Manufaktur masih menjadi tulang punggung utama perekonomian Indonesia dengan proporsi pada PDB nasional merupakan yang terbesar di antara sektor lain, mencapai 18,74 %. Kinerja manufaktur pun masih menjanjikan. Laju pertumbuhannya kembali menapaki tren positif setelah tiarap ditelan pandemi Covid-19, perlahan merangkak naik dan kembali tumbuh positif di kisaran 3 %. Tahun lalu, industri manufaktur tumbuh 5,20 % pada triwulan III-2023. Serapan tenaga kerja industri pengolahan pada Agustus 2023 mencapai 19,35 juta orang, setara 13,8 % total jumlah penduduk bekerja di Indonesia. Hanya saja, kabar buruh yang terpinggirkan dan menjadi korban ketidakadilan masih selalu terdengar.

Demo tuntutan kenaikan upah pun setiap tahun masih terjadi di seantero negeri. Merujuk data upah minimum yang dihimpun BPS dan Kemenaker, besaran upah minimum di Indonesia memang konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Hanya saja, secara riil, besaran upah tersebut justru mengalami tren penurunan. Hal ini terindikasi dari persentase kenaikan upah yang makin kecil. Tahun 2016, kenaikan upah buruh di industri manufaktur 26,51 %, namun terus mengecil dari tahun ke tahun, hingga tersisa 7,3 % pada tahun 2023. Dibandingkan tahun 2022, terjadi penurunan 5 %. Berkaca pada kondisi tersebut, publik menilai posisi buruh kian tertekan, sebagaimana jajak pendapat Kompas pada 15-17 Januari 2024 lalu.

Bagian terbesar responden (43 %) menyatakan, nasib buruh saat ini masih belum hidup layak. Bahkan, lebih dari seperlima responden sepakat bahwa kondisi buruh saat ini justru semakin memburuk. Publik menilai, sistem pengupahan untuk buruh menjadi persoalan mendasar penyebab semakin tertekannya posisi buruh saat ini. Hal ini tak lepas dari ketentuan pengupahan yang dinilai kian tak berpihak kepada buruh. Terutama pasca berlakunya UU Cipta Kerja, yakni UU No 6 Tahun 2023. Dalam beleid itu disebutkan, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau alpha. Komponen inflasi dinilai tidak berpihak kepada buruh. (Yoga)

Hilirisasi adalah pemurnian mineral untuk mendapatkan nilai tambah dari hasil tambang, khususnya nikel yang banyak ada di Sulteng, Sultra, dan Maluku Utara. Hilirisasi sangat penting tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah, tetapi juga untuk industrialisasi. Pada awal 2000-an, dengan kebutuhan nikel yang besar di China dan harga yang menarik, mulailah tambang-tambang nikel yang tersebar di Sultra dan Sulteng mengekspor nikel dalam bentuk bijih nikel mentah tanpa nilai tambah. Pada era pemerintahan Jokowi dengan UU No 3/2020 hilirisasi booming dengan memberi banyak kemudahan dan insentif. Dengan aturan baru ini, banyak investasi atau penanaman modal asing dari China masuk ke industri smelter nikel.

Hilirisasi sebagai program dan konsep tentu sangat penting dan didukung semua pihak karena tujuannya untuk memajukan ekonomi nasional dengan harapan memberi nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat. Menurut Presiden Jokowi, salah satu pencapaian luar biasa hilirisasi adalah pada 2022 ekspor nikel mencapai 33,8 juta USD atau Rp 519 triliun. Dari ekspor nikel sebesar itu, pendapatan negara berupa royalty (penerimaan negara bukan pajak/PNBP) yang menurut PP No 26 Tahun 2022 tarifnya 2 % dari harga, tetapi khusus nikel hanya 1,5 %, sekitar Rp 8 triliun. PPN sangat kecil karena hampir semua pajak ekspornya 0 %. PPh badan smelter mendapatkan fasilitas tax holiday sampai 20 tahun. Dari angka tersebut, ternyata pendapatan negara dari hilirisasi nikel sangat kecil. 

Pertumbuhan ekonomi daerah naik 15 % karena investasi dan ekspor itu, tetapi pertumbuhan ini menimbulkan kesenjangan baru karena sebagian besar dinikmati investor sendiri. Pendapatan para pengusaha daerah, seperti petambang nikel,tentu besar dan pemerintah mendapat PPh dan PPN 1 % dari penjualan dengan harga nikel yang lebih rendah, tetapi kerusakan lingkungan akibat tambang juga besar. Pendapatan masyarakat akan berdampak pada angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS, 17 Juli 2023, tingkat kemiskinan di provinsi penghasil nikel di Sultra, Sulteng, dan Maluku Utara dari tahun 2022 ke tahun 2023 justru naik. Artinya, hilirisasi nikel tak mengurangi kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut. Lalu hilirisasi ini bermanfaat untuk siapa ? (Yoga)

Sudah beberapa tahun terakhir ekonomi Indonesia jalan di tempat dan ”terjebak” di level 5 %. Alih-alih bergantung pada sumber pertumbuhan yang stabil, ekonomi RI lebih banyak dipengaruhi siklus ekonomi dunia dan faktor musiman sesaat, yang bisa makin menjauhkan RI dari cita-cita menjadi negara maju pada 2045. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi yang diumumkan BPS, Senin (5/2) ekonomi Indonesia sepanjang 2023 bertumbuh moderat 5,05 % secara tahunan. Capaian ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada 2022 yang menyentuh 5,31 % dan mencatat rekor tertinggi sejak tahun 2014.

Dalam 11 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat hanya berada di level 5 % (di luar pertumbuhan yang ”anjlok” saat Covid-19 tahun 2020 dan 2021). Titik tertinggi pertumbuhan ekonomi yang pernah dicapai adalah 5,78 % pada 2013. Untuk mencapai cita-cita atau ambisi Indonesia menjadi negara maju saat menginjak usia 100 tahun pada 2045, setidaknya mulai 2025, RI sudah harus bisa mengerek pertumbuhan ekonominya ke level 6-7 %, target yang masih jauh dari kondisi saat ini. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, ekonomi RI pada 2023 melambat daripada 2022 karena pengaruh kelesuan ekonomi global dan penurunan harga komoditas ekspor unggulan.

Fenomena El Nino pada pertengahan 2023 juga menahan kinerja ekonomi. ”Di tengah perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia yang tetap bisa tumbuh 5,05 % adalah prestasi karena ekonomi kita masih bisa solid terjaga,” katanya, di Jakarta, Senin. Peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) Teuku Riefky, menilai, pertumbuhan ekonomi yang stagnan adalah peringatan tentang menjauhnya RI dari cita-cita menjadi negara maju. Indonesia, ujarnya, belum menemukan sumber pertumbuhan baru yang lebih stabil dan solid. Tak ayal, ekonomi RI di posisi rentan dan gampang naik-turun mengikuti siklus bisnis dan peristiwa musiman. Riefky mengatakan, untuk bisa menjadi negara maju, diperlukan strategi industrialisasi yang lebih efektif. Sayang, RI justru secara konsisten menunjukkan tanda-tanda deindustrialisasi dini dalam beberapa tahun terakhir. (Yoga)

Kesejahteraan buruh secara umum masih jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan mendatang. Data yang diolah Litbang Kompas menunjukkan kenaikan upah buruh terus turun akibat formula pengupahan yang terus berubah selama satu dekade terakhir. Kondisi ini tidak sebanding dengan biaya hidup yang semakin meningkat. Pada periode 2015-2024, kenaikan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) berkisar 0,6-13,1 % atau rata-rata 6,6 % per tahun. Puncak kenaikan terjadi pada 2014, yakni 22,2 %, lalu turun sejak pemerintah mengeluarkan PP No 78/2015 hingga PP No 51/2023 tentang perubahan atas PP No 36/2021 tentang Pengupahan. Terkini, kenaikan rata-rata UMP tahun 2024 hanya 2,4 %. Di sisi lain, kinerja industri manufaktur secara umum terus membaik. BPS melaporkan kontribusi industri pengolahan pada PDB naik jadi 18,67 % pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,34 %.

Adapun porsi biaya buruh industri manufaktur sepanjang 2016-2022 rata-rata hanya 2,2 %. Jika ditambah pajak dan tunjangan tak lebih dari 5 %. Sekjen Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Trisnur Priyanto, Senin (29/1) di Jakarta, berpendapat, sejak pemerintah mengganti formula kebutuhan hidup layak (KHL) dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, keberpihakan pemerintah kepada pekerja secara tidak langsung tidak ada lagi. Kenaikan upah cenderung kalah cepat dengan kenaikan biaya hidup. Ketika pekerja tidak bisa menutupi kebutuhan ekonominya, posisi tawar pun akan turun dan berpotensi memengaruhi produktivitas. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, hasil survei KSPI menunjukkan, dalam lima tahun terakhir, daya beli pekerja turun 30 %, berarti pekerja harus tombok setiap bulan karena upah yang diterima kurang mencukupi. (Yoga)

Serangan kritis publik terhadap penggelontoran program bantuan sosial atau bansos skala masif oleh pemerintah di tahun politik terus bergulir beberapa pekan terakhir. Isu bansos di tahun politik sangat seksi karena melibatkan jumlah dana yang sangat besar, yakni Rp 496,8 triliun, dan rawan konflik kepentingan atau disalah gunakan. Salah satu yang disoroti adalah munculnya tiba-tiba nomenklatur bansos baru, bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan yang sebelumnya tak masuk dalam penganggaran. Selain pengucurannya dicurigai diboncengi kepentingan elektoral karena dilakukan pada bulan pemungutan suara, kemunculan tiba-tiba bansos baru ini dinilai berpotensi membuat tata kelola kas negara menjadi tidak sehat (Kompas, 3/2). Para pengamat mempertanyakan pendanaan program BLT baru yang dikhawatirkan mengor bankan anggaran kementerian/lembaga (K/L).  

Dalam situasi normal, bansos, sebagai bagian dari program perlindungan sosial, sebenarnya merupakan program rutin, instrumen APBN, dan wujud kehadiran negara untuk melindungi kelompok rentan, dimana semestinya program bansos steril dari kepentingan elektoral. Dalam kenyataan di lapangan, hal itu tak selalu terjadi. Meski tudingan pemanfaatan program bansos untuk mendulang suara dibantah Presiden dan sejumlah menterinya, kita melihat praktik penyimpangan masih banyak terjadi di lapangan. Selain buruk bagi pendidikan politik, praktik ini juga mencederai tujuan dari program bansos. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, program BLT dalam APBN 2024 sudah melalui persetujuan DPR. Mengenai munculnya pos baru bansos mitigasi risiko pangan, Menkeu mengatakan, meski bansos telah dibagi dalam pos-pos, realisasinya bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dalam hal ini, dimungkinkan ada tambahan atau modifikasi dari program-program itu, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada, contohntya BLT El Nino pada 2023. (Yoga)

Badan Penerbangan dan Antariksa AS (NASA) siap membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN pertama di Bulan. Pembangkit ini akan menyediakan energi bersih, aman, dan andal guna menopang kolonisasi manusia secara berkelanjutan di Bulan. Jika semua berjalan lancar, PLTN ini akan mulai beroperasi pada awal dekade 2030-an. Penggunaan energi nuklir dalam misi eksplorasi luar angkasa makin masif. Sejak 1961, nuklir sudah digunakan sebagai sumber daya sejumlah wahana antariksa yang melakukan perjalanan ke tepian tata surya, atau satelit yang mengorbit Bumi. Saat ini NASA dan Badan Riset Pertahanan Maju AS (DARPA) juga sedang menyiapkan roket peluncur berbahan nuklir untuk diluncurkan pada 2026. NASA juga tengah menuntaskan rencana pembangunan reaktor nuklir pertama di Bulan. Energi nuklir ini akan dikonversi menjadi energi listrik demi menopang misi saat di Bulan sedang malam hari.

Disebabkan panjang waktu siang atau malam di Bulan mencapai 14 hari. Panjangnya malam di Bulan membuat energi Matahari tak bisa diandalkan sebagai penghasil energi listrik. Diperlukan energi alternatif yang andal, bersih, dan aman, mengingat pembangkit ini akan beroperasi di lingkungan yang secara hukum internasional harus dijaga keasliannya. ”Malam hari di Bulan memberikan tantangan teknis tersendiri. Keberadaan reaktor nuklir yang beroperasi secara independen terhadap Matahari menjadi pilihan paling memungkinkan, baik untuk kepentingan ilmiah maupun eksplorasi jangka panjang di Bulan,” kata Direktur Program Misi Uji Teknologi NASA Trudy Kortes, Rabu (31/1), seperti dikutip Livescience, Jumat (2/2).

Sekarang, pembangunan reaktor ini dalam tahap pengembangan konsep. Mengutip situs NASA, dari dua pilihan teknologi pembangkit nuklir yang biasa digunakan dalam misi luar angkasa, pilihan jatuh pada reaktor dengan teknologi fisi (FPS), mirip dengan yang digunakan pada PLTN di Bumi. Teknologi ini mengandalkan proses fisi (pembelahan inti berat secara berkelanjutan) dengan menggunakan isotop uranium-235. Proses ini mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas mulai dari rentang kilowatt hingga megawatt. NASA mematok reaktor tersebut mampu menghasilkan energi listrik sebesar 40 kilowatt. Selain itu, reaktor juga diharapkan mampu bekerja setidaknya selama 10 tahun. Pembangkit ini berbahan bakar uranium dengan pengayaan rendah, yang bobot bahan bakarnya dibatasi maksimal 6.000 kg. (Yoga)

Industri peluncuran satelit komersial China diprediksi berkembang pesat. Salah satu faktor pendorongnya adalah keberhasilan menekan biaya peluncuran. China semakin mampu bersaing dengan SpaceX, perusahaan AS, yang saat ini merupakan penyedia jasa peluncuran satelit komersial dengan tarif termurah. Roket China, Jielong-3, meluncur pada Sabtu (3/2) membawa sembilan satelit sekaligus ke orbit. Jielong-3 diluncurkan dari tongkang terapung di lepas Pantai Yangjiang, Guangdong, China selatan. Peluncuran Jielong-3 merupakan yang ketiga dalam dua bulan terakhir. Dikembangkan oleh China Rocket Co, Jielong-3 pertama kali mengangkasa pada Desember 2022. China Rocket Co merupakan cabang komersial dari produsen wahana peluncuran milik negara.

China menganggap, sektor peluncuran satelit komersial ini penting dalam membangun konstelasi satelit untuk komunikasi, penginderaan jauh, dan navigasi. Pada 2023, terdapat 67 peluncuran satelit orbital di seluruh China, termasuk 17 peluncuran satelit komersial dengan satu kegagalan. Kemampuan China untuk meluncurkan satelit terus meningkat dan semakin mengatasi ketertinggalan dari AS. Pada 2023, China menjadi negara kedua dalam daftar negara yang meluncurkan satelit ter banyak. Posisi pertama adalah AS yang melakukan 116 peluncuran, termasuk 100 peluncuran oleh SpaceX milik Elon Musk. Kemajuan paling pesat yang berhasil dicapai China adalah menekan biaya peluncuran.

Perkembangan lain adalah semakin banyak jendela peluncuran, semakin beragamnya jenis roket untuk mengakomodasi berbagai ukuran muatan, serta bertambahnya jumlah lokasi peluncuran. Dalam hal menekan biaya, Jielong-3 dapat membawa muatan seberat 1.500 kg ke orbit sinkron matahari sepanjang 500 km dengan biaya kurang dari 10.000 USD (Rp 157,1 juta) per kg untuk roket kecil. Harga ini bersaing dengan tarif SpaceX, yaitu 5.500 USD per kg (Rp 86,4 juta). Namun, SpaceX bakal menerapkan biaya tambahan. China terus berupaya mengejar AS dalam mengusai teknologi luar angkasa. Namun, upaya itu memancing kritik AS. Washington menduga China sedang merancang dan menguji senjata antiruang angkasa. Beijing jelas menampiknya. (Yoga)

Konsep pinjaman biaya pendidikan APBN tengah dirumuskan oleh Kemenkeu bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kemungkinan akan seperti student loan di AS. Wacana ini menguat setelah muncul polemik mahasiswa yang membayar biaya kuliah menggunakan pinjaman daring. Tanggapan warga dan mahasiswa beragam. Bayyu Putra Hadhiana (29) Karyawan swasta sekaligus mahasiswa S-1 mengatakan, Aku setuju student loan, yang memudahkan orang berpenghasilan bulanan rendah bisa mendapat pendidikan yang sama. Aku setuju kalau skemanya tak berbunga karena selama ini yang bikin berat adalah bunganya. Kalau ada bunga, bisa jadi uang kuliah tunggal (UKT) jauh lebih mahal pada akhir perhitungan. Skema lainnya, jangka waktu pelunasan tak ditentukan, tetapi peminjam bisa mengembalikan setelah memiliki pendapatan tertentu.

Elisabeth Dian Selvita (24) Karyawati swasta di Jakarta mengatakan, buat aku yang punya impian untuk studi Psikologi Profesi, setuju saja dan mendukung adanya program student loan. Apalagi sekarang kondisi finansial orangtua sudah enggak seperti dulu dan studi Psikologi Profesi itu juga enggak bisa disambi kerja. Perlu ada asesmen lewat background checking seperti orang mau ambil kredit di lembaga keuangan supaya tepat sasaran dan benar-benar uangnya bisa dikembalikan. Carolus Arya Pandu Yasa (26), Karyawan swasta di Jakarta, sepakat denganprogram student loan untuk pendidikan. Cuma, harus ada pengawasan yang ketat. Pemerintah sebaiknya selektif dalam memilih orang-orangnya, juga profil universitasnya, yang berkualitas dan tepercaya, serta pastikan penerimanya bisa mendapatkan pekerjaan. Jangan sampai ketika sudah dapat student loan, nanti si penerima justru kesulitan mengembalikan karena susah cari kerja.  (Yoga)

Perbincangan mengenai pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online menghangat setelah polemik pembayaran uang kuliah tunggal ITB mencuat di media sosial beberapa hari terakhir. Terlepas dari klaim setiap pihak yang terlibat, penggunaan terminologi pindar telah mengalami pergeseran makna dan telanjur melekat kesan-kesan negatif di dalamnya. Pinjaman daring sebagaimana dikenal masyarakat luas sejatinya merupakan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) dalam rangka perjanjian pinjaman berbasis teknologi. Istilah lainnya financial technology (fintech) peer to peer lending (P2P lending). Layanan jasa keuangan tersebut mulai berkembang di Indonesia pada 2016. Saat itu, pihak regulator menerbitkan regulasi berupa Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kendati sudah berpayung hukum, pinjaman daring yang telah mengantongi izin harus menghadapi situasi yang sulit dengan munculnya pindar ilegal. Selain tidak tedaftar secara legal, pindar-pindar ilegal tersebut membuat gaduh masyarakat dengan tingkat bunga yang tak masuk akal. Tak sedikit kalangan masyarakat merasa resah dan terganggu lantaran dihubungi oleh nomor-nomor tak dikenal. Pesan-pesan singkat dan suara di balik telepon tersebut mengancam mereka yang dianggap memiliki hubungan dengan peminjam. Selama 2023, OJK dan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah memberangus 2.248 pinjaman daring ilegal dan menerima 8.891 pengaduan dari masyarakat mengenai pinjaman daring ilegal. Secara keseluruhan sejak 2017, sudah ada 6.680 pindarilegal yang dihentikan.

Director of Corporate Communication AFPI Andrisyah Tauladan mengatakan, kata pindar sudah terasosiasi dengan pindar ilegal. Akibat penggunaan diksi tersebut, isu pembayaran UKT di ITB meledak. ”Stop bilang kami pinjol, karena pinjol itu (terasosiasi dengan) pinjaman online ilegal. Mereka (pinjaman daring ilegal) itu ugal-ugalan. Berbeda dengan kami yang diatur dengan ketat sekali,” ujarnya saat ditemui dJakarta, akhir pekan lalu. Oleh sebab itu, AFPI berharap agar ada penamaan baru terhadap layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) sehingga industri pinjaman daring berbasis teknologi tersebut dapat keluar dari stigma negatif. Sebab, industri ini tidak hanya membiayai kebutuhan konsumtif masyarakat, tetapi juga kegiatan produktif. (Yoga)

Sejak berdiri tahun 2019, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta di Kaltim hanya mendapatkan investasi Rp 100 miliar. Jika tidak berkembang, status KEK terancam dicabut oleh pemerintah pusat pada Juni 2024. Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, ia telah berkunjung ke KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan (MBTK) di Kutai Timur pada 1 Februari 2024. Ia juga berdiskusi dengan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan pemangku kepentingan di KEK MBTK. ”Saya minta laporan detail. Identifikasi semua masalahnya dan segera benahi. Biar enak saya berjuang di Jakarta,” kata Akmal dalam keterangan tertulis, Minggu (4/2).

Hingga 2023, kata Akmal, investasi yang masuk ke KEK ini baru Rp 100 miliar. Padahal, jika dibandingkan dengan KEK di daerah lain, investasinya sudah mencapai triliunan rupiah. Dari diskusi dengan sejumlah pemangku di KEK MBTK, kata Akmal, ada sejumlah kendala yang membuat KEK di Kaltim ini stagnan, di antaranya adalah persoalan kelembagaan, infrastruktur yang kurang memadai, dan rendahnya minat investor. Dengan perkembangan yang lambat itu, pemerintah pusat berencana mencabut KEK untuk Maloy jika Pemprov Kaltim tak mampu membenahi persoalan yang ada, termasuk memenuhi sejumlah persyaratan dalam perizinan. ”Batas akhir keputusan pemerintah pusat itu Juni tahun ini,” kata Akmal. Salah satu pertimbangan calon investor adalah infrastruktur dasar. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan persampahan jadi dua hal krusial. Keduanya belum sepenuhnya siap dan tersedia.

 KEK MBTK ditetapkan melalui PP No 85 Tahun 2014. KEK ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang ditargetkan menarik investasi Rp 34,4 triliun dan menyerap 55.700 tenaga kerja sampai tahun 2025. KEK MBTK yang memiliki lahan 509 hektar dibentuk untuk jadi pusat hilirisasi kelapa sawit dan komoditas lain. Selain itu, kawasan ini juga ditargetkan menjadi pusat bagi industri energi, seperti industri mineral, gas, batubara, dan industri turunannya. Untuk itu, Akmal berharap KEK MBTK bisa tetap berjalan. Sebab, kawasan ini amat potensial untuk industri di Kaltim. Hal ini juga dinilai bisa mengungkit ekonomi di kawasan sekitar Kaltim. (Yoga)