Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Seksinya Bisnis untuk Pemakan Tumbuhan
Veganisme dan vegetarianisme yang semakin digandrungi
menyuburkan pertumbuhan kafe, pemesanan makanan daring, hingga penjualan
kosmetik. Mulai dari isu lingkungan, kesehatan, sampai kesejahteraan hewan
memantik kesadaran pelaku untuk mengubah gaya hidup. Kafe di sudut Cilandak, Jakarta
Selatan, itu nyaman dengan kapasitas 10 pengunjung di ruang ber-AC. Interior berkonsep
industrial dilaburi warna-warni netral dengan lantai semen. Konsumen juga bisa menempati
lantai atas dan ruang belakang yang terbuka dengan 50 kursi. Mad For Coffee,
demikian lokasi kongkow sejumlah mahasiswi berpenampilan modis itu, Kamis (25/1).
Sudah pukul 15.30, tapi pembeli masih berdatangan untuk memesan makanan, kopi,
sampai camilan.
Makanan andalan, nasi empal, dibanderol 52.000. Hidangan lain seperti nasi dendeng
rica balado, burger ayam krispi, dan pempek komplet. Menu daging-dagingan lumrah
mencuatkan anggapan Mad For Coffee seragam dengan kafe lain, tapi tak kurang
terkejutnya sebagian tamu mendapati hidangan itu terbuat dari tumbuhan. Pelanggan
bergaya trendi yang asyik berswafoto seraya tak henti mencerocos mengabsahkan masifnya
veganisme hingga dilakoni generasi muda. Chandra Revo (33) memang mengincar
segmen itu dengan mendirikan kafenya sejak 2021. Prospek yang berkilap ia ungkapkan
dengan peningkatan penjualan. ”Kecenderungannya naik dari rata-rata 1.500 transaksi
per bulan waktu awal dibuka. Sekarang 3.000 transaksi per bulan,” ucapnya.
Larisnya penjualan makanan hingga produk kecantikan dan perawatan
diri untuk vegan atau vegetarian turut dicecap Tokopedia. Pemesanan kategori itu
secara daring merupakan salah satu yang paling tinggi pada kuartal III-2023. ”Sepanjang
tahun lalu penjualan makanan vegan naik hampir dua kali lipat,” ujar Head of Communications Tokopedia Aditia Grasio
Nelwan. Ia membandingkan peningkatan pada Januari-September 2023 dengan periode
yang sama dari tahun 2020. Khusus makanan vegetarian seperti sayur-mayur,
penjualannya juga naik tiga kali lipat. Sementara penjualan tahu melonjak atau
lebih dari empat kali lipat. Produk kecantikan dan perawatan diri ramah vegan
pun kian diminati. ”Terbukti dari kenaikan transaksinya, termasuk makeup
(kosmetik) dan skincare (perawatan kulit) lebih dari 10 kali lipat,” ucapnya. (Yoga)
EKOSISTEM KENDARAAN LISTRIK : Pamor Kinclong Mobil Setrum
Minat masyarakat Bali untuk menggunakan kendaraan listrik makin meningkat seiring dengan hadirnya beragam produk kendaraan listrik baik motor listrik maupun mobil listrik di Pulau Dewata. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penjualan mobil listrik pabrikan asal China, Wuling Motors (Wuling) yang bisa tembus hingga 100 unit per bulan sepanjang 2023. Sales Area Supervisor Wuling Motors Noor Fazrur mengatakan bahwa sepanjang tahun lalu penjualan mobil listrik di Bali menunjukkan konsistensinya.
Wuling Motors menargetkan penjualan mobil listrik di Pulau Dewata pada tahun ini bakal meningkat dibandingkan tahun lalu. Meski tak menyebut angka spesifi k, tetapi Fazrur optimistis realisasi penjualan bisa melampaui tahun sebelumnya.
Sementara itu, PR Manager Wuling Motors Brian Gom-gom menambahkan bahwa tingginya minat masyarakat membeli kendaraan listrik juga datang dari pengalaman masyarakat yang sudah menggunakan kendaraan listrik sebelumnya. Selain itu, dia menilai bahwa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pemerintah juga mendorong minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik.
Jumlah kendaraan listrik hingga kuartal IV/2023 di Pulau Dewata mencapai 5.596 unit yang didominasi sepeda motor listrik 4.934 unit, minibus 589 unit, mobil roda tiga 61 unit, dan sedan 12 unit.
Meningkatkan Kapasitas UMKM
Di tengah membesarnya lokapasar Indonesia, kehadiran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemain utama menjadi penting. Untuk itu, kapasitas pelaku dan kualitas barang yang dihasilkan harus terus ditingkatkan agar dapat menguasai pasar.Bank Indonesia (BI) mencatat realisasi nilai transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce mencapai Rp453,75 triliun sepanjang 2023. Nilai tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan target bank sentral tersebut sebesar Rp474 triliun, juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada 2022 sebesar Rp476,3 triliun. Meski menurun, nilai transaksi ratusan triliun tersebut tentunya tidak bisa dikatakan kecil, apalagi bagi pelaku UMKM.
Sayangnya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terhadap 22.844 penjual marketplace di Indonesia yang 98,2% di antaranya merupakan pengusaha UMKM, ternyata transaksi masih didominasi oleh pelaku yang berlokasi di Jawa atau sekitar 97,3%.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS diketahui, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menyatakan pernah mengakses internet meningkat dari 62,10% pada 2021 menjadi 66,48% pada 2022. Tingginya angka itu, tidak serta merta mencerminkan pemerataan akses. Perbedaan cukup tinggi terjadi di antar daerah, misalnya di tiga daerah tertinggi yaitu DKI Jakarta (84,65%), Kepulauan Riau (82,50%), Kalimantan Timur (80,56%), bandingkan dengan tiga daerah terendah yaitu Maluku Utara (50,20%), Nusa Tenggara Timur (47,39%), dan Papua 26,32%.
Temuan kedua Indef adalah besarnya jumlah UMKM yang terlibat aktif di marketplace ternyata tidak semuanya produsen atau hanya 6,28%, sisanya merupakan penjual atas produk UMKM produksi. Padahal kehadiran UMKM produsen penting untuk mengukuhkan peran pelaku usaha di lokapasar.
Selain dua hal yang disampaikan oleh Indef, persoalan lain yang juga membayangi kinerja UMKM adalah persebaran demografi dan kesiapan infrastruktur. Biaya logistik kerap menjadi masalah bagi usaha yang berada jauh dari pusat pertumbuhan.
Kerja sama tersebut diharapkan terus diperbanyak dan diperluas agar UMKM lokal mampu menjadi tuan di rumah dengan penduduk terbesar keempat dunia ini. Di sisi lain, pelaku UMKM juga dituntut memiliki etos kerja tinggi agar tidak tergilas dari produk-produk impor berkualitas dan berharga murah.
Energi, Dalam Analisis Budaya
Matahari telah menjadi inspirasi untuk mengubah pandangan
teknologis, khususnya terkait transisi dari energy fosil menjadi energi
terbarukan. Perubahan teknologis tak cukup dimengerti saja dalam pengertian
perombakan alat dan mesin. Secara filosofis, transformasi teknologis harus didorong
pemahaman yang mendalam tentang dunia alamiah beserta tantangannya saat ini,
yaitu krisis iklim, yang membangunkan masyarakat dunia dari gagasan yang keliru
tersebut. Bookchin, pemikir kritis teori ekologi sosial, beranggapan bahwa
teknologi modern melupakan matriks sosial yang mempertimbangkan keadilan bagi sosial
dan ekologi.
Matriks sosial dalam hal ini tidak saja perihal pendapatan
ekonomi, tetapi juga pertimbangan etis mengenai konsekuensi pemanfaatan
teknologi tersebut secara holistik. Bookchin mengingatkan, terhubung dengan
energi surya, angin, atau biogas, latar belakang pengembangan teknologis kita
tak cukup hanya berkisar pada stimulan ekonomi, tetapi perlu juga memiliki
dasar desideratum, dimana hambatan-hambatan yang merintangi transisi energi,
salah satunya adalah masih minimnya riset dan karya ilmiah tentang energi
terbarukan di kampus ataupun lembaga riset di Indonesia. Para peneliti, bercerita
pentingnya sokongan terkait kebijakan pemerintah.
Kebijakan yang memprioritaskan pendanaan bagi pengarusutamaan
ekosistem penelitian dan laboratorium di Indonesia dalam pengembangan teknologi
energi terbarukan. Transformasi energi ini selain perlunya kegandrungan pada
sains, juga pendekatan etis tentang inovasi teknologi yang dapat membantu
cita-cita kehidupan bersama yang lebih baik. Secara politis, transisi ini
membutuhkan kepemimpinan visioner yang mengerti bahwa kebijakan publik dalam
bingkai krisis iklim, tidak lagi soal perhitungan efisiensi serta kesesuaian
industri dan pasar. Karena itu, transisi energi ini memerlukan kehendak dan komitmen
politis yang kokoh dan menyeluruh. (Yoga)
Prioritas Pengolahan Sampah dari Hulu
Pengolahan sampah dari sumbernya menjadi prioritas untuk diterapkan
di DKI Jakarta, menyusul kebijakan pemerintah yang tidak mengeluarkan izin
pembukaan tempat pemrosesan akhir (TPA) baru pada tahun 2030. Hal ini mengemuka
saat Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meresmikan tempat pengolahan sampah
reduce-reuse-recycle (TPS-3R) di dua tempat, yakni di Ciracas Jaktim dan Rawasari,
Jakpus, Jumat (26/1). Di dalam TPS3R berkapasitas 25 ton itu, sampah dipilah
antara organik dan non-organik. Selanjutnya, diproses menjadi pupuk kompos dan
bahan bakar alternatif (refuse derived fuel/RDF). Dengan pengelolaan ini, Budi
berharap dapat mengurangi penumpukan sampah di TPA. Ia pun menargetkan 44
kecamatan di DKI Jakarta memiliki TPS3R. Pada 2023, sebanyak 7 unit TPS3R sudah
dibangun. Pada 2024 ditargetkan ada 4 TPS3R tambahan yang dibangun. ”Sisanya
akan dibangun secara bertahap,” kata Budi.
Pembangunan TPS3R merupakan implementasi dari tugas yang
diberikan pemerintah pusat kepada setiap daerah guna mengurangi produksi
sampah, seiring kebijakan pemerintah yang tidak mengeluarkan izin pembukaan TPA
baru pada 2030. Edukasi masyarakat Kadis Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep
Kuswanto menambahkan, sebagian besar sampah yang diolah di TPS3R ini adalah limbah
rumah tangga. Sebelum diolah, sampah dipilah terlebih dahulu karena belum banyak
warga yang sadar untuk memilah sampahnya sendiri dari rumah. Direktur
Pengurangan Sampah KLHK Vinda Damayanti Ansjar menilai, cara paling efektif mengurangi
sampah adalah dengan mengolah sampah mulai dari sumbernya. Kesadaran inilah
yang perlu ditanamkan kepada warga, yakni untuk mulai memilah sampah dari
rumah. Peran bank sampah, sangat diperlukan untuk menyosialisasikan cara mengolah
sampah. Hanya saja, dari 16.000 bank sampah di Indonesia, tidak semua beroperasi
optimal. Banyak bank sampah yang mati suri. (Yoga)
Stok Beras Aman sampai Lebaran
Merayu Kaum Elite Naik Bus
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memperluas
rute layanan bus Jabodetabek Residence atau JR Connexion (JRC). Langkah ini
untuk memfasilitasi warga di permukiman sekitar Ibu Kota menuju pusat Jakarta
dan sebaliknya. JR Connexion telah beroperasi sejak 2017 di beberapa wilayah
Bodetabek. Akan tetapi, belum semua warga Jabodetabek mengetahui keberadaan bus
eksklusif ini. Salah satunya warga Bekasi, Jabar, Nur Shalihah (35) yang sering
melihat bus besar di Mega City Bekasi. Namun, ia tidak tahu bus tersebut bisa
mengantarkan warga hingga Jakarta. Warga Bekasi lainnya, Dwi Arini (32), sudah
tahu ada JR Connexion. Ia beberapa kali naik bus ini dengan rute Grandhika City
Jatiwarna-Kuningan dengan ongkos Rp 25.000 sekali jalan.
Menurut Dwi, fasilitas di dalam bus cukup lengkap. Terlebih
ada untuk mengisi daya ponsel dan akses wi-fi. Bus juga sudah dilengkapi AC
yang sangat dingin. Meski demikian, Dwi tetap tidak menggunakan JR Connexion
sebagai moda transportasi sehari-hari. ”Kalau ke kantor harus naik moda
transportasi lainnya lagi. Jadi, saat ini masih sering pakai mobil untuk
sehari-hari,” kata perempuan yang bekerja di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat
(26/1). Bus JR Connexion merupakan angkutan umum massal premium untuk melayani
kebutuhan masyarakat di kawasan permukiman Bodetabek menuju simpul transportasi
utama di DKI Jakarta. Bus ini termasuk angkutan umum dalam kategori point to
point, yakni melayani langsung kebutuhan masyarakat dari titik keberangkatan
menuju lokasi tujuan dan tidak banyak berhenti di halte.
Besaran tarif JR
Connexion adalah Rp 20.000-Rp 25.000 sekali jalan, yang tergolong mahal dibandingkan
KRL Jabodetabek atau Transjakarta. Sejak diluncurkan pada 2017, JR Connexion
telah melayani 23 permukiman di Bodetabek. Saat ini, BPTJ Kemenhub berencana
menyediakan bus JR Connexion di 117 titik kawasan permukiman di Jabodetabek.
Tahun ini ditargetkan ada 40 titik terlayani. Pada 2024, BPTJ menargetkan
penambahan rute pelayanan JR Connexion di 40 perumahan Bodetabek, antara lain, Morizen,
Discovery Bintaro Jaya, Kota Harapan Indah, dan Alam Sutera. (Yoga)
WAJAH BARU PARIWISATA TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS
Setelah lebih dari dua tahun ditutup akibat pandemi Covid- 19,
Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, kembali dibuka
untuk umum. Pariwisata TNWK kali ini mengedepankan kesejahteraan satwa, pemberdayaan
masyarakat, dan keberlanjutan. Adila Zakia (10) mengelus belalai gajah dengan
lembut di area Pusat Latihan Gajah, TNWK, Kamis (18/1/). Ia lantas memandikan
seekor gajah jinak dengan selang air, didampingi sang pawang. Adila yang datang
jauh-jauh dari Riau mengaku senang bisaberkunjung ke TNWK dan melihat
gajah-gajah jinak di sana. Sang ayah, Sunu Istiqomah Danu (47), mengatakan,
keluarganya sengaja berwisata ke TNWK untuk melihat gajah-gajah jinak yang
dipelihara di taman nasional tersebut.
Ia penasaran mendengar kabar TNWK buka dengan konsep baru.
”Kami kebetulan sedang pulang kampung ke Lampung. Kami ke sini karena ingin
mengenalkan anak-anak dengan alam,” kata Sunu. Sunu dan keluarganya membeli
beberapa paket wisata di TNWK, seperti memandikan gajah seharga Rp 150.000 per orang
dan paket berfoto dengan gajah Rp 20.000 per orang. Selain itu, wisatawan juga
membayar tiket masuk ke dalam TNWK Rp 5.000 per orang. Sunu senang bisa
mengajak anaknya berwisata ke TNWK. Meski begitu, ia merasa fasilitas yang
disediakan di TNWK masih terbatas, antara lain, tempat bersantai untuk
wisatawan masih terbatas. Ia berharap, pengelola TNWK bisa meningkatkan sarana
dan prasarana agar wisatawan lebih nyaman.
Selain itu, pengalaman yang ditawarkan dalam konsep baru wisata
alam TNWK juga dinilai masih terbatas. Pengelola perlu menyiapkan pengalaman
yang lebih seru untuk wisatawan. Annisa Putri (23), wisatawan asal Lampung
mengatakan ”Sekarang sudah enggak kayak dulu, kita bisa lihat gajah main sirkus
dan atraksi. Sekarang hanya bisa berfoto dengan gajah atau memandikan gajah,”
ucapnya.Ia sebenarnya berharap bisa menaiki gajah jinak yang ada di TNWK.
Namun, ternyata hal itu sudah tidak diperbolehkan karena dianggap tidak
memperhatikan kesejahteraan satwa.
Rudi Hartono (35) warga Desa Labuhan Ratu IX, yang juga
pelaku usaha jasa wisata, mengatakan, dengan konsep baru tersebut, tarif wisata
di TNWK menjadi lebih mahal. Ia mengaku kesulitan menawarkan paket wisata
kepada para agen travel. ”Kalau dulu paket wisata TNWK bisa saya jual Rp 90.000
per orang, sudah termasuk kendaraan, tour guide, makan dan minum, serta paket
wisata berkeliling satu hari di TNWK dan desa penyangga. Kalau sekarang, kita
tawarkan di harga Rp 150.000-Rp 190.000 per orang, tapi belum deal semua, masih
banyak yang pikir-pikir,” kata Rudi. Sukatmoko, Humas TNWK mengatakan, konsep baru
wisata alam di TNWK dilakukan dengan mengintegrasikan wisata desa yang dikelola
oleh masyarakat. Desa-desa penyangga yang ada di sekitar TNWK dilibatkan untuk
menyediakan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di TNWK. (Yoga)
DANA DESA DAN ARAH PEMBANGUNAN DESA CAPRES-CAWAPRES 2024
Arah pembangunan desa yang diusung ketiga pasangan capres-cawapres
2024 dalam forum debat capres-cawapres keempat pada Minggu (21/1/2024) masih
belum banyak berubah dari apa yang telah berjalan. Program peningkatan dan optimalisasi
dana desa masih menjadi unggulan ketiga paslon yang sepakat bahwa kedua hal tersebut
dibutuhkan untuk menuju kemandirian desa dalam jangka panjang. Mengangkat tema
Pembangunan Ber-kelanjutan; Lingkungan Hidup; Energi dan Sumber Daya Alam; Pangan;
Agraria; Masyarakat Adat; dan Desa; debat yang diikuti oleh para cawapres itu memberikan
kesempatan ketiga peserta untuk menyampaikan pandangannya tentang persoalan
wilayah desa, dimana ketiganya sama-sama menonjolkan desa sebagai akar dari
pembangunan Indonesia, selaras dengan visi-misi yang diusung ketiga paslon dalam
Pemilu 2024.
Cawapres no 1 Muhaimin Iskandar menjawab pembangunan yang
berakar dari desa harus diteruskan. Menurut dia, selama ini paradigma
pembangunan dari desa sudah berjalan seiring bertambahnya dana desa yang diberikan
pemerintah. Dengan keberhasilan itu, menambahkan dana desa untuk membangun desa
tidak hanya di bidang infrastruktur, tetapi juga perekonomian dapat mempercepat
kemajuan dan kesejahteraan desa. Maka, nantinya ia akan meningkatkan dana desa
menjadi Rp 5 miliar setiap desa yang diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan desa.
Gibran Rakabuming Raka, Cawapres no 2 berpendapat, penting
untuk menumbuhkan rasa kepemilikan warga desa pada desanya terlebih dahulu,
yang diwujudkan melalui program pembangunan yang melibatkan warga desa. Ia mencontohkan
keberhasilan salah satu desa di Mojokerto yang mengusung konsep crowdfunding
untuk membangun desa wisata. Mahfud MD, Cawapres no 3 menambahkan contoh pemba-ngunan
desa yang berhasil di Daerah Istimewa Yogyakarta di mana pemerintah desa dan
warganya sukses mengelola koperasi, irigasi, dan UMKM desanya, karena desa
dengan kewenangannya mampu mengoptimal-kan sumber daya dan kearifan lokal yang
ada sehingga bermanfaat banyak. Sementara di daerah-daerah lain, negara masih
terlalu mengintervensi pembangunan desa sehingga potensi-potensi lokal kurang
dikembangkan. (Yoga)
Risiko Korupsi Meningkat
Risiko korupsi di Indonesia meningkat menyusul turunnya
integritas lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah, pada 2023. Selain
sistem pengadaan barang dan jasa, penyebab fundamental turunnya integritas lembaga
pemerintahan di antaranya adalah tingginya ongkos pemilihan umum dan pemilihan
kepala daerah serta lemahnya sistem pendanaan partai politik. KPK, Jumat (26/1)
merilis, Indeks Integritas Nasional 2023 berada di angka 70,97 atau dibulatkan
menjadi 71. Angka tersebut didapat dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)
2023 terhadap 508 pemkab / kota, 38 pemeprov, serta 93 kementerian / lembaga. Angka
tersebut tidak hanya di bawah target integritas nasional, yakni 74, tetapi juga
turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022, Indeks Integritas
Nasional berada di angka 71,94 dan 2021 di angka 72,43.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, hasil SPI 2023
menunjukkan tren penurunan Indeks Integritas nasional. Hal ini, secara
sederhana, bisa diartikan risiko korupsi di lembaga pemerintahan semakin
tinggi. ”Fakta bahwa Indeks Integritas Nasional secara umum cenderung turun
mengindikasikan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sistem
tata kelola, regulasi, dan komitmen yang harus diperbaiki,” kata Johanis saat
peluncuran hasil survei SPI di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/1). Johanis
mengungkapkan, ada sejumlah persoalan fundamental yang menyebabkan turunnya
Indeks Integritas Nasional selama tiga tahun terakhir. Salah satunya adalah
tingginya ongkos politik, baik untuk pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).
Kondisi itu diperparah dengan lemahnya pendanaan partai politik. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









