Dunia usaha mulai kelimpungan setelah BI menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate. Kemarin, bank sentral kembali mengerek suku bunga sebesar 50 basis point (bps) ke level 4,75 %, demi menjangkar inflasi yang terus meningkat hingga mendekati 6 %. Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta Kamdani, berujar pengusaha kini terimpit di tengah dinamika perekonomian yang tak menentu, yaitu tekanan inflasi, pelemahan kurs rupiah, hingga ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat penurunan permintaan dan konsumsi masyarakat.

Kenaikan suku bunga membuat biaya ekspansi usaha menjadi lebih mahal, terlebih ketika harus meminjam dana dari perbankan ataupun lembaga pembiayaan lainnya. Ombang-ambing kurs rupiah yang kini berada di atas Rp 15 ribu per dolar AS juga membuat pelaku usaha terpukul karena tingginya ketergantungan terhadap penggunaan dolar AS dalam perdagangan, khususnya impor. Terakhir, risiko kenaikan inflasi diprediksi masih akan terus berlanjut hingga awal tahun depan dan diprediksi akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi domestik.

“Hal terbaik yang bisa kami lakukan pada saat ini adalah mengelola dampak yang mungkin terjadi, dengan meningkatkan efisiensi, memastikan kelancaran arus kas, dan kecukupan modal,” kata Shinta. “Kami perkirakan dalam jangka pendek, 3-6 bulan ke depan akan ada semakin banyak sektor yang melakukan penyesuaian harga di pasar, karena efek domino dari kenaikan harga BBM.”. (Yoga)

Tahun ini, tiga ilmuwan ekonomi terpilih sebagai penerima penghargaan Nobel di bidang ekonomi yaitu Ben Bernanke, Douglas Diamond, dan Philip Dybvig yang studi-studinya banyak berkenaan dengan peran industri keuangan perbankan dalam perekonomian, terutama selama krisis keuangan. Sebagaimana dirilis Nobel Committee, penelitian yang dilakukan sejak awal 1980-an oleh Ben Bernanke (Professor dari Princeton University yang sempat menjadi kepala Bank Sentral Amerika sepanjang tahun 2006—2014), Douglas Diamond (Professor dari University of Chicago Booth School of Business), dan Philip Dybvig (Professor di Olin Business School of Washington University di St. Louis) menitikberatkan pada perlunya ketahanan sektor keuangan perbankan untuk mencegah krisis keuangan yang lebih buruk. Ben Bernanke melandaskan kajiannya berdasarkan fenomena Great Depression pada era 1930-an, yang merupakan krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern. Fenomena ini diperparah dengan terjadinya banking crisis yang kemudian memperdalam katastrofi karena kemampuan masyarakat untuk menyalurkan tabungan ke investasi produktif lewat perantara perbankan terhenti.

Diamond dan Dybvig menekankan peran optimal industri perbankan sebagai financial intermediaries. Di satu sisi, perbankan akan berusaha menyeimbangkan kebutuhan penabung untuk bisa secara instan menarik dana simpanannya di bank kapan saja dibutuhkan. Di sisi lain, dengan jumlah penabung yang banyak, per­bankan diharapkan bisa men­jaga kemampuan menawar­kan pinjaman jangka pan­jang kepada debitur. Risiko yang dihadapi oleh asuransi kredit juga makin tinggi dengan meningkatnya proporsi loan at risk di sektor perbankan. Pada periode sebelum pandemi terlihat bahwa perkembangan nominal klaim asuransi kredit searah dengan tingkat perkembangan loan at risk.

Penerapan teknologi tepat guna dapat meningkatkan produktivitas warga sehingga turut mendukung pemulihan ekonomi daerah pascapandemi Covid-19. Teknologi itu dapat diterapkan di berbagai bidang. Namun, dibutuhkan peran berbagai pihak untuk memastikan inovasi itu dapat berlanjut. ”Penggunaan alat (teknologi tepat guna) itu meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Teknologi ini jadi variabel penting untuk produktivitas warga desa,” ujar Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar saat membuka Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (TTGN) XXIII di Kabupaten Cirebon, Jabar, Rabu (19/10). Acara itu didukung harian Kompas.

Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat (21/10) ini menghadirkan puluhan inovasi teknologi tepat guna (TTG) dari berbagai provinsi. TTG merupakan teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat, dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan mudah dan mandiri, tidak merusak lingkungan, serta menghasilkan nilai tambah ekonomi. Teknologi ini juga tidak menghabiskan modal besar. Mesin penepung dan pencacah serba guna karya Heri Irawan dan Yuli Sunaryo dari Lampung, misalnya, membantu petani mengolah hasil panen. Dengan mesin itu, petani bisa menjual jagung pipilnya sekitar Rp 9.000 per kg. Sebelum itu, harga jagungnya hanya Rp 6.000 per kg. ”Kami berharap semua (teknologi) ini memberi manfaat untuk percepatan pemulihan ekonomi. Semuanya berawal dari desa. Ini membangun dari pinggiran sesuai misi Pak Presiden (Joko Widodo),” ujar Halim. (Yoga)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berinovasi untuk meningkatkan mutu layanan melalui digitalisasi di fasilitas kesehatan. Namun, efisiensi digitalisasi layanan dinilai belum efektif dan terjadi ketimpangan akses layanan antardaerah. Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron pada Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (19/10)mengungkapkan, digitalisasi layanan kesehatan demi memudahkan peserta mengakses layanan untuk meningkatkan mutu layanan agar program keberlanjutan tercapai. Data BPJS Kesehatan per 30 September 2022 menunjukkan, 12.988 dokter melayani konsultasi daring kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) lewat aplikasi JKN lebih dari 17 juta kali. Fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan 26.370 unit, di antaranya 20.300 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 2.800 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). FKTP dan FKTRL itu menerapkan sistem antrean secara daring.

Jumlah peserta JKN-KIS 246,46 juta orang atau 90 % total penduduk. FKTP masih terkendala karena sistem rujukan berjenjang. Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, tingkat rujukan FKTP tinggi. Sekitar 14 % Pasien FKTP dirujuk ke RS, karena banyak FKTP tak punya dokter mumpuni. Sistem rujukan berjenjang membuat pasien harus berkali-kali mendatangi RS.  ”Ada kasus tak mampu ditangani rumah sakit tipe D lalu dirujuk ke tipe B. BPJS Kesehatan harus mengawasi FKTP agar tak sekadar merujuk,” ujarnya. Menko Bidang PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan, meski capaian kepesertaan BPJS Kesehatan berhasil, layanan belum maksimal, terutama akses sebaran fasilitas kesehatan di Indonesia. Ketimpangan layanan antara kota dan desa lalu antara wilayah pusat keramaian dan wilayah pinggiran tinggi. ”Kalau dana PBI (penerima bantuan iuran) tak terserap, itu bukan karena yang miskin tak sakit, tapi karena tak dapat akses layanan. Harus dipastikan layanan dijangkau siapa saja,” ujarnya. (Yoga)

RESESI ekonomi global yang kian hari kian merangsek ke dalam negeri harus diantisipasi sedini mungkin. Pemerintah jangan terbuai puja-puji IMF, seperti diklaim Presiden Jokowi, bahwa Indonesia akan menjadi titik terang ekonomi dunia. Data BPS menyebutkan nilai ekspor Indonesia turun dari US$ 27,86 miliar pada Agustus menjadi US$ 24,8 miliar pada September 2022 yang membuat sejumlah industri melakukan PHK pegawainya. Di Jabar, sejak awal tahun hingga September 2022 sudah 87 perusahaan yang memberhentikan 43.567 orang pekerjanya. Mayoritas adalah perusahaan padat karya, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki. Persoalan bertambah pelik karena penurunan volume ekspor menimpa komoditas-komoditas unggulan Indonesia. Ekspor minyak sawit, anjlok 29,1 %; ekspor besi dan baja turun 6 %; serta ekspor tekstil dan pakaian rajutan, industri yang mempekerjakan banyak orang, merosot 30 %. Pemerintah harus secepatnya mengantisipasi dampak resesi global yang merembes ke dalam negeri ini. Untuk menjaga permintaan ekspor dan menyelamatkan jutaan tenaga kerja, pemerintah mesti kreatif menciptakan pasar-pasar baru. Berkutat pada pasar lama di Asia Timur, Uni Eropa, dan AS akan membuat Indonesia rawan guncangan.

Kesadaran akan perlunya memperluas pasar ekspor ke wilayah lain, misalnya Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, ataupun Afrika, sesungguhnya tak hanya muncul kali ini. Setiap kali ada gangguan ekspor, setiap kali itu pula tekad dicanangkan. Namun, begitu ancaman berlalu, tidak banyak perubahan yang terjadi. Pasar ekspor Indonesia kembali berkutat pada pasar-pasar tradisional. Memasuki 2021, pasar baru yang tercipta hanyalah Vietnam. Selain melakukan diversifikasi pasar ekspor, pemerintah harus segera melindungi pasar domestik dari serbuan produk tekstil dan garmen impor. Produk-produk murah dicurigai masuk secara illegal, mesti dikendalikan agar produk lokal bisa bersaing. Pasar domestik adalah penyelamat, mengingat stabilnya konsumsi rumah tangga. Jika konsumsi rumah tangga tersedot ke barang-barang impor, industri dalam negeri akan makin terpukul. Gelombang PHK pun kian sulit dibendung. Perlindungan bagi pekerja di masa resesi ini perlu disiapkan dengan matang. Contohnya, program Kartu Prakerja yang dinilai belum tepat sasaran lantaran bukan hanya masyarakat yang terkena PHK yang bisa mendaftar. Di samping itu, sertifikat dari program pelatihan belum tentu bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan baru. (Yoga)

Proyeksi resesi ekonomi global tak membendung rencana pemerintah mengegolkan proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Hal ini ditandai dengan dihelatnya penjajakan pasar atau pre-market sounding proyek tersebut, Selasa, 18 Oktober 2022. Presiden Jokowi pun turun langsung menawarkan berbagai peluang investasi di ibu kota anyar kepada para calon investor yang memadati Ballroom Djakarta Theater. "Investasi terbuka lebar, mau di mana, di sebelah mana, di kawasan inti, ya, harganya beda. Saya sampaikan ini kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak terulang lagi," ujar bekas Gubernur DKI Jakarta itu kepada para calon investor IKN. Kepastian hukum dan janji insentif menjadi gula-gula dari pemerintah untuk menggaet investor masuk ke proyek itu. Soal kepastian hukum, Jokowi mengingatkan bahwa megaproyek tersebut telah memiliki payung hukum, yakni UU No 3 Tahun 2022. Proyek ibu kota baru diproyeksikan menelan biaya Rp 466 triliun untuk keseluruhan tahapan hingga 2045. Dari nominal tersebut, APBN hanya membiayai Rp 89,4 triliun.

Sebanyak Rp 235,4 triliun direncanakan dipenuhi dari pemodal swasta dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Sedangkan kebutuhan Rp 123,2 triliun direncanakan diisi oleh investasi BUMN dan BUMD. Hingga saat ini, baru APBN yang dipastikan membiayai pembangunan IKN. Pemerintah telah menganggarkan Rp 23,6 triliun pada tahun depan untuk beberapa pekerjaan di lokasi ibu kota baru tersebut. Berdasarkan catatan Tempo,  anggaran paling besar masuk ke pagu anggaran Kementerian PUPR, Rp 20,8 triliun, yang rencananya digunakan untuk membangun istana kepresidenan, prasarana dasar, dan kompleks perkantoran di area inti Nusantara. Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono, mengatakan APBN akan menjadi sumber pendanaan yang dominan pada tahap pertama guna membentuk kepercayaan pasar. Menurut dia, pasar harus lebih dulu melihat keseriusan pemerintah untuk membangun infrastruktur dasar dan bangunan pemerintahan sebelum mau menanamkan modalnya di proyek jumbo itu. (Yoga)

Sejumlah indikator utama perekonomian dan pembangunan Provinsi Jateng mengalami perbaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Angka kemiskinan yang pada Maret 2013 berada di level 14,56%, turun lebih dari 3,5% poin menjadi 10,93% pada Maret 2022. Sedangkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 naik menjadi 72,16 dari tahun 2010 di 66,08. Pencapaian lain adalah realisasi investasi pada 2021 yang tercatat Rp 52,71 triliun, meningkat Rp 2,47 triliun atau 4,92% dibanding tahun sebelumnya.

Penanaman modal asing (PMA) bahkan mengalami kenaikan 9% menjadi Rp 21,40 triliun dari 2020 di Rp 19,64 triliun. Sedang realisasi investasi selama semester I-2022 tercatat Rp 27,31 triliun, separuh lebih dari total realisasi investasi 2021. Selain itu, investasi di Jawa Tengah pada 2021 meliputii sebanyak 21.325 proyek, yang terdiri atas 3.141 proyek PMA dan 18.184 proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN). Proyek-proyek itu mampu menyerap tenaga kerja hingga mencapai 216.473 orang yang terdiri atas 130.204 orang pada proyek PMA dan 86.269 orang pada proyek PMDN. Terkait investasi, Pemprov Jateng menyabet titel terbaik pertama pada ajang anugerah layanan investasi (ALI) 2022.. (Yoga)

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berpotensi memperoleh tambahan pendapatan Rp 6 triliun per tahun dari penjualan listrik yang bersumber dari PLTU Pelabuhan Ratu. Hal ini dimungkinkan menyusul ditandatanganinya Principal Framework Agreement antara PTBA dan PLN. Setelah penandatanganan Principal Framework Agreement ini, PTBA dan PLN akan melakukan proses due dilligence (uji tuntas)  progam early retirement PLTU tersebut. Berdasarkan lokasi geografis, tata kelola PLTU Pelabuhan Ratu relatif lebih mudah diintegrasikan dengan sistem rantai pasok PTBA. Kebutuhan batu bara PLTU Pelabuhan Ratu 4,5 juta ton per tahun atau 67,5 juta ton selama 15 tahun, selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk pemanfaatan cadangan batu bara PTBA. Pengambilalihan PLTU akan menggunakan pendanaan murah dengan skema Energy Transition Mechanism (ETM) yang disusun Kemenkeu.

Skema ini merupakan pembiayaan campuran (blended finance) yang melibatkan para investor. Dirut PTBA Arsal Ismail menyampaikan komitmen untuk mendukung kebijakan Pemerintah yang mendorong pensiun dini PLTU dalam rangka transisi menuju energi bersih. PTBA sangat peduli dengan isu perubahan iklim dan siap berkontribusi agar target Net Zero Emission pada 2060 dapat tercapai. “Kerja sama dengan PLN dalam melakukan early retirement PLTU sejalan dengan visi PTBA menjadi perusahaan energi dan kimia kelas dunia yang peduli lingkungan. Kami berharap agar target-target penurunan emisi karbon dapat tercapai dan ketahanan energi tetap terjaga,” kata Arsal Ismail. Keikutsertaan PTBA dalam rencana early retirement PLTU Pelabuhan Ratu ini didasari oleh beberapa pertimbangan strategis. PLTU Pelabuhan Ratu merupakan tulang punggung pasokan listrik di wilayah bagian selatan Pulau Jawa. (Yoga)

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19/ 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diam-diam terus dikebut. Kini, revisi tersebut memasuki tahap baru yang layak kita cermati. Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menjelaskan, revisi UU BUMN tersebut kini berada di tangan Badan Legislasi DPR. Pasca harmonisasi, RUU ini akan berlanjut pada pembahasan draf bersama dengan pemerintah. Dalam proses inilah, calon beleid ini nampaknya akan membetot perhatian publik lantaran banyak poin penting yang diatur. Salah satunya soal tanggung jawab. Draf RUU BUMN yang didapat KONTAN, disebutkan bahwa perusahaan pelat merah tidak saja dituntut mencetak kinerja positif, tapi juga harus mampu mengemban tanggung jawab penting lain. Yakni: harus mampu berperan sebagai perintis kegiatan ekonomi baru. Lalu, beleid ini membuka jalan lebar BUMN yang akan melakukan pengembangan usaha. Berbagai pilihan aksi korporasi dimungkinkan, baik itu restrukturisasi, privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, hingga aksi korporasi lain.

Grup Pertamina menggaet investor asal Jepang untuk menggarap bisnis pelayaran. Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina International Shipping (PIS) dan Nippon Yusen Kaisha (NYK) meneken perjanjian bisnis di Bali, Selasa (18/10). Dalam kerja sama itu, NYK akan berinvestasi di PIS sekaligus mengelola peluang bisnis angkutan LNG, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yoki Firnandi, CEO Pertamina International Shipping mengatakan, NYK bakal berinvestasi sekitar US$ 20 juta di PIS. Dus, korporasi asal Jepang itu akan memiliki 1% saham PIS. Sedangkan 99% saham PIS masih dikuasai Pertamina. Dengan begitu, PIS dapat memasuki lini bisnis baru, memperluas jangkauan layanan ke pasar internasional dan mengembangkan kapabilitasnya. Saat ini NYK memiliki 826 kapal. Dari jumlah itu, sebanyak 80 kapal di antaranya berupa LNG Carriers. NYK juga mengoperasikan 21 pelabuhan dan beroperasi di 607 pusat logistik di dunia. "Saat ini PIS punya kekuatan pada angkutan minyak mentah, BBM dan LPG, sedangkan NYK cakupan bisnisnya lebih luas ketimbang kami," terang Yoki. Ke depan, tentu PIS dan NYK bakal menjajaki berbagai pengembangan bisnis existing maupun bisnis baru. Bukan mustahil PIS dan NYK akan membentuk joint venture (JV).