Transjakarta menargetkan pendapatan nontiket sebesar 24 % pada 2025. Upayanya, antara lain, dengan revitalisasi halte, penjualan hak penamaan halte bus, dan sertifikasi serta standardisasi pramudi, operator, dan pemda. ”Kami bukan komersialisasi ikon terbaik dari Jakarta saja, tetapi meningkatkan kenyamanan dan keamanan lebih kepada pelanggan. Target 24 % masih dalam penyusuan anggaran. Belum bisa menyampaikan angka pendapatannya,” ucap Direktur Pelayanan dan Pengembangan Transjakarta Lies Permana Lestari, Jumat (14/10). (Yoga)

Sejumlah kalangan khawatir dampak negatif realisasi rencana pembelian saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) oleh PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana, mengatakan tarif KRL komuter Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih sangat bergantung pada subsidi kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) pemerintah pusat. “Rencana soal PSO belum jelas jika KCI dipegang MRT. Tentunya, jika PSO mengecil, tarif KRL jadi lebih mahal,” ucapnya kepada Tempo, kemarin. Rencana pembelian saham anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI itu kembali menggema ketika manajemen MRT mengusulkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Dari rencana PMD senilai Rp 6,2 triliun, manajemen mengalokasikan Rp 1,71 triliun untuk dukungan akuisisi saham KCI.

Menurut Aditya, selama ini Kementerian Perhubungan mendanai PSO layanan KRL Jabodetabek yang daya angkutnya mencapai 1-1,2 juta penumpang per hari. Dana dari kas negara itu bahkan dialirkan untuk layanan KRL rute Yogyakarta-Solo. Bila diakuisisi MRT yang merupakan BUMD, operasional aset KCI  hanya menerima PSO dari pemda, “Apakah DKI kuat? tutur dia, merujuk data hingga Januari 2022, Kemenhub  mengalokasikan Rp 3,2 triliun lebih untuk keperluan PSO kereta publik serta subsidi kereta api perintis pada 2022. Sebanyak Rp 186,7 miliar dari jumlah yang dialirkan lewat PT KAI itu untuk keperluan PSO, termasuk pada layanan KRL. (Yoga)

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mengusulkan Kementerian Kemenaker, kalangan pengusaha, dan serikat pekerja (SP) menggunakan survei 64 item kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai basis penetapan upah minimum (UM) 2023. Dengan formula ini, OPSI meminta UM tahun depan naik 8-10%, di atas ketetapan pemerintah 1-2%. “Dengan menghitung inflasi yang terjadi pada pengeluaran pekerja/buruh, kenaikan UM 2023 berbasis survei KHL akan mampu mendukung daya beli pekerja/buruh, yang tahun ini sudah tergerus inflasi. Sebab, 64 KHL ini dikonsumsi oleh pekerja/buruh,” ucap Sekjen OPSI Timboel Siregar, Jumat (14/10).

Dia mengatakan, hasil survei itu perlu diadopsi gubernur sebagai landasan menentukan UM pada November 2022. Dengan begitu, kenaikan UM 2023 akan lebih obyektif. “Hasil tersebut diharapkan meniadakan perselisihan yang tiap tahun kerap terjadi,” kata dia. Dia mencatat, inflasi September 2022 secara tahunan yang mencapai 5,95% sudah menggerus kenaikan upah minimum 2022 yang rata-rata hanya 1,09%. Bahkan, daya beli akan lebih tergerus, setelah kenaikan harga BBM awal September 2022. Ini juga akan berdampak terhadap daya beli pekerja tahun 2023. Berdasarkan data BPS, inflasi bahan makanan sudah mencapai 9,02% pada September 2022. (Yoga)

Kesenjangan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia tak kunjung menipis. Tingkat inklusi keuangan sembilan tahun terakhir masih 1,5-2 kali lipat di atas tingkat literasi keuangan. Mengutip Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dirilis OJK sejak 2013 hingga 2019, kesenjangan literasi dan inklusi keuangan tak juga menipis. Pada 2013, selisih antara tingkat literasi dan inklusi keuangan sebesar 37,9 % yang berasal dari tingkat literasi berada pada level 21,8 % dan inklusi keuangan pada level 59,7 %. Pada 2016, selisih keduanya masih lebar, yakni 38,1 % yang berasal dari tingkat literasi sebesar 29,7 % dan inklusi 67,8 %. Tiga tahun berselang, kondisi tak banyak berubah dengan selisih keduanya mencapai 38,2 % dengan tingkat literasi 38,2 % dan tingkat inklusi 76,2 %.

Tahun ini, OJK sudah menjalankan survei, meski data survei selengkapnya baru dirilis secara resmi akhir bulan ini, anggota Dewan Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, membocorkan garis besar hasil survei itu, yakni literasi keuangan pada level 49,9 % dan tingkat inklusi pada posisi 84,2 %. Artinya, selisih keduanya mulai mengecil kendati masih tinggi, yakni 34,3 %. Masih jomplangnya angka literasi dengan inklusi ini menunjukkan masih banyak masyarakat Indonesia yang baru sekadar mengakses jasa keuangan, tetapi belum betul-betul memahami cara kerja dan risikonya. Rendahnya literasi keuangan ini juga rentan dimanfaatkan penjahat kerah putih berkedok jasa keuangan. Ketidaktahuan masyarakat akan layanan jasa keuangan menjadi celah yang dimanfaatkan bagi para pelaku penipu berkedok investasi bodong dan pinjaman daring ilegal untuk mengeruk keuntungan secara tak bertanggung jawab dari nasabah. (Yoga)

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 4 triliun yang melibatkan 400.000 peneliti untuk program Registrasi Sosial Ekonomi lewat BPS mulai 15 Oktober 2022. Data yang dikumpulkan mencakup profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan. ”Total anggaran sampai tahun depan Rp 4 triliun. Tahun ini Rp 3,3 triliun,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (12/10). (Yoga)

Perumda Pasar Kota Tangerang, Banten, melayani warga lewat Si Jampang atau belanja gampang, yakni mobil penjual kebutuhan pokok sesuai harga eceran tertinggi ke kelurahan-kelurahan setiap hari. Dengan lima unit Si Jampang, layanan dimulai Selasa  (11/10) pukul 06.00-08.00. ”Kalau barangnya habis, kami belanja lagi, lalu kembali berjualan keliling,” ujar Dirut Perumda Pasar Kota Tangerang Titien Mulyati, Rabu (12/10). (Yoga)

Dewan Pengupahan Nasional menyatakan ada peluang penetapan upah minimum 2023 bakal sama atau bahkan naik dibandingkan dengan tahun ini mengacu inflasi dan pertumbuhan ekonomi 2022. Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan peluang itu disampaikan setelah buruh menggelar aksi demontrasi di Jakarta menuntut salah satu kenaikan upah minimum 2023 hingga 13%. “Kami melakukan formulasi penetapan upah minimum. Adapun bila terjadi kenaikan, itu akan disesuaikan dengan kondisi dari sisi inflasi atau pertumbuhan ekonomi,” katanya kepada Bisnis, Rabu (12/10). Selain itu, dia menyatakan upah yang akan ditetapkan 2023 bisa terlihat dari kondisi ekonomi global saat ini.

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai melakukan perencanaan jangka panjang, agar motor perekonomian wilayah ini tak hanya bertumpu pada sektor industri pengolahan. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai menjadi opsi mesin perekonomian wilayah ini ke depannya. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Balikpapan Doortje Marpaung menyatakan, ekonomi Balikpapan ke depan akan bertumpu pada sektor selain pertambangan, migas, dan batu bara. “Meskipun di tagline nasional kita bukan yang utama, tapi potensi ini yang perlu kita drive. Ada MICE [meeting, incentive, convention, exhibition], pariwisata, dan industri kreatif,” katanya, Rabu (12/10). “Kita melihat PDRB [produk domestik regional bruto] Balikpapan masih di dominasi sektor pengolahan, yaitu 47,2%, diikuti oleh konstruksi 16,5%, transportasi 9,8%, dan sektor perdagangan yang memerlukan perencanaan jangka panjang ke depan,” katanya. Menurutnya, Kota Balikpapan perlu melakukan transformasi ekonomi yang beralih dari ketergantungan sektor migas dan batu bara.

Pemerintah didesak menyortir ulang berbagai proyek infrastruktur yang dianggap kurang penting dan mengarahkan kebijakan fiskal untuk program-program yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat. Pasalnya, proyeksi resesi ekonomi pada tahun depan berpotensi berimbas ke Indonesia.  Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, mengatakan sedikitnya ada dua kondisi yang juga dihadapi Indonesia di tengah risiko meningkatnya tekanan ekonomi pada tahun depan. Pertama, defisit APBN harus kembali ke batas maksimum 3 % PDB. Kedua, lonjakan harga komoditas, seperti sawit dan batu bara, yang selama ini menjadi berkah bagi penerimaan negara juga segera berakhir.

Karena itu, menurut Yusuf, pemerintah semestinya meninjau kembali proyek-proyek berbiaya tinggi. Dua proyek jumbo itu di antaranya, ia mencontohkan, pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur dan kereta cepat Jakarta-Bandung, ujar Yusuf kepada Tempo, kemarin. Pembangunan IKN tahap pertama, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Februari lalu, diperkirakan menelan biaya Rp 110 triliun hingga 2024, untuk membangun seluruh kawasan inti pusat pemerintahan. Rencananya, bujet sebesar itu akan dipenuhi melalui APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan investasi perusahaan pelat merah. (Yoga)

Pasar modal Indonesia menduduki peringkat tertinggi Ke-5 di dunia dari sisi pertumbuhan IHSG. Sejak awal 2022 hingga 7 Oktober 2022, IHSG BEI menguat 6,77%, di bawah Turki yang naik 92,05%, Chile 17,05%, Qatar 12,07%, dan Brasil 11,02%. “Pasar modal menjadi tujuan investasi selama pandemi. Sejak awal tahun hingga 7 Oktober 2022, IHSG telah mencatatkan pertumbuhan 6,77% di atas UAE yang sebanyak 5,54%, Arab Saudi 4,22%, dan Singapura 0,71%,” kata Dirut BEI Iman Rachman dalam Editor in Chief Gathering IDX Market Update and Strategic Direction di Jakarta, Selasa (11/10). 

 Iman mengungkapkan, nilai perdagangan di BEI naik 13,9% dari Rp 13,4 triliun per hari di akhir 2021 menjadi Rp 15,2 triliun per hari pada 7 Oktober 2022, kapitalisasi pasar tumbuh 11,9% dari Rp 8.256 triliun menjadi Rp 9.235 triliun, frekuensi perdagangan harian naik 5,2% dari 1,29 juta menjadi 1,36 juta, dan volume perdagangan harian naik 18,3% dari 20,6 miliar saham menjadi 24,4 miliar saham. Iman mengungkapkan, Indonesia juga mencatatkan pertumbuhan tertinggi di Asean dari sisi jumlah perusahaan tercatat (listed company) di pasar modal. Sejak awal 2022 hingga Agustus 2022, jumlah perusahaan baru yang tercatat di BEI bertambah 42,9% menjadi 809 perusahaan. “Hingga 7 Oktober 2022, jumlah perusahaan tercatat di BEI telah mencapai 810 emiten, atau ada penambahan 44 perusahaan baru dengan nilai emisi Rp 21,8 triliun. Saat ini masih ada 38 perusahaan yang masuk dalam pipeline BEI,” jelas Iman. (Yoga)