah untuk terapi kesehatan dalam negeri. Permenkes baru yang sedang disiapkan pemerintah membuka peluang pihak swasta ataupun BUMN untuk ikut andil dalam industri fraksionasi plasma. (Yoga)

Pasca menuai polemik selama hampir sebulan terakhir, pembahasan upah minimum provinsi atau UMP 2023 mulai menemukan titik terang. Ini terpacu terbitnya beleid baru Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menjadi dasar penetapan upah minimum yang ditetapkan kepala daerah. Kemnaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Pemenaker) No. 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023, sebagai dasar penetapan upah tahun depan, bukan berdasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, penetapan upah minimum melalui formula PP 36/2021 belum mampu mengakomodir tingginya laju kenaikan harga barang dan jasa. Bagi buruh, terbitnya Permenaker 18/2022 ini cukup melegakan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, Permenaker 18 cukup mengakomodir tuntutan buruh. "Kami menyerukan buruh berjuang supaya upah minimum 2023 bisa minimal 10%," katanya, kemarin. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit keberatan dengan rumusan Permenaker 18/2022 terbaru itu. "Masa Permenaker menganulir PP (peraturan pemerintah)," cetus dia, kemarin.

Setelah sempat mencatatkan deflasi sebesar 0,11% secara bulanan atau month to month pada Oktober 2022, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2022 diperkirakan kembali berbalik menunjukkan kenaikan harga alias terjadi inflasi. Berdasarkan survei pemantauan harga Bank Indonesia (BI) pada minggu ketiga November 2022, inflasi pada November 2022 diperkirakan sebesar 0,13% secara bulanan. Bank sentral mencatat terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. "Komoditas utama penyumbang inflasi November 2022 sampai dengan minggu ketiga, yaitu telur ayam ras, tomat, dan rokok kretek filter," terang Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Jumat (18/11).

Pengusaha menyesalkan terbitnya Permenaker No. 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2023 yang menetapkan kenaikan upah minimum maksimal 10%. Ketua Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Antonius J. Supit menilai pemberlakuan peraturan itu hanya untuk mengakomodasi kepentingan buruh yang sedang bekerja, padahal UMP untuk membuka kepentingan pencari kerja. “Ini kok malah menaikkan itu yang saya tidak paham, dan ini mengorbankan kepentingan kelompok pencari kerja. Upah minimum adalah untuk orang yang mau bekerja. Coba misalnya saja orang yang sedang bekerja beberapa lama, terus dia pindah apakah mau digaji sama dengan pas awal?” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (20/11). Dia menambahkan, pelaku usaha di sektor padat karya akan sulit membuka lapangan kerja apabila kenaikan tersebut diberlakukan. Alasannya, untuk sektor garmen, sepatu, dan tekstil kini mengalami kelesuan akibat permintaan ekspor yang anjlok signifikan.

Co-founder dan Country Manager Glints diIndonesia Steve Sutanto saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (19/11) mengatakan upaya perekrutan di perusahaan-perusahaan relatif menurun. Rata-rata perusahaan yang berkecimpung di sektor ini sedang fokus mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat agar mampu bertahan. Namun, tidak semua bisnis terdampak serupa dari isu ketidakpastian makroekonomi. Secara umum, bisnis yang menguntungkan dan arus kas positif berada dalam posisi baik untuk memanfaatkan bakat yang kuat mencari peran baru. ”Perekrutan massal di Indonesia telah mendingin, tetapi pertarungan mendapatkan talenta-talenta paling berbakat tetap memanas,” ujarnya. Menurut dia, masih ada perusahaan teknologi dengan posisi bisnis yang kuat yang tetap aktif mempekerjakan pekerja untuk peran komersial, seperti penjualan, demi menumbuhkan topline dengan margin sehat. Steve memandang fenomena itu sebagai koreksi pasar dan bersifat sementara.

Board of Member Asosiasi Modal Ventura untuk Start Up Indonesia Edward Ismawan Chamdani saat dikonfirmasi mengatakan, ia percaya sejumlah perusahaan rintisan bidang teknologi di Indonesia masih mencari talenta terampil kendati mereka sedang memprioritaskan kesehatan arus  kas. Mereka mengutamakan strategi mengejar untung dalam merespons ketatnya pendanaan. Pekan ini, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mengumumkan pemangkasan 12 % karyawan tetap atau 1.300 orang. Pemangkasan karyawan ini dilakukan demi menaikkan efisiensi. Keputusan GoTo ini menambah deretan perusahaan rintisan bidang teknologi di Indonesia yang melakukan PHK. (Yoga)

Kawasan konservasi perairan yang mengusung keberlanjutan tekologi diarahkan untuk juga mendatangkan nilai ekonomi. Seiring itu, sejumlah kawasan konservasi perairan mulai dibuka untuk investasi. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP HendraYusran Siry mengemukakan,  investasi kawasan konservasi diharapkan mendorong mekanisme pendanaan yang berkelanjutan dan pengelolaan kawasan secara lebih mandiri. Investasi pemanfaatan kawasan konservasi melalui kerja sama kemitraan diharapkan juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Saat ini terdapat total 79 kawasan konservasi perairan nasional dan daerah. Dari jumlah itu, kawasan konservasi yang dibuka untuk izin pemanfaatan adalah 61 kawasan konservasi, terdiri dari 10 kawasan konservasi nasional dan 51 kawasan konservasi daerah. Sebagian kawasan konservasi itu belum ditunjang infrastruktur memadai, di antaranya minimnya kapal pengawas.

”Pengelolaan kawasan konservasi perairan masih banyak yang belum optimal. Namun, tidak seluruh kawasan konservasi bisa dimanfaatkan. Pemanfaatannya hanya pada zona penyangga,” kata Hendra saat dihubungi pada Minggu (20/11). Izin pemanfaatan mencakup, penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan serta penyediaan sarana atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan. Ia menambahkan, potensi pemanfaatan kawasan konservasi perairan, antara lain, ntuk budidaya perikanan, penelitian, dan pariwisata. Pengelolaan kawasan konservasi yang sudah  berkembang adalah Raja Ampat yang dikelola melalui badan layanan umum daerah. Luas kawasan konservasi perairan di Indonesia saat ini 28,4 juta hektar dengan luas area zona inti 0,5 juta hektar atau 1,9 %. Pemerintah menargetkan perluasan kawasan konservasi 32,5 juta hektar pada 2030 dan mencapai 97,5 juta hektar hingga tahun 2045. Hendra mengemukakan, komitmen perluasan kawasan konservasi perairan bertujuan menjamin keberlanjutan stok ikan, melindungi cadangan karbon, serta melindungi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kesejahteraan masyarakat. (Yoga)

Upaya pemerintah menerapkan konsep kota cerdas pada Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diharapkan dapat mewujudkan kota yang inklusif dan menjadi daya tarik generasi muda. Namun, manajemen aset perlu disiapkan secara matang dan terpadu agar pengelolaan  aset-aset IKN berkelanjutan. Demikian dikatakan Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung Harun Al Rasyid Lubis, akhir pekan lalu. (Yoga)