BMKG merilis peringatan cuaca ekstrem masih berlanjut hingga sepekan mendatang di sebagian  wilayah Indonesia. Banjir, longsor, angin kencang, dan pohon tumbang bisa saja terjadi akibat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Kewaspadaan masyarakat dan semua pihak perlu ditingkatkan mengingat cuaca ekstrem sejak awal Oktober telah memicu bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian. Di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, hingga Minggu (9/10), banjir belum sepenuhnya surut. Jalan nasional Banda Aceh-Medan di Lhoksukon masih terendam banjir meski ketinggiannya mulai berkurang. Di Lhoksukon ketinggian air mencapai 50 cm. Banjir di Aceh Utara menggenangi 142 desa di 14 kecamatan. Banjir terjadi setelah beberapa sungai utama meluap. Hujan dalam intensitas tinggi membuat debit air sungai naik sangat cepat. Sebanyak 39.000 warga di Aceh Utara dilaporkan mengungsi. Di Kalbar, sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Melawi, dan Sanggau kembali direndam banjir. Daniel dari tim Satgas Informasi BPBD Kalbar mengatakan, banjir di Ketapang terjadi di Kecamatan Jelai Hulu sejak Jumat hingga Minggu (7-9/10). Dengan ketinggian air 50-170 sentimeter, 147 rumah yang dihuni 189 keluarga kini teredam. Sejumlah titik jalan juga tak bisa dilintasi. Sekolah, pusat kesehatan desa, surau, dan kantor desa tidak berfungsi ideal.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, BMKG telah mengeluarkan rilis potensi cuaca ekstrem sebelumnya untuk periode 2-8 Oktober 2022. ”Berdasarkan analisis terkini, dinamika atmosfer di wilayah Indonesia masih cukup signifikan mengakibatkan peningkatan potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah dalam sepekan ke depan,” ujarnya. Analisis dinamika atmosfer terkini menunjukkan sirkulasi siklonik yang membentuk pola belokan angin serta perlambatan kecepatan angin yang dapat meningkatkan aktivitas konvektif dan pertumbuhan awan hujan. Selain itu, aktifnya fenomena gelombang atmosfer, seperti Madden Julian Oscillation (MJO) yang berinteraksi dengan gelombang Rossby Ekuatorial dan gelombang Kelvin, secara tidak langsung juga meningkatkan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG memprediksi potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat dan angin kencang untuk periode 9-15 Oktober 2022 dapat melanda sejumlah wilayah. Untuk wilayah Sumatera, potensi cuaca ekstrem bisa terjadi di Aceh, Sumut, Kepri, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Sumsel, dan Lampung. Potensi cuaca ekstrem juga bisa terjadi di seluruh wilayah Pulau Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, hingga Papua Barat. (Yoga)

Peladang di Kalteng yang mengikuti program strategis nasional lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Pulang Pisau butuh didampingi. Sebab, bertani di sawah merupakan pengalaman baru dalam kehidupan pertanian mereka. Apalagi, di beberapa lokasi, ada ratusan hektar (ha) lahan cetak sawah yang sudah satu tahun ini belum bisa ditanami padi karena akses yang belum mendukung dan terendam banjir. Dari penelusuran di lapangan, setidaknya di dua desa di Kabupaten Pulang Pisau, yang merupakan wilayah dilaksanakannya program ekstensifikasi atau cetak sawah baru, lahan-lahan sawah food estate belum optimal dikelola masyarakat, yaitu Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya dan Desa Mulya Sari, Kecamatan Pandih Batu. Di Desa Pilang, ladang-ladang masyarakat Dayak yang selama delapan tahun tak lagi dikelola berubah menjadi sawah. Ladang yang sudah menjadi hutan dengan ratusan bahkan ribuan tegakan pohon berubah menjadi hamparan sawah dengan pematang-pematang sawah yang masih dipenuhi batang-batang pohon yang rebah. Beberapa peladang bahkan sudah membuat pondok-pondok di kawasan tersebut untuk tempat tinggal. Mereka yang sudah delapan tahun lebih cukup senang dengan kehadiran food estate di desanya yang membuat mereka kembali berladang.

Namun, masalah baru muncul. Pola tanam yang tidak seragam membuat padi-padi yang sudah berumur 95 hari diserang hama. Mereka harus membeli pestisida untuk menyemprot hama, lalu membuat jaring, serta menjaga padi itu siang dan malam. Emek (65), salah satu peladang tradisional Dayak di Desa Pilang, mengaku baru pertama kali bertani di tanah sawah. Selama ia hidup ia hanya berladang dengan cara tebas bakar dan menanam benih padi lokal yang jumlahnya ada 19. Kini, karena sudah tidak pernah berladang karena larangan membakar, Emek kehilangan benih lokal di rumahnya. Semuanya habis digiling untuk makan. Emek kini harus menanam padi di sawah. ”Awalnya diberi bantuan kapur, pupuk, dan benih, tetapi bantuannya datang terlalu cepat, jadi benihnya sudah tidak bisa dipakai. Terpaksa saya beli benih baru,” tuturnya. Emek merupakan salah satu anggota kelompok tani yang tetap nekat menanam. Padinya pun berbeda-beda di satu petak, ada yang tinggi dan ada yang pendek, ada yang berdaun agak lebar, ada juga yang berdaun tajam. Hal itu terjadi bukan karena waktu tanam yang berbeda, melainkan ia menanam berbagai jenis padi, sama seperti yang ia lakukan dulu.

Kepala Desa Pilang Rusdi. belum bisa menanam padi karena lahannya bahkan belum dibuka dan masih berupa hutan. Ia menjelaskan, masih ada kelompok tani lain yang juga belum mulai menanam karena belum ada jalan akses masuk ke awahnya yang berada di pinggir Sungai Kahayan. ”Baru 10 % saja yang menanam, bukan berarti gagal, kami jangan ditinggalkan. Ini hal baru, seharusnya pendampingan bisa lebih intensif karena saya yakin lima tahun saja hasilnya akan luar biasa,” kata Rusdi. Rusdi menjelaskan, di desanya terdapat 1.060 ha ladang yang berubah menjadi sawah. Sawah itu dibagikan kepada 17 kelompok tani dengan ukuran paling kecil 30 ha atau 30 kali ukuran lapangan sepak bola. Sedang di Desa Mulya Sari. Lahan yang sudah jadi sawah tak bisa ditanami karena dalam dua tahun terakhir direndam banjir pasang surut. Ketua Gabungan Kelompok Tani Mulya Sari, Sukirno, mengatakan, banjir terjadi tidak hanya karena intensitas hujan, tetapi juga karena saluran irigasi masih menggunakan saluran irigasi 25 tahun lalu yang sudah tak bisa lagi digunakan. Air itu dalamnya sampai 50 cm, kami kerahkan sembilan hand tractor, tapi tenggelam ke bawah tanah karena direndam air selama lebih kurang dua tahun sejak dibuka,” kata Sukirno. (Yoga)

Bertambah lagi kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam ke anggota yang ditangani oleh polisi. Kali ini menimpa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama. Penyidik Tipideksus Bareskrim Polri sudah menetapkan dua tersangka kasus dugaan penipuan dan pembobolan dana milik nasabah KSP Sejahtera Bersama senilai sekitar Rp 249 miliar. Dalam kasus ini yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi adalah Ketua Pengawas KSP Sejahtera Bersama Iwan Setiawan, dan Anggota Pengawas Dang Zeany. Sementara jumlah simpanan seluruh nasabah di koperasi tersebut lebih dari Rp 6 triliun. Waluyo lantas merujuk laporan pertanggungjawaban Pengurus-Pengawas tahun 2021. Berdasarkan data tersebut, nilai aset properti KSP Sejahtera Bersama yang sedang dalam proses penjualan sekitar Rp 220,6 miliar. Nilai ini jauh dari simpanan nasabah.

Ketidakpastian tengah mendera ekonomi secara global. Sinyal resesi menguat di banyak negara. Kondisi ini sangat mungkin menekan kinerja pasar ekuitas, termasuk di Indonesia. Harus disadari, performa indeks harga saham gabungan atau IHSG berada dalam tren bearish. Sejak menembus level all time high pada 13 September 2022 di angka 7.318,02, indeks komposit terus melemah bahkan sempat terperosok ke level di bawah 7.000. Pada perdagangan kemarin, Rabu (5/10), IHSG memang naik tipis sebanyak 3,13 poin ke level 7.075,38 atau tumbuh 0,04% dari hari sebelumnya. Penguatan indeks sejatinya didorong oleh saham-saham emiten batu bara yang memang sedang berada dalam periode terbaiknya. Di sisi lain, sejumlah saham blue chip yang selama ini menjadi motor penggerak pasar justru kedodoran. Lima dari 10 saham big caps terpantau melemah kendati aktif diperdagangkan. Penguatan indeks komposit kemarin juga belum mampu mengompensasi koreksi akumulatif pasar selama bulan berjalan di periode Oktober. Dalam 5 hari terakhir, IHSG tercatat melemah 0,49% dan kesulitan menembus level psikologis ke 7.100. Kekhawatiran resesi global sa­ngat kentara memengaruhi per­sepsi pelaku pasar. Krisis fis­kal di Inggris, misalnya, berpe­luang terjadi akibat kebijakan pemangkasan tarif dasar pajak pendapatan, bea materai pajak tanah, serta pembebasan pajak 100% untuk in­vestasi pabrik dan mesin.

Pelaku industri kehutanan Indonesia berharap para anggota lembaga pengembang sertifikasi pengelolaan hutan lestari Forest Stewardship Council (FSC) segara menyetujui mosi 37/2021 dalam gelaran General Assembly FSC yang akan digelar di Bali pada 9–14 Oktober.Penyetujuan mosi tersebut dinilai bakal memberi kesetaraan dan keadilan kepada seluruh stakeholder bidang kehutanan pada semua skala usaha dalam pengembangan hutan lestari. “Mosi 37 yang diusulkan dapat berdampak positif untuk agenda global yang bermanfaat bagi perubahan iklim, sosial, dan ekonomi masyarakat. Bagi Indonesia, ini akan mendukung semangat kelestarian dan kesetaraan yang adil, ”ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto, dikutip Rabu (5/10). Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Silverius Oscar Unggul mengatakan, disetujuinya mosi 37 akan memberikan kontribusi positif untuk industri kehutanan Indonesia, utamanya dalam menggerakkan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. “Jika mosi 37 disetujui, sektor kehutanan akan menjadi salah satu andalan Indonesia dengan semakin terbukanya peluang pasar,” ujarnya.

Kinerja bisnis perkantoran pada kuartal III-2022 tetap bagus meskipun hybrid working atau pola kerja hibrida masih berlanjut. Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto, Rabu (5/10), mengatakan, ke depan, permintaan untuk ruang kantor tetap akan meningkat, terutama pada gedung yang menggunakan konsep ramah lingkungan. (Yoga)

Penggunaan gas air mata tidak ada dalam skenario awal perencanaan pengamanan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Tempo memperoleh dokumen yang menyebutkan bahwa anjing pelacak kepolisian (K-9), meriam air, dan petugas pemadam kebakaran disiapkan untuk menghalau suporter bila situasi semakin memburuk. Diduga tidak ada simulasi pengamanan sebelum pertandingan. (Yoga)

Saat perekonomian belum pulih dari tekanan akibat pandemi Covid-19 dan serangan Rusia ke Ukraina, harga beras yang tak terjangkau akan sangat menyusahkan masyarakat. Pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan, dengan segala cara, untuk mengatasinya. Satu bulan terakhir, harga beras sudah naik lebih dari dari 50 %. Di Pasar Induk Cipinang, harga beras kualitas medium, yang sebelumnya Rp 9.000 per kg, pada 3 Oktober telah mencapai Rp 13.600 per kg, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp 9.450 per kg. Jika pemerintah tidak bertindak cepat, harga beras diperkirakan terus melonjak cepat sebagai efek dari kenaikan harga BBM pada awal September. Saat ini para pedagang masih menjual stok beras lama. Setelah stok lama habis nanti, mau tak mau pedagang menjual stok baru dengan harga yang sudah naik karena melambungnya ongkos angkut akibat kenaikan harga BBM.

Di sisi lain, harga gabah juga terus melejit. Saat ini gabah kering panen di tingkat petani sudah di atas Rp 6.000 per kg, naik dari Rp 5.288 per kg akhir September. Dengan harga gabah tinggi, ditambah biaya pengangkutan, harga beras medium bisa mencapai Rp 15 ribu per kg. Cara tercepat mengendalikan harga adalah mengintervensi pasar dengan menyalurkan stok beras di bawah harga eceran tertinggi ke pedagang atau konsumen. Masalahnya, saat ini cadangan beras Bulog hanya 800 ribu ton. Padahal dibutuhkan setidaknya 1,5 juta ton stok beras agar pemerintah bisa memenuhi permintaan pedagang pasar untuk mengendalikan harga lewat operasi pasar. Bulog perlu diberi keleluasaan untuk menyerap gabah dari petani agar bisa bersaing dengan swasta. Bulog juga dapat bekerja sama dengan petani dan penggilingan kecil untuk menambah cadangan beras. Sinergi dengan perusahaan milik negara lainnya yang memproduksi beras juga perlu dilakukan. Seandainya itu belum cukup, jangan ragu untuk membuka keran impor. (Yoga)

Sebagai tulang punggung Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga pertahanan negara, prajurit tamtama dan bintara dituntut disiplin dan tunduk pada penugasan dalam sistem rantai komando. Tanggung jawab ini harus diemban dengan segala keterbatasan akibat dukungan kesejahteraan yang belum ideal, terutama rumah dinas. Kerja prajurit TNI tak pernah diragukan oleh masyarakat. Survei Litbang Kompas dari tahun ke tahun, setidaknya dari 2017 hingga TNI menapaki usia 77 tahun Rabu (5/10) ini, menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kerja TNI di atas 60 %. Namun, hal itu belum diikuti pemenuhan kesejahteraan prajurit. Suara publik ditangkap dalam jajak pendapat Litbang Kompas 9-12 Agustus lalu, 21 % publik menilai pemerintah belum menjamin kesejahteraan prajurit dan 30,1 % menyatakan pemerintah telah mengupayakan kesejahteraan prajurit, tetapi belum optimal. Berdasarkan data Kemenhan, hingga kini TNI masih kekurangan 237.735 unit rumah dinas atau 51,7 % dari kebutuhan 459.514 unit rumah dinas. Hak prajurit memperoleh rumah dinas, seperti diatur Pasal 50 Ayat 2 UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, belum bisa dipenuhi secara ideal.

Masih belum idealnya pemenuhan rumah dinas ini membebani prajurit tamtama dan bintara yang umumnya bergaji Rp 3,5 juta sampai Rp 6 juta per bulan. Padahal, seperti diatur Pasal 2 Huruf d UU TNI, prajurit tidak diperbolehkan berbisnis. Perjalanan Kopral Dua Muhammad Husni (35) memperoleh giliran menempati rumah dinas prajurit masih belum berujung. Enam tahun bertugas di Jakarta, prajurit di Batalyon 461 Kopasgat TNI AU ini masih harus mengontrak rumah bersama istri dan dua anaknya di kawasan Pasar Rebo, Jaktim, Rp 1,5 juta per bulan yang menghabiskan 30 % gajinya sekitar Rp 4 juta. Sisa gaji, hanya dapat digunakan Husni untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari dan biaya sekolah kedua anaknya yang duduk di kelas I dan VI SD. Uang gaji yang bisa disisihkan pun terbatas Rp 50.000 yang langsung dipotong oleh TNI AU dari gajinya untuk tabungan prajurit yang nantinya dapat digunakan untuk membayar uang muka pembelian rumah.

Tingginya kebutuhan rumah dinas prajurit juga diungkapkan Asisten Personalia Kepala Staf TNI AU Marsekal Muda Elianto Susetio. Dari kebutuhan 21.755 unit rumah dinas, TNI AU masih kekurangan 2.091 unit rumah dinas. ”Setiap tahun prajurit bintara dan tamtama bertambah 300 orang, tetapi pengadaan rumah dinas prajurit yang dapat dilakukan terbatas 60-100 unit (yang tersebar di seluruh Indonesia),” ucapnya. Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono juga mengakui, belum terpenuhinya kebutuhan rumah dinas itu membebani prajurit. Untuk itu, TNI AL mengalokasikan dana Rp 272,4 miliar untuk pembangunan rumah dinas prajurit pada 2023. Rumah dinas itu akan dibangun di setiap pangkalan TNI AL. Untuk itu, pembangunannya akan disesuaikan dengan Data Susunan Personel (DSP) prajurit di setiap pangkalan TNI AL. (Yoga)

Alih-alih mencari pekerjaan yang menjanjikan penghasilan lebih baik, Kopral Dua Muhammad Husni (35) tetap memilih sebagai prajurit TNI AU. Meski harus hidup dalam kondisi terbatas dan beban tugas yang berat, ia setia dengan seragam loreng yang melekat di tubuhnya. Dengan wajah semringah, ia memandangi seragam yang di pundaknya tertempel tanda pangkat menyerupai huruf V  merah. ”Saya mau jadi tentara. Entah AD, AL, AU yang penting pakai baju loreng,” ujar prajurit Batalyon 461 Kopasgat TNI AU itu, pertengahan September lalu. Seperti banyak prajurit lainnya yang belum memperoleh rumah dinas, Husni masih mengontrak rumah di Pasar Rebo, Jaktim, bersama istri dan kedua anaknya yang masih duduk di SD. Jika memperoleh rumah  dinas, tentu Husni tak perlu lagi mengeluarkan biaya sewa rumah kontrakan Rp 1,5 juta per bulan yang menghabiskan 30 % gajinya. Sisa gaji yang ada, diakui Husni, tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, seperti membayar tagihan listrik. Untuk memperoleh pendapatan tambahan, istrinya kemudian menggunakan sebagian ruangan rumah kontrakannya sebagai warung makanan kecil yang bisa mendatangkan omzet Rp 100.000 per hari dengan keuntungan bersih Rp 30.000-Rp 40.000. Dukungan istrinya itu diakui Husni lumayan membantu ekonomi keluarga karena sebagai prajurit, ia dilarang berbisnis. Hal itu diatur dalam Pasal 2 Huruf d UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Kopral Dua Niki Lauda Marines, tamtama di TNI AL, sejak kanak-kanak juga bercita-cita mengikuti jejak ayahnya sebagai prajurit. Pemenuhan kesejahteraan prajurit yang masih terbatas ia hadapi sebagai tantangan. Sejak 2009 ditugaskan di Dinas Penerangan TNI AL, Jakarta, baru tiga tahun belakangan ini Niki menikmati haknya menempati rumah dinas. Saat lajang, Niki menempati asrama prajurit. Setelah menikah pada 2015, ia harus meninggalkan asrama itu. Karena belum tersedia rumah dinas yang kosong, Niki terpaksa mengontrak rumah dengan sewa Rp 1 juta per bulan, menghabiskan 25 % gajinya. Tahun 2019, Niki menerima informasi dari rekannya tentang penghuni rumah dinas yang pensiun dan akan pindah. Segera Niki menghubungi sang prajurit dan menawarkan diri menempati rumah dinas itu. Gayung bersambut. Setelah membayar Rp 30 juta kepada penghuni semula sebagai biaya pemeliharaan yang sudah dikeluarkan, Niki dan keluarga dapat menempati rumah dinas di kompleks Rumah Dinas Jabatan Mabes TNI AL di Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jabar. Jiwa patriotisme pula yang membuat Kopral Dua Haris Aditya (35) bertahan sebagai prajurit TNI AD walau baru lima tahun kemudian, pada 2018, bisa menempati rumah dinas di Rusun KPAD Kodam Jaya, Cililitan, Jakarta. Selama lima tahun sebelumnya, Haris tinggal di rumah kontrakan. Jika bukan karena panggilan jiwa, Asisten Personalia TNI AU Marsekal Muda Elianto Susetio mengungkapkan, rasanya sulit menekuni profesi sebagai prajurit. Sebagai perwira, ia pun mengaku melalui masa-masa sulit bertugas di sejumlah daerah dengan fasilitas yang minim. (Yoga)