Pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), sebagai pemimpin konsorsium Indonesia dalam PT Kereta Cepat Indonesia China, diminta bersikap lebih transparan mengenai pelaksanaan dan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Musababnya, proyek yang awalnya direncanakan menggunakan skema business-to-business tanpa keterlibatan dana pemerintah itu ujung-ujungnya mesti dibiayai anggaran negara. "Harus ada dashboard keterbukaan informasi pelaksanaan proyek kereta cepat ini," ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, kepada Tempo, kemarin. Misbah berujar bahwa dashboard tersebut harus memuat berbagai dokumen mengenai proyek ini, misalnya studi kelayakan awal dan terbaru hingga hasil audit BPKP. “Termasuk berbagai proses teknis yang berlangsung, harus dijelaskan kepada publik.” Salah satu isu yang tidak pernah usai dibahas adalah pembengkakan biaya proyek (cost overrun). Misbah mengatakan perlu ada transparansi hitungan mengenai angka cost overrun ini. Apalagi ada potensi biaya ini makin besar di tengah gejolak inflasi.

Masalah pembengkakan biaya proyek sepur berkecepatan 350 kilometer per jam itu mencuat lantaran perbedaan hitungan pihak Indonesia dan Cina. Sumber Tempo yang mengetahui persoalan ini mengatakan selisih penghitungan antara pihak Cina dan Indonesia, yang telah ditinjau BPKP, cukup besar. Dokumen yang diperoleh Tempo mengkonfirmasi hal tersebut. Dalam asersi cost overrun tahap kedua yang dilakukan BPKP, jumlah pembengkakan biaya proyek kereta cepat diperkirakan mencapai US$ 1,449 miliar atau Rp 22,2 triliun pada kurs Rp 15.331 per dolar AS. Dalam asersi kedua tersebut, BPKP telah melihat tambahan biaya dari keseluruhan proyek pembangunan serta meninjau sisi perpajakan dan relokasi fasilitas sosial ataupun fasilitas umum. Aspek yang belum dihitung BPKP tapi berpotensi menambah pembengkakan biaya proyek adalah komponen perubahan harga yang diajukan grup kontraktor High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC). Lalu alokasi dana cadangan 5-8 % nilai kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi.

Jika dua komponen ini dihitung, diperkirakan estimasi total cost overrun kereta cepat mencapai US$ 1,9 miliar atau Rp 29,1 triliun. Adapun berdasarkan penghitungan Cina, pembengkakan biaya lebih rendah dari Indonesia. Besaran cost overrun versi Cina adalah US$ 982 juta. Sumber Tempo mengatakan perbedaan yang sangat besar itu disebabkan oleh adanya beberapa komponen yang tidak diperhitungkan Cina, misalnya soal biaya sistem persinyalan. Perbedaan hitungan itu kini menjadi ganjalan karena akan membuat angka cost overrun lebih lama diputuskan. Walhasil, suntikan dana pemerintah melalui PMN dan pinjaman dari China Development Bank (CDB) pun diperkirakan juga belum bisa segera dicairkan. "Padahal, kalau angka cost overrun tidak cepat diputuskan, pembiayaan bisa berhenti dan proyek mandek," ujar sumber tersebut kepada Tempo, beberapa waktu lalu. Sumber itu mengatakan proses pendanaan tidak bisa berlanjut apabila dua pihak belum menyepakati satu angka yang sama. (Yoga)