Dua tahun lagi saya beri waktu, setop impor aspal, harus semuanya disuplai dari Pulau Buton," tegas Presiden Jokowi saat membuka acara Investor Daily Summit 2022, di Jakarta Convention Center, Selasa (11/10). Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki potensi atau deposit 662 juta ton aspal di Buton, Sultar. Namun, belum banyak dimanfaatkan, lantaran harga aspal impor dinilai lebih murah. Dengan potensi sebanyak itu dibutuhkan 120 tahun untuk mengelola aspal di Buton, karena kebutuhan aspal dalam negeri hanya 5 juta ton per tahun. "Dulu pernah diolah di Buton, tetapi setop. Saya nggak tahu, karena katanya aspal impor lebih murah," ujarnya. Oleh karena itu, Jokowi mengajak investor untuk segera menanamkan modalnya di industri pengelolaan aspal di Buton agar potensi aspal ini dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri dan diekspor. "Ini kesempatan bapak ibu semuanya kalau ingin investasi segera bangun industri. Pasarnya jelas, ada di dalam negeri, sebagian bisa diekspor," tuturnya. 

Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, sudah ada investor dalam dan luar negeri yang tertarik membangun industri aspal di Buton. "Sudah ada, Insya Allah. Di beberapa negara termasuk nasional kita, Eropa dan Indonesia," kata dia kepada wartawan usai menghadiri Investor Daily Summit 2022. Dia menyebut, setidaknya dibutuhkan dana Rp 15-20 triliun untuk membangun industri aspal dengan kapasitas produksi yang dapat memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri sebesar 5 juta ton per tahun. "Untuk mengcover 500.000 ton itu investasinya sekitar Rp 2,5 triliun sampai Rp 3 triliun. Jadi (kalau 5 juta ton) itu kurang lebih sekitar Rp 15-20 triliun," ucapnya. Ia menjelaskan, bahwa industri aspal di Buton memiliki kapasitas produksi 100.000 ton per tahun dan akan terus bertambah seiring dengan masuknya investor di wilayah ini. (Yoga)

Proyek kereta cepat tak henti menuai masalah. Setelah pembengkakan biaya yang menelan uang negara dan molornya penyelesaian dari target, pengiriman gerbong kereta dari Jakarta menuju depo di Tegalluar, Bandung, diwarnai sejumlah insiden. Proyek bernilai Rp 100 triliun lebih ini pun dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (Yoga)

Pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), sebagai pemimpin konsorsium Indonesia dalam PT Kereta Cepat Indonesia China, diminta bersikap lebih transparan mengenai pelaksanaan dan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Musababnya, proyek yang awalnya direncanakan menggunakan skema business-to-business tanpa keterlibatan dana pemerintah itu ujung-ujungnya mesti dibiayai anggaran negara. "Harus ada dashboard keterbukaan informasi pelaksanaan proyek kereta cepat ini," ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, kepada Tempo, kemarin. Misbah berujar bahwa dashboard tersebut harus memuat berbagai dokumen mengenai proyek ini, misalnya studi kelayakan awal dan terbaru hingga hasil audit BPKP. “Termasuk berbagai proses teknis yang berlangsung, harus dijelaskan kepada publik.” Salah satu isu yang tidak pernah usai dibahas adalah pembengkakan biaya proyek (cost overrun). Misbah mengatakan perlu ada transparansi hitungan mengenai angka cost overrun ini. Apalagi ada potensi biaya ini makin besar di tengah gejolak inflasi.

Masalah pembengkakan biaya proyek sepur berkecepatan 350 kilometer per jam itu mencuat lantaran perbedaan hitungan pihak Indonesia dan Cina. Sumber Tempo yang mengetahui persoalan ini mengatakan selisih penghitungan antara pihak Cina dan Indonesia, yang telah ditinjau BPKP, cukup besar. Dokumen yang diperoleh Tempo mengkonfirmasi hal tersebut. Dalam asersi cost overrun tahap kedua yang dilakukan BPKP, jumlah pembengkakan biaya proyek kereta cepat diperkirakan mencapai US$ 1,449 miliar atau Rp 22,2 triliun pada kurs Rp 15.331 per dolar AS. Dalam asersi kedua tersebut, BPKP telah melihat tambahan biaya dari keseluruhan proyek pembangunan serta meninjau sisi perpajakan dan relokasi fasilitas sosial ataupun fasilitas umum. Aspek yang belum dihitung BPKP tapi berpotensi menambah pembengkakan biaya proyek adalah komponen perubahan harga yang diajukan grup kontraktor High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC). Lalu alokasi dana cadangan 5-8 % nilai kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi.

Jika dua komponen ini dihitung, diperkirakan estimasi total cost overrun kereta cepat mencapai US$ 1,9 miliar atau Rp 29,1 triliun. Adapun berdasarkan penghitungan Cina, pembengkakan biaya lebih rendah dari Indonesia. Besaran cost overrun versi Cina adalah US$ 982 juta. Sumber Tempo mengatakan perbedaan yang sangat besar itu disebabkan oleh adanya beberapa komponen yang tidak diperhitungkan Cina, misalnya soal biaya sistem persinyalan. Perbedaan hitungan itu kini menjadi ganjalan karena akan membuat angka cost overrun lebih lama diputuskan. Walhasil, suntikan dana pemerintah melalui PMN dan pinjaman dari China Development Bank (CDB) pun diperkirakan juga belum bisa segera dicairkan. "Padahal, kalau angka cost overrun tidak cepat diputuskan, pembiayaan bisa berhenti dan proyek mandek," ujar sumber tersebut kepada Tempo, beberapa waktu lalu. Sumber itu mengatakan proses pendanaan tidak bisa berlanjut apabila dua pihak belum menyepakati satu angka yang sama. (Yoga)

Serangan peretas (hacker) dan kebocoran data dalam beberapa waktu belakangan menjadi semacam blessing in disguise. Sedikit atau banyak, kejadian tersebut akhirnya mendorong Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang sudah dibahas sejak 2016 menjadi undang-undang. Naskah final rancangan ini terdiri atas 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) serta menghasilkan 16 bab dan 76 pasal. Jumlah pasal bertambah empat dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakni 72 pasal, yang di antaranya mengatur soal pidana bagi pembocor data pribadi. Jumlah pengguna media sosial Indonesia 191,4 juta orang dan tingkat penetrasi Internet 73 % (Hootsuite, 2022). Hal itu membuat Indonesia menjadi negara dengan potensi ekonomi digital yang sangat tinggi di Asia Tenggara. Pada 2021, Bain, Temasek, dan Google memperkirakan ekonomi digital kita menembus US$ 146 miliar pada 2025. Sayangnya, potensi ini tercoreng akibat maraknya kebocoran data, baik dari pihak swasta maupun pemerintah; serta tindakan tidak etis, seperti doxing, di kalangan pengguna media sosial, yang membuat Indonesia menempati urutan bawah pada Digital Civility Index oleh Microsoft pada 2021.

Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi merupakan awalan baru menuju tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya pemanfaatan data pribadi bagi perkembangan ekonomi digital. Selama ini, isu pemanfaatan data pribadi menjadi hambatan bagi konsumen untuk bertransaksi di platform digital. Sedangkan hambatan bagi industri yang bergerak di dunia digital adalah dasar hukumnya masih tersebar di berbagai lembaga, seperti di Kemenkominfo, BI, serta OJK. Tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan UU tersebut. Pertama, harmonisasi peraturan yang berhubungan dengan data pribadi, PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan OJK No 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta peraturan BI mengenai sistem pembayaran dan transparansi data bank. Tiga lembaga yang menerbitkan aturan itu harus segera mengharmonisasi aturan tersebut agar substansi aturan turunannya sesuai dengan UU-PDP.

Kedua, aturan turunan mengenai hukuman denda bagi pelanggar penyalahgunaan data pribadi. Undang-undang tersebut sudah mengatur bahwa PSE swasta dapat dibubarkan apabila terbukti menyalahgunakan atau membocorkan data pribadi dengan sengaja. Dalam aturan turunan, sudah seharusnya dibangun threshold berbasis asas proporsionalitas, dari bentuk pelanggaran ringan hingga berat, yang batasan dan ruang lingkupnya dijelaskan secara terang. Namun, belum ada aturan yang jelas jika pelanggar merupakan PSE publik. Padahal beberapa kebocoran data juga berasal dari PSE publik. Pengaturan hukuman PSE publik dan swasta harus menerapkan prinsip persamaan di depan hukum. Kita membutuhkan otoritas yang kuat dan SDM yang kompeten serta berintegritas untuk mengurusi data pribadi, mengingat tantangan dalam pelindungan data pribadi ke depan akan makin besar. (Yoga)

Peningkatan inflasi hingga sinyal resesi perekonomian global pada tahun depan membawa perubahan dalam pola hidup masyarakat. Masyarakat mulai menghemat dan membatasi konsumsi. Di sisi lain, investasi dan tabungan terus meningkat. Peningkatan investasi tercermin dari bertambahnya pengguna platform investasi, Bibit, yang menyasar instrumen investasi konservatif dan minim risiko. “Secara khusus, kami melihat peningkatan animo masyarakat dalam berinvestasi pada surat berharga negara (SBN) dari waktu ke waktu. Terbukti, kami menjadi mitra distribusi kategori fintech yang mencetak angka terbesar untuk penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) retail seri SR017 pada 19 Agustus-14 September 2022,” ujar PR & Corporate Communication Lead, William, kepada Tempo, kemarin, 11 Oktober 2022. Sebelumnya, dalam penjualan Saving Bond Ritel seri SBR011 periode 25 Mei-16 Juni 2022, Bibit menjadi mitra distribusi kategori fintech yang mencatatkan jumlah investor terbanyak. “Banyak di antara pengguna kami yang ingin memiliki passive income yang aman, 100 persen dijamin oleh negara,” katanya.

Menurut William, hal itu tak terlepas dari peningkatan literasi keuangan secara umum yang telah membentuk kebiasaan masyarakat yang sadar berinvestasi demi masa depan keuangan yang lebih baik. “Apalagi untuk berinvestasi di berbagai instrumen pasar modal kini dapat dilakukan dengan aman, mudah, seamless, and only one click away dari smartphone para pengguna,” kata William. Dia menambahkan, selain berinvestasi pada SBN, banyak pengguna yang melirik produk reksa dana pendapatan tetap di tengah kondisi perekonomian yang tak menentu. Tak hanya Bibit yang panen kinerja positif. Platform investasi Bareksa juga mengalami peningkatan jumlah pengguna dan aktivitas transaksi dalam beberapa waktu terakhir. Head of Investment Bareksa, Christian Halim, mengatakan investasi favorit pengguna saat ini adalah reksa dana indeks yang membukukan kenaikan dana kelolaan atau asset under management (AUM) 31,9 % dan kenaikan unit penyertaan 21,9 %. “Berikutnya adalah reksa dana pendapatan tetap yang unit penyertaannya tumbuh 2,1 %, meski secara AUM turun 4,5 %,” ucapnya (Yoga)

KKP menyiapkan lima program untuk mendorong penerapan prinsip ekonomi biru. Salah satunya penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Namun, program ini perlu memperhatikan aspek keadilan agar tidak merugikan nelayan. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa (11/10) menyatakan, program penangkapan ikan terukur merupakan upaya mendorong ekonomi biru dengan mengantisipasi penangkapan ikan secara berlebih. Dengan adanya kuota, jumlah penangkapan ikan sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Selain itu, nelayan kecil juga mendapatkan perlindungan. ”Tujuan program ini untuk nelayan Indonesia yang jumlahnya 2,5-3 juta. Sebisa mungkin produktivitas mereka meningkat,” ujarnya.

Empat program lainnya adalah perluasan wilayah konservasi dengan target 30 % tahun 2045, pembangunan budidaya ramah lingkungan, penjagaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari potensi kerusakan akibat kegiatan ekonomi yang tak terkendali, serta penerapan program Bulan Cinta Laut sebagai komitmen Indonesia untuk menjaga wilayah laut bersih dan bebas sampah plastik. Meski demikian, program penangkapan ikan terukur perlu memperhatikan keadilan laut. Menurut Chief Executive Officer Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa, ada kekhawatiran pendekatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan atau ekonomi biru akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. (Yoga)

Pukulan bertubi-tubi menghampiri pengusaha konstruksi dan properti! Terhantam kenaikan harga bahan bangunan, biaya pekerja, harga bahan bakar, bunga, kini pukulan baru datang. Pelemahan nilai tukar rupiah yang kini di level Rp 15.300 per dollar AS menjadi hantaman baru. Ada potensi kenaikan harga bahan bangunan, utamanya yang impor. Saat ini. harga bahan bangunan seperti semen dan besi naik. Harga semen ukuran 40 kilogram, semisal terkerek 27% menjadi Rp 65.000 dalam beberapa bulan terakhir. Wakil Ketua Umum IX Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Didi Iskandar menyebut, pengusaha konstruksi tertekan harga bahan bangunan, kenaikan harga BBM subsidi, hingga naiknya suku bunga pinjaman dan melemahnya nilai tukar rupiah. Para pebisnis properti juga kena imbas naik harga bahan bangunan dan pelemahan rupiah. Real estat Indonesia mengusulkan kenaikan rumah subsidi 10%. "Hingga kini, kami belum ada tanggapan," kata Raymond Arfandy, Wakil Ketua Umum DPP REI.

Prediksi atas turunnya geliat ekonomi pasca kenaikan harga BBM yang sempat diamplifikasi kalangan ekonom dan usahawan sebelumnya mulai terbukti. Grafik kebutuhan yang kian meningkat pascapandemi, tak lagi diimbangi oleh langgam daya beli konsumen yang ambyar lantaran nyaris gagal memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Daya beli tergerus inflasi lantaran harga aneka kebutuhan yang terus melambung. Bahkan, kenaikan harga bahan pokok sudah curi bendera start ketika kenaikan harga BBM masih sebatas wacana. Kenaikan harga BBM sekitar 30% sungguh membuat dompet mayoritas konsumen nyaris setipis kartu ATM. Suasana kebatinan masyarakat pun mendadak berubah drastis menjadi bermuram durja. Bank Indonesia (BI) pun tak lupa turut merekam keadaan tersebut melalui analisis saintifik ekonomi. Bila dibandingkan dengan IKK pada Agustus 2022 yang masih ciamik alias di posisi 124, IKK pada September jelas melorot cukup besar. Itu berarti setiap digit penurunan sekecil apapun di dalam IKK tentu mencerminkan adanya masalah di level konsumen. Masalah itu dapat dipicu oleh berbagai faktor yang salah satunya juga terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan berbagai faktor eksternal yang dapat mengganggu pertumbuhan konsumsi di dalam negeri.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) diketahui tengah merencanakan pengembangan Pelabuhan Dumai, Riau menjadi pelabuhan alih muat atau transhipment kontainer internasional bekerja sama dengan operator pelayaran kelas dunia. Pengembangan pelabuhan transhipment merupakan obsesi BUMN pelabuhan itu setelah sukses menggabungkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III dan IV. Direktur Eksekutif National Maritime Institute (Namarin) Jakarta Siswanto Rusdi menilai peluang menjadikan Pelabuhan Dumai sebagai pelabuhan transhipment lebih prospektif dibandingkan dengan Pelabuhan Kuala Tanjung. Alasannya, Pelabuhan Dumai lebih strategis dari sisi lokasi dari Pelabuhan Kuala Tanjung serta bisa bersaing dengan Pelabuhan Tanjung Pelepas Malaysia dan Pelabuhan Singapura. Tak hanya itu, Siswanto menyatakan kedalaman laut Pelabuhan Dumai juga alami dan mampu dilewati kapal berukuran besar. “Bila pelabuhan itu menjadi pelabuhan transhipment, harus disiapkan pembangunan terminal peti kemas,” katanya kepada Bisnis, Senin (10/10).

Tercatat, ada tiga pelabuhan kelolaan yang paling potensial untuk didorong dalam menyerap pasar pelayaran di Selat Malaka yaitu Kuala Tanjung, Belawan, dan Dumai. Ketiga pelabuhan itu memenuhi standar internasional terkait lokasi, kedalaman kolam, hingga suprastruktur. Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto berpendapat pelabuhan transhipment merupakan juga hub port. Artinya adalah pelabuhan untuk transhipment muatan yang tujuan akhirnya bukan pelabuhan tersebut. Nantinya, dia menyatakan peruntukan pelabuhan adalah untuk international transhipment atau national gateway.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2021, subsidi BBM sangat tidak tepat sasaran, hanya 19,5 % pengguna BBM bersubsidi yang berasal dari 40 % kelas terbawah. Sedangkan 45,8 % berasal dari 40 % kelas menengah dan 34,7 % berasal dari 20 % kelas teratas. Dampak langsung kenaikan harga BBM adalah kenaikan biaya transportasi (first round). Lebih jauh, ada tekanan pada harga-harga secara umum karena posisi BBM sebagai input produksi yang penting dan signifikan di hampir semua sektor perekonomian, terutama melalui biaya logistik (second round). Maka, beban kenaikan harga BBM adalah signifikan. Arah kebijakan pemerintah sudah tepat dengan cepat menjalankan program kompensasi sebagai pengalihan subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,6 juta rumah tangga miskin dan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 14,6 juta pekerja berupah rendah. Dengan menyasar sekitar 35 juta penerima bantuan sosial, pemerintah tampak berupaya melindungi 40 % keluarga termiskin. Meski demikian, kelompok terbesar terkena dampak kenaikan harga BBM tidak hanya kelas bawah, tapi juga kelas menengah.

Pada 2021, terdapat 51,5 juta rumah tangga yang hanya memiliki sepeda motor. Sebagian besar kelas menengah-bawah sangat bergantung pada sepeda motor sebagai alat transportasi utama dan bahkan sebagai salah satu faktor produksi terpenting akan terkena dampak signifikan akibat kenaikan harga BBM. Karena itu, bantuan sosial dari pengalihan subsidi BBM ini seharusnya tidak hanya diberikan kepada 40 % rumah tangga termiskin, tapi juga 60 % rumah tangga termiskin, yaitu sekitar 45,3 juta rumah tangga. Pengeluaran tertinggi dari rumah tangga di kelas 60 % terbawah ini adalah Rp 4,1 juta per bulan. Menambah kuota penerima bantuan sosial ini menjadi krusial karena hingga kini ketepatan sasaran dari program bantuan masih jauh dari memuaskan. Pada 2021, dari 9,1 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), hanya 52,5 persen di antaranya yang berasal dari kelas 40 % termiskin. Adapun 13,9 juta keluarga penerima program bantuan pangan non-tunai (BPNT) hanya mencapai 56,8 % kelas 40 % terbawah. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat tidak mampu dan rentan ini, besaran BLT idealnya setara dengan kenaikan harga barang-barang yang biasa dikonsumsi masyarakat yang menjadi sasaran. BLT dan BSU sebesar Rp 150 ribu per bulan atau total Rp 600 ribu untuk empat bulan (September-Desember 2022) tidaklah mencukupi. Sebagian besar pengeluaran bulanan rumah tangga 60 % terbawah dialokasikan untuk membeli pangan (58,9 %). (Yoga)