Dana insentif karbon bagi Kaltim akan disalurkan ke desa dan kelompok masyarakat. Pemerintah menyiapkan sejumlah hal agar dana yang disalurkan bisa digunakan dan dilaporkan untuk program pengurangan emisi. Hal itu menjadi pembahasan dalam pertemuan bertajuk ”Diseminasi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Tahun 2023 di Kaltim melalui Program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF)”, di Kota Balikpapan, Rabu (31/1). Pembahasan dihadiri perwakilan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan mitra pemerintah. FCPF-CF adalah program pembayaran berbasis kinerja dari Bank Dunia, yang mengevaluasi kinerja Kaltim dalam menurunkan emisi melalui program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Sepanjang tahun 2019 hingga 2020, Kaltim dinilai mampu mengurangi emisi 22 juta ton setara karbon dioksida (CO2e). Atas jasa tersebut, Kaltim mendapat komitmen pendanaan dari Bank Dunia sebesar 110 juta USD atau Rp 1,7 triliun (kurs Rp 15.700 per USD).

Bank Dunia sudah melakukan pembayaran di muka sebesar 20,9 juta USD atau Rp 329 miliar. Dana itu sudah disalurkan ke Pemprov Kaltim dan delapan kabupaten/kota di Kaltim. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemprov Kaltim Ujang Rachmad mengatakan, sisa dana itu bakal disalurkan bertahap sampai 2025. Tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran dana dilanjutkan ke 441 desa dan kelompok masyarakat. Tujuannya agar program penurunan emisi bisa dilakukan sejak di tingkat tapak. Oleh karena itu,tata kelola keuangan dan program yang dijalankan harus dipahami seluruh pemangku kepentingan. Di Kaltim, penyaluran dana ke desa melibatkan lembaga kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan. Sebagai lembaga perantara, kemitraan membantu dalam mendampingi dan meningkatkan kapasitas masyarakat desa. (Yoga)

Sering kita membaca dan mendengar kesulitan yang dihadapi generasi Z (gen Z) dan bagaimana mereka terbebani generasi sebelumnya. Di tengah situasi seperti ini, ternyata mereka ingin kaya dan berusaha dengan berbagai cara menjadi kelompok masyarakat yang sejahtera. Gen Z lahir saat tengah berlangsung revolusi digital, ancaman akibat perubahan iklim, pandemi Covid-19, dan tekanan finansial beberapa kali. Mereka juga sulit mendapatkan properti dan keslitan untuk membayar biaya kuliah. 

Berbagai tekanan ini menjadikan mereka berusaha mencari solusi. Tidak mengherankan, akun-akun media sosial dan acara pengelolaan keuangan menjadi laris manis. Gen Z terobsesi menjadi kaya. Seorang pakar mengatakan kepada Newsweek, tekanan finansial malah menjadikan mereka bermimpi untuk menjadi kaya. Mereka berjuang di tengah perasaan tidak aman dalam hal finansial. Mereka yang berhasil adalah mereka yang melihat keuangan mereka dengan jujur.

Studi terbaru Intuit Credit Karma menemukan bahwa gen Z yang lahir antara tahun 1996 dan 2012 serta generasi milenial yang lahir tahun 1981 hingga 1996 mencatat obsesi umum untuk menjadi kaya, sebesar 44 %, sementara kaum milenial sedikit lebih terobsesi dengan hal tersebut, yaitu 46 %. Beberapa saran dari kalangan penasihat keuangan menyebutkan, mereka harus menetapkan tujuan yang jelas, membuat rencana, dan yang terpenting adalah catatan finansial mereka sendiri. 

Selain mengelola tabungan, mereka juga disarankan melakukan penjadwalan pembayaran otomatis dari setiap gaji, untuk membantu bertanggung jawab dan meningkatkan tabungan dalam jangka panjang. Meski demikian, langkah yang paling tepat adalah melakukan investasi. Mereka dianjurkan untuk melakukan investasi sejak dini dan mulai memahami jenis-jenis investasi beserta risikonya. Secara umum, mereka memiliki literasi tentang investasi lebih baik dibandingkan pendahulunya.

Banyak gen Z mulai menyadari dan menunjukkan kepedulian terhadap keuangan mereka. Menurut studi tahun 2019 dari Next Gen Personal Finance yang dikutip laman CNBC, jika dibandingkan dengan generasi milenial pada usia yang sama, persentase gen Z yang mulai berinvestasi lebih tinggi. Pada 2019, sebanyak 27-28 % gen Z memiliki paparan terhadap ekuitas melalui kepemilikan saham atau bahkan rekening pensiun. Persentase itu jauh lebih tinggi dibandingkan generasi lain. 

Ketika generasi milenial memiliki usia yang sama pada tahun 2004, hanya 18,7 % dari mereka yang mempunyai paparan terhadap ekuitas. Keadaan ini menjadikan genZmemiliki harapan bisa menjadi kaya. Keberadaan platform investasi yang lebih mudah diakses kemungkinan berkontribusi terhadap fenomena ini. Dengan teknologi baru lewat beragam platform digital, mereka terbantu untuk membuat perencanaan investasi, bahkan investasi properti. (Yoga)

Pemerintah akan menjadikan indikator-indikator dalam Indeks Persepsi Korupsi sebagai bahan evaluasi. Upaya perbaikan diakui memerlukan peningkatan kerja dari semua elemen dalam ekosistem pemberantasan korupsi. ”Apa pun namanya, indeks, rating, persepsi, dan lainnya itu bagian dari evaluasi.  Ini hal yang terus menjadi bahan evaluasi pemerintah,” kata Koordinator Stafsus Presiden, Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana di kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu (31/1). Pemerintah tetap harus memberikan atensi terhadap berbagai indeks yang muncul, termasuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Dari semua indikator yang dinilai, pemerintah akan melihat indikator yang dinilai masih lemah.

Sejauh ini, kata Ari, ada indeks yang stagnan, ada yang turun, tetapi ada juga yang naik. Upaya dilakukan guna menaikkan indikator yang stagnan dan turun, tetapi indikator yang baik akan dipertahankan. Skor IPK Indonesia pada 2023 stagnan di angka 34, seperti pada 2022. Dengan stagnasi ini, peringkat Indonesia merosot dari 110 menjadi ke-115 dari total 180 negara. Ari membantah anggapan penurunan IPK tanda kegagalan Presiden memimpin pemberantasan korupsi. Menurut dia, meski pemberantasan korupsi tugas pemerintah yang dipimpin Presiden, tetapi juga bagian dari tugas legislatif membentuk perundangan dan mengawasitugas yudikatif dan KPK. ”Ini tidak hanya bagian kerja pemerintah, tetapi juga kerja bersama,” ujarnya.

Capres no urut 3, Ganjar Pranowo, di Kalbar, mengatakan, peringkat Indonesia dalam pemberantasan korupsi merosot akibat ketidak seriusan pemerintah mengawal pemberantasan korupsi. Jubir Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ramli Rahim, menyebutkan, pemberantasan korupsi Indonesia tidak hanya stagnan, tetapi bisa disimpulkan menurun. Ia mencontohkan penindakan KPK saat ini yang tajam bagi lawan penguasa, tetapi tumpul terhadap teman politik. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Hari Wibowo, menegaskan, Prabowo-Gibran berkomitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan sebagai kelanjutan pencegahan korupsi. (Yoga)

Awal tahun ini, warga Kabupaten Bekasi, Jabar, dibuat kalang kabut oleh wacana kenaikan retribusi sampah. Mengutip situs resmi Pemkab Bekasi, besaran kenaikan tarif retribusi sampah rumah tangga mulai dari Rp 11.000 hingga Rp 20.000, bergantung pada klasifikasi rumah. Adin (39) warga Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, menilai cara mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Bekasi seharusnya tak hanya bertumpu pada tingkat pungutan retribusi yang dibebankan kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah. Limbah sampah seharusnya tidak cuma ditumpuk di tempat pembuangan sampah (TPS), tetapi harus diolah. ”Saya baca berita, banyak masalah di TPS, berarti perlu cari solusi untuk masalah yang ada. Tidak Cuma menambah tarif retribusi untuk ongkos angkut sampah,” ujarnya, Rabu (31/1).

Sampah dari hulu hingga hilir perlu dikelola dan diolah untuk mengurangi jumlah sampah tak terolah yang dapat mengancam keberlangsungan lingkungan. Namun, di sisi lain, manajemen sampah dari hulu hingga hilir membutuhkan pendanaan jumbo. Mengutip data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbunan sampah tahunan pada 2023 mencapai 17,44 juta ton, tapi hanya 66,47 % (11,59 juta ton) sampah yang terkelola dan sisanya, 5,84 juta ton, tidak terkelola. Namun, data ini hanya diambil dari 132 kabupaten / kota di Indonesia. CEO dan Founder Waste4Change Mohamad Bijaksana Junerosano mengatakan, di Indonesia, perdebatan soal besaran retribusi yang ideal masih belum menemukan titik temu. Mirisnya, sebagian besar dana pengelolaan sampah membebani anggaran daerah. Padahal, sampah seharusnya menjadi tanggung jawab setiap individu ataupun organisasi yang menghasilkannya.

”Di Indonesia, tarif retribusi sampah terlalu murah sehingga selalu terjadi kekurangan dana untuk operasional sampah. Di sisi lain, bertambahnya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat selalu menjadi tanggungan pemerintah,” ujarnya, Mengutip data KLHK, dalam sehari produksi sampah nasional 175.000 ton, dengan asumsi infrastruktur pengelolaan sampah yang optimal memerlukan investasi senilai Rp 1 miliar untuk setiap ton sampah, maka dibutuhkan dana investasi sebesar Rp 175 triliun. ”Ini bukan angka yang sulit kalau investor berpikir secara jangka panjang, seperti ketika berinvestasi di infrastruktur jalan tol,” kata Ano. Kesemrawutan sistem pendanaan dan belum akuratnya data tentang sampah, menurut dia, menjadi satu hal yang membuat investor enggan masuk ke sektor pengelolaan sampah. Potensi keuntungan lain yang didapat dari skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) juga hilang. (Yoga)

Pemerintah perlu berhati-hati dalam penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) beras dan harga acuan penjualan (HAP) gula pasir di tingkat konsumen yang baru. Harga gabah kering di tingkat petani dan daya beli masyarakat perlu dipertimbangkan. Selain itu, ada faktor lain, di luar penurunan produksi, serta kenaikan biaya produksi dan distribusi, yang menyebabkan harga kedua komoditas itu naik. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa, Rabu (31/1) mengatakan, keseimbangan harga beras telah terbentuk pada awal tahun ini. Harga beras medium rata-rata Rp 13.000 per kg, sedangkan beras premium Rp 15.000 per kg. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada Januari 2024 juga sudah diatas Rp 7.000 per kg, bahkan tembus Rp 8.000 per kg.

Seiring dengan panen raya padi dan impor beras nanti, harga GKP diperkirakan bisa turun di kisaran Rp 6.000-Rp 7.000 per kg. ”Jika benar HET beras akan dievaluasi, harga pembelian pemeintah (HPP) GKP di tingkat petani, yakni Rp 5.000 per kg, juga harus dievaluasi. Jangan sampai pelaku usaha perberasan menikmati harga tinggi,tetapi petani justru tidak merasakannya,” ujarnya. Pernyataan itu terkait usulan Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono tentang perlunya mengkaji kembali HET beras dan HAP gula konsumsi ditingkat konsumen. Untuk beras, kajian HET bisa dilakukan saat panen raya padi pada April 2024.

Menurut Dwi, harga beras yang terbentuk itu tidak hanya dipengaruhi penurunan produksi, serta kenaikan biaya produksi dan distribusi. Cara berkomunikasi pemerintah yang salah juga turut andil mengerek harga beras. ”Pasar jadi terpengaruh. Harga beras yang sedikit turun tahun lalu menjadi naik kembali,” katanya. Tenaga Ahli Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Yadi Yusriyadi, berpendapat, rencana penyesuaian HAP gula di tingkat konsumen perlu diikuti penyesuaian harga acuan pembelian gula di tingkat petani. Tahun lalu, pemerintah telah dua kali menaikkan HAP gula di tingkat konsumen, sedangkan harga acuan pembelian gula petani hanya dinaikkan sekali. (Yoga)

Melihat Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International, pemberantasan korupsi di Tanah Air sejak 2014 tak hanya stagnan, tetapi berjalan mundur. Dalam laporan terakhirnya, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2023 ada di angka 34 dengan nilai maksimal 100, sama dengan skor pada 2014. Namun, dengan skor 34, Indonesia ada di peringkat ke-107 pada 2014, sementara pada 2023 ada di peringkat ke-115 dari 180 negara, berarti ada penurunan delapan peringkat. IPK Indonesia sempat menunjukkan tren naik hingga 2019 dengan skor 40. Revisi UU KPK pada akhir 2019 seperti menjadi titik balik, mulai dari pemecatan sejumlah karyawan KPK dengan alasan tak lolos tes wawasan kebangsaan hingga pelanggaran etik dan bahkan dugaan pidana sejumlah pimpinan KPK.

Setelah UU KPK direvisi, sejumlah upaya memperkuat pemberantasan korupsi seakan juga kehilangan momentum. Ini tecermin dari pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang kini tak jelas. Di saat yang sama, juga tak terlihat langkah serius mengurangi korupsi politik, misalnya dengan membuat keuangan partai politik semakin transparan. Juga tak terlihat gebrakan untuk membuat Pemilu 2024 semakin bersih dari korupsi. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih merupakan audit kepatuhan dan bukan audit investigasi. Kini, yang dibutuhkan peran lebih banyak dari masyarakat sipil untuk menjaga harapan itu, antara lain dengan menyusun peta jalan dan mengonsolidasikan langkah aksi. (Yoga)

Presiden Jokowi menilai Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Yogyakarta menjadi lokomotif kemajuan pendidikan dengan diresmikannya kampus terpadu yang baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Fasilitas ini diharapkan mencetak intelektual nahdliyin yang kompetitif di dunia profesional dan sukses menjadi wirausaha. Presiden menyampaikan hal itu saat meresmikan kampus terpadu UNU Yogyakarta di Gamping, Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (31/1). Peresmian itu juga sekaligus menjadi puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU. Dalam kesempatan tersebut juga dimulai pembangunan MBZ College of Future Studies yang merupakan bantuan dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA). 

Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan kampus terpadu UNU Yogyakarta ini bermula dari surat permohonan Pengurus Besar NU (PBNU) dan Pengurus Wilayah NU (PWNU) DIY pada Januari 2020. Alasannya, PWNU DIY belum memiliki universitas yang bagus di Yogyakarta. ”Saya sampaikan kepada tim dari PBNU dan PWNU DIY bahwa saya setuju membantu asalkan UNU Yogyakarta bukan dirancang untuk biasa-biasa saja. UNU Yogyakarta harus disiapkan menjadi luar biasa, menjadi lokomotif lompatan kemajuan bagi lembaga pendidikan tinggi NU secara nasional,” kata Presiden. Presiden menjelaskan, Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X ikut membantu pembangunan dengan menyediakan lahan. Adapun pembangunan fisik dilakukan Kementerian PUPR. Kampus terpadu ini berdiri di lahan seluas 7.478 meter persegi.

Dibangun sembilan lantai dengan luas bangunan 16.769 meter persegi. Total biaya mencapai Rp 173,8 miliar. Kampus ini menggantikan kampus lama UNU Yogyakarta di daerah Lowanu, Kota Yogyakarta, yang berdiri sejak 2017. Presiden berpesan, sebagai lokomotif kemajuan pendidikan, UNU Yogyakarta tidak boleh hanya bangga kepada gedungnya. Kebanggaan utama harus terletak pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan unggul untuk mencetak intelektual nahdliyin yang kompetitif di dunia profesional dan sukses menjadi wirausaha. Presiden juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan (MBZ) yang membantu UNU Yogyakarta dengan membangun MBZ College of Future Studies. Lokasinya bersebelahan dengan kampus terpadu, yang direncanakan beroperasi pada Oktober 2024. (Yoga)

Otorita Ibu Kota Nusantara memburu investor yang ingin membangun hotel dengan kriteria bintang 3 ke bawah untuk memenuhi kebutuhan akomodasi di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengatakan, enam hotel yang sudah melakukan ground breaking pada tahap keempat memiliki spesifi kasi bintang 4 dan 5. Padahal, kawasan itu juga memerlukan hotel dengan kriteria bintang 3 ke bawah untuk memenuhi kebutuhan akomodasi masyarakat. Hal tersebut juga membuat Otorita Ibu Kota Nusantara membuka peluang lebar bagi para investor yang mau berinvestasi membangun hotel budget di ibu kota baru. Dia menjelaskan, keberadaan hotel budget dapat meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke IKN Nusantara. Alasannya, hotel budget banyak diminati oleh wisatawan, terutama anak muda yang gemar melakukan tur dalam kota. Saat ini sudah terdapat enam proyek hotel yang dibangun oleh penanam modal swastaKeenam proyek hotel tersebut dibangun oleh Konsorsium Nusantara (hotel bintang 5), Pakuwon Jati (hotel bintang 5), Vasanta Group (hotel bintang 5), serta Balikpapan Super Block (hotel bintang 5 dan 4). Di sisi lain, Chief Operating Offi cer (COO) Agung Sedayu Retail Indonesia David Hilman menuturkan, Agung Sedayu Group bersama anggota Konsorsium Nusantara lainnya bakal merampungkan sebanyak 200 kamar hotel sebelum HUT ke-79 Indonesia digelar pada Agustus 2024.

Stagnasi skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia yang diikuti penurunan peringkat hingga lima tingkat menjadi peringatan dalam pemberantasan korupsi. Stagnasi skor IPK Indonesia dinilai cenderung lebih banyak disumbang oleh persoalan pada penegakan hukum dan korupsi politik. Dalam peluncuran skor IPK Indonesia oleh Transparency International Indonesia (TII), di Jakarta, Selasa (30/1) dipaparkan skor IPK Indonesia tahun 2023 stagnan di angka 34 (nilai maksimal 100). Peringkat Indonesia merosot lima tingkat, yakni 110 dari 180 negara menjadi peringkat ke-115. Sebelumnya, skor Indonesia merosot dari 38 dan peringkat ke-96 pada tahun 2021 menjadi skor 34 dengan peringkat ke-110 pada 2022. Skor IPK 34 sama dengan skor Indonesia di 2014. Skor IPK tertinggi Indonesia tercatat tahun 2019, yakni 40 dengan peringkat ke-85. Di kawasan Asia Tenggara, Singapura stagnan di skor 83, Malaysia naik dari 47 menjadi 50.

”Demokrasi Indonesia berjalan mundur. Hal itu terjadi serentak dengan rendahnya pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM. Padahal, tanpa pemberantasan korupsi yang mumpuni, perlindungan HAM sejati tak akan diraih,” kata Sekjen TII Danang Widoyoko. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan, Sembilan tahun pemerintahan Jokowi tak memiliki kontribusi berarti bagi pemberantasan korupsi. Bahkan, cenderung membawa kemunduran. ICW menengarai beberapa alasan yang turut melemahkan IPK, yakni Presiden Jokowi lebih sibuk cawe-cawe urusan politik ketimbang membenahi hukum. Sejumlah regulasi yang diyakini bisa menyokong pemberantasan korupsi, seperti RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan Revisi UU Pemberantasan Tipikor, tak dikerjakan. (Yoga)