Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Epidemi Kesepian dan Isolasi di Tengah Keramaian
Di dunia yang semakin terhubung oleh jejaring digital, epidemi
kesepian ternyata semakin meluas, termasuk dialami anak muda yang berada di
tengah keramaian. Sindrom kesepian itu telah berdampak pada kesejahteraan mental
dan fisik, bahkan meningkatkan risiko kematian dini hingga 26 %, setara dengan
risiko merokok 15 batang sehari. Mengacu pada definisi psikolog Letitia Anne
Peplau dan Daniel Perlman dalam bukunya, Loneliness: A Sourcebook of Current
Theory, Research and Therapy (1982), kesepian bisa digambarkan sebagai ”isolasi
sosial yang dirasakan”, ditandai dengan rasa tertekan ketika seseorang
mengalami kesenjangan antara hubungan yang diinginkan dan yang sebenarnya. Data
negara-negara menunjukkan, hampir satu dari empat manusia di dunia saat ini
kesepian dan terisolasi secara sosial.
Hasil survei Meta-Gallup terbaru, 24 % orang berusia 15 tahun
ke atas melaporkan, mereka merasa sangat atau cukup kesepian. Survei yang
dilakukan di 142 negara itu meminta peserta menjawab pertanyaan, ”Seberapa
kesepian yang Anda rasakan?”. Di Indonesia, Health Collaborative Center (HCC),
lembaga di bidang kesehatan masyarakat dan kesehatan komunitas, pada Desember
2023 juga mengungkap hasil survei tentang kesepian yang dialami warga Jabodetabek,
menunjukkan, separuh warga Jabodetabek mengalami kesepian dengan derajat sedang
dan tinggi. Survei yang digelar sejak Oktober 2023 dan melibatkan 1.299
responden di Jabodetabek ini menunjukkan, perantau paling banyak mengalami
kesepian, yaitu 56 % dengan derajat sedang.
Sementara dari sisi usia, 51 % warga Jabodetabek yang berusia
di bawah 40 tahun juga mengalami kesepian derajat sedang. Jika dilihat dari
status, 60 % warga Jabodetabek yang belum menikah mengalami kesepian derajat
sedang. Orang yang sudah menikah pun merasa sepi, ini dialami oleh 47,9 %
responden. Studi di jurnal International Psychogeriatrics (2020) menyebutkan,
perasaan terisolasi terjadi antargenerasi dengan mereka yang berusia 18-22
tahun memiliki rata-rata skor kesepian tertinggi, sedangkan mereka yang berusia
55-73 tahun memiliki skor kesepian terendah.
Tingginya kesepian di kalangan muda usia ini kemungkinan
besar disebabkan oleh dampak penggunaan media sosial yang lebih besar di
kalangan mereka. Laporan tersebut juga menemukan, kesepian lebih umum terjadi
pada orang-orang dengan tingkat keterlibatan media sosial yang tinggi
dibandingkan dengan mereka dengan keterlibatan yang rendah. Tingginya tingkat
kesepian di kalangan muda ini juga dikaitkan dengan kesehatan mental yang
memburuk, misalnya depresi, keputusasaan, penggunaan narkoba, hingga gangguan
kognitif, bahkan kecenderungan bunuh diri. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) menunjukkan, secara global satu dari tujuh anak usia 10-19 tahun mengalami
gangguan jiwa, terhitung 13 % dari beban global penyakit pada kelompok usia
ini. Bunuh diri kini menjadi penyebab utama kematian keempat di antara usia
15-29 tahun. (Yoga)
Belum Jelas, Sumber Dana BLT Mitigasi Risiko Pangan
Keputusan pemerintah menggelontorkan bantuan langsung tunai
atau BLT mitigasi risiko pangan pada Februari 2024, yang merupakan bulan
dilakukannya pemungutan suara Pemilu 2024, berpotensi membuat tata kelola kas
negara menjadi tidak sehat. Apalagi, asal-usul sumber anggaran program bantuan
sosial itu sampai sekarang belum jelas. UU No 19 Tahun 2023 tentang APBN (UU
APBN) Tahun Anggaran 2024 sebenarnya sudah menganggarkan sejumlah program
bantuan sosial (bansos) rutin yang selama ini dikucurkan pemerintah. Anggaran
yang dialokasikan dalam UU APBN untuk kebutuhan perlindungan sosial (perlinsos)
adalah Rp 496,8 triliun, tapi dalam rincian bansos yang sudah dianggarkan dalam
UU APBN 2024, tidak ada nomenklatur bansos berupa BLT mitigasi risiko pangan.
BLT ini dianggarkan senilai total Rp 11 triliun untuk 18,8
juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan, yakni Januari-Maret
2024.Setiap KPM akan mendapat Rp 200.000 per bulan. Namun, pemerintah akan
menyalurkannya tiga bulan sekaligus sebesar Rp 600.000 per KPM pada Februari
2024. Adapun bansos yang sudah dianggarkan adalah program rutin yang selama ini
disalurkan pemerintah, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta KPM,
Program Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
untuk 2,96 juta KPM. Di tengah tanda tanya seputar anggaran bansos BLT pangan
itu, Kemenkeu mengeluarkan surat edaran No S-1082/MK.02/2023 pada 29 Desember
2023 yang bersifat sangat segera.
Surat perihal ”Automatic Adjustment Belanja Kementerian /
Lembaga TA 2024” ditujukan ke semua menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung
Republik Indonesia, Kapolri, serta kepala lembaga pemerintahan nonkementerian /
lembaga (K/L) dan pimpinan kesekretariatan lembaga negar, yang menyatakan sesuai
arahan Presiden Jokowi, kebijakan automatic adjustment perlu dilanjutkan dalam
pelaksanaan APBN 2024, dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.
Besaran automatic adjustment belanja K/L yang ditetapkan untuk tahun ini Rp
50,14 triliun. Automatic adjustment adalah kebijakan pemblokiran anggaran K/L.
Setiap K/L diminta untuk memilah anggaran belanja yang bukan prioritas untuk
disisihkan sebagai dana ”cadangan”. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan
Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro, Jumat (2/2) mengatakan, setiap K/L terkena
automatic adjustment sesuai pos anggaran masing-masing. Besarannya 5 % dari
total pagu belanja setiap K/L. (Yoga)
Bansos Oke, Coblos Mah Bebas Saja
Keluh kesah dan harapan mengemuka dalam obrolan sejumlah pengojek
daring yang tengah menunggu penumpang tak jauh dari Stasiun Rawabuntu, Tangsel,
Banten. Kamis (1/2). ”Tenang, bro. Bentar juga dapat bantuan langsung tunai
(BLT). Lumayanlah. Soal coblos siapa nanti mah bebas-bebas aja,” ujar Triyanto
(35), pengojek daring disambung tawa rekan-rekan mengobrolnya. Triyanto mengaku
penghasilannya rata-rata Rp 3,5 juta perbulan. Pengeluaran bulanan diupayakan
tidak lebih dari penghasilan meski harga berbagai kebutuhan hidup makin mahal. Triyanto
juga mengaku senang bakal ada guliran BLT Rp 600.000 pada Februari 2024., yang
bisa digunakan mengganjal pengeluarannya yang semakin membesar. ”Ya, saya terbantu dengan BLT. Tetangga juga ada yang dapat
beras. Soal mau pilih siapa saat coblosan, bebas-bebas aja,” ujarnya sembari
menaikkan kaca helm.
Pada tahun politik ini, pemerintah menggelontorkan bantuan
sosial secara besar-besaran. Di luar sejumlah program rutin jaring perlindungan
sosial, pemerintah menggulirkan bantuan beras, BLT mitigasi risiko pangan (pengganti
BLT El Nino), dan BLT petani yang gagal panen atau puso. Bantuan beras akan
diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam dua tahap, yakni
Januari-Maret dan April-Juni 2024. Setiap KPM akan mendapatkan 10 kg beras per
bulan. BLT mitigasi pangan senilai total Rp 11 triliun menyasar 18,8 juta KPM
selama tiga bulan, yakni Januari-Maret 2024. Setiap KPM akan mendapat Rp
200.000 per bulan. Namun, pemerintah akan menyalurkannya tiga bulan sekaligus
sebesar Rp 600.000 per KPM pada Februari 2024.
Kedua bansos terebut diberikan untuk meringankan beban
pengeluaran keluarga berpenghasilan rendah atas kenaikan harga sejumlah pangan
pokok. Khusus bantuan beras, penyalurannya juga dalam rangka menstabilkan harga
dan mengendalikan inflasi beras. Direktur Eksekutif Center of Reform on
Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, pada dasarnya, bansos,
termasuk bantuan pangan, bisa menjadi salah satu alat untuk menekan inflasi dan
menjaga daya beli, terutama saat krisis ekonomi terjadi. Memasuki tahun 2024,
risiko ekonomi tidak sebesar saat pandemi Covid-19 merebak serta ketika harga
pangan dan energi melonjak tinggi. ”Di sinilah jorjoran bansos, baik berupa
pangan maupun uang tunai, berperan menekan inflasi sekaligus menjaga daya beli.
Kebijakan itu menguntungkan rakyat. Kendati, tetap ada kepentingan politik yang
menungganginya,” katanya. (Yoga)
Sembilan Tahun Tol Laut Melayani Negeri
Sanjiwani Wattimena menghitung stok beras dalam gudang
penyimpanan logistik tol laut, Lewoloba, Lembata, NTT, Jumat (19/1) petang.
Masih 120 karung, namun stok itu diperkirakan habis terjual paling lama satu
pekan. Sebulan terakhir, permintaan beras melonjak lantaran harga beras medium
di pasaran Lewoleba dan sekitarnya naik hingga Rp 18.000 per kg. Di tempat itu,
harga beras medium Rp 15.000 per kg. ”Harga lebih murah karena beras di sini
diangkut dengan kapal tol laut,” ujar Sanjiwani, koordinator gudang logistik
tol laut. Tak hanya beras, harga semua barang yang dijual di gudang tersebut
juga lebih murah dari harga pasaran setempat. Daging ayam beku, misalnya,
dijual Rp 42.000 per kg, sedangkan di pasaran Lewoleba sudah Rp 70.000 per kg.
Begitu pula harga minyak goreng dan gula pasir yang lebih murah 20 % dari harga
pasaran. Tingginya harga barang di pasaran Lewoleba disebabkan mahalnya ongkos
angkutan dari daerah pemasok.
Dengan adanya tol laut, disparitas harga di kawasan timur Indonesia,
termasuk di Lewoleba, dapat ditekan. Dalam program tol laut tersebut, pemerintah
memberikan subsidi bagi angkutan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
Berkat subsidi, ongkos angkutan diringankan hingga 50 % Keringanan itu
diharapkan berdampak pada harga barang yang dijual kepada masyarakat tidak beda
jauh dari harga di Jawa. ”Kami rasakan manfaat tol laut ini. Harga ayam beku di
Lewoleba hampir sama dengan harga di Surabaya (Jatim),” ujar Supardi (45), penjual
ayam goreng. Lewoleba merupakan satu dari 115 titik yang dijangkau program tol
laut. Ide tol laut pertama kali diucapkan Joko Widodo ketika berkampanye dalam
Pilpres 2014. Program itu dimulai tahun 2015. Secara khusus, Kemenhub diberi
tugas menjalankan program dengan merangkul berbagai pihak, seperti PT Pelayaran
Nasional Indonesia (Persero) untuk jasa angkutan. Program itu sudah berlangsung
sembilan tahun dan masih terus berlanjut pada tahun ke-10. (Yoga)
Wujudkan Ceklis Dana Kesehatan
Milestone kehidupan seseorang memang berbeda. Faktor seperti
privilese finansial, perjalanan karier, dan keberuntungan pun bisa berpengaruh
terhadap kesuksesan finansial. Sebuah survei oleh Goldman Sachs (2021) bahkan
mengungkap bahwa semasa produktif penentu #1 kesuksesan pekerja adalah memiliki
penghasilan yang stabil. Namun, setelah memasuki usia pensiun, ternyata sukses
secara finansial itu berubah menjadi mampu memenuhi kebutuhan kesehatan. Musibah,
seperti sakit yang cukup berat, kecelakaan, ataupun hilangnya penghasilan utama
di masa produktif, pasti memberi dampak terhadap situasi keuangan. Dana
tabungan yang sudah dikumpulkan bisa tergerus untuk membayar biaya kesehatan. Karena
itu, penting untuk mewujudkan ceklis dana kesehatan dalam rencana keuangan
tahun 2024 ini.
Fondasi utama untuk pilar dana kesehatan adalah membangun
dana darurat yang dapat digunakan untuk pengeluaran kesehatan. Fungsi dana
darurat salah satunya adalah menjadi dana cadangan yang dapat digunakan apabila
ada pengeluaran tambahan di luar pengeluaran rutin bulanan. Contohnya momen
kenaikan kasus positif Covid-19 selepas libur Natal dan Tahun Baru, maka bisa jadi
kebutuhan untuk tes usap antigen mandiri menjadi lebih sering. Atau barangkali
ada anggota keluarga yang perlu isolasi terpisah karena ada lansia di rumah, maka
dana darurat dapat digunakan untuk menutup pengeluaran.
Pengelolaan risiko bisa berbentuk perencanaan proteksi
yang dapat dibantu dengan asuransi kesehatan dan asuransi penyakit kritis. Ada
dua jenis manfaat asuransi kesehatan yang dapat dipilih. Pertama, asuransi kesehatan
yang memberi penggantian atas biaya rawat inap ataupun biaya pengobatan. Kedua
adalah asuransi kesehatan yang memberikan santunan tunai harian. Sejak 2014,
salah satu strategi mengelola dana kesehatan adalah dengan memiliki kepesertaan
jaminan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh
masyarakat Indonesia, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang tidak bekerja.
Kesehatan mungkin bukan segalanya. Namun, segala yang dimiliki atau dikumpulkan
bisa jadi tidak berarti apabila tidak dapat dinikmati dengan kesehatan yang
baik. Dan ikhtiar untuk menjalankannya adalah dengan memiliki dana kesehatan
yang mumpuni. (Yoga)
Para Kandidat Adu Strategi Atasi Tengkes
Ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
mengakui pentingnya upaya menurunkan tengkes (stunting) di Indonesia, yang
angkanya hingga saat ini masih tertinggi kedua di ASEAN setelah Timor Leste. Namun,
ketiga pasangan ini memiliki strategi berbeda untuk mengatasinya. Upaya mengatasi
tengkes dari tiga pasangan ini disampaikan tim pakar masing-masing dalam
diskusi daring yang diselenggarakan sejumlah organisasi profesi kesehatan,
Jumat (2/2), dalam rangka menyambut Hari Gizi Nasional 2024. Dalam diskusi ini,
pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar diwakili Fasli Jalal, Rektor
Universitas Yarsi yang pernah menjabat sebagai Kepala BKKBN (2013-2015).
Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diwakili Sumaryati Aryoso,
dokter dan juga politisi Partai Gerindra. Sementara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud
MD diwakili dokter Putu Agus Wirawan.
”Saat ini, stunting terus menurun,tahun 2013 (37,6 %) menjadi
21,6 % pada tahun 2022. Ini perkembangan baik. Tetapi, ini masih jauh dari target
nasional yang 14 %. Angka ini juga di atas rekomendasi WHO sebesar 20 %. Kita
masih harus bekerja keras untuk mengatasi ini,” kata Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan
Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dedi Supratman, membuka diskusi. Fasli Jalal
mengatakan, akan melakukan upaya promotif dan preventif melalui penguatan
fungsi puskesmas didukung pemerintah desa, masyarakat, dan dunia usaha. Selain
itu, pasangan Anies-Muhaimin juga akan meningkatkan peran posyandu dan kader kesehatan
dengan dukungan digitalisasi.
Sementara itu, Sumaryati mengatakan, tim Prabowo-Gibran akan
meneruskan program pemerintah saat ini yang sudah bagus dan meningkat.
”Kebijakan pencegahan dan penurunan stunting telah dilakukan pemerintah sejak
tahun 2018 dengan100 kabupaten dan tiap tahun bertambah. Jadi saat ini sudah
ada 12 provinsi prioritas, ditambah provinsi lain, sudah mencapai 82.773 desa atau
kelurahan. Hasilnya, stun- ting sudah turun walaupun tidak secepat yang diharapkan,”
katanya. Untuk mempercepat upaya mengatasi kurang gizi dan tengkes, pasangan
Prabowo-Gibran akan memberikan makan siang gratis dan susu setiap hari untuk seluruh
ibu hamil, ibu menyusui, serta anak sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA. Agus
Wirawan mengatakan, tim Ganjar-Mahfud berpandangan, upaya mengatasi tengkes
membutuhkan kerja sama di antara pemerintah terkait, mulai dari pusat hingga
daerah sampai ke kelurahan. ”Selain itu, perlu edukasi masyarakat terkait
promotif dan preventif, pola asuh, sanitasi dan penyediaan air bersih. Penyediaan
makanan bergizi juga akan kami sediakan,” katanya. (Yoga)
Selamatkan Demokrasi agar Pemilu Adil
Sejumlah kampus di Tanah Air terus menyampaikan seruan
keprihatinan terkait kondisi demokrasi saat ini yang dinilai terkoyak. Mereka
menyoroti proses perebutan kekuasaan pada Pemilu 2024 yang nihil etika dan menggerus
keluhuran budaya serta kesejatian bangsa. Untuk itu, seluruh sivitas akademika
diajak merapatkan barisan untuk mengawal pelaksanaan pemilu yang jujur, adil,
dan bermartabat. Pada Jumat (2/2) seruan keprihatinan itu, di antaranya,
disampaikan oleh sivitas akademika UI di Depok (Jabar) dan Universitas Lambung Mangkurat
di Banjarmasin (Kalsel). Sebelumnya, keprihatinan senada disuarakan sivitas
akademika UGM dan UII di Yogyakarta, juga sejumlah kelompok masyarakat sipil.
Menanggapi seruan dari sejumlah kampus itu, Presiden Jokowi, di sela-sela kegiatannya
di Jakarta, menyampaikan bahwa itu merupakan hak demokrasi dan hak setiap orang
untuk berbicara serta berpendapat.
”Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara,
berpendapat. Silakan,” kata Presiden. Presiden juga tetap menyampaikan ajakan
menyukseskan pemilu kepada semua pihak, seperti yang disampaikan pada pembukaan
Kongres XVI GP Ansor di Jakarta. ”Penyelenggaraan pemilu 14 Februari nanti
merupakan agenda akbar nasional. Oleh sebab itu, dukungan dan partisipasi kita
semuanya sangat-sangat diperlukan,” kata Presiden. Mengenakan jubah toga
lengkap, anggota Dewan Guru Besar UI menyampaikan pesan kebangsaan sivitas akademika
UI bertajuk ”Genderang UI Bertalu Kembali”. Ketua Dewan Guru Besar UI
Harkristuti Harkrisnowo menyampaikan, menjelang Pemilu 2024, sivitas akademika UI
kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa, dan memulihkan
demokrasi negeri yang terkoyak.
”Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam
perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa,”
tutur Harkristuti. Mewakili Dewan Guru Besar UI, Harkristuti pun mengajak para
sivitas akademika merapatkan barisan untuk mengawal pelaksanaan pemilu yang
adil, jujur, dan bermartabat dengan mengecam segala tindakan yang menindas
kebebasan berekspresi; menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa
intimidasi dan ketakutan; serta menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah,
dan TNI-Polri dibebaskan dari paksaan memenangkan salah satu pasangan calon
presiden-calon wakil presiden. Harkristuti juga mengajak semua perguruan tinggi
di Tanah Air mengawasi serta mengawal pemungutan dan penghitungan suara di
wilayah masing-masing. (Yoga)
Survei Roy Morgan: Prabowo-Gibran di Puncak Elektabilitas
Portofolio Hoki Tahun Naga Kayu
Ancang-Ancang Memacu Laju Ekonomi
Salah satu capaian yang cukup penting sepanjang Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, yang mulai efektif dalam periode 2015—2023, adalah pengendalian inflasi.Pada sembilan tahun terakhir, rata-rata inflasi tercatat hanya sebesar 3,05%. Saat baru memerintah secara efektif pada 2015, Jokowi berhasil menurunkan laju inflasi tahunan, dari sebelumnya 8,38% pada 2014 menjadi hanya 3,35%. Sepanjang 2015—2023, laju inflasi tertinggi tercatat di level 5,51% pada 2022. Selebihnya, laju inflasi berada di bawah level 3,61% pada 2017. Adapun, level inflasi terendah di level 1,685 pada 2020.Tingginya inflasi pada 2013 dan 2016 yang berada di atas level 8% tampaknya menghantui Pemerintahan Jokowi sejak awal sehingga Presiden fokus untuk mengendalikan inflasi dengan menitikberatkan arah pembangunan pada pemerataan pendapatan.
Ibarat mesin mobil, ketika pedal gas diinjak terus, maka kecepatan meningkat dan lebih cepat sampai ke tujuan, tetapi mesin akan kepanasan dan bukan tak mungkin harus turun mesin. Sebaliknya, jika pedal gas diinjak secukupnya, maka butuh waktu agak lama mencapai tujuan, tetapi panas mesin masih cukup terjaga demi menambah umur mesin itu sendiri. Pelan tetapi pasti.
Apalagi dengan pilihan kebijakan yang diusung oleh Jokowi untuk membawa pemerataan perekonomian agar tingkat inflasi terkendali.Tak heran jika pertumbuhan ekonomi pada 2023 diprediksi berada di bawah target APBN yang sebesar 5,3%. Konsensus ekonom Bloomberg bahkan memperkirakan estimasi rata-rata pertumbuhan ekonomi 2023 hanya di kisaran 4,9%—5%.
Persyaratan untuk meraih pertumbuhan ekonomi 7% sejatinya sudah disadari, misalnya menarik investasi asing dengan perbaikan regulasi, peningkatan penerimaan pajak hingga peningkatan produktivitas domestik.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









