Sebanyak empat astronot, tiga di antaranya berasal dari Turki, Swedia, dan Italia, meluncur ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) dari pangkalan Kennedy Space Center Badan Penerbangan dan Antariksa AS (NASA) di Cape Canaveral, Florida, AS, Kamis (18/1) sore waktu setempat. Mereka melesat dengan penerbangan komersial Axiom Space, menggunakan pesawat luar angkasa SpaceX, Crew Dragon, milik Elon Musk. Empat astronot itu berlatar belakang pilot militer. Mereka akan berada di luar angkasa selama 14 hari untuk melakukan 30 eksperimen dengan fokus pada dampak penerbangan luar angkasa terhadap kesehatan dan penyakit manusia. Perjalanan antariksa mereka merupakan misi penerbangan komersial kolaboratif untuk ketiga kalinya antara Axiom Space, NASA, dan SpaceX selama dua tahun terakhir.

Yang berbeda kali ini, penumpangnya bukan orang kaya raya, seperti pada penerbangan sebelumnya. Tiga dari empat astronot kali ini dibiayai pemerintah masing-masing dengan harga tiket 55 juta USD atau Rp 860 miliar. Pesawat Crew Dragon yang membawa empat astronot tersebut akan menempuh perjalanan 36 jam dan diperkirakan tiba di stasiun luar angkasa Sabtu (20/1). Crew Dragon akan berlabuh di pos terdepan yang mengorbit 400 km di atas Bumi. Saat ini, stasiun luar angkasa internasional dihuni oleh tujuh awak tetap. Mereka terdiri dari dua warga AS dari NASA, satu astronot dari Jepang, satu astronot dari Denmark, dan tiga kosmonot Rusia. Axiom Space yang berbasis di Houston, AS, menjalankan bisnis komersial mengirimkan astronot ke orbit Bumi dengan disponsori pemerintah asing atau perusahaan swasta.

Misi Axiom dirancang untuk menawarkan penerbangan ke ISS kepada siapa pun yang mampu membeli tiket. Dua misi Axiom sebelumnya diterbangkan pada 2022 dan 2023, membawa penumpang campuran antara pebisnis kaya dan astronot yang dibiayai pemerintahnya. Penerbangan kali ini menjadi misi Axiom pertama yang semua tiket kursinya dibeli pemerintah atau NASA. Harian The New York Times, Kamis (18/1), menyebut penerbangan ini merupakan bagian dari era baru di mana negara-negara tak lagi harus membuat roket dan pesawat ruang angkasa sendiri untuk menjalankan program penerbangan luar angkasa berawak. Kini, mereka cukup membeli tiket dari perusahaan penerbangan luar angkasa komersial, hampir sama seperti membeli tiket pesawat biasa. (Yoga)

Pebisnis hiburan agaknya perlu hiburan. Betapa tidak, baru sejenak bisa bernafas lega setelah kena hantam pandemi Covid-19, industi hiburan di Tanah Air harus kembali menerima pukulan berat, yakni pajak tinggi. Mulai tahun ini, pajak hiburan melonjak dari 25% menjadi 40% hingga 75%. Biangnya adalah Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mulai berlaku Januari 2024. Merujuk Pasal 58 ayat (2), tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.  Sejumlah daerah pun mematok tarif pajak hiburan dengan angka maksimal 75%. Toh, pemerintah berkelit. 

Bagi pemerintah, tarif pajak hiburan  hingga 75% sudah ada sejak lama.  "Ini sama pada saat mereka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28/2009, mereka sudah memberikan tarif 75%," kata Lydia Kurniawati Christyana, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Selasa (16/1). Yang terang, berdasarkan reportase KONTAN ke sejumlah tempat hiburan di Jakarta, pengusaha hiburan menolak tegas kenaikan pajak hiburan. "Tarif pajak 40% hingga 75% akan menambah beban usaha.

Selama ini, pengusaha hiburan harus menyetorkan pajak yang cukup besar ke kantong negara," ungkap Alexander Nayoan, Ketua Bidang Pelatihan dan Pendidikan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kepada KONTAN, Jumat (19/1). Apalagi, Ketua Wellness Healthcare Entrepreneur Association (WHEA) Agnes Lourda Hutagulung mengungkapkan, selain harus membayar pajak, pengusaha hiburan kudu setor duit keamanan ke sejumlah oknum. Setali tiga uang, pebisnis bar juga teriak. "Banyak pengunjung yang tadinya menghabiskan waktu di bar, jadi lebih memilih minum di rumah atau beli online ketimbang harus minum di tempat yang pajaknya besar dan harganya tidak masuk akal," sebut Bhian, Board of Directors Odin Senopati. 

Merespons protes yang marak dari pelaku usaha hiburan,  pemerintah pun angkat bicara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah akan mengeluarkan surat edaran mengenai aturan pajak hiburan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat edaran tersebut kelak memuat mengenai insentif fiskal serta keringanan dalam penerapan tarif pajak hiburan khusus sebesar 40%-75%. "Pemerintah akan keluarkan surat edaran terkait dengan Pasal 101," ungkapnya, Jumat (19/1).

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin dekat. Masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) terus berlomba menyampaikan visi misi hingga program kerja yang mereka usung saat terpilih kelak. Banyak pihak berharap, presiden terpilih nanti bisa membawa perubahan dan kemajuan bagi negeri ini. Lalu, mampu mengatasi berbagai masalah dan siap menghadapi tantangan di berbagai sektor, termasuk dinamika global. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, harapan sektor usaha, pemimpin masa depan Indonesia memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, memiliki komitmen pada transparansi dan membuka ruang luas bagi  seluruh pemangku kepentingan ekonomi Indonesia, baik nasional ataupun asing. Kedua, merupakan seorang yang bijaksana, transparan, dan rasional dalam pengambilan keputusan. Ketiga, harus bisa mengambil keputusan secara holistik, yang mempertimbangkan dampak internal dan eksternal serta kepentingan ekonomi lintas sektor, bisnis lintas skala, masyarakat, pasar, pekerja, juga dunia usaha. Keempat, pemimpin mendatang juga perlu cermat mempertimbangkan fakta dan konsekuensi ekonomi yang mungkin timbul dari kebijakan yang mereka ambil.

Dari industri perkebunan kelapa sawit, pelaku usaha mengharapkan, presiden terpilih nanti bisa memberikan perhatian serius, mengingat konstribusi sektor tersebut cukup signifikan terhadap pendapatan negara. "Kepemimpinan mendatang bisa menyelesaikan permasalah sektor sawit yang masih terjadi," pinta Eddy Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), kemarin (19/1). Masalah pangan juga kudu mendapat penangan serius pemerintahan anyar. "Selama ini, persoalan harga pangan sebenarnya seperti fenomena gunung es. Harga pangan menjadi puncak yang terlihat dari permasalahan tata kelola lapangan di Indonesia," kata Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Tambah lagi, "Kurangnya penelitian dan pengembangan untuk penerapan teknologi yang dapat menggenjot jumlah produksi dan menekan biaya produksi di sektor pertanian," imbuh Yusuf. Selain itu, pemimpin baru negeri ini mesti memikirkan sektor energi. Isu utama yang perlu menjadi perhatian adalah mendorong penggunaan energi baru terbarukan. Sebab, dia bilang, Indonesia relatif masih tergantung pada penggunaan energi fosil.

Investasi membawa Lie Kurniawan mengenal dan memasuki dunia ekonomi. Ia bercerita, awal mula mengenal dunia investasi melalui kakaknya pada tahun 2000. Pada saat itu, dirinya masih mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA). "Kakak saya lima tahun lebih tua dan saya diperkenalkan dengan saham," ceritanya kepada KONTAN, Jumat (19/1). Perkenalan itu memunculkan kesan bagi Kurniawan muda. Sehingga, akhirnya ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai dunia investasi, khususnya saham. Apalagi Kurniawan menilai bahwa investasi sebagai sebuah industri yang memiliki masa depan cerah. Lie kemudian memutuskan memperdalam ilmu finansial dengan memasuki kuliah jurusan keuangan perbankan. Karena saat itu, hanya jurusan itu yang paling dekat dengan dunia investasi. Tak berhenti di saham, ia juga sempat mencoba beberapa instrumen lain. Dirinya pernah mencoba produk derivatif seperti kontrak opsi saham, futures,foreign exchange (forex), hingga aset kripto. Hanya saja, ia merasa instrumen-instrumen tersebut tidak cocok dengan dirinya yang cenderung tipe konservatif. Menurutnya, instrumen-instrumen tersebut membutuhkan kecekatan dan cenderung spekulatif.

Sementara investasi di saham, sudah ada teori yang jelas, setidaknya dengan melihat aspek fundamental keuangan perusahaan. Selain memperhatikan fundamental, momentum untuk masuk pada suatu saham juga di nilainya penting diperhatikan. Ia mencontohkan, tahun 2002, saat peristiwa bom Bali, harga saham turun 7%-10%. Ia sampai harus izin keluar kelas untuk cek saham miliknya. Kala itu ia memilih membeli saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF). Pada akhir 2003, dirinya melepas saham itu dengan keuntungan lima kali lipat. Contoh lainnya saat booming saham batubara pada tahun 2022 lalu. Menurutnya, apabila mengikuti tren dengan memutuskan untuk ikut membeli maka bisa berpotensi mendapatkan kenaikan yang banyak. Sementara apabila memilih sektor lain, kemungkinan besar return-nya akan lebih kecil. Karena berbagai hal itu, pria asal Jakarta ini memantapkan menaruh seluruh investasinya pada instrumen saham. Hanya saja, belakangan ini sedikit bergeser. "Saat ini alokasi ke saham menjadi 80% dan 20% cash," sebutnya. Ia mencontohkan lagi, saat Covid-19, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun lebih dari 20%. Hal itu dinilai sebagai sebuah peluang, tetapi kondisi krisis tersebut berbeda dengan saat krisis ekonomi sebelumnya lantaran kondisi ekonomi Indonesia yang lebih baik. Sementara saat Covid-19 seluruh negara mengalami krisis, sehingga investor harus cermat karena perusahaan bisa terancam bangkrut.

Penerapan cukai bagi minuman berpemanis di Indonesia dapat memberikan manfaat kesehatan dan ekonomi. Pemberlakuan cukai sehingga menaikkan harga minuman berpemanis menjadi 20 % lebih mahal akan menurunkan konsumsi sampai 17,5 % dan menghasilkan tambahan pendapatan negara sebesar Rp 3.628,3 miliar per tahun. Manfaat dari penerapan cukai minuman berpemanis ini dilaporkan para peneliti Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) di jurnal ilmiah Plos One pada 29 Desember 2023. Agus Widarjono menjadi penulis pertama laporan yang ditulis bersama Rifai Afin, Gita Kusnadi, Muhammad Zulfikar Firdaus, dan Olivia Herlinda itu.

”Mengingat terus meningkatnya penyakit tidak menular di  Indonesia dalam skala yang mengkhawatirkan dan di tengah terbatasnya kebijakan yang mengatur produk berisiko kesehatan di masyarakat, studi ini menjadi temuan penting untuk mendorong cukai minuman berpemanis dalam kemasan agar segera diterapkan,” tutur Diah Saminarsih, pendiri CISDI. Merespons publikasi ini, Jumat (19/1/2024). Agus dan tim menyebutkan, konsumsi minuman berpemanis telah banyak dikaitkan dengan meningkatnya risiko obesitas dan penyakit tidak menular, termasuk diabetes, penyakit kardiovaskular, kanker, serta kematian dini. Namun, konsumsi minuman berpemanis di Indonesia cenderung meningkat.

Laporan Benny Gunawan Ardiansyah dari Politeknik Keuangan Negara STAN dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan (2017), konsumsi minuman berpemanis di Indonesia meningkat 15 kali lipat dalam dua dekade terakhir. Tinjauan sistematis yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2015 menunjukkan, pengenaan pajak terhadap minuman bermanis efektif dalam mengurangi konsumsi minuman berpemanis. Menurut Agus dan tim, hingga saat ini, lebih dari 50 negara secara global, termasuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, telah menerapkan kebijakan ini. Di Indonesia, pembahasan pajak minuman berpemanis telah dimulai pada 2016 oleh Kemenkeu. Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut belum diterapkan. (Yoga)

Kementerian Sosial mengakui, proses penyaluran bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan atau PKH menghadapi tantangan di tahun politik menuju Pemilu 2024. Berbagai upaya pencegahan dan imbauan sudah dilakukan, tetapi politisasi bansos tetap terjadi. Staf Khusus Mensos Bidang Pengembangan SDM dan Program, Suhadi Lili, Jumat (19/1) di Jakarta, mengatakan, pihaknya tidak bisa menjatuhkan sanksi langsung kepada dinas sosial yang membawahkan pendamping sosial. Secara struktur birokrasi, Kadis berada di bawah pemda yang otonom. Kemensos hanya bisa mengimbau agar penyaluran bansos sesuai aturan. Sebelumnya, laporan tim investigasi Kompas menemukan, terjadi politisasi bansos oleh sejumlah calon anggota legislatif (caleg) di sejumlah daerah.

Modusnya beragam, mulai dari menggandeng pendamping sosial dan dinas-dinas di daerah untuk menyisipkan bahan kampanye dalam penyaluran bansos hingga aparat desa yang mengancam memutus bansos masyarakat jika tidak mendukung caleg tertentu (Kompas, 18/1). Upaya mencegah penyimpangan penyaluran bansos sudah dilakukan Kemensos melalui penyaluran bansos langsung lewat transfer bank ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) bekerja sama dengan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau PT Pos Indonesia, sesuai Perpres No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos secara Nontunai. Kemensos juga membangun aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan penerima bansos atau orang yang belum masuk dalam daftar bisa mengusulkan atau menyanggah diri.

Upaya ini untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan verifikasi data penerima kesejahteraan sosial (DTKS). ”Kami semua yang bekerja di kementerian ini, kan, ASN. ASN diwajibkan netral. Kalaupun ada politisasi, kan, kita ini tidak bekerja di ruang steril. Jadi, kesempatan itu pasti ada dan kami berusaha meminimalkan. Salah satu penyalurannya secara nontunai sehingga tidak bisa dikumpul-kumpulkan untuk kampanye,” kata Suhadi. Namun, proses pendampingan dan pelatihan kepada keluarga penerima bansos terkadang disusupi oleh kepentingan politis. Suhadi menyatakan sudah ada beberapa pendamping sosial yang dibebastugaskan karena terbukti memolitisasi bansos. (Yoga)

Pemerintah memiliki target program Reforma Agraria yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selama program berjalan, terbukti memberikan kesejahteraan dan nilai tambah bagi masyarakat. Karenanya program, Reforma Agraria harus dilanjutkan oleh pemerintah mendatang. Secara umum, target Program Reforma Agraria sejumlah 9 juta hektare (ha) mencakup legalisasi aset seluas 4,5 juta ha serta redistribusi tanah seluas 4,5 juta ha. Hingga Januari 2024, legalisasi aset terealisasi sebanyak 10,34 juta ha atau 229,77% sementara redistribusi mencapai 1,81 juta ha atau 40,22%. Asdep penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Marcia mengatakan pemerintah terus mengupayakan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. (Yetede)

Desentralisasi pendidikan dari pusat ke daerah di era otonomi daerah, terutama terkait guru, belum juga mampu membereskan karut-marut tata kelola guru. Mulai dari perekrutan, distribusi, perlindungan, hingga peningkatan kualitas guru masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pengangkatan satu juta guru ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) tahun ini diklaim bakal terpenuhi. Pengangkatan guru non-ASN untuk memenuhi kekurangan guru di sekolah-sekolah negeri hingga tahun 2023 mencapai 800.000 guru. Kuota di tahun 2024 disediakan 419.146 formasi guru PPPK. Di atas kertas, program Kemendikbudristek tampak berhasil mengangkat status dan kesejahteraan banyak guru honorer.

Merekalah yang selama ini memperjuangkan nasib di tengah pengabdian bagi anak negeri. Penantian guru bertahun-tahun hingga belasan tahun menjadi guru honorer dengan gaji ala kadarnya untuk memiliki harkat dan martabat sebagai guru profesional, sebagian mulai terjawab dengan tetap menyisakan karut-marut. Belasan perwakilan guru honorer yang masuk kategori prioritas 1 (P1) karena sudah lulus nilai ambang batas, tapi sejak 2021 tidak mendapatkan penempatan, dalam pekan ini hingga Rabu (17/1) secara bergantian mendatangi Kemendikburistek, Kementerian PAN RB, serta Komisi X DPR. Mereka mengirimkan papan bunga dengan ucapan apresiasi dan terima kasih, memberikan sekuntum bunga mawar dan lukisan hitam putih, hingga membawa hasil kebun, seperti petai dan pisang, untuk pejabat ataupun wakil rakyat.

”Kami mau menyampaikan apresiasi karena perjuangan dan aspirasi kami untuk mendapatkan penempatan diwujudkan. Sekaligus kami tetap memperjuangkan 12.000 guru P1 yang masih tersisa supaya di tahun 2024 ini semuanya diangkat,” kata Heti Kustrianingsih, Ketua Umum FGHNLPSI. Penantian Heti lolos menjadi guru PPPK tahun 2023 belum juga berujung manis. Namanya memang diumumkan lolos sebagai guru PPPK formasi tahun 2023 oleh Pemkab Serang, Banten. Namun, hingga saat ini belum juga diumumkan sekolah tempat dia bertugas. ”Informasi yang kami dapat masih menunggu dari pusat karena ada perubahan surat keputusan,” ujar Heti yang terus mencoba bersabar. (Yoga)

Energi terbarukan belum terakselerasi optimal pada 2023 karena realisasinya meningkat hanya 0,8 % dalam bauran energi primer, karena masih besarnya peran energi fosil serta hambatan terkait tingkat komponen dalam negeri atau TKDN energi terbarukan. Plt Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/1) mengatakan, energi terbarukan di Indonesia sejatinya bertambah. Namun, dari persentase memang rendah karena energi fosil pun masih bertambah. Misalnya, di sektor kelistrikan, pada 2023 ada penambahan 4.182 megawatt dari penambahan pembangkit yang didominasi PLTU yang berbasis batubara. Artinya, jika perhitungannya harus setara, harus ada pembangkit energi terbarukan yang dibangun dengan kapasitas yang sama. Dengan kondisi saat ini, hal tersebut sulit dilakukan.

Sekretaris Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Sahid Junaidi menambahkan, mundurnya operasi sejumlah pembangkit listrik energi terbarukan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 juga menjadi faktor belum optimalnya akselerasi energi terbarukan. Namun, peningkatan kapasitas energi terbarukan sudah sejalan dengan arah transisi energi. Upaya yang dilakukan saat ini ialah memacu penyelesaian pembangunan energi terbarukan. ”Untuk (proyek) dengan APBN, dengan ekonomi yang agak melambat, arus kas perusahaan (pelaksana)terganggu sehingga penyelesaiannya melambat. Sementara yang swasta, salah satu kendala ya (implementasi) TKDN,” ujar Sahid. (Yoga)