Ujian pada Pengendalian Harga

;

Ujian pada Pengendalian Harga

Sosial, Budaya, dan Demografi Yoga 24 Oct 2022 Kompas

Pemerintah berhasil mengatasi persoalan minyak goreng yang berlangsung lebih dari setengah tahun sejak akhir tahun lalu. Tapi, setelah itu, kepuasan terhadap kinerja ekonomi pemerintah belum terangkat. Pasalnya, persoalan energi muncul seiring dengan pulihnya perekonomian. Hasil Survei Kepemimpinan Nasional Kompas periode Oktober 2022 menunjukkan, penilaian terhadap kinerja bidang ekonomi pemerintah masih cenderung sama dengan kondisi empat bulan lalu. Kali ini, tingkat kepuasan di bidang ekonomi berada di angka 50,8 %, sementara di periode sebelumnya di angka 50,5 persen. Tingkat kepuasan ini lebih kurang sama dengan kondisi di awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Meskipun tingkat kepuasan bidang ekonomi masih yang terendah dibandingkan dengan kinerja bidang lainnya, kinerja bidang ekonomi pada periode kali ini bukan pemicu utama penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi secara keseluruhan.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi periode Oktober 2022 berada di angka 62,1 %, turun dari sebelumnya di 67,1 %. Pemicu utamanya adalah penilaian terhadap kinerja bidang penegakan hokum yang turun dari angka 57,5 persen menjadi 51,6 persen. Meski pemerintah dihadapkan pada tantangan pemulihan ekonomi dari pandemi dan mengantisipasi pemburukan kondisi global, peristiwa hokum yang datang bertubi-tubi dalam tiga bulan terakhir telah mengalihkan perhatian publik dari kondisi ekonomi yang dihadapi sehari-hari. Di sisi lain, kenaikan harga BBM menaikkan biaya produksi dan mendorong inflasi. Ditengah kondisi finansial masyarakat yang masih terdampak pandemi Covid-19, inflasi tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat. Kehidupan masyarakat pun semakin sulit. Awal Oktober, BPS melaporkan angka inflasi tahunan Indonesia 5,95 %. Kenaikan harga tertinggi terdapat pada kelompok transportasi, yakni sebesar 8,88 %. Jika dilihat secara spesifik, kinerja bidang ekonomi yang menyebabkan ketidakpuasan publik masih cukup tinggi adalah aspek pengendalian harga-harga barang dan jasa yang mendapat penilaian ketidakpuasan 62 %. Yoga)