Ujian Pramono di Jakarta berupa Penanganan Banjir dan Ketimpangan
Secara umum kinerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno dinilai baik oleh warga. Penilaian ini menjadi acuan membenahi tata kelola perencanaan, penganggaran dan eksekusi problem laten, seperti kemacetan, banjir dan ketimpangan ekonomi. Kinerja Pemprov DKI Jakarta dinilai baik oleh 71,3 % responden survei Litbang Kompas. Survei dilakukan pada 10-14 Juni 2025 dengan 400 responden warga Jakarta yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis. Tingkat kepercayaan survei ini 95 %. Terdapat 23 indikator persoalan kota yang menjadi basis penilaian kinerja, yaitu penyediaan fasilitas umum, transportasi publik, ekonomi, bencana alam dan masalah sosial, seperti kriminalitas dan sampah. Sebanyak 15 indikator mendapatkan penilaian baik dengan tingkat apresiasi di atas 55 %.
Indikator ini antara lain problem laten, yakni penanggulangan banjir, ketimpangan ekonomi dan kemacetan. ”Survei itu saya gunakan untuk referensi,”ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Senin (23/6/2025). Hasil survei juga menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Pramono 64,5 % dan citranya 81,3 %. Menurut Pramono, tingkat kepuasan dan citra itu sudah tergolong baik. ”Saya kerja saja. Saya lebih senang teknokrasi, saya bukan orang yang banyak tampil di media sosial. Saya lebih senang kerja riil,” kata politisi PDI-P ini. Mantan Sekretaris Kabinet ini memilih bekerja sebaik mungkin agar janji kampanye dan problem Jakarta dapat terselesaikan. Pramono menyebut, yang paling utama trotoar ramah kepada kelompok rentan, seperti disabilitas, yang dalam proses pengerjaan di Blok M, Jaksel. Selain itu, trotoar yang belum sempurna juga akan tersambung dengan baik ke depan. Penataan ini berbarengan dengan membenahi kabel-kabel semrawut.
Menurut Fraksi Partai Gerindra program prioritas penanggulangan banjir terealisasi Rp 2,99 triliun, namun belum cukup responsif terhadap persoalan banjir yang terus berulang setiap tahun. Pemda juga didorong memperkuat integrasi antar instansi dan memastikan kebijakan pengurangan kemacetan disusun berdasarkan kajian teknis yang matang, serta dieksekusi dengan pendekatan yang tepat sasaran dan berkelanjutan sehingga benar-benar membantu kelancaran mobilitas warga. Realisasi program penanggulangan kemiskinan sudah menunjukkan keseriusan, tapi, keberhasilan program tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran semata. ”Harus disertai evaluasi, khususnya dalam penurunan angka kemiskinan secara nyata dan berkelanjutan serta memastikan setiap program benar-benar menyentuh akar persoalan kemiskinan dan memberikan perubahan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat yangterdampak,” kata Wakil Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Ryan Kurnia Ar Rahman. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023