Sebagai pejabat di lembaga negara, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terikat dengan hak dan kewajiban. Salah satunya, menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada KPK. Pada Pemilu 2024, KPU mewajibkan seluruh calon anggota legislatif (caleg) terpilih untuk menyampaikan LHKPN. Laporan itu menjadi salah satu syarat dalam pengusulan pelantikan caleg terpilih. Anggota KPU, Idham Holik, di Jakarta, Jumat (2/2) mengatakan, kewajiban caleg terpilih mengajukan LHKPN ke KPK itu akan diatur dalam Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. Draf aturan itu sudah dikonsultasikan dengan pembuat undang-undang dan saat ini dalam tahap diharmonisasi. Dalam Pasal 46 rancangan PKPU tersebut diatur, calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa LHKPN. Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan ke KPU paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

”Jika calon terpilih tak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, KPU tidak mencantumkan nama caleg dalam pengusulan nama calon terpilih,” ucapnya. Tantangannya, LHKPN harus diisi secara benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Tak sedikit penyelenggara negara masih keliru dalam mengisi laporan itu. Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan, LHKPN menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, caleg terpilih wajib menyampaikan LHKPN setiap tahun dimulai sejak awal sebelum pelantikan. Namun, sebagian penyelenggara negara belum mela- porkan seluruh hartanya, ter- masuk nominal kekayaannya. Beberapa dokumen, seperti surat kuasa, sering kali tidak dilampirkan saat pelaporan LHKPN. Surat kuasa itu dibutuhkan KPK untuk memperoleh, memeriksa, dan mengklarifikasi kebenaran informasi keuangan pelapor di sejumlah instansi. (Yoga)

Komite Kehakiman Senat AS, Rabu (31/1) memanggil lima direktur utama atau CEO perusahaan media sosial (medsos). Mereka adalah CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO X Linda Yaccarino, CEO Snap Inc Evan Spiegel, CEO Tiktok Shou Zi Chew, dan CEO Discord Jason Citron. Kelima CEO itu dicecar sejumlah gugatan, tudingan, dan pertanyaan dari para senator tentang upaya mereka mencegah eksploitasi seksual anak secara daring. Kelima CEO itu menghadapi gelombang kemarahan publik karena dianggap tidak berupaya keras melindungi anak dari predator seksual dan dari isu bunuh diri remaja. Para aktivis hak anak dan anggota parlemen satu ide dan satu rasa, mereka menggugat perusahaan-perusahaan pengelola medsos karena lalai melindungi anak. ”Mereka harus bertanggung jawab karena menempatkan anak-anak pada ancaman bahaya saat daring. Pilihan desain mereka, kegagalan mereka dalam berinvestasi untuk urusan keamanan dan kepercayaan, serta upaya terus mencari untung dibanding keselamatan, menempatkan anak dan cucu kita dalam bahaya,” kata Ketua Komite Kehakiman dari Partai Demokrat Dick Durbin.

Durbin mengutip statistik dari Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi. Data itu menunjukkan lonjakan kasus predator yang menipu anak di bawah umur agar mengirimkan foto dan video mereka. Fenomena meresahkan ini didorong perubahan teknologi, termasuk medsos. Sidang dimulai dengan rekaman kesaksian anak-anak dan orangtua yang menyatakan bahwa mereka atau anak-anak mereka dieksploitasi di medsos. ”Saya dieksploitasi secara seksual di Facebook,” kata seorang anak yang tampil dalam bentuk siluet. Akan tetapi, kelima CEO sama-sama membela dan mempertahankan opini bahwa fitur keselamatan yang dipasang dalam platform mereka sudah bekerja dengan baik karena dilakukan bersama dengan organisasi nirlaba dan penegak hukum demi melindungi anak di bawah umur. Tiktok menegaskan tetap menerapkan kebijakan yang melarang anak dibawah 13 tahun menggunakan aplikasi ini. Sementara X menyatakan bahwa mereka tidak melayani anak-anak. (Yoga)

Setelah Kota Bogor, program pembelian layanan (buy the service/BTS) akan menjangkau Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok di Jabar yang juga tetangga DKI Jakarta. Masyarakat tak sabar menanti beroperasinya layanan transportasi publik ini. Sejak penandatanganan kerja sama dan peresmian layanan bus BisKita Trans Pakuan di Kota Bogor dengan sistem BTS, November 2021, layanan BTS seolah berhenti di ”Kota Hujan”. Baru beberapa bulan belakangan Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok ikut dalam layanan BTS. Program BTS merupakan program subsidi berbasis skema remunerasi berjangka untuk melaksanakan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan. Saat memilih Kota Bogor sebagai kota percontohan program BTS, Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa kawasan Jabodetabek merupakan satu wilayah aglomerasi dengan pergerakan masyarakat yang besar setiap hari. Oleh karena itu, program seperti BTS diperlukan untuk menekan penggunaan kendaraan bermotor pribadi, kemacetan, polusi, dan masalah lain.

Menurut Plt Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Suharto, dengan adanya layanan angkutan umum massal, ada penghematan biaya transportasi hingga 50 % yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. ”Masyarakat menengah ke bawah menghabiskan 25-30 % pendapatan per bulan untuk biaya transportasi. Sementara Bank Dunia merekomendasikan maksimal persentase biaya transportasi 10 % dari pendapatan,” ujar Suharto, Jumat (26/1). Berdasarkan BPS 2022, jumlah penduduk di Jabodetabek mencapai 31,6 juta jiwa. Hasil analisis BPTJ pada 2023 menunjukkan, potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum (jika tersedia halte/bus stop kurang dari 500 meter dari lokasi berangkat) mencapai 7,9 juta jiwa atau 25 %. Potensi ini yang terus didorong melalui berbagai strategi kebijakan dengan menghadirkan layanan transportasi umum massal. Lewat program BTS di Kota Bogor, misalnya, sejak beroperasi akhir 2021, jumlah penumpang terlayani relatif banyak. Pada dua bulan pertama beroperasi, tercatat 335.034 penumpang. Lalu, sepanjang 2022 tercatat total 5,16 juta penumpang. (Yoga)

Menuju hari pemungutan suara 14 Februari 2024, pemerintah semakin semangat menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada rakyat kecil. Setelah membagikan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino pada November-Desember 2023 di awal masa kampanye pemilu, pada Februari ini pemerintah akan membagikan bansos baru, yaitu BLT mitigasi risiko pangan, sebesar Rp 200.000 per bulan yang sebenarnya dijadwalkan diberikan pada periode Januari-Maret 2024. Namun, alih-alih menyalurkannya satu per satu setiap bulan, pencairan BLT untuk tiga bulan itu akan diberikan sekaligus sebesar Rp 600.000 pada Februari. Tak heran, momen penyaluran bansos tepat pada bulan pemungutan suara Pemilu 2024 ini dipertanyakan publik. Banyak pihak khawatir bansos dipakai sebagai alat kampanye guna memenangkan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

Apalagi, pembagian program bansos baru secara jorjoran pada Februari sebenarnya tidak mendesak. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto, Kamis (1/2) BLT pangan tidak tepat waktu karena dampak dari El Nino sudah lewat. Momentum penyaluran bansos yang dirapel pada Februari secara sekaligus tanpa urgensi itu pun memunculkan kecurigaan bahwa pengelolaan APBN dimanfaatkan untuk kepentingan pemilu. Teguh menilai, harusnya BLT El Nino dan BLT pangan dikucurkan pada Juli-September 2023 ketika dampak El Nino sangat membebani masyarakat. Bukan pada November-Desember 2023 saat kampanye pemilihan presiden baru dimulai dan Februari 2024 menjelang hari pemungutan suara. ”Saat ini, Pulau Jawa dan Indonesia sudah masuk musim tanam dan tidak ada isu besar dengan isu pangan karena harga pangan relatif stabil. Semestinya pemerintah fokus saja ke bansos yang sudah ada dan sudah dianggarkan, tidak ada urgensi memberikan bansos baru,” kata Teguh saat dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pemanfaatan biodiesel mencapai 12,5 juta kiloliter. Angka ini melampaui realisasi pada 2023 sebesar 12,2 juta kiloliter. Upaya meningkatkan penggunaan biodiesel ini selaras dengan program prioritas pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah sebelumnya menetapkan target bauran energi sebesar 23% EBT pada 2025, dan Net Zero Emission (NZE) pada 2060, atau lebih cepat. Pengembangan program mandatori B30 atau Biodiesel 30% pun menjadi salah satu jalan untuk mencapai target. Program mandatori B30 yang berjalan sejak 2020 terbukti berhasil sehingga pemerintah menerapkan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) Biodiesel 35% pada tahun lalu. B35 merupakan campuran antara bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (fatty acid methyl esters/FAME) sebesar 35% dan solar 65%. Keberhasilan program ini menjadi latar belakang penambahan target pemanfaatan biodiesel menjadi 12,5 juta kiloliter. Bukan tanpa alasan pemerintah terus menggenjot pemanfaatan biodiesel. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun lalu, penghematan devisa dari penerapan program ini mencapai US$7,9 miliar. Keberhasilan pemerintah menerapkan B35 juga menjadikan Indonesia sebagai negara percontohan dalam implementasi bahan bakar nabati (BBN) untuk kendaraan bermotor. Alasannya, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak memanfaatkan bahan bakar nabati untuk kendaraan bermotor. Berdasarkan data Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), produksi biodiesel di Tanah Air terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2023, biodiesel yang diproduksi di dalam negeri mencapai 11,9 juta kiloliter. Dari jumlah produksi tersebut, 11,36 juta kiloliternya dimanfaatkan di domestik, sedangkan 166.500,67 kiloliter sisanya diekspor. Kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen menjadi kunci keberhasilan pencapaian target. Kendati demikian, pemerintah seyogianya tidak hanya menitik beratkan biodiesel saja. Nasib bahan baku bioetanol yang menjadi syarat keberlanjutan penyaluran Pertamax Green 95 perlu diperhatikan.

Beberapa waktu terakhir, terdapat rencana sejumlah bank umum syariah di Indonesia untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Mulai dari Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah), hingga bank syariah yang baru berdiri yaitu Nanobank Syariah. Langkah bank-bank tersebut sejalan dengan arah pengembangan sektor keuangan yang disusun OJK dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia tahun 2023—2027 dan Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023—2027. Dalam Roadmap Perbankan Syariah tersebut, salah satu strateginya yaitu konsolidasi bank syariah yang dilakukan melalui pemenuhan modal inti. Pemenuhan permodalan dapat dilakukan salah satunya melalui strategi Initial Public Offering (IPO) di BEI. Kemudian, dalam Roadmap Pasar Modal Indonesia, target utama yang ingin dicapai pada tahun 2027 adalah kapitalisasi pasar (market cap) sebesar Rp15.000 triliun serta jumlah perusahaan tercatat mencapai 1.100 perusahaan. Saat ini, kapitalisasi pasar modal Indonesia mencapai Rp11.000 triliun dengan 903 perusahaan tercatat (OJK, Desember 2023). Oleh karena itu, melalui strategi IPO tersebut, perbankan syariah turut berkontribusi dalam mencapai kedua target utama pasar modal Indonesia. Di samping itu, rencana aksi korporasi tersebut sejalan dengan rencana aksi Roadmap Pasar Modal, yaitu peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah yang berperan di pasar modal syariah. 

Selain itu, selama setahun terakhir, pertumbuhan DPK di industri perbankan baik konvensional maupun syariah tumbuh terbatas (BSI, 2023). Hal ini mengakibatkan terjadinya perebutan dana murah untuk pemenuhan likuiditas di masing-masing bank. Maka, pemenuhan likuiditas selain Dana Pihak Ketiga dalam bentuk dana segar dari bursa merupakan salah satu alternatif strategis yang dapat dilakukan bagi bank syariah. Dalam hal ini, bank-bank syariah yang akan melakukan IPO perlu mencermati beberapa hal sebelum melaksanakan aksi korporasinya. Pertama, penyusunan rencana dan eksekusi pasca IPO perlu dilakukan dengan matang. Kedua, apa langkah strategis berikutnya pasca IPO? Apakah melakukan konsolidasi dengan bank syariah lain atau hanya fokus pada peningkatan aset dan kinerjanya? Sebab, salah satu strategi penguatan industri perbankan syariah yang disusun oleh OJK adalah konsolidasi bank syariah. Ketiga, proses IPO di tengah tahun politik akan dipenuhi dengan tantangan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, beberapa hal perlu dilakukan baik bagi bank syariah yang telah dan akan melakukan IPO di kemudian hari. Pertama, positioningserta diferensiasi bank syariah dengan bank konvensional perlu diperjelas dan diperkuat. Kedua, penguatan fundamental masing-masing bank syariah adalah sebuah keniscayaan untuk menjaga kepercayaan tidak hanya bagi nasabah, tetapi juga investor yang akan membeli sahamnya, sehingga kinerja saham bank syariah di bursa tetap terjaga. Ketiga, sistem dan layanan bank syariah yang telah IPO secara kualitas perlu ditingkatkan. Terakhir, koordinasi berkelanjutan antara regulator, pemerintah, dan bank syariah diperlukan khususnya dalam mendukung diferensiasi dan positioning perbankan syariah di Indonesia. Melalui langkah-langkah tersebut, bank syariah tidak hanya sekadar hanya hadir di bursa, melainkan memberikan nilai terbaik bagi para stakeholdernya.

Dalam menjawab tantangan pemberantasan korupsi yang masih stagnan, dibutuhkan kolaborasi efektif antar-elemen, termasuk KPK hingga calon presiden dan calon wakil presiden yang akan memimpin Indonesia lima tahun mendatang. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kualitas koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi dengan penegak hukum lain. Kebutuhan dalam peningkatan kualitas pada pemberantasan korupsi itu mengemuka dalam media briefing seusai diskusi publik bertajuk Masyarakat Sipil: Agenda Prioritas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2024-2029 di gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Jakarta, Kamis (1/2). Diskusi diikuti sejumlah organisasi masyarakat sipil dan akademisi, tim sukses dari tiga pasang capres-cawapres, serta insan KPK. Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif, menyoroti kebutuhan akan peningkatan kualitas koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi antar aparat penegak hukum. Selain itu, kurangnya peningkatan kualitas dan kuantitas laporan penetapan gratifikasi, khususnya di kementerian, lembaga, BUMN, dan aparat negara perlu dievaluasi.

”Dari masyarakat sipil kami juga berharap independensi KPK dikembalikan. Salah satunya dengan revisi UU KPK. Apakah akan dikembalikan seperti dulu, terserah. Asal dia menjadi independen dan bukan bagian dari eksekutif,” ucap Laode. Menurut Laode, proses seleksi komisioner dan Dewan pengawas KPK juga perlu diperbaiki agar lebih transparan dan akuntabel. Rekam jejak calon komisioner juga penting diperhatikan. Dengan demikian, ketika menjalankan tugas, baik saat menjadi komisioner maupun pengawas benar-benar akuntabel. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diluncurkan oleh Tranparency International Indonesia (TII), skor IPK Indonesia tahun 2023 stagnan di angka 34 (nilai maksimal 100). Peringkat Indonesia   merosot lima tingkat, ke-110 dari 180 negara dan kini menjadi peringkat ke-115. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana berharap RUU Perampasan Aset yang sekian lama ada di lembaga legislatif didorong oleh presiden terpilih dan segera disahkan. (Yoga)

Belum reda tekanan akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, saat ini perekonomian global kembali dihadapkan pada ketidakpastian baru yang disebabkan perang Israel-Palestina. Krisis Timur Tengah yang menyeret AS dan sekutunya ini langsung membuat harga minyak dunia bergejolak. Keterlibatan AS dan sekutunya dalam pusaran konflik dengan menyerang Yaman langsung menaikkan harga minyak dunia jenis Brent sebesar 4 % menjadi 80 USD / barel dan jenis West Texas Intermediate (WTI) naik 2,79 % menjadi 74,03 USD / barel. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga gas alam, sekitar 25 % pada 12 Januari 2024. Sebelumnya, ekonom Bank Investasi AMP di Australia, Shane Oliver, mengingatkan, serangan AS dan sekutunya terhadap Yaman meningkatkan peluang Iran terlibat langsung dalam konflik di kawasan (Kompas, 13/1/2024).

Akibatnya, pasokan minyak global akan terancam sehingga menimbulkan risiko terhadap pertumbuhan dan inflasi global. Berakhirnya era suku bunga tinggi yang ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha dan konsumen kembali buyar. Proyeksi bahwa inflasi AS akan turun signifikan sehingga memberi ruang bagi The Fed dan bank sentral secara global melonggarkan suku bunga acuan pada semester pertama 2024 mengalami ketidakpastian. Lembaga pemeringkat global Fitch Ratings memperkirakan harga minyak dunia akan meningkat pada 2024 akibat perang Timteng yang dimulai dari konflik Hamas-Israel. Kenaikan harga minyak dunia akan mendongkrak inflasi dan menggerus pertumbuhan ekonomi global. Hasil simulasi Fitch Rating (2023) menunjukkan kenaikan harga minyak dunia sebesar 10 % akan menurunkan pertumbuhan ekonomi global 0,4 % menjadi 2,7 % pada 2024, dan 0,1 % tahun 2025 ke level 3,0 %.

Proyeksi ini didasarkan pada asumsi rata-rata harga minyak dunia 75 USD / barel tahun 2023 serta 70 USD / barel tahun 2024 dan 2025. Terhambatnya produksi minyak dunia dan gangguan pada rantai distribusi akibat meluasnya perang di Timteng dapat membuat harga minyak dunia naik  signifikan, menjadi 120 USD / barel pada 2024 dan 100 USD / barel pada 2025 (Fitch Rating, 2023). Kenaikan harga minyak dunia akibat perang Timteng membuat arah pergerakan suku bunga global menjadi tidak menentu. The Fed dan bank sentral negara-negara EMEs berpotensi menunda menurunkan suku bunga acuan hingga semester kedua 2024. Respons kebijakan dari otoritas moneter EMEs, khususnya BI, adalah tetap konsisten pada kerangka kebijakan inflation targeting (IT) dengan target inflasi 2,5 % plus-minus 1 %. Dengan demikian, BI dituntut berhati-hati melonggarkan kebijakan moneternya dengan menurunkan suku bunga acuan. (Yoga)

Sebanyak 50 perusahaan asal Finlandia mengincar peluang investasi IKN. Hal tersebut disampaikan Menteri Perekonomian Finlandia, Wille Rydman usai bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) Basuki Hadimuljono di jakarta pada Senin lalu (29/01/2024). "Sebagai salah satu  negara yang paling terdigitalisasi, kami yakin Finlandia memiliki keahlian yang diperlukan oleh Indonesia dalam membangun IKN dengan fokus smart city. Oleh karena itu, kami semua yang tergabung dalam Team Finlandia ini berkomitmen  penuh dan siap bekerja sama sebagai satu  tim dengan Indonesia dalam pembangunan smart city," kata Willy. Adapun Menteri Basuki menyambut baik komitmen Finlandia. Menurutnya, selain terkenal sebagai negara maju  dengan konsep digitalisasi perkotaan, Finlandia juga terkenal sebagai negara maju dengan pemanfaatan teknologi energi terbarukan. (Yetede)