;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

Kenaikan Tarif PBB Ditolak Sejumlah Pihak

31 Jan 2024

Polemik terus mengalir seiring berlakunya UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda atau UU HKPD mulai 5 Januari 2024. Penetapan kenaikan tarif tertinggi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 hingga 66 % dikhawatirkan semakin menyulitkan masyarakat menjangkau rumah. Kenaikan tarif PBB diatur dalam dalam Pasal 41, yang ditetapkan maksimal sebesar 0,5 %. Tarif itu naik 66,67 % dibandingkan sebelumnya, yakni paling tinggi 0,3 % yang mengacu pada UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Besaran pajak selanjutnya ditentukan oleh masing-masing pemda. UU HKPD menyebutkan penyesuaian tarif PBB dilakukan tiga tahun sekali oleh pemda. PBB merupakan pajak atas lahan dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Lahan itu mencakup tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sejumlah kalangan menilai, ketentuan tarif PBB dalam UU HKPD perlu ditinjau ulang. Besaran kenaikan tarif PBB hingga 66,67 % bakal memukul industri properti dan semakin menjauhkan masyarakat dalam mengakses kepemilikan rumah. Ketua Umum Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (HUD Institute) Zulfi Syarif Koto mengemukakan, kebijakan UU HKPD yang mengatur tarif PBB disusun tanpa pernah melibatkan pemangku kepentingan industri properti serta tidak pernah ada sosialisasi.

Dampak kebijakan itu dipastikan memukul industri properti yang selama ini berkontribusi 14-16 % pada PDB. Kenaikan tariff PBB akan sangat berpengaruh terhadap golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah karena harus membayar biaya PBB yang lebih besar, sedangkan pendapatan belum tentu naik. Kenaikan PBB juga berpotensi memicu kenaikan harga rumah. Tingginya kenaikan tarif PBB akan membuat masyarakat yang membutuhkan hunian semakin enggan memiliki properti. Produk rumah sewa akan menjadi pilihan. (Yoga)

Instrumen Operasi Moneter Penjaga Rupiah

31 Jan 2024

Menjaga nilai tukar rupiah tidak gonjang-ganjing memerlukan berbagai inovasi, terutama di tengah berbagai ketidakpastian yang tinggi dan gejolak tiada henti di pasar keuangan global. Inovasi yang tidak hanya menyasar sisi kebijakan dan operasional, tetapi juga instrumen. Bank Indonesia yang diamanahi UU No. 4/2023 untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melakoni dengan berinovasi pada sisi kebijakan dan instrumen. Pada inovasi kebijakan, Bank Indonesia mengambil strategi dengan lebih melibatkan pasar (pro market) dengan mengoptimalkan peran primary dealers di operasi moneter Bank Indonesia dan pasar uang. Sementara pada sisi instrumen, Bank Indonesia meluncurkan tiga instrumen baru pada triwulan akhir 2023. Ketiga instrumen tersebut adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Kedua bentuk inovasi tersebut sejalan dengan upaya otoritas moneter untuk lebih independen terhadap dampak kebijakan moneter negara maju, terutama Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed). Ketiga instrumen yang merupakan alat operasi moneter kontraksi pro market memiliki durasi pendek hingga 12 bulan. Tujuannya untuk mengelola likuiditas sekaligus dapat mengembangkan pasar uang dan stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini karena instrumen tersebut dapat diperdagangkan dan dimiliki nonbank baik itu eksportir maupun investor asing di pasar sekunder. Keberadaan SRBI, SVBI dan SUVBI juga tidak akan mematikan dan menyaingi instrumen yang lain. Hal ini karena karakteristik dan jangka waktu penempatannya telah diatur sedemikian rupa. Pasar uang akan banyak memiliki variasi instrumen yang menjadi pilihan investor sesuai dengan kepentingan investor masing-masing. Respons perbankan nasional dan investor asing cukup positif atas inovasi Bank Indonesia tersebut. Mengutip laporan Bank Indonesia yang disampaikan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17—18 Januari 2024, lelang SRBI dan SVBI hingga 16 Januari 2024 masing-masing telah mencapai Rp296,03 triliun dan US$896,50 juta. Kemudian, lelang SUVBI yang diterbitkan telah mencapai US$244 juta. Instrumen SRBI juga telah secara aktif diperdagangkan di pasar sekunder. Ini terlihat dari kepemilikan nonresiden yang mencapai Rp75,44 triliun. Dampak terhadap stabilitas nilai tukar rupiah juga relatif terjaga sejalan dengan berbagai kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah masih relatif stabil hingga 16 Januari 2024, meski merosot 1,24 % dari akhir Desember 2023.

Sumsel Incar Nilai Ekonomi Karbon

31 Jan 2024

Seiring dibukanya ruang perdagangan karbon, Pemprov Sumsel mengincar nilai ekonomi karbon melalui penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hasilnya akan dimanfaatkan untuk optimalisasi biaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang memakan biaya besar setiap tahun. ”Manfaat dari NEK (nilai ekonomi karbon) sangat kami harapkan untuk penguatan pembiayaan penanganan karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang sangat besar, seperti penggunaan teknologi modifikasi cuaca,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumsel Edward Chandra seusai Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Perubahan Iklim Regional Wilayah Sumatera di Palembang, Selasa (30/1).

NEK tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional. Menurut KLHK, ada lima sektor yang berperan dalam penurunan emisi GRK yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan NEK, yakni energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), pertanian, dan kehutanan. Edward mengatakan, dari lima sektor itu, Sumsel berpeluang besar mendapatkan NEK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (forestry and other land use/FOLU). Penggunaan lahan lainnya itu meliputi pertanian dan perkebunan.  

”Sektor itu yang kami dorong untuk mendapatkan insentif dari upaya penurunan emisi GRK, antara lain, dengan cara menekan dampak karhutla,” katanya. Pemprov Sumsel percaya diri karena mampu menekan dampak karhutla pada 2023. Berdasarkan data KLHK, tahun 2023 jadi tahun terpanas sejak 1940 karena dampak El Nino. Meski demikian, luas karhutla di Sumsel pada 2023 tidak lebih buruk daripada 2019 yang menjadi salah satu tahun terpanas. Pada 2024, yang masih terdampak El Nino, kata Edward, pihaknya bersama instansi terkait menyiapkan diri lebih awal sebelum tiba musim kemarau. Menurut Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi, sejauh ini Indonesia menjadi negara penerima pembayaran result based payment (RBP) terbesar di dunia, antara lain, 103 juta USD dari Green Climate Fund dan 156 juta USD dari Pemerintah Norwegia. Selain itu, ada dua daerah percobaan yang merasakan manfaat itu dari sejumlah lembaga, yaitu Kaltim dan Jambi. (Yoga)

PRDA Memacu Pertumbuhan Kinerja

31 Jan 2024
Emiten laboratorium, PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik di tahun 2024. Strategi tersebut dijalankan dengan tetap berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan demi kepuasan pelanggan. Direktur Bisnis & Pemasaran Prodia Indriyanti Rafi Sukmawati menyatakan, Prodia tetap konsisten meluncurkan minimal 10 tes kesehatan baru setiap tahunnya. Saat ini, PRDA sudah menawarkan lebih dari 3.000 jenis tes kesehatan bagi masyarakat, baik untuk preventif maupun tes yang bersifat rutin. Prodia juga berkomitmen untuk terus melakukan pembaharuan dan memperbanyak layanan konsultasi dokter di klinik Perseroan dan melalui aplikasi digital ProdiaLink. Indriyanti mengatakan, sebagai bentuk sinergis layanan kesehatan, Prodia tetap membuka peluang kerja sama  dalam menghadirkan akses layanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi bersama mitra strategis, baik lokal maupun internasional. Selain itu, berbagai upaya efisiensi pun dilakukan Prodia guna menjaga perolehan laba tetap positif di tahun 2024 ini. Pihaknya optimistis dengan berbagai strategi dan program di sepanjang tahun 2024 ini dapat mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2023. Pada tahun ini, Prodia menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 250 miliar-Rp 300 miliar. Indriyanti memerinci, 30%-35% capex akan digunakan untuk pengembangan teknologi informasi dan digital. Kemudian 40%-45% sisanya dipakai untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas alat laboratorium. Hingga akhir bulan Januari 2024 ini Prodia belum merilis secara resmi laporan keuangan tahun buku 2023, sehingga belum bisa menggambarkan kinerja keuangan perusahaan sepanjang tahun lalu. Adapun, per kuartal III-2023,  pendapatan PRDA mencapai Rp 1,61 triliun. Angka ini naik tipis 2,08% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,57 triliun. Hingga akhir September 2023, PRDA mencetak laba bersih sebesar Rp 235,67 miliar. Laba bersih PRDA itu menurun 14,36% yoy dari periode sama tahun 2022 yang sebesar Rp 275,20 miliar pada.

Industri Pinjol Benjol-Benjol Dihantam Aneka Persoalan

31 Jan 2024
Persoalan gagal bayar peer to peer (P2P) lending Investree ke pemberi pinjaman (lender) makin ruwet. Muncul dugaan Adrian Asharyanto Gunadi, Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya, melakukan fraud alias penggelapan dana perusahaan. Dugaan ini berawal dari surat pengunduran diri Adrian sebagai petinggi Investree, yang efektif berlaku efektif pada 31 Januari 2024. DealStreetAsia, seperti dikutip Fintech News, Selasa (30/1), menyatakan melihat salinan surat pengunduran Adrian. Dalam suratnya, Adrian menyatakan pengunduran dirinya tidak dapat dibatalkan dan pihaknya tidak menuntut apapun. Selain itu, terdapat dokumen lain yang berisi pengakuan Adrian tentang dugaan pengalihan dana. Sumber KONTAN yang mengetahui soal kisruh Investree ini membenarkan Adrian telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai CEO sebelum Tahun Baru. Menurut si sumber, posisi Adrian saat ini diisi Salman Baharuddin, Chief of Sales Investree. Keputusan ini diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di 17 Januari. Sumber KONTAN juga menyebut, Investree sudah tidak lagi menerima borrower baru. Dana lender yang mengajukan pencairan juga ditahan. "Seperti tarik rem tangan, bisa dibilang ini untuk memfokuskan pengembalian kepada para lender," ungkap sumber tersebut, kemarin. Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK mengakui sedang memeriksa Investree. Namun Agusman belum bersedia membeberkan materi pemeriksaan. Ia hanya menyebut, materi pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hingga 30 Januari 2024, posisi TWP90 Investree di 16,44%, naik dari 12,58% di 12 Januari. KONTAN telah mencoba menghubungi manajemen Investree dan Adrian. Tapi hingga berita ini diturunkan, permintaan wawancara KONTAN tidak berbalas.

JALAN PANJANG MENJAGA RASA KUE KERANJANG TUKANGAN

31 Jan 2024

Mariyem (64) dengan cekatan memotong plastik di sekeliling kue berwarna coklat dengan wujud bundar yang telah selesai dibuat dan akan dikemas di industri kue Bak Cang Kue Mangkuk di Kampung Tukangan, Danurejan, Yogyakarta, Selasa (30/1). Ia rutin membantu produksi di tempat itu sejak tahun 1973. Pabrik kue keranjang itu, tahun ini mempekerjakan enam pekerja harian lepas, termasuk Mariyem. Pembuatan kue di tempat usaha yang dirintis warga keturunan Tionghoa, Siauw Boen Tyhauw, sekitar tahun 1960 itu hanya dilakukan setiap setahun sekali menjelang hari raya Imlek. Kue yang dalam Bahasa Mandarin bernama nian gao itu menjadi penganan khas yang banyak disantap warga keturunan Tionghoa saat perayaan Imlek.

Cita rasa manis dari makanan yang dibuat dari beras ketan dan gula awalnya dipercaya sebagai hidangan yang ditujukan untuk menyenangkan Dewa Tungku (Cau Kun Kong) agar membawa laporan yang menyenangkan kepada Raja Surga perihal warga yang mempersembahkannya. Meningkatnya permintaan kue tersebut menjelang Imlek menghadirkan peluang rezeki bagi sejumlah tempat usaha di Yogyakarta. UMKM Bak Cang Kue Mangkuk yang kini dikelola kakak beradik Sulistyowati (78) dan Sianywati (75), putri Siauw Boen Tyhauw, termasuk salah satu yang rutin memproduksi kue keranjang dengan produk yang banyak dicari. ”Kami terus membuat kue keranjang sejak awal berdiri dan hanya berhenti produksi satu kali saat pandemi (Covid-19) lalu,” ujar Sianywati. Kue keranjang yang diberi label Lampion dan Naga tersebut tahun ini dijual dengan harga Rp 52.000 per buah. Dalam sehari, tempat usaha itu memproduksi 200 kg kue keranjang.

Bak Cang Kue Mangkuk terus berjuang menjaga perputaran roda ekonominya dengan mempertahankan pelanggan. ”Pelanggan kami terus berkurang karena sudah banyak yang meninggal,” ucap Sianywati. Upaya agar pelanggan tak hilang adalah dengan mempertahankan cita rasa kue keranjang. Menurut Sianywati, pengukusan kue keranjang harus dilakukan dengan api yang konstan melalui penggunaan kompor minyak tanah agar kue memiliki rasa yang serupa seperti ketika dibuat oleh ayahnya setengah abad lalu.Tradisi hiruk-pikuk membuat kue keranjang hanya berlangsung dua pekan dalam setahun di Bak Cang Kue Mangkuk ketika mendekati Imlek. Bangunan bekas rumah makan Seneng yang berjaya pada tahun 1970-an dengan menu andalan bakso dan berjarak 300 meter dari Stasiun Lempuyangan itu akan kembali sepi sesudah Imlek. (Yoga)

Mitigasi Risiko Pangan, Meredam Inflasi

31 Jan 2024
Pemerintah menegaskan, bantuan sosial (Bansos) dalam bentuk bantuan  langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan pada kuartal I-2023 sebagai upaya untuk meredam inflasi. Adapun komponen inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) mencapai 6,73% year on year (yoy) pada Desember 2023. Hal ini harus diantisipasi agar dampak komoditas pangan tidak berpengaruh langsung kepada masyarakat. "Inflasi volatile food itu nilainya mash 6,73% secara yoy, dari sisi pemerintah karena volatile food domain-nya pemerintah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam upaya meredam inflasi voletile food dilakukan melalui sinergi Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah  (TPIP) dan TPID) dan Penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak El Nino. Ke depan, kebijakan moneter yang pro stability dan sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah (pusat dan daerah) terus diperkuat guna memastikan  inflasi tahun 2024. (Yetede)

Efek Elektoral Bantuan Langsung Tunai

31 Jan 2024
Sejumlah pegiat demokrasi dan transparansi anggaran menilai bantuan sosial (bansos) berpotensi digunakan untuk mendongkrak suara dalam pemilihan umum. Indikasi tersebut terlihat ketika pemerintah memutuskan pemberian bantuan pangan ataupun bantuan langsung tunai (BLT) selama masa Pemilu 2024. Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gurnadi Ridwan mengatakan pemerintah sangat mungkin menyalahgunakan pemberian BLT saat pemilu. “Cara ini bisa dipakai penguasa sebagai alat untuk dipertukarkan dengan loyalitas elektoral,” katanya saat dihubungi pada Selasa, 30 Januari 2024.  

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang bantuan pangan berupa pemberian beras sebanyak 10 kilogram per keluarga per bulan hingga Juni 2024. Di samping bantuan pangan, pemerintah akan mengguyurkan BLT Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp 600 ribu per bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. BLT tersebut akan dicairkan pada Februari 2024.  Program BLT baru itu dipaparkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers hasil pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Senin, 29 Januari lalu. 

Menurut Airlangga, bantuan tersebut akan dievaluasi setelah tiga bulan. “Program ini menggantikan BLT El Nino yang diberikan pada akhir 2023 selama dua bulan senilai total Rp 400 ribu," ujarnya.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mencairkan BLT Mitigasi Risiko Pangan pada Februari 2024 melalui PT Pos Indonesia dan Badan Pangan Nasional. (Yetede)

Mahasiswa dalam Incaran Pinjaman Daring

30 Jan 2024

Pembayaran uang kuliah melalui pinjol ramai diperbincangkan dan berawal dari cuitan akun @itbfess di media sosial X sejak Kamis (25/1). Cuitan itu berbunyi, ”Anjaaay, disuruh pinjol sama itb! Kami segenap civitas akademik ITB mengucapkan SELAMAT MEMBAYAR CICILAN BESERTA BUNGANYA”. Aplikasi pinjol yang menawarkan layanan itu bernama Danacita. Hingga Senin (29/1) petang, cuitan tersebut telah disukai lebih dari 15.000 pengguna X dan dicuitkan kembali sebanyak 2.308 kali. Rata-rata respons warganet negatif. Kebanyakan menyayangkan adanya tawaran semacam itu. Usut punya usut, Danacita juga mengadakan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi lain. Salah satunya, UGM.

Intan Putri Dahlia (27), mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, tak tahu kampusnya menjalin kerja sama dengan layanan pinjol. ”Memang bisa membantu, tapi seharusnya pinjamannya tidak menggunakan bunga, sebab bukan untuk keperluan konsumtif,” kata Intan. Bagi Intan, mekanisme pinjaman daring malah berpotensi memberatkan para mahasiswa di kemudian hari. Pasalnya, terdapat bunga pinjaman yang harus dibayarkan sewaktu mencicil angsuran setiap bulan.

Kompas mencoba menggunakan simulasi pinjaman Danacita sebesar Rp 16 juta, sesuai biaya uang kuliah tunggal (UKT) milik Intan per semester.Hasilnya, angsuran yang harus dibayarkan Rp 1,65 juta per bulan selama 12 bulan. Dengan pinjaman itu, mahasiswa mengeluarkan uang sebesarRp 19,84 juta untuk satu semester. Mahasiswa justru membayar Rp 3,84 juta lebih banyak dibandingkan dengan seharusnya. Biaya tambahan berasal dari biaya bulanan platform senilai 1,75 % dan biaya persetujuan 3 %.

Sekretaris Universitas UGM Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu mengatakan, perjanjian kerja sama antara FEB UGM dan Danacita dilakukan sejak Juni 2022. Tawaran itu bisa dipakai oleh semua mahasiswa UGM. ”Sebanyak 33 orang yang menggunakan itu, 80 % adalah mahasiswa pascasarjana dan sudah bekerja,” kata Andi. Opsi pinjaman daring juga tidak diwajibkan. Jalur itu menjadi pilihan terakhir jika ada permasalahan uang kuliah. ”UGM juga punya anggaran sendiri untuk teman-teman yang kesulitan. Kami mengalokasikan 5 % dari SPI atau sumbangan pengembangan institusi,” kata Andi. (Yoga)

Kaum Milenial dan Gen Z Makin Gemari Pakaian Bekas

30 Jan 2024

Didorong oleh kesadaran lingkungan dan berhemat, generasi milenial dan generasi Z semakin menggemari pakaian bekas. Survei terbaru oleh lembaga basis data e-dagang ECDB menemukan, 67 % generasi muda itu membeli pakaian bekas. Mengikuti selera ini, jenama-jenama terkenal pun mulai membuka layanan pakaian bekas. Chiara Menage, pendiri situs jual beli pakaian bekas, Menage Modern Vintage, mengatakan, sejak 2018 tren pakaian bekas telah menjadi arus utama. Dasarnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan. ”Hal ini berkontribusi besar terhadap alasan orang lebih menyukai barang bekas dan barang antik.

Tujuan saya menawarkan alternatif lebih baik yang 100 % ramah lingkungan dibandingkan dengan membeli barang-barang baru,” katanya seperti dikutip The Guardian, Minggu (28/1). Laporan Pasar Etis Bank Koperasi tahun 2023 mengungkapkan, di Inggris penjualan pakaian bekas meningkat 50 % dibanding tahun sebelumnya. Nilai transaksi mencapai 1,2 miliar pound sterling atau Rp 24,13 triliun. Pasar dalam jaringan, seperti Depop dan Vinted, mengalami lonjakan tertinggi dalam daftar penyedia barang bekas. Sementara itu, kunjungan ke toko amal menjadi lebih sering dibandingkan sebelumnya menyebabkan peningkatan penjualan sebesar 147 %. Kesadaran untuk berhemat dan kesadaran iklim merupakan alasan utama generasi muda dalam membeli pakaian bekas. Di luar itu, mereka menemukan hiburan saat memilih-milih pakaian bekas dan bertemu dengan komunitas sepemikiran.

”Berbelanja langsung terasa lebih menyenangkan dan datang ke tempat ini terasa istimewa. Dan, itu terjadi di komunitas kami,” kata Istara Morris (15), salah satu pelanggan pakaian bekas di Inggris. Berdasarkan laporan thredUP, toko daring konsinyasi dan barang bekas, menemukan bahwa tiga dari empat konsumen yang berbelanja barang bekas menyebut diri sebagai orang yang hemat. Mereka percaya pakaian bekas sekarang lebih dapat diterima secara sosial dibandingkan dengan lima tahun yang lalu. Menurut data threadUP, kalangan yang bangga berpakaian bekas mencapai 59 % dari responden. Para generasi muda ini menemukan pula peluang bisnis dalam pakaian bekas. Sebanyak 21 % dari mereka bahkan bersedia membayar lebih untuk pakaian yang dapat dijual kembali. (Yoga)