Bantuan sosial atau bansos menjadi instrumen penyangga untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Pemerintah memastikan penyaluran bansos tetap berlanjut pada tahun politik ini. Bahkan, sejumlah jenis bansos bakal diterima masyarakat hingga Juni 2024. Hanya saja, penyaluran bansos acapkali tak tepat sasaran dan tidak pernah diukur efektivitasnya dalam memberdayakan masyarakat. Apalagi, penyaluran bansos tatkala tahun politik, rawan dipolitisasi untuk kepentingan partai politik dan para kandidat yang bersaing menuju Pemilu 2024.

Pada Edisi 10 Januari 2024, Harian Bisnis Indonesia memberitakan rasa khawatir para pengusaha Indonesia setelah ada berita ekonomi China diprediksi melemah pada 2024 ini. Para pengusaha menyatakan bahwa perkembangan negatif ekonomi China bisa memberi dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Alasannya adalah keterkaitan hubungan ekonomi Indonesi dan China sangat erat sehingga bisa memengaruhi ekonomi makro, khususnya kinerja ekspor, impor, dan investasi. Seperti diketahui, dunia internasional menyoroti terjadinya deflasi yang parah di China. Umumnya mereka menyatakan bahwa apa yang terjadi China adalah anomali alias tidak ‘lumrah’. Saat seluruh dunia sedang dilanda inflasi yang sangat parah, ternyata China malahan dilanda deflasi. Seperti diketahui, pascaterjadinya perang Rusia-Ukraina, dunia dikejutkan betapa rentannya ekonomi global saat terjadi krisis karena geopolitik. Dunia tidak menyangka bahwa komoditas gas dan gandum bisa mendadak langka. Akibatnya, harga energi dan pangan melonjak sangat tinggi dan di beberapa negara miskin menjadi ‘tak terbeli’. Inflasi global akhirnya meroket tajam.

Ironisnya, China saat ini sedang menghadapi deflasi yang sangat parah. Mengutip data dari Bank Sentral China, indeks harga barang keseluruhan (overall) pada Januari 2023 angkanya 100,4, tetapi pada November 2023 turun menjadi 97,9. Untuk produk pertanian, indeks turun dari 107,4 menjadi 93,8 yang berarti terjadi penurunan harga produk pertanian mencapai 14 poin. China yang dikenal sebagai pengguna energi terbesar di dunia, mengalami penurunan indeks harga energi yang cukup besar yaitu sebesar 9%. Ini berarti deflasi parah. Boleh dikatakan China mengalami tahun yang buruk pada 2023 dan prospek ekonominya pada 2024 juga tidak lebih baik. Ekspor 2023 secara keseluruhan turun untuk pertama kalinya sejak 2016 karena permintaan global untuk barang-barang buatan Cina menurun, kecuali ekspor mobil. Tahun 2023, surplus perdagangan China mencapai US$823 miliar atau terjadi penurunan dibandingkan 2022 karena penurunan harga sampai 20%.  Sinyal memburuknya ekonomi China juga dapat dilihat dari data pasar modal. Jika pada April 2023 indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Shanghai angkanya 3.385, pada awal Januari tinggal 2.886. Kalau dihitung secara tahunan, sudah terjadi penurunan nilai hampir 11%.

Dalam perdagangan awal 2024 saja, indeks sudah merosot 1,61%. Jika dihitung sejak 2021, nilai kapitalisasi pasar modal China sudah turun 40%. Kondisi lebih buruk di­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­alami sektor properti. Banyak developer yang gulung tikar karena penjualan properti merosot cukup drastis. Pengembang besar seperti Evergrande, Country Garden, dan Zhongzhi Enterprice Group menjadi korban krisis sektor properti dan mengalami kebangkrutan. Ini memicu krisis pada perekonomian China. Mencermati kondisi yang terjadi di China wajar jika para pengusaha khawatir. Seperti diketahui, deflasi menyebabkan perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan besar dengan stok barang yang banyak akan mengalami kerugian. Dampak penurunan ekonomi China ke Indonesia mulai tampak. Laporan BPS menyatakan, dalam sebulan, pangsa ekspor ke China turun 6% dari 36,55% pada Oktober 2023 menjadi 26,11% pada November 2023. Untuk impor, China juga partner dagang penting. Selain sebagai tujuan ekspor utama, China juga merupakan negara suplai barang impor penting Indonesia, khususnya untuk bahan baku dan bahan penolong untuk industri. Artinya, ketergantungan kita terhadap barang impor dari China juga berpotensi menimbulkan pro­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­blem pada industri manufaktur di Indonesia kalau sampai terjadi ‘shut down’ di China. Selain partner dagang penting, China adalah sumber penting investasi, khususnya untuk sektor pertambangan dan industri yang terkait dengan program penghiliran produk tambang. Berdasar Kata Data, total investasi China di Indonesia pada 2020 mencapai US$4,84 miliar, mencapai US$3,16 miliar pada 2021, dan pada 2022 meningkat drastis menjadi US$5,19 miliar.

Berbagai program bantuan sosial digulirkan pemerintah dengan tujuan memberi bantalan bagi warga, terutama kelompok masyarakat rentan dan berpendapatan rendah. Dengan bansos, daya beli warga juga diharapkan terus terjaga. Sepekan lalu, ada dua agenda di luar Jakarta yang didatangi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kegiatan yang disambangi langsung oleh Airlangga itu terkait dengan program bantuan sosial atau bansos. Dia mengunjungi Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (15/1). Di sana Menko menyerahkan secara simbolis bantuan pangan kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan untuk tahun anggaran 2024. Masing-masing penerima bansos memperoleh bantuan beras 10 kilogram setiap bulan. 

Kemudian, pada Kamis (18/1), giliran Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat menjadi tujuan Airlangga. Agendanya sama seperti di Manggarai Barat yakni menyerahkan bansos pangan. Selain itu, Pemilu juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden-Wakil Presiden. Khusus untuk Pemilihan Presiden, jika para kandidat belum ada yang memenuhi perolehan suara 50% plus 1%, akan digelar putaran kedua Pilpres yang dijadwalkan pada 26 Juni 2024. 

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke daerah juga menyatakan program bansos akan terus dilanjutkan. Pandangan sebaliknya terkait bansos justru muncul dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Menurut Wapres, masyarakat jangan terlalu dibuai dengan program bantuan yang membuat masyarakat terlena dan sangat tergantung dengan bansos. Wapres berharap agar program bansos tidak terus menerus menjadi andalan bagi pemerintah. Pemerintah, katanya, harus secara berkala mengurangi sedikit demi sedikit anggaran terkait dengan bansos bagi masyarakat miskin. Wapres Ma’ruf berharap agar anggaran pemerintah pada 2024 tidak tersedot untuk bansos, tetapi juga pemberdayaan sosial guna menghilangkan kemiskinan. 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, anggaran bansos yang masuk dalam klasifi kasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp493,5 triliun. Jumlah anggaran perlinsos itu naik 12,39% dibandingkan dengan outlook APBN 2023 senilai Rp439,1 triliun. Jika dibandingkan dengan 5 tahun lalu, anggaran perlinsos pada 2024 naik hingga 60% dibandingkan dengan 2019. Menurut Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, lembaga itu melakukan kajian terhadap tahap alokasi, distribusi, dan evaluasi bansos PKH yang ditangani langsung oleh Kementerian Sosial. 

Keyakinan konsumen menjadi satu indikator yang menjadi tolok ukur terhadap prospek ekonomi ke depan. Makin tinggi keyakinan konsumen, ruang bagi perekonomian untuk melaju lebih positif, kian terbuka. Pengujung tahun lalu, Survei Konsumen Bank Indonesia mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2023 masih terpantau optimistis dengan angka indeks di atas 100. Hanya saja, dari lima kelompok pengeluaran masyarakat yang diukur, hanya kelompok pengeluaran Rp1 juta—Rp2 juta saja yang indeksnya meningkat dari 112,8 pada November 2023 menjadi 117,1 pada Desember 2023. Selebihnya, indeks kelompok pengeluaran lainnya turun dibandingkan dengan November 2023. 

Indeks keyakinan masyarakat untuk kategori menengah atas dengan rentang pengeluaran Rp4,1 juta—Rp5 juta, tercatat 127,8 atau lebih rendah dari November 2023 sebesar 128,3. Demikian halnya dengan kelompok pengeluaran di atas Rp5 juta yang keyakinannya tercatat dengan indeks 130,2 pada Desember 2023 dari November 2023 sebesar 132,3. Angka indeks pada pengujung 2023 itu terlihat anomali. Jika dibandingkan dengan periode 2022, misalnya, keyakinan di kelompok pengeluaran menengah atas terpantau naik. Fenomena IKK di kelompok bawah dengan pengeluaran Rp1 juta—Rp2 juta, seolah menjadi lonjakan rutin di tahun pemilu. 

Pada tahun politik 5 tahun silam, kelompok pengeluaran menengah bawah menjadi salah satu yang mencatat kenaikan indeks cukup tinggi dengan selisih hingga 4 poin. Satu indikasi yang menggambarkan IKK di kelompok menengah bawah masih bertahan tinggi saat tahun politik satu di antaranya dipicu oleh program bantuan sosial (bansos). 

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, program bansos memiliki fungsi dan peran besar sebagai upaya pemerataan ekonomi ketimbang mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu memberdayakan masyarakat melalui pembukaan akses lapangan kerja yang layak. Selama ini, katanya, bansos dilihat hanya mengentaskan kemiskinan secara artifi sial. Alhasil ketika program bansos terlambat atau ditiadakan, masyarakat kelas menengah bawah bisa langsung jatuh ke kemiskinan. Hal ini yang menyebabkan ketergantungan dan kondisi tidak sehat. “Untuk mencegah penurunan daya beli, harusnya penciptaan lapangan kerja padat karya tunai yang sifatnya dekat karakteristik masyarakat di bawah. Enggak harus pekerjaan yang semuanya menggunakan teknologi tinggi,” katanya. 

Sementara itu, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menuturkan program bansos memang ditujukan kepada masyarakat yang berhak menerima karena daya belinya rendah. Masyarakat kelompok menengah bawah, katanya, perlu dibantu supaya bisa mengakses pangan dan kebutuhan pokok. Hal itu juga sebagai upaya meningkatkan daya beli golongan menengah bawah sehingga secara kumulatif meningkatkan konsumsi nasional. Namun demikian, dia berpendapat perlu adanya kebijakan jangka panjang yang berkesinambungan agar masyarakat bisa meningkatkan ekonominya.  

Heri menilai sejumlah faktor menjaga daya beli masyarakat adalah pemerintah harus bisa menjaga agar harga kebutuhan pokok terjangkau dibeli masyarakat. Stabilitas harga ini, lanjutnya, akan berdampak kepada pengendalian inflasi. Tak hanya itu, juga harus terjadi perbaikan pendapatan masyarakat. Caranya dengan memperbanyak lapangan pekerjaan khususnya padat karya untuk menambah pendapatan masyarakat.

Alokasi bansos pemerintah tahun ini menuai kontroversi karena diterapkan dalam tahun politik menjelang Pemilu 2024, meskipun tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo tetap tinggi. Survei menunjukkan bahwa pemberian bansos memiliki dampak besar terhadap persetujuan terhadap Presiden. Pemberian bansos juga diyakini memiliki pengaruh elektoral yang positif terhadap beberapa pasangan calon presiden. Program bansos dianggap sebagai kebijakan strategis yang mendapat dukungan masyarakat. Meskipun demikian, masih ada kekurangan dalam penyaluran bansos yang harus diatasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitasnya.

Sumatra Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional di pulau Sumatra ada pada pada titik persimpangan untuk melaju naik pada tahun ini. Persimpangan yang ditandai oleh tantangan tahun politik, dimana pilpres dan pileg dilaksanakan, serta ditambah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXI/PON Aceh-Sumut 2024. Sumut menjadi penyumbang hampir seperempat dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pulau Sumatra. Catatan PDRB atas dasar harga berlaku Sumut tahun 2022 mencapai Rp955,19 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp63,19 juta. Dalam seminar Sumut Economic Outlook 2024 yang digelar harian Bisnis Indonesia di Hotel JW Marriott, Medan pada Selasa (16/01/2024), Bank Indonesia Kantor Wilayah (BI Kanwil) Sumut memprakirakan ekonomi Sumut bisa tumbuh pada pada 2023 lalu pada kisaran 4,3-5,1% secara tahunan (year-on-year/yoy). Dan angka itu diproyeksikan terkerek pada kinerja 2024 menjadi kisaran 4,5-5,3% (yoy) dengan tingkat inl asi yang terjaga di target sasaran 2,5%+1%. Optimisme ini disampaikan Kepala Kanwil BI Sumut IGP Wira Kusuma melihat historis ekonomi Sumut yang tetap tumbuh kuat di angka 4,94% (yoy) pada kuartal III tahun 2023, di tengah kondisi perekonomian dunia yang tidak pasti akibat ketegangan geopolitik dan meningkatnya inl asi global. BPS mencatat, berkurangnya permintaan global membuat kinerja ekspor nasional sepanjang 2023 terus turun hingga -4,26% (yoy) pada kuartal III 2023. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III-2023 yang sebesar 4,94% (yoy), ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.Pola yang sama juga tercermin dalam perekonomian Sumut. Hingga kuartal III-2023, penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Sumut (dari sisi pengeluaran) berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Sedangkan ekspor Sumut pada kuartal III-2023 tercatat mengalami kontraksi 5,11% (yoy). Sementara dari sisi lapangan usaha, lanjut Wira, ialah sektor perdagangan dan konstruksi yang jadi sumbernya, masing-masing meningkat 6,06% (yoy) dan 5,97% (yoy). Sektor pertanian sendiri mengalami perlambatan akibat turunnya harga komoditas global.

Meski ekonomi Sumut diprakirakan akan tetap tumbuh kuat pada 2024 dengan faktor pendorong yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, ditambah dengan adanya pemilu dan PON Sumut Aceh, serta program hilirisasi industri kelapa sawit untuk program mandatori biodiesel B35 dan B40, Wira mengimbau stake holders tidak lengah. Pertanian menjadi sektor pembentuk utama struktur perekonomian Sumut. Meski mengalami perlambatan pada 2023, BPS Sumut mencatat berdasarkan distribusi, kategori pertanian, perkebunan, dan perikanan yang di dalamnya termasuk komoditas sawit beserta turunannya menjadi kategori dengan share terbesar terhadap pendapatan domestic regional bruto (PDRB) Sumut, mencapai 23,71%.Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) cabang Sumut Timbas P Ginting mengatakan, di tahun 2024 peran komoditas sawit beserta turunannya bagi perekonomian Sumut masih akan signifikan. Penurunan nilai ekspor seiring dengan menurunnya ekspor produk sawit. Timbas mengatakan, dalam 5 tahun terakhir produksi sawit Sumut cenderung turun, sementara permintaan untuk kebutuhan dalam negeri terus meningkat. “Mau tidak mau, kita harus meningkatkan produksi dan produktivitas” lanjutnya. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumut Agus Tripriyono mengatakan, titik tekan peningkatan produktivitas sawit ialah pada peningkatan sektor perkebunannya, terutama perkebunan sawit rakyat. Sejalan dengan Agus, Ketua KADIN Sumut Firsal Dida Mutyara juga menyebut hilirisasi sebagai tantangan Sumut di tahun 2024.“Ekspor Sumut masih didominasi oleh komoditas dan komoditas yang menjadi unggulan ekspor ialah kelapa sawit, kopi, juga karet. Melihat situasi global saat ini tentu tantangan ke depan ialah bagaimana mendorong hilirisasi komoditas karena industri hilirisasi penting untuk meningkatkan nilai tambah produk,” terang Firsal. Peningkatan industri hilirisasi berkaitan erat pula dengan investasi. BI Kanwil Sumut sebelumnya memprakirakan investasi di Sumut pada 2024 akan tetap kuat. Namun, baik Kepala Kanwil BI Sumut maupun Ketua Kadin Sumut sepakat, para investor saat ini berada dalam fase menunggu. “Investor cenderung akan wait and see hingga ada kepastian hasil penyelenggaraan pemilu,” jelas Firsal. Upaya yang dilakukan pemprov tersebut tampaknya masih menghadapi sejumlah tantangan. Direktur Utama PT Kawasan Industri Medan (KIM) Daly Mulyana mengatakan, meski KIM masuk daftar promosi investasi pemprov kepada calon investor, sepanjang 2023 kemarin KIM nihil investor baru. Sedangkan M. Pintor Nasution, Kepala PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatra Utara, mengatakan bahwa potensi berkembangnya korporasi dan bisnis di Sumut sangat tinggi. Dalam hal ini, BEI memberikan perhatian khusus untuk membawa korporasi di Sumut untuk berkiprah di pasar modal untuk membantu ekspansi bisnis yang dilakukan. Dalam kaitan bisnis korporasi di skala UMKM di Sumut, Basuki Tri Andayani, Deputi Operational PT Pegadaian Regional Sumut & Aceh, mengatakan Pegadaian merasakan tinggi prospek ekonomi di Sumut sehingga manajemen berani memasang target pertumbuhan bisnis hingga 18% pada tahun ini. Terkait keamanan berusaha, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengimbau para pengusaha dan investor agar tidak ragu berinvestasi di Sumut.

Debat keempat antar cawapres berlangsung cukup sengit. Setiap kandidat memaparkan visi-misi dengan mengedepankan keberlangsungan kelestarian alam sebagai landasan penting dalam rencana program kerjanya. Meskipun demikian, antar kandidat tetap saling memberikan kritik dalam sejumlah pertanyaan dan sanggahan. Pada debat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1) diangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, serta desa. Setiap bahan pertanyaan yang dilontarkan tim panelis dapat dijawab oleh setiap cawapres dengan baik. Setiap pertanyaan atau sanggahan oleh kandidat dapat dijawab oleh kandidat lainnya, terkadang disertai contoh-contoh riilnya.

Ada sejumlah topik yang membuat suasana cukup riuh. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, misalnya, melontarkan pertanyaan tentang greenflation dan LFP (lithium ferrophosphate). Namun, kandidat lain menjawab diplomatis dan mendapat atensi yang semarak dari pemirsa yang hadir langsung. Tayangan debat keempat tersebut mendapat respons cukup tinggi dari masyarakat, tampak dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas saat debat berlangsung, 64,8 % responden menyatakan menonton debat itu. Dibandingkan ketiga debat capres-cawapres sebelumnya, antusiasme kali ini tetap terjaga.

Pada debat ketiga, animo responden menonton debat 63,3 % walau turun dari debat kedua yang menyedot animo 66,5 % responden. Pola diksi cawapres yang bervariatif sejatinya saling melengkapi karena besarnya cakupan materi yang dibahas dan secara umum menekankan pada keberlanjutan pembangunan. Kelestarian alam, mencegah kerusakan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan bagi segenap warga negara adalah kunci penting untuk mendorong kemajuan di masa depan. Hasil penilaian responden menunjukkan, setiap kandidat mendapatkan penilaian baik dengan skor rata-rata 7, merujuk dari jawaban responden (64,8 %) yang terikat margin of error penelitian. (Yoga)

Tahun 2023, performa sektor gas bumi ditandai peningkatan produksi gas bumi dan kepastian dimulai kembalinya pengerjaan Blok Masela setelah Pertamina dan Petronas resmi menggantikan Shell. Ada pula Train 3 Tangguh LNG yang mulai beroperasi. Catatan positif itu semakin besar gaungnya dengan penemuan dua sumber gas besar. Pertama adalah temuan di laut lepas Kaltim oleh perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia, Eni, dengan potensi 5 triliun kaki kubik (TCF) gas. Kedua, temuan di sumur eksplorasi Layaran-1, South Andaman, di lepas pantai Sumatera bagian utara, dengan potensi 6 TCF gas. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, dua temuan itu menjadi yang terbesar di Indonesia sejak 2000 atau ketika ditemukannya sumber gas di lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku. Keduanya juga masuk dalam lima temuan terbesar di dunia pada 2023, berdasarkan laporan Wood Mackenzie, Rystad Energy, dan S&P Global.

Menteri ESDM Arifin Tasrif, di Jakarta, Senin (15/1) mengatakan, temuan sumber gas baru serta lapangan-lapangan yang telah berproduksi terus dipacu. ”Ini akan kita dorong agar kepastian untuk berproduksinya dicapai (Sumber-sumber gas di Indonesia) .Pada tahun 2030 harus sudah bisa termanfaatkan,” katanya. Infrastruktur energi, termasuk pipanisasi gas, akan menentukan melimpahnya gas bumi Indonesia bisa termanfaatkan atau tidak. Guna memanfaatkan besarnya potensi gas bumi dari Blok Andaman, pemerintah berencana membangun kilang LNG di Aceh. Muncul harapan kembalinya era kejayaan LNG Arun di Aceh, yang sempat menjadi salah satu produsen LNG terbesar di dunia pada masanya. Perkembangan infrastruktur transmisi gas bumi juga diharapkan mempercepat pengembangan jaringan gas perkotaan (jargas) yang selama ini berjalan lambat.

Pada 2023, dari total penyaluran gas bumi domestik sebesar 3.745 BBTUD, pemanfaatan jargas alias yang ke rumah-rumah warga hanya 16,14 BBTUD atau 0,43 %. Padahal, setiap tahun, pemerintah menarasikan jargas sebagai alternatif pengganti elpiji 3 kg, karena 77 % dari total kebutuhan elpiji nasional dipenuhi dari impor. Sementara distribusi elpiji 3 kg yang bersubsidi itu kerap kali bermasalah, karena siapa saja bisa membeli elpiji yang sejatinya untuk warga miskin. Arifin menuturkan, pemerintah terus mengupayakan penambahan sambungan jargas seiring dibangunnya proyek transmisi gas. ”Sebab, kita harus menghemat devisa. Impor elpiji sudah 5-6 juta ton per tahun. Kami juga akan mempermudah masyarakat untuk mendapat energi di rumah supaya tidak perlu gotong-gotong gas melon lagi,” ujarnya. (Yoga)