Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berinovasi untuk meningkatkan mutu layanan melalui digitalisasi di fasilitas kesehatan. Namun, efisiensi digitalisasi layanan dinilai belum efektif dan terjadi ketimpangan akses layanan antardaerah. Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron pada Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (19/10)mengungkapkan, digitalisasi layanan kesehatan demi memudahkan peserta mengakses layanan untuk meningkatkan mutu layanan agar program keberlanjutan tercapai. Data BPJS Kesehatan per 30 September 2022 menunjukkan, 12.988 dokter melayani konsultasi daring kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) lewat aplikasi JKN lebih dari 17 juta kali. Fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan 26.370 unit, di antaranya 20.300 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 2.800 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). FKTP dan FKTRL itu menerapkan sistem antrean secara daring.

Jumlah peserta JKN-KIS 246,46 juta orang atau 90 % total penduduk. FKTP masih terkendala karena sistem rujukan berjenjang. Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, tingkat rujukan FKTP tinggi. Sekitar 14 % Pasien FKTP dirujuk ke RS, karena banyak FKTP tak punya dokter mumpuni. Sistem rujukan berjenjang membuat pasien harus berkali-kali mendatangi RS.  ”Ada kasus tak mampu ditangani rumah sakit tipe D lalu dirujuk ke tipe B. BPJS Kesehatan harus mengawasi FKTP agar tak sekadar merujuk,” ujarnya. Menko Bidang PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan, meski capaian kepesertaan BPJS Kesehatan berhasil, layanan belum maksimal, terutama akses sebaran fasilitas kesehatan di Indonesia. Ketimpangan layanan antara kota dan desa lalu antara wilayah pusat keramaian dan wilayah pinggiran tinggi. ”Kalau dana PBI (penerima bantuan iuran) tak terserap, itu bukan karena yang miskin tak sakit, tapi karena tak dapat akses layanan. Harus dipastikan layanan dijangkau siapa saja,” ujarnya. (Yoga)

RESESI ekonomi global yang kian hari kian merangsek ke dalam negeri harus diantisipasi sedini mungkin. Pemerintah jangan terbuai puja-puji IMF, seperti diklaim Presiden Jokowi, bahwa Indonesia akan menjadi titik terang ekonomi dunia. Data BPS menyebutkan nilai ekspor Indonesia turun dari US$ 27,86 miliar pada Agustus menjadi US$ 24,8 miliar pada September 2022 yang membuat sejumlah industri melakukan PHK pegawainya. Di Jabar, sejak awal tahun hingga September 2022 sudah 87 perusahaan yang memberhentikan 43.567 orang pekerjanya. Mayoritas adalah perusahaan padat karya, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki. Persoalan bertambah pelik karena penurunan volume ekspor menimpa komoditas-komoditas unggulan Indonesia. Ekspor minyak sawit, anjlok 29,1 %; ekspor besi dan baja turun 6 %; serta ekspor tekstil dan pakaian rajutan, industri yang mempekerjakan banyak orang, merosot 30 %. Pemerintah harus secepatnya mengantisipasi dampak resesi global yang merembes ke dalam negeri ini. Untuk menjaga permintaan ekspor dan menyelamatkan jutaan tenaga kerja, pemerintah mesti kreatif menciptakan pasar-pasar baru. Berkutat pada pasar lama di Asia Timur, Uni Eropa, dan AS akan membuat Indonesia rawan guncangan.

Kesadaran akan perlunya memperluas pasar ekspor ke wilayah lain, misalnya Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, ataupun Afrika, sesungguhnya tak hanya muncul kali ini. Setiap kali ada gangguan ekspor, setiap kali itu pula tekad dicanangkan. Namun, begitu ancaman berlalu, tidak banyak perubahan yang terjadi. Pasar ekspor Indonesia kembali berkutat pada pasar-pasar tradisional. Memasuki 2021, pasar baru yang tercipta hanyalah Vietnam. Selain melakukan diversifikasi pasar ekspor, pemerintah harus segera melindungi pasar domestik dari serbuan produk tekstil dan garmen impor. Produk-produk murah dicurigai masuk secara illegal, mesti dikendalikan agar produk lokal bisa bersaing. Pasar domestik adalah penyelamat, mengingat stabilnya konsumsi rumah tangga. Jika konsumsi rumah tangga tersedot ke barang-barang impor, industri dalam negeri akan makin terpukul. Gelombang PHK pun kian sulit dibendung. Perlindungan bagi pekerja di masa resesi ini perlu disiapkan dengan matang. Contohnya, program Kartu Prakerja yang dinilai belum tepat sasaran lantaran bukan hanya masyarakat yang terkena PHK yang bisa mendaftar. Di samping itu, sertifikat dari program pelatihan belum tentu bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan baru. (Yoga)

Proyeksi resesi ekonomi global tak membendung rencana pemerintah mengegolkan proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Hal ini ditandai dengan dihelatnya penjajakan pasar atau pre-market sounding proyek tersebut, Selasa, 18 Oktober 2022. Presiden Jokowi pun turun langsung menawarkan berbagai peluang investasi di ibu kota anyar kepada para calon investor yang memadati Ballroom Djakarta Theater. "Investasi terbuka lebar, mau di mana, di sebelah mana, di kawasan inti, ya, harganya beda. Saya sampaikan ini kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak terulang lagi," ujar bekas Gubernur DKI Jakarta itu kepada para calon investor IKN. Kepastian hukum dan janji insentif menjadi gula-gula dari pemerintah untuk menggaet investor masuk ke proyek itu. Soal kepastian hukum, Jokowi mengingatkan bahwa megaproyek tersebut telah memiliki payung hukum, yakni UU No 3 Tahun 2022. Proyek ibu kota baru diproyeksikan menelan biaya Rp 466 triliun untuk keseluruhan tahapan hingga 2045. Dari nominal tersebut, APBN hanya membiayai Rp 89,4 triliun.

Sebanyak Rp 235,4 triliun direncanakan dipenuhi dari pemodal swasta dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Sedangkan kebutuhan Rp 123,2 triliun direncanakan diisi oleh investasi BUMN dan BUMD. Hingga saat ini, baru APBN yang dipastikan membiayai pembangunan IKN. Pemerintah telah menganggarkan Rp 23,6 triliun pada tahun depan untuk beberapa pekerjaan di lokasi ibu kota baru tersebut. Berdasarkan catatan Tempo,  anggaran paling besar masuk ke pagu anggaran Kementerian PUPR, Rp 20,8 triliun, yang rencananya digunakan untuk membangun istana kepresidenan, prasarana dasar, dan kompleks perkantoran di area inti Nusantara. Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono, mengatakan APBN akan menjadi sumber pendanaan yang dominan pada tahap pertama guna membentuk kepercayaan pasar. Menurut dia, pasar harus lebih dulu melihat keseriusan pemerintah untuk membangun infrastruktur dasar dan bangunan pemerintahan sebelum mau menanamkan modalnya di proyek jumbo itu. (Yoga)

Sejumlah indikator utama perekonomian dan pembangunan Provinsi Jateng mengalami perbaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Angka kemiskinan yang pada Maret 2013 berada di level 14,56%, turun lebih dari 3,5% poin menjadi 10,93% pada Maret 2022. Sedangkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 naik menjadi 72,16 dari tahun 2010 di 66,08. Pencapaian lain adalah realisasi investasi pada 2021 yang tercatat Rp 52,71 triliun, meningkat Rp 2,47 triliun atau 4,92% dibanding tahun sebelumnya.

Penanaman modal asing (PMA) bahkan mengalami kenaikan 9% menjadi Rp 21,40 triliun dari 2020 di Rp 19,64 triliun. Sedang realisasi investasi selama semester I-2022 tercatat Rp 27,31 triliun, separuh lebih dari total realisasi investasi 2021. Selain itu, investasi di Jawa Tengah pada 2021 meliputii sebanyak 21.325 proyek, yang terdiri atas 3.141 proyek PMA dan 18.184 proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN). Proyek-proyek itu mampu menyerap tenaga kerja hingga mencapai 216.473 orang yang terdiri atas 130.204 orang pada proyek PMA dan 86.269 orang pada proyek PMDN. Terkait investasi, Pemprov Jateng menyabet titel terbaik pertama pada ajang anugerah layanan investasi (ALI) 2022.. (Yoga)

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berpotensi memperoleh tambahan pendapatan Rp 6 triliun per tahun dari penjualan listrik yang bersumber dari PLTU Pelabuhan Ratu. Hal ini dimungkinkan menyusul ditandatanganinya Principal Framework Agreement antara PTBA dan PLN. Setelah penandatanganan Principal Framework Agreement ini, PTBA dan PLN akan melakukan proses due dilligence (uji tuntas)  progam early retirement PLTU tersebut. Berdasarkan lokasi geografis, tata kelola PLTU Pelabuhan Ratu relatif lebih mudah diintegrasikan dengan sistem rantai pasok PTBA. Kebutuhan batu bara PLTU Pelabuhan Ratu 4,5 juta ton per tahun atau 67,5 juta ton selama 15 tahun, selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk pemanfaatan cadangan batu bara PTBA. Pengambilalihan PLTU akan menggunakan pendanaan murah dengan skema Energy Transition Mechanism (ETM) yang disusun Kemenkeu.

Skema ini merupakan pembiayaan campuran (blended finance) yang melibatkan para investor. Dirut PTBA Arsal Ismail menyampaikan komitmen untuk mendukung kebijakan Pemerintah yang mendorong pensiun dini PLTU dalam rangka transisi menuju energi bersih. PTBA sangat peduli dengan isu perubahan iklim dan siap berkontribusi agar target Net Zero Emission pada 2060 dapat tercapai. “Kerja sama dengan PLN dalam melakukan early retirement PLTU sejalan dengan visi PTBA menjadi perusahaan energi dan kimia kelas dunia yang peduli lingkungan. Kami berharap agar target-target penurunan emisi karbon dapat tercapai dan ketahanan energi tetap terjaga,” kata Arsal Ismail. Keikutsertaan PTBA dalam rencana early retirement PLTU Pelabuhan Ratu ini didasari oleh beberapa pertimbangan strategis. PLTU Pelabuhan Ratu merupakan tulang punggung pasokan listrik di wilayah bagian selatan Pulau Jawa. (Yoga)

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19/ 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diam-diam terus dikebut. Kini, revisi tersebut memasuki tahap baru yang layak kita cermati. Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menjelaskan, revisi UU BUMN tersebut kini berada di tangan Badan Legislasi DPR. Pasca harmonisasi, RUU ini akan berlanjut pada pembahasan draf bersama dengan pemerintah. Dalam proses inilah, calon beleid ini nampaknya akan membetot perhatian publik lantaran banyak poin penting yang diatur. Salah satunya soal tanggung jawab. Draf RUU BUMN yang didapat KONTAN, disebutkan bahwa perusahaan pelat merah tidak saja dituntut mencetak kinerja positif, tapi juga harus mampu mengemban tanggung jawab penting lain. Yakni: harus mampu berperan sebagai perintis kegiatan ekonomi baru. Lalu, beleid ini membuka jalan lebar BUMN yang akan melakukan pengembangan usaha. Berbagai pilihan aksi korporasi dimungkinkan, baik itu restrukturisasi, privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, hingga aksi korporasi lain.

Grup Pertamina menggaet investor asal Jepang untuk menggarap bisnis pelayaran. Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina International Shipping (PIS) dan Nippon Yusen Kaisha (NYK) meneken perjanjian bisnis di Bali, Selasa (18/10). Dalam kerja sama itu, NYK akan berinvestasi di PIS sekaligus mengelola peluang bisnis angkutan LNG, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yoki Firnandi, CEO Pertamina International Shipping mengatakan, NYK bakal berinvestasi sekitar US$ 20 juta di PIS. Dus, korporasi asal Jepang itu akan memiliki 1% saham PIS. Sedangkan 99% saham PIS masih dikuasai Pertamina. Dengan begitu, PIS dapat memasuki lini bisnis baru, memperluas jangkauan layanan ke pasar internasional dan mengembangkan kapabilitasnya. Saat ini NYK memiliki 826 kapal. Dari jumlah itu, sebanyak 80 kapal di antaranya berupa LNG Carriers. NYK juga mengoperasikan 21 pelabuhan dan beroperasi di 607 pusat logistik di dunia. "Saat ini PIS punya kekuatan pada angkutan minyak mentah, BBM dan LPG, sedangkan NYK cakupan bisnisnya lebih luas ketimbang kami," terang Yoki. Ke depan, tentu PIS dan NYK bakal menjajaki berbagai pengembangan bisnis existing maupun bisnis baru. Bukan mustahil PIS dan NYK akan membentuk joint venture (JV).

Para teman tuli di Provinsi Aceh harus berjuang keras untuk menjadi mandiri. Mereka mengasah keterampilan dan membuka usaha kecil-kecilan agar ada penghasilan. Di balik itu, mereka tetap perlu dukungan nyata dari masyarakat. Rizky Adly (27) cekatan mengukur dan memotong besi batangan untuk dirakit menjadi gerobak. Teras rumah kakaknya di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, disulap menjadi bengkel las. ”Ini mau dibuat gerobak kopi,” ujarnya melalui tulisan saat ditemui, Rabu (12/10). Rizky adalah teman tuli atau orang yang tidak dapat mendengar. Dia pemilik usaha bengkel las yang dirintis awal 2021 bermodal pas-pasan hasil tabungan. Kini usaha bengkel las itu menjadi tempatnya bergantung hidup yang melayani pembuatan perlengkapan berbahan baku besi, seperti kanopi, pagar, terali, gerobak, dan meja. Semua dikerjakan sendiri, tetapi saat proses pemasangan, dia mempekerjakan satu-dua orang. ”Gerobak ini harus siap seminggu, harganya Rp 5 juta,” ucap Rizky. Rizky berkomunikasi melalui tulisan, tetapi sesekali menggunakan bahasa isyarat. Usaha bengkel las itu menjadi tumpuan baginya. Lulusan SLB setingkat SMA ini sebenarnya ingin kuliah. Namun, di Aceh tidak ada kampus yang menyediakan juru bahasa isyarat. ”Kalau kuliah ke Pulau Jawa, biayanya mahal, Papa tidak mampu,” ujar Rizky.

Optimisme serupa ada di Cafe Hanasue Dinas Sosial Banda Aceh. Di kafe itu, Tari Tiaralita Putri (25) menyeduh kopi. Ia meracik dan mengantarkan sendiri pesanan kopi ke meja pelanggan. Dengan menggunakan isyarat tangan, Tari mempersilakan pelanggan menikmati kopi. Meracik kopi menjadi rutinitas Tari yang tuli ini. Setelah dilatih menjadi barista oleh Pemkot Banda Aceh, ia diangkat menjadi staf kontrak di dinas sosial, tugasnya mengelola Cafe Hanasue. Hana (tidak) sue (suara) atau tidak bersuara. Kafe itu dibuka untuk para teman tuli yang sebelumnya dilatih menjadi barista. ”Saya sudah diangkat jadi staf kontrak di dinas sosial. Tetapi, saya pengin punya usaha sendiri, jualan kopi di gerobak,” kata gadis mandiri yang sedang mengumpulkan modal Rp 30 juta untuk membeli gerobak, mesin kopi, dan perlengkapan lain ini.

Di Aceh, jumlah teman tuli lebih dari 1.000 orang. Banyak teman tuli di Aceh yang bekerja mandiri, seperti  menjadi fotografer, pengojek daring, dan berjualan barang pecah belah. Umumnya mereka bekerja di sektor informal. Belum ada teman tuli yang menjadi pegawai PNS. Ketua Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Provinsi Aceh Mubaraq mengatakan, masih ada stigma terhadap teman  tuli sebagai kelompok minoritas. Teman tuli perlu dukungan untuk dapat mandiri. Dukungan terutama dari keluarga, lingkungan, dan pemerintah. Sebagian teman tuli tidak mengenyam pendidikan layak karena sekolah luar biasa hanya ada di pusat kota. Melalui Gerkatin Aceh, Mubaraq dan anggota memperjuangkan hak teman tuli. ”Kita semua setara. Jangan ada lagi diskriminasi terhadap teman tuli,” kata Mubaraq. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh Isnandar mengatakan, perlindungan dan pemenuhan hak teman disabilitas tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak. Pemerintah melalui dinas sosial, balai latihan kerja, dan lainnya rutin mengadakan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. (Yoga)

Kalangan pekerja menuntut kenaikan upah di tengah tren inflasi yang terus membubung. Sebagai kompensasi lonjakan harga barang, buruh meminta kenaikan upah sebesar 13 % pada 2023. “Buruh sudah baik hati mengeluarkan angka 13 % karena, kalau dihitung, seharusnya kenaikannya mencapai 40 %,” ujar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, kepada Tempo, kemarin, 18 Oktober 2022. Angka 40 % merujuk pada kenaikan harga BBM 30 % ditambah tingkat inflasi hingga akhir tahun yang diprediksi mencapai lebih dari 6 % dan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata tahun ini sebesar 4 %. Setelah dirasionalisasi, hitungan kenaikan upah sewajarnya sebesar 13 % merujuk pada tingkat inflasi yang diperkirakan sebesar 6,5 %, pertumbuhan ekonomi 4,9 %, dan nilai produktivitas 1,6 persen. Hingga September 2022, tingkat inflasi Indonesia secara tahunan tercatat menembus 5,95 %.

Belum lagi proyeksi resesi pada 2023 mulai mengancam sektor ketenagakerjaan, antara lain prediksi maraknya gelombang PHK jika permintaan dalam negeri ataupun ekspor lesu. “Kami berharap pengusaha ataupun Kemenaker kali ini tidak bermain-main dengan dalih pandemi dan resesi global, sehingga mengulang kenaikan upah hanya 1-2 % tahun depan,” katanya. Kenaikan upah di kala tren inflasi tinggi sebelumnya turut menjadi sorotan PBB. Pakar kemiskinan PBB, Olivier De Schutter, mengungkapkan negara-negara di dunia harus memastikan kenaikan upah dan tunjangan sosial seiring dengan melonjaknya tingkat inflasi secara global. “Jika tidak, bukan tak mungkin masyarakat akan kelaparan dan jatuh ke jurang kemiskinan,” ucap Olivier dalam keterangan tertulis.. (Yoga)

Dampak resesi global terhadap sektor tenaga kerja kian nyata. Gelombang PHK mulai terjadi di sejumlah sektor industri karena lesunya permintaan, khususnya dari pasar luar negeri. Kepala Disnakertrans Jabar Rachmat Taufik mengatakan, perusahaan yang bergerak di sektor padat karya seperti garmen dan alas kaki, dilaporkan paling terkena dampak karena pesanan turun drastis. "Sektor ini paling diwaspadai karena perusahaannya berorientasi ekspor," kata Taufik kepada tempo kemarin 18 Oktober. Berdasar laporan Disnaker, sejak awal tahun hingga september 2022, sudah ada 87 perusahaan di Jabar yang memecat karyawannya, menembus 43.567 orang. Taufik mengatakan pemprov sedang mengecek laporan tersebut, sebab setiap perusahaan yang akan melakukan PHK wajib melapor ke disnaker kabupaten/kota

Berdasarkan data disnakerJabar, per Juli hingga 21 September 2022, sebanyak 24 perusahaan di Sukabumi memecat 11.762 karyawan lantaran pesanan berkurang. dari 24 perusahaan tersebut, 18 bergerak di bidang garmen, 2 di sektor elektronik, 2 perusahaan sepatu, 1 percetakan dan 1 pembuatan boneka. Selain PHK, kondisi yang sulit membuat beberapa perusahaan mengurangi tenaga kerja mereka dengan tidak memperpanjang kontrak karyawan yang masa kerjanya sudah habis. Taufik mengatakan, pihaknya sedang bekerja sama dengan organisasi buruh internasional / ILO untuk mengantisipasi PHK di sektor padat karya. Menurut dia, ILO akan bernegosiasi langsung dengan pembeli di Eropa dan AS agar tetap mempertahankan kontrak jual belinya dengan perusahaan-perusahaan domestik . (Yoga)