Kesejahteraan buruh secara umum masih jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan mendatang. Data yang diolah Litbang Kompas menunjukkan kenaikan upah buruh terus turun akibat formula pengupahan yang terus berubah selama satu dekade terakhir. Kondisi ini tidak sebanding dengan biaya hidup yang semakin meningkat. Pada periode 2015-2024, kenaikan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) berkisar 0,6-13,1 % atau rata-rata 6,6 % per tahun. Puncak kenaikan terjadi pada 2014, yakni 22,2 %, lalu turun sejak pemerintah mengeluarkan PP No 78/2015 hingga PP No 51/2023 tentang perubahan atas PP No 36/2021 tentang Pengupahan. Terkini, kenaikan rata-rata UMP tahun 2024 hanya 2,4 %. Di sisi lain, kinerja industri manufaktur secara umum terus membaik. BPS melaporkan kontribusi industri pengolahan pada PDB naik jadi 18,67 % pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,34 %.

Adapun porsi biaya buruh industri manufaktur sepanjang 2016-2022 rata-rata hanya 2,2 %. Jika ditambah pajak dan tunjangan tak lebih dari 5 %. Sekjen Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Trisnur Priyanto, Senin (29/1) di Jakarta, berpendapat, sejak pemerintah mengganti formula kebutuhan hidup layak (KHL) dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, keberpihakan pemerintah kepada pekerja secara tidak langsung tidak ada lagi. Kenaikan upah cenderung kalah cepat dengan kenaikan biaya hidup. Ketika pekerja tidak bisa menutupi kebutuhan ekonominya, posisi tawar pun akan turun dan berpotensi memengaruhi produktivitas. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, hasil survei KSPI menunjukkan, dalam lima tahun terakhir, daya beli pekerja turun 30 %, berarti pekerja harus tombok setiap bulan karena upah yang diterima kurang mencukupi. (Yoga)

Serangan kritis publik terhadap penggelontoran program bantuan sosial atau bansos skala masif oleh pemerintah di tahun politik terus bergulir beberapa pekan terakhir. Isu bansos di tahun politik sangat seksi karena melibatkan jumlah dana yang sangat besar, yakni Rp 496,8 triliun, dan rawan konflik kepentingan atau disalah gunakan. Salah satu yang disoroti adalah munculnya tiba-tiba nomenklatur bansos baru, bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan yang sebelumnya tak masuk dalam penganggaran. Selain pengucurannya dicurigai diboncengi kepentingan elektoral karena dilakukan pada bulan pemungutan suara, kemunculan tiba-tiba bansos baru ini dinilai berpotensi membuat tata kelola kas negara menjadi tidak sehat (Kompas, 3/2). Para pengamat mempertanyakan pendanaan program BLT baru yang dikhawatirkan mengor bankan anggaran kementerian/lembaga (K/L).  

Dalam situasi normal, bansos, sebagai bagian dari program perlindungan sosial, sebenarnya merupakan program rutin, instrumen APBN, dan wujud kehadiran negara untuk melindungi kelompok rentan, dimana semestinya program bansos steril dari kepentingan elektoral. Dalam kenyataan di lapangan, hal itu tak selalu terjadi. Meski tudingan pemanfaatan program bansos untuk mendulang suara dibantah Presiden dan sejumlah menterinya, kita melihat praktik penyimpangan masih banyak terjadi di lapangan. Selain buruk bagi pendidikan politik, praktik ini juga mencederai tujuan dari program bansos. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, program BLT dalam APBN 2024 sudah melalui persetujuan DPR. Mengenai munculnya pos baru bansos mitigasi risiko pangan, Menkeu mengatakan, meski bansos telah dibagi dalam pos-pos, realisasinya bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dalam hal ini, dimungkinkan ada tambahan atau modifikasi dari program-program itu, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada, contohntya BLT El Nino pada 2023. (Yoga)

Badan Penerbangan dan Antariksa AS (NASA) siap membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN pertama di Bulan. Pembangkit ini akan menyediakan energi bersih, aman, dan andal guna menopang kolonisasi manusia secara berkelanjutan di Bulan. Jika semua berjalan lancar, PLTN ini akan mulai beroperasi pada awal dekade 2030-an. Penggunaan energi nuklir dalam misi eksplorasi luar angkasa makin masif. Sejak 1961, nuklir sudah digunakan sebagai sumber daya sejumlah wahana antariksa yang melakukan perjalanan ke tepian tata surya, atau satelit yang mengorbit Bumi. Saat ini NASA dan Badan Riset Pertahanan Maju AS (DARPA) juga sedang menyiapkan roket peluncur berbahan nuklir untuk diluncurkan pada 2026. NASA juga tengah menuntaskan rencana pembangunan reaktor nuklir pertama di Bulan. Energi nuklir ini akan dikonversi menjadi energi listrik demi menopang misi saat di Bulan sedang malam hari.

Disebabkan panjang waktu siang atau malam di Bulan mencapai 14 hari. Panjangnya malam di Bulan membuat energi Matahari tak bisa diandalkan sebagai penghasil energi listrik. Diperlukan energi alternatif yang andal, bersih, dan aman, mengingat pembangkit ini akan beroperasi di lingkungan yang secara hukum internasional harus dijaga keasliannya. ”Malam hari di Bulan memberikan tantangan teknis tersendiri. Keberadaan reaktor nuklir yang beroperasi secara independen terhadap Matahari menjadi pilihan paling memungkinkan, baik untuk kepentingan ilmiah maupun eksplorasi jangka panjang di Bulan,” kata Direktur Program Misi Uji Teknologi NASA Trudy Kortes, Rabu (31/1), seperti dikutip Livescience, Jumat (2/2).

Sekarang, pembangunan reaktor ini dalam tahap pengembangan konsep. Mengutip situs NASA, dari dua pilihan teknologi pembangkit nuklir yang biasa digunakan dalam misi luar angkasa, pilihan jatuh pada reaktor dengan teknologi fisi (FPS), mirip dengan yang digunakan pada PLTN di Bumi. Teknologi ini mengandalkan proses fisi (pembelahan inti berat secara berkelanjutan) dengan menggunakan isotop uranium-235. Proses ini mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas mulai dari rentang kilowatt hingga megawatt. NASA mematok reaktor tersebut mampu menghasilkan energi listrik sebesar 40 kilowatt. Selain itu, reaktor juga diharapkan mampu bekerja setidaknya selama 10 tahun. Pembangkit ini berbahan bakar uranium dengan pengayaan rendah, yang bobot bahan bakarnya dibatasi maksimal 6.000 kg. (Yoga)

Industri peluncuran satelit komersial China diprediksi berkembang pesat. Salah satu faktor pendorongnya adalah keberhasilan menekan biaya peluncuran. China semakin mampu bersaing dengan SpaceX, perusahaan AS, yang saat ini merupakan penyedia jasa peluncuran satelit komersial dengan tarif termurah. Roket China, Jielong-3, meluncur pada Sabtu (3/2) membawa sembilan satelit sekaligus ke orbit. Jielong-3 diluncurkan dari tongkang terapung di lepas Pantai Yangjiang, Guangdong, China selatan. Peluncuran Jielong-3 merupakan yang ketiga dalam dua bulan terakhir. Dikembangkan oleh China Rocket Co, Jielong-3 pertama kali mengangkasa pada Desember 2022. China Rocket Co merupakan cabang komersial dari produsen wahana peluncuran milik negara.

China menganggap, sektor peluncuran satelit komersial ini penting dalam membangun konstelasi satelit untuk komunikasi, penginderaan jauh, dan navigasi. Pada 2023, terdapat 67 peluncuran satelit orbital di seluruh China, termasuk 17 peluncuran satelit komersial dengan satu kegagalan. Kemampuan China untuk meluncurkan satelit terus meningkat dan semakin mengatasi ketertinggalan dari AS. Pada 2023, China menjadi negara kedua dalam daftar negara yang meluncurkan satelit ter banyak. Posisi pertama adalah AS yang melakukan 116 peluncuran, termasuk 100 peluncuran oleh SpaceX milik Elon Musk. Kemajuan paling pesat yang berhasil dicapai China adalah menekan biaya peluncuran.

Perkembangan lain adalah semakin banyak jendela peluncuran, semakin beragamnya jenis roket untuk mengakomodasi berbagai ukuran muatan, serta bertambahnya jumlah lokasi peluncuran. Dalam hal menekan biaya, Jielong-3 dapat membawa muatan seberat 1.500 kg ke orbit sinkron matahari sepanjang 500 km dengan biaya kurang dari 10.000 USD (Rp 157,1 juta) per kg untuk roket kecil. Harga ini bersaing dengan tarif SpaceX, yaitu 5.500 USD per kg (Rp 86,4 juta). Namun, SpaceX bakal menerapkan biaya tambahan. China terus berupaya mengejar AS dalam mengusai teknologi luar angkasa. Namun, upaya itu memancing kritik AS. Washington menduga China sedang merancang dan menguji senjata antiruang angkasa. Beijing jelas menampiknya. (Yoga)

Konsep pinjaman biaya pendidikan APBN tengah dirumuskan oleh Kemenkeu bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kemungkinan akan seperti student loan di AS. Wacana ini menguat setelah muncul polemik mahasiswa yang membayar biaya kuliah menggunakan pinjaman daring. Tanggapan warga dan mahasiswa beragam. Bayyu Putra Hadhiana (29) Karyawan swasta sekaligus mahasiswa S-1 mengatakan, Aku setuju student loan, yang memudahkan orang berpenghasilan bulanan rendah bisa mendapat pendidikan yang sama. Aku setuju kalau skemanya tak berbunga karena selama ini yang bikin berat adalah bunganya. Kalau ada bunga, bisa jadi uang kuliah tunggal (UKT) jauh lebih mahal pada akhir perhitungan. Skema lainnya, jangka waktu pelunasan tak ditentukan, tetapi peminjam bisa mengembalikan setelah memiliki pendapatan tertentu.

Elisabeth Dian Selvita (24) Karyawati swasta di Jakarta mengatakan, buat aku yang punya impian untuk studi Psikologi Profesi, setuju saja dan mendukung adanya program student loan. Apalagi sekarang kondisi finansial orangtua sudah enggak seperti dulu dan studi Psikologi Profesi itu juga enggak bisa disambi kerja. Perlu ada asesmen lewat background checking seperti orang mau ambil kredit di lembaga keuangan supaya tepat sasaran dan benar-benar uangnya bisa dikembalikan. Carolus Arya Pandu Yasa (26), Karyawan swasta di Jakarta, sepakat denganprogram student loan untuk pendidikan. Cuma, harus ada pengawasan yang ketat. Pemerintah sebaiknya selektif dalam memilih orang-orangnya, juga profil universitasnya, yang berkualitas dan tepercaya, serta pastikan penerimanya bisa mendapatkan pekerjaan. Jangan sampai ketika sudah dapat student loan, nanti si penerima justru kesulitan mengembalikan karena susah cari kerja.  (Yoga)

Perbincangan mengenai pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online menghangat setelah polemik pembayaran uang kuliah tunggal ITB mencuat di media sosial beberapa hari terakhir. Terlepas dari klaim setiap pihak yang terlibat, penggunaan terminologi pindar telah mengalami pergeseran makna dan telanjur melekat kesan-kesan negatif di dalamnya. Pinjaman daring sebagaimana dikenal masyarakat luas sejatinya merupakan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) dalam rangka perjanjian pinjaman berbasis teknologi. Istilah lainnya financial technology (fintech) peer to peer lending (P2P lending). Layanan jasa keuangan tersebut mulai berkembang di Indonesia pada 2016. Saat itu, pihak regulator menerbitkan regulasi berupa Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kendati sudah berpayung hukum, pinjaman daring yang telah mengantongi izin harus menghadapi situasi yang sulit dengan munculnya pindar ilegal. Selain tidak tedaftar secara legal, pindar-pindar ilegal tersebut membuat gaduh masyarakat dengan tingkat bunga yang tak masuk akal. Tak sedikit kalangan masyarakat merasa resah dan terganggu lantaran dihubungi oleh nomor-nomor tak dikenal. Pesan-pesan singkat dan suara di balik telepon tersebut mengancam mereka yang dianggap memiliki hubungan dengan peminjam. Selama 2023, OJK dan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah memberangus 2.248 pinjaman daring ilegal dan menerima 8.891 pengaduan dari masyarakat mengenai pinjaman daring ilegal. Secara keseluruhan sejak 2017, sudah ada 6.680 pindarilegal yang dihentikan.

Director of Corporate Communication AFPI Andrisyah Tauladan mengatakan, kata pindar sudah terasosiasi dengan pindar ilegal. Akibat penggunaan diksi tersebut, isu pembayaran UKT di ITB meledak. ”Stop bilang kami pinjol, karena pinjol itu (terasosiasi dengan) pinjaman online ilegal. Mereka (pinjaman daring ilegal) itu ugal-ugalan. Berbeda dengan kami yang diatur dengan ketat sekali,” ujarnya saat ditemui dJakarta, akhir pekan lalu. Oleh sebab itu, AFPI berharap agar ada penamaan baru terhadap layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) sehingga industri pinjaman daring berbasis teknologi tersebut dapat keluar dari stigma negatif. Sebab, industri ini tidak hanya membiayai kebutuhan konsumtif masyarakat, tetapi juga kegiatan produktif. (Yoga)

Sejak berdiri tahun 2019, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta di Kaltim hanya mendapatkan investasi Rp 100 miliar. Jika tidak berkembang, status KEK terancam dicabut oleh pemerintah pusat pada Juni 2024. Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, ia telah berkunjung ke KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan (MBTK) di Kutai Timur pada 1 Februari 2024. Ia juga berdiskusi dengan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan pemangku kepentingan di KEK MBTK. ”Saya minta laporan detail. Identifikasi semua masalahnya dan segera benahi. Biar enak saya berjuang di Jakarta,” kata Akmal dalam keterangan tertulis, Minggu (4/2).

Hingga 2023, kata Akmal, investasi yang masuk ke KEK ini baru Rp 100 miliar. Padahal, jika dibandingkan dengan KEK di daerah lain, investasinya sudah mencapai triliunan rupiah. Dari diskusi dengan sejumlah pemangku di KEK MBTK, kata Akmal, ada sejumlah kendala yang membuat KEK di Kaltim ini stagnan, di antaranya adalah persoalan kelembagaan, infrastruktur yang kurang memadai, dan rendahnya minat investor. Dengan perkembangan yang lambat itu, pemerintah pusat berencana mencabut KEK untuk Maloy jika Pemprov Kaltim tak mampu membenahi persoalan yang ada, termasuk memenuhi sejumlah persyaratan dalam perizinan. ”Batas akhir keputusan pemerintah pusat itu Juni tahun ini,” kata Akmal. Salah satu pertimbangan calon investor adalah infrastruktur dasar. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan persampahan jadi dua hal krusial. Keduanya belum sepenuhnya siap dan tersedia.

 KEK MBTK ditetapkan melalui PP No 85 Tahun 2014. KEK ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang ditargetkan menarik investasi Rp 34,4 triliun dan menyerap 55.700 tenaga kerja sampai tahun 2025. KEK MBTK yang memiliki lahan 509 hektar dibentuk untuk jadi pusat hilirisasi kelapa sawit dan komoditas lain. Selain itu, kawasan ini juga ditargetkan menjadi pusat bagi industri energi, seperti industri mineral, gas, batubara, dan industri turunannya. Untuk itu, Akmal berharap KEK MBTK bisa tetap berjalan. Sebab, kawasan ini amat potensial untuk industri di Kaltim. Hal ini juga dinilai bisa mengungkit ekonomi di kawasan sekitar Kaltim. (Yoga)

Sejumlah peternak ayam di Jateng berjuang mati-matian mempertahankan usahanya yang kembang kempis di tengah terus melambungnya harga pakan. Cipto (45), peternak asal Slawi, Tegal, Jateng, sulit tidur nyenyak beberapa bulan terakhir. Usaha ternak ayam yang sudah dilakoni sepuluh tahun terakhir pelan-pelan menuju ”senja”. Mulanya, Cipto punya delapan kandang, masing-masing sekitar 10.000 ayam pedaging. Seiring waktu, satu per satu kandang kosong dan tidak berproduksi lagi. Kini, tinggal tiga kandang yang beroperasi dengan enam pekerja. Lima kandang lain tutup dan 10 pekerja harus berhenti. ”Mereka tulang punggung keluarga, maka saya pusing kalau kepikiran mereka,” ujarnya, Sabtu (3/2).

Usahanya berjatuhan lantaran tak ada lagi perusahaan pembibitan ayam yang menyuplai bibit kepadanya. Selama ini ia jadi mitra perusahaan, tidak hanya mendapatkan bibit, tetapi juga suplai pakan ternak, obat-obatan, dan jaminan pemasaran dengan harga sesuai perjanjian. Biasanya, ia mendapat suplai bibit ayam 35-40 hari sekali. Namun, tiga bulan terakhir, mayoritas suplai bibit terhenti karena harga pakan meroket. Cipto menduga, perusahaan memilih membesarkan sendiri bibit ayamnya untuk memangkas pengeluaran dan menekan kerugian. Kondisi itu membuat kandang milik Cipto menganggur. Tiga tahun terakhir, 90 % dari seluruh peternak ayam di Kabupaten Tegal menutup usahanya. Masalah serupa terjadi di hampir seluruh daerah di Jateng. Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Jateng Parjuni menyebut, 20 % dari total peternak rakyat di Jateng gulung tikar enam bulan terakhir.

”Sudah ratusan peternakan yang tutup, terutama peternak yang populasi ayamnya di bawah 10.000 ekor. Yang populasinya 20.000-25.000 ekor ayam juga ada yang gulung tikar. Mungkin karena beban cicilan bank atau pembayaran yang tidak bisa dilakukan. Ketimpangan biaya produksi dan harga jual jadi alasannya. Contoh, ongkos produksi telur Rp 27.000 per kg, sedangkan harga jualnya Rp 22.000-Rp 23.000 per kg. Adapun biaya produksi ayam pedaging hidup Rp 21.000-Rp 22.000 per kg, tetapi harga jualnya Rp 17.000 per kg. Kenaikan biaya produksi jadi problem utama seiring melonjaknya harga jagung, komponen utama dalam pakan unggas. ”Selain harganya naik, stok jagung di pasaran itu juga tidak ada,” kata Parjuni. (Yoga)

Kualitas peningkatan sumber daya manusia  (SDM) menjadi kunci utama untuk menyelesaikan  sejuta masalah yang dihadapi  bangsa Indonesia. Upaya peningkatan tersebut dapat dicapai utamanya melalui  bidang pendidikan dan kesehatan, dengan dukungan teknologi. Hal tersebut mengemuka dalam acara debat Kelima Calon Presiden Pemilu 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (04/02/2024). Ketiga calon presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo sepakat bahwa masalah kesehatan  dan pendidikan harus mendapat prioritas dalam program pembangunan negara untuk mencapai kualitas SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. "Ini harus kita atasi dan bisa kita atasi. Yang paling penting dalam langkah preventif adalah memberikan banyak makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu yang melahirkan. Ini meningkatkan daya tahan, imunitas, mencegah penyakit. Ini startegis sekali," tegas Prabowo. (Yetede)