Di Jalan Medang Kamulan, tak jauh dari Candi Borobudur, belasan orang duduk berdekatan di atas tikar-tikar dekat gerobak angkringan. Sambil bercengkerama dengan teman atau keluarga, mereka meneguk minuman hangat serta menyantap camilan. ”Sedang gerimis dan dingin begini, enak makan sate usus dan minum jahe hangat,” kata Tika (34), warga Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jateng. Malam itu, Tika datang bersama suami dan anaknya. Kawasan Borobudur menjadi tempat yang belakangan kerap dipilih keluarga Tika untuk menghabiskan malam. Sekitar pukul 20.00, gerimis mulai berhenti. Lalu lalang orang dan kendaraan makin ramai. Pembeli angkringan yang tadinya hanya belasan bertambah menjadi puluhan orang sehingga tikar-tikar penuh. Suasana semarak di kawasan Borobudur malam itu berbeda dengan kondisi beberapa tahun lalu. Pada bulan yang sama tahun 2019, misalnya, hampir tidak ada warung makan yang buka di atas pukul 20.00 karena jarang ada warga yang beraktivitas di luar rumah saat malam hari.

Helmi (23), warga Kabupaten Temanggung, Jateng, yang kerap berkunjung ke kawasan Borobudur, mengakui ada perubahan itu. ”Dulu, kalau malam itu sepi. Saya dan teman-teman kalua mau kumpul-kumpul sambal makan dan minum paling di angkringan. Sekarang jauh lebih enak, sudah ramai, banyak kafe baru. Kumpul-kumpul lebih nyaman,” tutur Helmi yang beberapa kali berkunjung ke Borobudur bersama komunitas motor trail. Perubahan yang terjadi di kawasan Borobudur disyukuri masyarakat setempat, termasuk pelaku usaha kecil, seperti Mimin (52). Warga Desa Borobudur yang juga pemilik usaha angkringan itu kecipratan untung dari keramaian malam hari di kawasan Borobudur. Mimin baru satu setengah tahun terakhir membuka usaha angkringan yang beroperasi mulai pukul 17.00 hingga pukul 04.00. Pada hari biasa, ia mendapat keuntungan Rp 100.000 per malam. Pada akhir pekan, keuntungan mencapai Rp 500.000 per malam. (Yoga)

Realisasi anggaran Penanganan Covid-19-Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) hingga 28 Oktober 2022 masih rendah, hanya Rp 256,28 triliun atau 56,2% pagu Rp 455,62 triliun. Dana PC-PEN tahun 2022 digunakan untuk perlindungan masyarakat dan penguatan pemulihan ekonomi. “Ada perubahan alokasi PC-PEN tahun ini dari tadinya lima klaster menjadi tiga klaster,” ucap staf ahli Menkeu bidang pengeluaran Negara Made Arya Wijaya dalam media gathering di Bogor, Jumat malam (4/11). Dia memerinci, realisasi anggaran PC-PEN klaster perlindungan masyarakat mencapai Rp 113,9 triliun atau 73,6% dari pagu Rp 154,76 triliun. Anggaran ini meliputi program keluarga harapan (PKH) Rp 21,4 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako Rp 32,9 triliun (18,8 juta KPM), bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng Rp 7 triliun (23,9 juta penerima disalurkan Kemensos TNI dan Polri), dan BLT desa Rp 22,7 triliun (7,5 juta keluarga). Selanjutnya, bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung Rp 1,3 triliun (Polri menyalurkan ke 683 ribu penerima dan TNI menyalurkan 1,4 juta penerima), serta program kartu prakerja Rp 12,8 triliun untuk 3,6 juta peserta.

Sementara itu, alokasi anggaran klaster perlindungan sosial digunakan untuk bansos kompensasi BBM yang terbagi untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp 7,8 triliun untuk 12,8 juta penerima, BLT BBM sebesar Rp 6,5 triliun untuk 20,65 juta KPM, dan dukungan APBD untuk perlindungan masyarakat berupa 2% dana alokasi umum sebesar Rp 1,6 triliun. Kemudian, realisasi anggaran klaster penanganan kesehatan Rp 43,2 triliun atau 35,2% pagu Rp 122,54 triliun, untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp 25,3 triliun, insentif tenaga kesehatan nakes Rp 2,7 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan Rp 1,7 triliun dan dukungan APBD, termasuk dana desa, untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 10,6 triliun “Realisasi anggaran PC-PEN klaster kesehatan kecil. Ini menunjukan penanganan Covid-19 sudah berhasil, sehingga anggaran tidak harus dipakai besar-besaran. Kalau memang perlu digunakan, ya sudah. Kemenkes mengusulkan pengembalian klaster kesehatan ke kas negara,” kata Made. (Yoga)

Sudah lima hari ribuan kendaraan umum angkutan penumpang, logistik, dan mobil pribadi terjebak banjir di Jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Medan, Sumut, dan Banda Aceh, Aceh, di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Mereka yang terjebak banjir di jalan lintas tersebut kini membutuhkan makanan dan minuman. Para sopir dan penumpang tidur di kendaraan dan makan seadanya. Arus logistik dan penumpang dari jalur Medan-Banda Aceh pun hampir lumpuh total. Berdasarkan pantauan Kompas yang menyusuri Jalan Lintas Timur Sumatera dari Medan, kendaraan mulai mengantre menjelang perbatasan Sumut dan Aceh di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sabtu (5/11). Ribuan kendaraan, yang didominasi truk angkutan logistik, parkir di badan jalan mengarah ke Aceh. Antrean sepanjang 10 kilometer sampai ke titik banjir pertama di Desa Karang Jadi, Kecamatan Kejuruan Muda. Banjir setinggi 50 sentimeter menutupi jalan sepanjang 300 meter. Hanya beberapa truk besar yang berani menerobos banjir.

”Di depan masih banyak titik banjir dan ada yang setinggi 1meter. Kami di sini sejak Selasa (1/11) malam menunggu banjir surut,” kata Wisbahul Darwis (25), sopir truk bermuatan barang kelontong yang akan menuju Kabupaten Aceh Utara. Darwis berangkat dari Medan sejak Selasa sore.  seharusnya, ia sampai di Aceh Utara pada Rabu sekitar pukul 05.00. Namun, sudah lima hari truknya tidak bisa bergerak. Ia tidak berani menerobos banjir karena truknya bisa mogok. Barang kelontong bawaannya juga bisa rusak terkena banjir. Uang makan Darwis yang hanya Rp 300.000 untuk pergi pulang Aceh Utara-Medan pun sudah tandas sejak Rabu. Ia meminjam uang dari sopir lain dan sesekali meminta makan kepada mereka. ”Sejak Rabu, saya dan kernet hanya makan sekali sehari,” katanya. Hal serupa juga dialami Abdul Fery (30), sopir truk pupuk dari Lhokseumawe ke Medan. Ia terjebak banjir sejak Selasa sore. ”Rabu malam, truk kami mogok di tengah jalan saat mencoba melewati genangan air,” kata Fery. Setelah tiga hari mogok di tengah jalan, truk lain menarik truk Fery ke tempat aman. Uang makan Fery dan kernetnya juga sudah habis. Ia hanya makan sekali sehari menggunakan uang pinjaman dari teman sopir yang lain.

Bukan hanya sopir angkutan logistik, mobil pribadi pun terjebak dalam kemacetan panjang itu. Jika truk masih bisa menerjang banjir, mobil pribadi sama sekali tidak bisa melewati banjir di Aceh Tamiang sejak Selasa malam. ”Kami sekeluarga dari Kabupaten Sigli pada Senin malam untuk mengurus visa ke Medan. Saat hendak pulang ke Sigli pada Selasa, kami terjebak banjir,” kata Abdul Haris (40). Haris beserta istri dan tiga anaknya tidur di mobil selama lima hari ini. Saat jam makan, mereka memutar balik ke Besitang lalu kembali lagi mengantre Sementara itu, angkutan penumpang Medan-Banda Aceh hampir lumpuh total. Beberapa bus besar berhasil menerobos banjir. Bus lain hanya melayani Medan-Besitang. Penumpang lalu berjalan kaki sekitar 10-15 kilometer membawa barang bawaannya untuk melewati beberapa titik banjir. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menaiki bus yang bersiap di seberang banjir. (Yoga)

Untuk mengamankan perairan teritorial di sekitar Bali, lokasi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20, TNI Angkatan Laut mengerahkan 12 kapal perang. Kehadiran mereka didukung 3.000 personel, termasuk satuan-satuan khusus. ”Termasuk pasukan khusus Denjaka (Detasemen Jalamengkara) dan Kopaska (Komando Pasukan Katak) yang on board di KRI,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono seusai apel kesiapan pengamanan KTT G20, Jumat (4/11) di Dermaga Madura, Komando Armada 2, Surabaya. TNI AL mengerahkan beragam kapal perang, mulai dari kapal tanker, kapal pendarat, korvet, fregat, hingga perusak berpeluru kendali. Kapal perang yang terlibat dalam pengamanan itu, antara lain, perusak kawal rudal, KRI Raden Eddy Martadinata-331, dan KRI Fatahillah 361.

Selain itu, TNI AL juga mengerahkan korvet sigma KRI Sultan Iskandar Muda-367, korvet kelas Parchim, yaitu KRI Sultan Nuku-373, KRI Untung Suropati-372, dan Hasan Basri-382. Fregat lain yang juga turut terlibat adalah KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 dan KRI Karel Satsuit Tubun-356. Selain itu, TNI AL juga mengerahkan dua kapal pendarat amfibi, yaitu KRI Teluk Banten-516 dan KRI Surabaya-591. Kapal-kapal itu akan didukung kapal tanker, KRI Tarakan-905. Unsur gabungan dari Armada 1, 2, dan 3 itu juga didukung tiga helikopter Panther dan dua helikopter Bell. Sebagai Komandan Satuan Tugas Laut itu, Yudo menunjuk Panglima Armada 2 Laksamana Muda TSNB Hutabarat. Pengamanan perairan teritorial pun hanya dilakukan oleh TNI AL. Tidak ada kekuatan militer gabungan dari negara-negara anggota G20 yang terlibat dalam pengamanan itu. ”Mereka kami minta labuh jangkar tidak di area pengamanan. Tidak masuk teritorial Indonesia. Teritorial Indonesia adalah kedaulatan Indonesia,” kata Yudo. (Yoga)

Pamor panas bumi sebagai bagian dari energi baru dan terbarukan atau EBT kembali memanas setelah pemerintah mengoptimalkan pemanfaatannya di Indonesia. Upaya tersebut tentu saja tidak dapat dilepaskan dari potensi cadangan EBT yang cukup besar dan panas bumi menjadi salah satu andalannya. Besarnya potensi panas bumi sangat relevan dengan geografis Indonesia yang berada dalam bentang Cincin Api. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki potensi panas bumi lebih kurang 23,9 GW. Menjadi wajar jika panas bumi digadang-gadang menjadi salah satu sumber energi hijau yang mampu mendongkrak realisasi bauran EBT sebesar 23% pada 2025. Karakter energi panas bumi yang ramah lingkungan, dan berperan dalam pengembangan infrastruktur daerah serta perekonomian sekitar, menambah nilai plus. Sejumlah target ditetapkan oleh pemerintah sebagai respons dan bentuk kontribusi untuk menyediakan energi bersih. Pada pengembangan panas bumi, hingga 2030 ditargetkan mencapai lebih kurang 8.007 MW. Guna mencapai target tersebut perlu investasi dalam jumlah yang tidak sedikit untuk pengembangan infrastruktur di wilayah yang terpencil. Untuk mengantarkan panas bumi sebagai primadona EBT, pemerintah menerapkan insentif guna mengurangi risiko pengembangan, salah satunya melalui government drilling guna mengurangi risiko eksplorasi yang ditanggung oleh pengembang.

Direktur Consumer Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Corina Leyla Karnalies, General Manager Card Business Division Grace Situmeang, SVP Commercial Operations Far East Emirates Airlines Orhan Abbas, dan Country Manager Indonesia Mohammad Al-Attar, berbincang seusai pembukaan BNI-Emirates Travel Fair di Jakarta, Kamis (3/11). Pameran perja-lanan hasil kerja sama BNI dengan Emirates Airlines tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk terus memberikan penawaran terbaik bagi pemegang kartu BNI yang ingin bepergian ke berbagai destinasi favorit mancanegara.

Rupiah kembali terjerembab. Kemarin, kurs spot rupiah ditutup turun 0,31% ke Rp 15.695 per dollar Amerika Serikat (AS). Ini merupakan kurs terendah rupiah di pasar spot sejak akhir April 2020. Bila dihitung sejak awal tahun, kurs spot rupiah sudah merosot sekitar 9,12%. Dengan penguatan dollar AS ini, lazimnya kinerja instrumen investasi berbasis dollar AS juga ikut melesat. Namun ini tidak terjadi pada reksadana syariah offshore. Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana melihat, kinerja reksadana saham syariah offshore ini bahkan lebih buruk ketimbang reksadana saham yang berinvestasi di pasar dalam negeri. Maklum, banyak negara mengalami perlambatan ekonomi dan mencetak inflasi tinggi, sementara fundamental pasar keuangan lokal lebih baik. Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen Eri Kusnadi mengatakan, kinerja reksadana offshore Batavia Prosperindo ini sudah mulai membukukan kinerja positif di Oktober lalu karena pasar saham global mulai rebound.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyita atas aset tanah dan/atau bangunan senilai Rp 210 miliar di Karawaci, Tangerang, Banten dari pemilik Bank Bira Atang Latief. Penyitaan aset ditandai dengan pemasangan plang dilakukan oleh Ketua Sekretariat BLBI Purnama T Sianturi pada Kamis (3/11). Aset yang disita adalah Plaza Shinta Tangerang seluas 34.753 meter persegi (m²) yang terletak di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Sisa perpecahan akibat pemilihan presiden beberapa tahun lalu masih membekas hingga sekarang.  Sebuah istilah muncul akibat keterbelahan, yaitu cebong dan kampret, untuk menunjukkan kubu yang berseteru. Di tengah masalah ini, banyak perusahaan yang bingung memosisikan diri. Apalagi, Indonesia harus kembali bersiap menghadapi ajang politik 2024. Dalam artikel Fast Company disebutkan, para CEO harus bisa menangani berbagai hal, visi yang diperlukan para pengambil keputusan di perusahaan menghadapi situasi ini seperti diungkapkan William A Galston dan Elaine Kamarck dari Brookings Institution. Mereka menulis, supremasi hukum dan demokrasi sangat penting bagi pasar.

Para ahli menyebutkan, saat ini merupakan kenyataan yang genting dalam politik di mana para CEO perlu melakukan penyeimbangan yang makin sulit, tak sekadar menjalankan bisnis, tetapi juga paham politik dan melakukan langkah yang memadai. Di AS, dampak yang lebih jauh adalah persepsi publik. Saran lain yang diberikan adalah para pemimpin perusahaan bertemu secara internal untuk memastikan semua orang punya pemahaman yang sama tentang pemberian dukungan finansial bagi para politisi dan memasang pagar pembatas untuk memastikan mereka tidak mendukung orang yang salah.

Di Indonesia, masalah yang sering muncul adalah ketakutan para pengambil keputusan bila terlibat dalam urusan politik, maka bisnis mereka akan terdampak. Salah satu yang mungkin diubah dari pandangan ini adalah langkah politik tidak berarti turun ke jalan dan berteriak-teriak mendukung salah satu calon. Mereka bisa bersikap untuk tidak memperkeruh keadaan, juga bisa mengajak karyawan untuk tidak membuat polarisasi di lingkungan perusahaan dan sekitarnya. Mereka perlu mengajak karyawan untuk toleran dan menghargai perbedaan. Saatnya para pemimpin perusahaan ikut mendinginkan suasana menjelang tahun politik yang bakal panas. (Yoga)

Pemerintah berjanji menanggung biaya pengobatan semua korban tragedi Kanjuruan. Faktanya, tidak sedikit korban terlunta-lunta karena kesulitan biaya. Luka berbentuk lubang di kaki Mario Tegarsyah terlihat masih basah meski sudah satu bulan menjalani perawatan. Dia mendapat luka itu saat kericuhan meletus di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jatim, pada 1 Oktober lalu. Kakinya menancap di pagar stadion ketika menghindari kepungan gas air mata, kata remaja berusia 19 tahun itu, saat ditemui di rumahnya, kemarin. Mario merogoh kocek sendiri untuk mengobati lukanya. Awalnya, ia berobat di sebuah klinik yang tak jauh dari rumahnya di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Karena luka itu tak kunjung sembuh, Mario akhirnya berobat ke Rumah Sakit Tentara Dokter Soepraoen. Dokter menyebutkan lukanya harus dioperasi. Namun dia tidak bisa menjalani operasi karena tak memiliki biaya.Harapan sempat muncul ketika pemerintah berjanji menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban tragedi Kanjuruhan. Mario bergegas datang ke kelurahan untuk mendapat surat keterangan. Namun surat yang menyatakan dirinya adalah korban kericuhan sama sekali tak berguna. Mario tetap harus membayar biaya layaknya pasien umum.

Kericuhan di Stadion Kanjuruhan meletus setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya berakhir, dipicu oleh tembakan gas air mata yang dilepaskan polisi untuk menghalau penonton. Sedikitnya, 135 penonton tewas akibat insiden itu. Sedangkan korban luka jumlahnya diperkirakan lebih dari 600 orang. Banyak korban yang tidak tercatat, termasuk Mario Tegarsyah. Sehari setelah insiden di Kanjuruhan, pemerintah menyatakan akan menanggung semua biaya perawatan korban. Pemerintah kemudian memfokuskan penanganan korban di sejumlah rumah sakit, yaitu RSUD Kanjuruhan, RSI Gondang Legi, RS Bhayangkara Hasta Brata Batu, RSUD Dr Saiful Anwar, RSU Wava Husada, RSU Mitra Delima, dan sejumlah puskesmas. Fasilitas layanan gratis ini diyakini tidak diterima semua korban. Paling tidak, fakta itu terungkap dari temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) dan tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). “Kami mendapat kabar dari teman-teman Aremania,” kata anggota Komnas HAM, Choirul Anam.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan biaya berobat korban tragedi Kanjuruhan di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) masih ditanggung pemerintah. Pembebasan biaya itu berlaku untuk pasien rawat inap ataupun rawat jalan. “Kalau tidak dirawat di RSSA, saya tidak tahu,” katanya. Wakil Direktur RSSA, Syaifullah Asmiragani, mengakui masih ada pasien yang tetap harus membayar layaknya pasien umum. Musababnya, pasien tidak terdata dalam database rumah sakit sebagai penyintas tragedi Kanjuruhan. “Jika tak ada bukti sebagai korban di Kanjuruhan, akan dilayani sebagai pasien umum,” katanya. Pemerintah Kabupaten Malang mengklaim sudah mengucurkan dana hampir Rp 900 juta untuk penanganan korban tragedi Kanjuruhan, termasuk biaya perawatan korban di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. (Yoga)