Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Kenaikan Tarif PBB Ditolak Sejumlah Pihak
Polemik terus mengalir seiring berlakunya UU No 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda atau UU HKPD mulai
5 Januari 2024. Penetapan kenaikan tarif tertinggi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 hingga 66 % dikhawatirkan semakin
menyulitkan masyarakat menjangkau rumah. Kenaikan tarif PBB diatur dalam dalam
Pasal 41, yang ditetapkan maksimal sebesar 0,5 %. Tarif itu naik 66,67 %
dibandingkan sebelumnya, yakni paling tinggi 0,3 % yang mengacu pada UU No
28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Besaran pajak selanjutnya ditentukan oleh masing-masing pemda.
UU HKPD menyebutkan penyesuaian tarif PBB dilakukan tiga tahun sekali oleh
pemda. PBB merupakan pajak atas lahan dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Lahan itu
mencakup tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sejumlah
kalangan menilai, ketentuan tarif PBB dalam UU HKPD perlu ditinjau ulang. Besaran
kenaikan tarif PBB hingga 66,67 % bakal memukul industri properti dan semakin
menjauhkan masyarakat dalam mengakses kepemilikan rumah. Ketua Umum Lembaga Pengkajian
Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (HUD Institute) Zulfi Syarif
Koto mengemukakan, kebijakan UU HKPD yang mengatur tarif PBB disusun tanpa
pernah melibatkan pemangku kepentingan industri properti serta tidak pernah ada
sosialisasi.
Dampak kebijakan itu dipastikan memukul industri properti
yang selama ini berkontribusi 14-16 % pada PDB. Kenaikan tariff PBB akan sangat
berpengaruh terhadap golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah
karena harus membayar biaya PBB yang lebih besar, sedangkan pendapatan belum tentu
naik. Kenaikan PBB juga berpotensi memicu kenaikan harga rumah. Tingginya
kenaikan tarif PBB akan membuat masyarakat yang membutuhkan hunian semakin
enggan memiliki properti. Produk rumah sewa akan menjadi pilihan. (Yoga)
Instrumen Operasi Moneter Penjaga Rupiah
Menjaga nilai tukar rupiah tidak gonjang-ganjing memerlukan berbagai inovasi, terutama di tengah berbagai ketidakpastian yang tinggi dan gejolak tiada henti di pasar keuangan global. Inovasi yang tidak hanya menyasar sisi kebijakan dan operasional, tetapi juga instrumen. Bank Indonesia yang diamanahi UU No. 4/2023 untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melakoni dengan berinovasi pada sisi kebijakan dan instrumen. Pada inovasi kebijakan, Bank Indonesia mengambil strategi dengan lebih melibatkan pasar (pro market) dengan mengoptimalkan peran primary dealers di operasi moneter Bank Indonesia dan pasar uang. Sementara pada sisi instrumen, Bank Indonesia meluncurkan tiga instrumen baru pada triwulan akhir 2023. Ketiga instrumen tersebut adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Kedua bentuk inovasi tersebut sejalan dengan upaya otoritas moneter untuk lebih independen terhadap dampak kebijakan moneter negara maju, terutama Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed).
Ketiga instrumen yang merupakan alat operasi moneter kontraksi pro market memiliki durasi pendek hingga 12 bulan. Tujuannya untuk mengelola likuiditas sekaligus dapat mengembangkan pasar uang dan stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini karena instrumen tersebut dapat diperdagangkan dan dimiliki nonbank baik itu eksportir maupun investor asing di pasar sekunder.
Keberadaan SRBI, SVBI dan SUVBI juga tidak akan mematikan dan menyaingi instrumen yang lain. Hal ini karena karakteristik dan jangka waktu penempatannya telah diatur sedemikian rupa. Pasar uang akan banyak memiliki variasi instrumen yang menjadi pilihan investor sesuai dengan kepentingan investor masing-masing.
Respons perbankan nasional dan investor asing cukup positif atas inovasi Bank Indonesia tersebut. Mengutip laporan Bank Indonesia yang disampaikan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17—18 Januari 2024, lelang SRBI dan SVBI hingga 16 Januari 2024 masing-masing telah mencapai Rp296,03 triliun dan US$896,50 juta. Kemudian, lelang SUVBI yang diterbitkan telah mencapai US$244 juta. Instrumen SRBI juga telah secara aktif diperdagangkan di pasar sekunder. Ini terlihat dari kepemilikan nonresiden yang mencapai Rp75,44 triliun. Dampak terhadap stabilitas nilai tukar rupiah juga relatif terjaga sejalan dengan berbagai kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah masih relatif stabil hingga 16 Januari 2024, meski merosot 1,24 % dari akhir Desember 2023.
Sumsel Incar Nilai Ekonomi Karbon
Seiring dibukanya ruang perdagangan karbon, Pemprov Sumsel mengincar nilai ekonomi karbon melalui penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hasilnya akan dimanfaatkan untuk optimalisasi biaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang memakan biaya besar setiap tahun. ”Manfaat dari NEK (nilai ekonomi karbon) sangat kami harapkan untuk penguatan pembiayaan penanganan karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang sangat besar, seperti penggunaan teknologi modifikasi cuaca,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumsel Edward Chandra seusai Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Perubahan Iklim Regional Wilayah Sumatera di Palembang, Selasa (30/1).
NEK tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional. Menurut KLHK, ada lima sektor yang berperan dalam penurunan emisi GRK yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan NEK, yakni energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), pertanian, dan kehutanan. Edward mengatakan, dari lima sektor itu, Sumsel berpeluang besar mendapatkan NEK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (forestry and other land use/FOLU). Penggunaan lahan lainnya itu meliputi pertanian dan perkebunan.
”Sektor itu yang kami dorong untuk mendapatkan insentif dari upaya penurunan emisi GRK, antara lain, dengan cara menekan dampak karhutla,” katanya. Pemprov Sumsel percaya diri karena mampu menekan dampak karhutla pada 2023. Berdasarkan data KLHK, tahun 2023 jadi tahun terpanas sejak 1940 karena dampak El Nino. Meski demikian, luas karhutla di Sumsel pada 2023 tidak lebih buruk daripada 2019 yang menjadi salah satu tahun terpanas. Pada 2024, yang masih terdampak El Nino, kata Edward, pihaknya bersama instansi terkait menyiapkan diri lebih awal sebelum tiba musim kemarau. Menurut Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi, sejauh ini Indonesia menjadi negara penerima pembayaran result based payment (RBP) terbesar di dunia, antara lain, 103 juta USD dari Green Climate Fund dan 156 juta USD dari Pemerintah Norwegia. Selain itu, ada dua daerah percobaan yang merasakan manfaat itu dari sejumlah lembaga, yaitu Kaltim dan Jambi. (Yoga)
PRDA Memacu Pertumbuhan Kinerja
Industri Pinjol Benjol-Benjol Dihantam Aneka Persoalan
JALAN PANJANG MENJAGA RASA KUE KERANJANG TUKANGAN
Mariyem (64) dengan cekatan memotong plastik di sekeliling kue berwarna coklat dengan wujud bundar yang telah selesai dibuat dan akan dikemas di industri kue Bak Cang Kue Mangkuk di Kampung Tukangan, Danurejan, Yogyakarta, Selasa (30/1). Ia rutin membantu produksi di tempat itu sejak tahun 1973. Pabrik kue keranjang itu, tahun ini mempekerjakan enam pekerja harian lepas, termasuk Mariyem. Pembuatan kue di tempat usaha yang dirintis warga keturunan Tionghoa, Siauw Boen Tyhauw, sekitar tahun 1960 itu hanya dilakukan setiap setahun sekali menjelang hari raya Imlek. Kue yang dalam Bahasa Mandarin bernama nian gao itu menjadi penganan khas yang banyak disantap warga keturunan Tionghoa saat perayaan Imlek.
Cita rasa manis dari makanan yang dibuat dari beras ketan dan gula awalnya dipercaya sebagai hidangan yang ditujukan untuk menyenangkan Dewa Tungku (Cau Kun Kong) agar membawa laporan yang menyenangkan kepada Raja Surga perihal warga yang mempersembahkannya. Meningkatnya permintaan kue tersebut menjelang Imlek menghadirkan peluang rezeki bagi sejumlah tempat usaha di Yogyakarta. UMKM Bak Cang Kue Mangkuk yang kini dikelola kakak beradik Sulistyowati (78) dan Sianywati (75), putri Siauw Boen Tyhauw, termasuk salah satu yang rutin memproduksi kue keranjang dengan produk yang banyak dicari. ”Kami terus membuat kue keranjang sejak awal berdiri dan hanya berhenti produksi satu kali saat pandemi (Covid-19) lalu,” ujar Sianywati. Kue keranjang yang diberi label Lampion dan Naga tersebut tahun ini dijual dengan harga Rp 52.000 per buah. Dalam sehari, tempat usaha itu memproduksi 200 kg kue keranjang.
Bak Cang Kue Mangkuk terus berjuang menjaga perputaran roda ekonominya dengan mempertahankan pelanggan. ”Pelanggan kami terus berkurang karena sudah banyak yang meninggal,” ucap Sianywati. Upaya agar pelanggan tak hilang adalah dengan mempertahankan cita rasa kue keranjang. Menurut Sianywati, pengukusan kue keranjang harus dilakukan dengan api yang konstan melalui penggunaan kompor minyak tanah agar kue memiliki rasa yang serupa seperti ketika dibuat oleh ayahnya setengah abad lalu.Tradisi hiruk-pikuk membuat kue keranjang hanya berlangsung dua pekan dalam setahun di Bak Cang Kue Mangkuk ketika mendekati Imlek. Bangunan bekas rumah makan Seneng yang berjaya pada tahun 1970-an dengan menu andalan bakso dan berjarak 300 meter dari Stasiun Lempuyangan itu akan kembali sepi sesudah Imlek. (Yoga)
Mitigasi Risiko Pangan, Meredam Inflasi
Efek Elektoral Bantuan Langsung Tunai
Mahasiswa dalam Incaran Pinjaman Daring
Pembayaran uang kuliah melalui pinjol ramai diperbincangkan
dan berawal dari cuitan akun @itbfess di media sosial X sejak Kamis (25/1). Cuitan
itu berbunyi, ”Anjaaay, disuruh pinjol sama itb! Kami segenap civitas akademik
ITB mengucapkan SELAMAT MEMBAYAR CICILAN BESERTA BUNGANYA”. Aplikasi pinjol
yang menawarkan layanan itu bernama Danacita. Hingga Senin (29/1) petang, cuitan
tersebut telah disukai lebih dari 15.000 pengguna X dan dicuitkan kembali
sebanyak 2.308 kali. Rata-rata respons warganet negatif. Kebanyakan
menyayangkan adanya tawaran semacam itu. Usut punya usut, Danacita juga
mengadakan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi lain. Salah satunya,
UGM.
Intan Putri Dahlia (27), mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas
Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, tak tahu kampusnya menjalin kerja sama dengan
layanan pinjol. ”Memang bisa membantu, tapi seharusnya pinjamannya tidak
menggunakan bunga, sebab bukan untuk keperluan konsumtif,” kata Intan. Bagi
Intan, mekanisme pinjaman daring malah berpotensi memberatkan para mahasiswa di
kemudian hari. Pasalnya, terdapat bunga pinjaman yang harus dibayarkan sewaktu
mencicil angsuran setiap bulan.
Kompas mencoba menggunakan simulasi pinjaman Danacita sebesar
Rp 16 juta, sesuai biaya uang kuliah tunggal (UKT) milik Intan per
semester.Hasilnya, angsuran yang harus dibayarkan Rp 1,65 juta per bulan selama
12 bulan. Dengan pinjaman itu, mahasiswa mengeluarkan uang sebesarRp 19,84 juta
untuk satu semester. Mahasiswa justru membayar Rp 3,84 juta lebih banyak
dibandingkan dengan seharusnya. Biaya tambahan berasal dari biaya bulanan
platform senilai 1,75 % dan biaya persetujuan 3 %.
Sekretaris Universitas UGM Andi Sandi Antonius Tabusassa
Tonralipu mengatakan, perjanjian kerja sama antara FEB UGM dan Danacita dilakukan
sejak Juni 2022. Tawaran itu bisa dipakai oleh semua mahasiswa UGM. ”Sebanyak
33 orang yang menggunakan itu, 80 % adalah mahasiswa pascasarjana dan sudah
bekerja,” kata Andi. Opsi pinjaman daring juga tidak diwajibkan. Jalur itu
menjadi pilihan terakhir jika ada permasalahan uang kuliah. ”UGM juga punya
anggaran sendiri untuk teman-teman yang kesulitan. Kami mengalokasikan 5 % dari
SPI atau sumbangan pengembangan institusi,” kata Andi. (Yoga)
Kaum Milenial dan Gen Z Makin Gemari Pakaian Bekas
Didorong oleh kesadaran lingkungan dan berhemat, generasi
milenial dan generasi Z semakin menggemari pakaian bekas. Survei terbaru oleh
lembaga basis data e-dagang ECDB menemukan, 67 % generasi muda itu membeli
pakaian bekas. Mengikuti selera ini, jenama-jenama terkenal pun mulai membuka
layanan pakaian bekas. Chiara Menage, pendiri situs jual beli pakaian bekas,
Menage Modern Vintage, mengatakan, sejak 2018 tren pakaian bekas telah menjadi
arus utama. Dasarnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan. ”Hal ini
berkontribusi besar terhadap alasan orang lebih menyukai barang bekas dan
barang antik.
Tujuan saya menawarkan alternatif lebih baik yang 100 % ramah
lingkungan dibandingkan dengan membeli barang-barang baru,” katanya seperti
dikutip The Guardian, Minggu (28/1). Laporan Pasar Etis Bank Koperasi tahun
2023 mengungkapkan, di Inggris penjualan pakaian bekas meningkat 50 % dibanding
tahun sebelumnya. Nilai transaksi mencapai 1,2 miliar pound sterling atau Rp 24,13
triliun. Pasar dalam jaringan, seperti Depop dan Vinted, mengalami lonjakan
tertinggi dalam daftar penyedia barang bekas. Sementara itu, kunjungan ke toko
amal menjadi lebih sering dibandingkan sebelumnya menyebabkan peningkatan
penjualan sebesar 147 %. Kesadaran untuk berhemat dan kesadaran iklim merupakan
alasan utama generasi muda dalam membeli pakaian bekas. Di luar itu, mereka menemukan
hiburan saat memilih-milih pakaian bekas dan bertemu dengan komunitas sepemikiran.
”Berbelanja langsung terasa lebih menyenangkan dan
datang ke tempat ini terasa istimewa. Dan, itu terjadi di komunitas kami,” kata
Istara Morris (15), salah satu pelanggan pakaian bekas di Inggris. Berdasarkan
laporan thredUP, toko daring konsinyasi dan barang bekas, menemukan bahwa tiga
dari empat konsumen yang berbelanja barang bekas menyebut diri sebagai orang
yang hemat. Mereka percaya pakaian bekas sekarang lebih dapat diterima secara
sosial dibandingkan dengan lima tahun yang lalu. Menurut data threadUP,
kalangan yang bangga berpakaian bekas mencapai 59 % dari responden. Para
generasi muda ini menemukan pula peluang bisnis dalam pakaian bekas. Sebanyak
21 % dari mereka bahkan bersedia membayar lebih untuk pakaian yang dapat dijual
kembali. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









