Ditengah gejolak tahun politik yang memanas, porsi investasi asing pada 2023 merosot. Catatan pentingnya, penyerapan tenaga kerjanya juga anjlok. Menteri Investasi / Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (24/1) mengatakan, investasi asing tidak tumbuh sebesar tahun-tahun sebelumnya. Ada dua faktor yang membuat pertumbuhan investasi asing terhambat. Pertama, acuan dasar target investasi dari tahun ke tahun terus meningkat signifikan sesuai instruksi Presiden Jokowi. Pada 2021, basis target investasi Rp 900 triliun, meningkat menjadi Rp 1.200 triliun pada 2022 dan Rp 1.400 triliun pada 2023. Kedua, faktor tahun politik yang membuat ketidakpastian meningkat. Hal itu membuat investor asing ragu-ragu menanamkan modal di Indonesia.

”Jujur saja, saya tidak bisa tutupi, sebagian investor itu wait and see. Namun, di atas itu sebenarnya masih ada kepercayaan (investor). Makanya, itu jadi tantangan bagi kami untuk tetap meyakinkan investor bahwa sekalipun di tahun politik seperti ini, kita tetap clear,” ujarnya. Di sisi lain, meski realisasi investasi berhasil melampaui target, penyerapan tenaga kerja masih minim. Sepanjang 2023, realisasi investasi ribuan triliun hanya menciptakan 1,8 juta lapangan kerja. Sekalipun naik dari tahun sebelumnya yang sebanyak 1,36 juta lapangan kerja, jumlah itu masih terhitung minim dibandingkan dengan nilai investasi besar yang masuk dalam beberapa tahun terakhir.

Bahlil mengakui, penyerapan tenaga kerja memang belum berbanding lurus dengan realisasi investasi. Namun, pemerintah tidak saja fokus menarik investasi padat modal, tetapi juga yang berbasis teknologi demi mengerek pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih masif. ”Kalau kita hanya berpikir padat karya, sampai ayam tumbuh gigi pun negara ini tidak akan maju karena padat karya itu, mohon maaf, gajinya terukur. Kalau kita hanya ciptakan lapangan kerja dengan gaji Rp 4 juta-Rp 5 juta terus, bagaimana kita mau naik kelas,” katanya. Berdasarkan data BKPM, total realisasi investasi langsung di Indonesia sepanjang 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun atau 101,3 % dari target yang ditetapkan Presiden dan 129 % dari target rencana strategis (renstra) pemerintah. (Yoga)

Janji politik terkait reforma agraria melalui penyelesaian konflik dan redistribusi tanah kepada rakyat, khususnya petani, nelayan, dan masyarakat miskin perdesaan/perkotaan, dinilai belum terwujud. Kendati tersusun rapi pada visi, misi, dan program kerja pemerintah, capaiannya belum sesuai harapan. Ditengah transisi kepemimpinan, sejumlah kalangan menginginkan sosok presiden dan wakil presiden yang mampu menuntaskan persoalan dan menunaikan janji itu. 

Mereka juga berharap pemerintah meluruskan dan mengoreksi paradigma, kebijakan, dan praktik reforma agraria selama ini. Harapan itu disuarakan oleh petani, penggarap lahan, dan masyarakat yang turun-temurun tinggal di lahan-lahan yang diidentifikasi sebagai obyek reforma agraria. Kompas menemui mereka di sejumlah daerah dalam rangkaian liputan terkait reforma agraria selama kurun 6-15 Januari 2024.

Mereka, antara lain, adalah warga yang tinggal dan menggarap lahan di kawasan Register 1 Way Pisang, Lampung Selatan, Lampung; Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulsel; tanah sedimentasi di Segara Anakan, Cilacap, Jateng; Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulut; serta sejumlah desa di kaki Gunung Cikuray, Garut, Jabar. Harapan senada disampaikan masyarakat di Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali; Siria-Ria, Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan, Sumut; Siantar Martoba dan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumut; Loh Liang Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT; serta Batulawang, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jabar. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyebut, sepanjang 2014-2023, realisasi legalisasi aset mencapai 110,5 juta bidang tanah.

Redistribusi tanah di kawasan hutan terealisasi 379.621,85 ha atau 9,26 % dari target 4,1 juta ha. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, Rabu (24/1) menilai, capaian reforma agraria itu baru sebatas legalisasi aset atau sertifikasi. Reforma agraria itu nyaris tak menyentuh redistribusi tanah melalui penyelesaian konflik-konflik agraria. Padahal, KPA telah merekomendasikan 851 lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) di lahan seluas total 1,68 juta ha untuk diselesaikan konfliknya. 

Sembilan tahun pemerintahan Presiden Jokowi, baru 21 LPRA yang telah dirampungkan persoalannya dan diurus redistribusi tanahnya, serta 2 LPRA yang tengah dipersiapkan redistribusinya. Di samping itu, koreksi atas ketimpangan kepemilikan tanah juga tidak ada, ditunjukkan dengan bertambahnya petani gurem atau petani dengan lahan di bawah 0,5 ha satu dekade terakhir. (Yoga)

Penjualan seluruh waralaba Grand Theft Auto atau GTA yang dikembangkan Rockstar Game terus meroket. GTA 6 yang baru dirilis ”trailer”-nya pun sudah ditunggu penggemar. Semua tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi dirancang dengan matang. Selasa (5/12) jagat maya dihebohkan dengan kemunculan trailer atau video promosi resmi Grand Theft Auto 6 di sejumlah kanal resmi milik pengembang gim asal AS, Rockstar Game. Video ini hanya membutuhkan waktu 24 jam untuk ditonton 94 juta kali di kanal Youtube Rockstar Game. 

Pihak pengembang menjadwalkan perilisan trailer resmi GTA 6 pada awal 2024. Namun, karena pertengahan September lalu potongan tampilan visual dari gim bergenre open world action-adventure ini bocor di media sosial X, perilisan trailer resmi dilakukan lebih cepat. Seiring perilisan video trailer GTA 6, Take-Two Interactive, perusahaan induk dari Rockstar Games, pada laman resminya mengumumkan, gim GTA 6 mulai dipasarkan pada 2025 untuk konsol PlayStation 5, Xbox Series X|S, dan komputer pribadi (PC).

Akhir tahun lalu, Take-Two Interactive merilis data penjualan GTA V dalam rentang September 2013-September 2023, mencapai 190 juta unit, menjadikan penjualan seluruh waralaba GTA yang dikembangkan Rockstar Game, antara lain GTA III yang rilis 2001, GTA Vice City (2002), GTA San Andreas (2004), dan GTA IV (2008), untuk berbagai platform dan konsol telah mencapai 410 juta unit. Adapun versi GTA online, yang rilis di tahun yang sama dengan GTA V, punya tingkat rata-rata jumlah pemain yang stabil, 200.000 pemain setiap bulannya. Alur dan interaksi dalam permainan GTA 6 yang dipastikan brutal membuat peredaran gim ini berpotensi dilarang di sejumlah negara. Kendati demikian, data penjualan dan keuntungan yang mampu dihasilkan waralaba GTA seolah membutakan mata investor dari unsur kekerasan yang ada di setiap seri gim ini.

Berdasarkan data histori Nasdaq, sejak tampilan visual GTA 6 bocor di media sosial, harga saham Take-Two Interactive melonjak signifikan dari 133,81 USD per lembar pada 1 November 2023 menjadi 163,89 USD per lembar pada 13 Desember 2023. Sentimen utama yang membuat harga saham Take-Two Interactive melonjak pasca kepastian waktu rilis GTA 6 adalah profit bisnis yang dihasilkan dari seri pendahulunya. 

Mengutip data Statistia, ongkos produksi dan pemasaran GTA V mencapai 265 juta USD. Dari penjualannya, gim ini menghasilkan pendapatan 7,7 miliar USD. Pakar industri memperkirakan GTA 6 akan menghasilkan 1 miliar USD dalam 24 jam pertama penjualan. Maka ekspektasi tinggi juga digantungkan para investor, baik institusi maupun ritel, karena potensi bisnis dari GTA. (Yoga)

Debat cawapres pada Minggu (21/1) malam membahas, antara lain, pangan dan pertanian. Sayang tak satu pun calon wakil presiden menggunakan data Sensus Pertanian 2023 Tahap I BPS. Sensus mengonfirmasi petani semakin menua, berkurang jumlahnya, dan menggurem. Sementara ada tuntutan mandiri pangan. Menurut Sensus Pertanian (SP) 2023-I, dipublikasi 15 Desember 2023, jumlah usaha tani perorangan (UTP) turun 7,45 % dibandingkan dengan 2013 menjadi 29.342.202 unit. Komoditas yang diusahakan sebagian besar tanaman pangan. 

Fakta lain, jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) gurem bertambah 2,64 juta unit atau naik 18,54 %. RTUP gurem adalah rumah tangga yang menguasai 0,5 hektar atau kurang untuk lahan pertanian dan rumah tinggal. Proporsi RTUP gurem terhadap semua RTUP adalah mayoritas; 55,33 % (14,25 juta unit) pada 2013 dan 60,84 % (16,89 juta unit) pada 2023.

Pada saat bersamaan, lahan pertanian subur, terutama di Jawa, terus beralih fungsi. Perubahan iklim juga mengubah pola cuaca yang memengaruhi pertanian on farm. Indonesia dan banyak negara lain menghadapi masalah penyediaan pangan yang berhubungan dengan perubahan cepat akibat iklim, teknologi, sistem dan usaha agribisnis global di tatanan baru yang multipolar. 

Meski demikian, terdapat banyak peluang meningkatkan ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan petani. Intinya, petani perlu dipersiapkan dan dibantu. Infrastruktur harus terus dibangun dan ditingkatkan kualitasnya, baik fisik, sosial, maupun ekonomi. Infrastruktur fisik seperti jalan, irigasi, listrik, pasar, telekomunikasi, dan transportasi. Infrastruktur sosial berupa pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan.

Infrastruktur ekonomi misalnya kredit, asuransi, jaminan pasar, dan harga. Pemerintah perlu menjamin harga terendah yang diterima petani untuk komoditas pangan penting dan strategis agar petani tertarik memproduksi. Dalam jangka pendek, petani perlu pelatihan dan penyuluhan mengenai dampak dan cara menangani perubahan iklim, pengenalan dan penyediaan teknologi modern, serta respons cepat terhadap pasar. 

Pemerintah perlu menyediakan fasilitas serta layanan sarana dan produksi pertanian, seperti pupuk dan benih tepat waktu dan jumlah, serta pembiayaan dengan kredit murah. Insentif penting lain: harga yang baik dan stabil untuk kepastian berusaha. Dalam jangka panjang, sekolah khusus petani perlu ada untuk mengubah perilaku agar menjadi petani andal. Intinya, petani dibekali pengetahuan dasar, memahami usaha taninya hingga pasar. (Yoga)

Sepanjang 2019-2023, pengaduan terkait jasa keuangan, terutama pinjaman daring atau pindar, selalu berada di urutan atas pengaduan yang diterima oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Permasalahan pindar yang terus dan jamak dikeluhkan masih berkaitan dengan cara penagihan utang. 

Kabid Pengaduan dan Hukum YLKI, Rio Priambodo, saat konferensi pers pengaduan sepanjang 2023, Selasa (23/1) di Jakarta, mengatakan, khusus tahun 2023, pengaduan pindar mencapai 128 pengaduan, membuat pengaduan pindar berada di urutan pertama. Lima besar permasalahan pindar yang diterima YLKI berturut-turut ialah cara penagihan utang, permohonan keringanan pembayaran yang susah, pembobolan/penipuan, penawaran produk terus-menerus dan tak meminjam, tapi ditagih.

”Pengaduan masalah pindar berkontribusi setengah dari total pengaduan jasa keuangan,” ujar Rio Priambodo. Pengaduan jasa keuangan lainnya berupa masalah layanan perbankan, uang elektronik, sewa guna usaha (leasing), asuransi, dan lembaga keuangan nonbank lainnya. Dari klasifikasi pelaku usaha pindar, YLKI menemukan 55 % pindar daring ilegal, 35 % legal, dan 10 % tidak teridentifikasi. 

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi berpendapat, di negara lain, keberadaan pindar jauh dari keluhan masyarakat. Sementara di Indonesia, pindar yang semestinya bisa membantu inklusi keuangan malah cenderung problematik. Jika keluhan masalah layanan jasa pinjaman,terutama pindar, relatif tinggi, dia menduga ada persoalan pengawasan pemerintah pada operasionalisasi pindar yang tidak optimal. ”Dugaan lainnya adalah literasi (digital dan keuangan) masyarakat masih rendah,” kata Tulus. (Yoga)

Mandiri adalah tidak bergantung pada orang lain atau berdiri sendiri. Kemandirian bisa berlaku pada banyak hal, termasuk dalam pengadaan pangan. Indonesia, negara berpenduduk 270 juta jiwa, adalah konsumen beras nomor empat di dunia dibawah China, India, dan Bangladesh. Mengutip data Departemen Pertanian AS (USDA), rata-rata konsumsi beras Indonesia 35,367 juta ton per tahun pada periode 2020/2021 dan 2022/2023. Adapun rata-rata produksinya per tahun pada periode 2018/2019 hingga 2022/2023 sebanyak 34,36 juta ton. Produksi gabah kering giling, menurut data BPS, masih terpusat di Jawa dan Sumatera.

Wilayah selain Jawa dan Sumatera yang memerlukan beras dalam jumlah yang melampaui produksi daerah itu akan mendatangkan dari daerah lain. Ada biaya transportasi dan logistik yang ditambahkan pada harga beras di daerah tujuan. Ketergantungan Indonesia atas beras kadang tak sebanding dengan produksi di dalam negeri. Produksi beras bisa terganggu luas panen padi yang menyusut, kekeringan, dan kebanjiran. Di sisi lain, sebagian masyarakat meninggalkan pangan lokal dan beralih ke beras sehingga menambah kebutuhan beras di Indonesia. Situasi ini membuat beras kerap kali menjadi komoditas penyumbang utama inflasi karena harganya yang naik.

Jalan pintas dan langkah cepat ditempuh pemerintah saat menghadapi situasi itu. Seperti pada awal tahun ini, pemerintah menggulirkan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta menyalurkan bantuan beras. Cadangan beras pemerintah juga diperkuat dengan cara segera menyerap gabah petani dan mempercepatimpor beras. Tahun ini, pemerintah akan mengimpor 2 juta ton beras (Kompas, 23/1). Berdasarkan data BPS, impor beras pada 2023 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 3,062 juta ton. Adapun pada 2019-2022 tak sampai 500.000 ton per tahun. Namun, impor tak menyejahterakan petani. Apalagi jika impor dilakukan secara terus-menerus, yang bisa membuat kemandirian pangan kian jadi angan-angan. (Yoga)