Musim pemilu telah tiba. Suara warga diburu sebagai tiket menuju kursi wakil rakyat. Baliho yang berisi foto dan janji manis calon anggota legislatif tersebar di sudut kota. Banyak orang tiba-tiba menjadi baik hati dengan mendatangi permukiman warga. Bisa caleg atau tim suksesnya. Demi merebut suara warga, sebagian caleg tidak hanya mengumbar janji manis. Sebab, jika ingin maju melenggang ke Senayan, tempat Gedung DPR berada, seorang caleg mesti menyiapkan dana besar. Tingginya ongkos politik ini diakui sejumlah anggota DPR petahana yang kembali maju untuk merebut kursi parlemen. Guspardi Gaus, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, menyebut, pada 2019, biaya politik yang dihabiskan untuk mendapatkan satu kursi DPRada pada kisaran Rp 10 miliar.

”Artinya apa, biaya politik, itu harus. Enggak ada uang, enggak mungkin. Ketokohan saja enggak mungkin,” kata Guspardi, Jumat (8/12/2023), di Jakarta. Biaya politik yang dikeluarkan caleg, salah satu komponennya, berkaitan dengan pengenalan diri atau sosialisasi kepada warga. Sosialisasi dapat dilakukan dengan beragam cara, misalnya memasang alat peraga kampanye (APK), seperti baliho atau poster. ”APK itu gunanya memberi tahu masyarakat kalau saya maju lagi,” ucap caleg dari Dapil Sumbar 2 tersebut. Selain pengenalan atau sosialisasi kepada warga, biaya politik yang dikeluarkan para caleg yakni biaya operasional tim pemenangan yang bekerja di lapangan untuk berinteraksi dengan warga dan memperkenalkan visi misi dari caleg yang didukung, untuk uang transpor, uang saku atau uang makan, hingga biaya tak terduga lain.

Ahmed Zaki Iskandar, calon anggota DPR Dapil 3 DKI Jakarta yang pernah menjabat Bupati Tangerang dua periode, menyiapkan beragam strategi untuk menekan biaya politik dalam mengikuti Pemilu 2024. Zaki saat ini Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta memanfaatkan kekuatan jaringannya, terutama jaringan partai. Untuk Pemilu 2024, Zaki menyiapkan biaya politik Rp 4 miliar - Rp 5 miliar untuk operasionalisasi kampanye, termasuk pengadaan APK. Anggota DPR periode 2019-2024 yang tak mau disebut namanya mengungkap, rata-rata biaya politik yang dikeluarkan calon anggota DPR Rp 10 miliar. Beberapa anggota DPR yang dia ketahui bahkan mengeluarkan biaya hingga puluhan miliar rupiah. Dengan pengeluaran fantastis itu, mustahil bagi seorang anggota DPR mengembalikan biaya politik yang dikeluarkan dalam perhelatan pemilu dengan, gaji dan pendapatan anggota DPR Rp 60 juta per bulan, Padahal, uang miliaran rupiah yang harus dirogoh caleg untuk biaya politik itu tidak menjamin dia duduk sebagai anggota DPR. (Yoga)

Pertumbuhan jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia meningkat signifikan dalam 3 tahun terakhir. Pencatatan perdana saham PT Griptha Putra Persada Tbk. (GRPH), kemarin (18/1), menambah daftar perusahaan tercatat ke-911 serta menjadi emiten ke-8 yang melantai di pasar saham sejak awal 2024. Jika dihitung sejak 2020, jumlah emiten sudah bertambah 243 perusahaan atau melonjak 36,4%. Semarak pendatang baru boleh saja dimaknai positif, tetapi kualitas IPO dan profil emiten debutan ini kerap menjadi gunjingan di tengah-tengah pelaku pasar. Sebagian besar emiten anyar tercatat di papan akselerasi dan pengembangan, hanya segelintir di antaranya yang masuk ke papan pencatatan utama. Ini menandai prospek saham-saham emiten tersebut secara fundamental relatif kurang menjanjikan karena belum memenuhi sejumlah kriteria yang salah satunya mencakup pembukuan laba bersih. Memang, dinamika pasar dan korporasi ke depan diharapkan mendorong perbaikan terhadap kinerja emiten. Akan tetapi, juga tidak sedikit emiten yang kepayahan melewati tantangan dan gagal untuk keluar dari si­tua­si sulit.

Kinerja keuangan yang buruk hampir selalu inline dengan performa saham perusahaan. Keputusan untuk menjadi perusahaan terbuka harus disadari melibatkan ekspektasi masyarakat melalui kepemilikan saham. Sejak akhir tahun lalu, Bursa Efek Indonesia telah memperingatkan 38 emiten agar memperbaiki kinerja jika tidak ingin ditendang dari pasar saham atau sahamnya di-delisting. Beberapa nama emiten yang berpotensi didepak dari papan pencatatan tahun ini di antaranya PT Armidian Karyatama Tbk. (ARMY), PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX), PT Bliss Properti Indonesia Tbk. (POSA), PT Triwira Insanlestari Tbk. (TRIL), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT). Seperti kita ketahui, penghapusan saham dilakukan oleh otoritas bursa jika emiten mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan hidup perusahaan, baik secara finansial maupun hukum. Saham WSKT, misalnya, telah disuspensi di seluruh pasar selama 6 bulan. Adapun masa suspensi akan mencapai 24 bulan pada tanggal 8 Mei 2025. Suspensi ini berkaitan dengan penundaan pembayaran bunga dan pokok atas sejumlah obligasi yang diterbitkan perusahaan. Emiten infrastruktur Group Salim yakni PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) juga menempuh langkah serupa dan telah mengajukan delisting sejak November tahun lalu. Ada beragam alasan META berencana meninggalkan pasar saham, yang terkuat tentu saja terkait dengan kondisi perusahaan yang merugi sejak kuartal III/2023.

Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan memanfaatkan potensi pasar muslim yang besar ini, Strategi Global Islamic Economy (SGIE) diharapkan dapat mengembangkan sektor ekonomi yang mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti keuangan syariah dan produk halal. SGIE mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk keuangan, perbankan, asuransi, pariwisata, teknologi, dan pangan. Ekonomi Islam di indonesia dalam tahun ketahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar didunia. Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula sektor riil ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariah islam. Menurut Laporan State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2023 yang merupakan laporan tahunan kondisi ekonomi halal di seluruh dunia dan dirilis oleh DinarStandard di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia berhasil menduduki posisi tiga besar pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Pada 2022, Indonesia berada di peringkat keempat, berada di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Sasaran utama dari SGIE adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy Report, sektor industri halal melibatkan tujuh sektor dan salah satunya adalah pangan halal. Faktor-faktor potensial dalam industri syariah di Indonesia termasuk fakta bahwa 87% populasi pen­duduk Indonesia adalah Muslim (BPS, 2020), Indonesia merupakan pasar konsumen produk halal yang signifikan, dan menduduki peringkat keempat sebagai negara eksportir produk halal ke negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Semua potensi ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk terus mengembangkan industri syariah. Keinginan masyarakat muslim untuk memiliki sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam menjadi dorongan untuk terus mengembangkan industri ini, sehingga mereka dapat beraktivitas ekonomi tanpa ragu dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.

Kolaborasi dengan negara-negara yang sudah memiliki infrastruktur dan pasar yang mapan dalam industri pangan halal dapat membantu Indonesia untuk lebih mudah memperoleh akses ke pasar internasional. Laporan SGIE 2023 juga mencatat bahwa Indonesia dengan giatnya telah bermitra dengan beberapa negara secara global guna menyelenggarakan layanan jaminan produk halal. Misalnya, dijalinnya kerja sama jaminan produk halal antara Indonesia dan Republik Islam Iran melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Upaya percepatan sertifikasi halal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merupakan bentuk dukungan konkret dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor UMKM guna mencapai tujuan dari Strategi Global Islamic Economy (SGIE). Produk halal berperan dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia, termasuk sektor keuangan syariah. Peningkatan partisipasi dalam keuangan syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Peran dan potensi Indonesia terhadap produk halal sangat besar di dalam negeri dan memiliki peluang signifikan untuk tumbuh di tingkat global. Langkah ini sejalan dengan visi Strategi Global Islamic Economy (SGIE) yang menitikberatkan pada penguat­an posisi ekonomi global Indonesia melalui sektor ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dukungan dalam hal sertifikasi halal memberikan dasar yang kuat bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang di dalam dan luar negeri. Pangan halal memerlukan sistem sertifikasi dan standardisasi yang ketat untuk memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan syariah. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penguat­an posisi ekonomi global In­­donesia. Dengan memaksimalkan potensi pasar muslim yang besar, Indonesia dapat mengalami kemajuan dalam mewujudkan Strategi Global Islamic Economy (SGIE) dan pangan halal.

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto melepas keberangkatan kapal bantu rumah sakit KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992 di Dermaga Kolonlamil TNI AL, Jakarta (18/1/2024). Kapal tersebut mengangkut  bantuan untuk rakyat Palestina di Gaza yang terdiri atas makanan, pakaian, air mineral, dan obat-obatan. Bantuan tersebut diantar dari Jakarta menuju Al Arish, kota di Mesir yang berbatasan dengan Rafah di gaza. "Ini bukti kita terus mendukung rakyat Palestina dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan sebagaimana diketahui  Indonesia selalu dukung perjuangan rakyat Palestina dan kita terus kerahkan apa yang bisa kita buat untuk dukung perjuangan rakyat Palestina," kata Menhan Prabowo saat upacara pelepasan KRI dr. Radjiman, didampingi oleh Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali. 

Berpengaruh dan terkenal di mata warga belum cukup untuk mendapatkan suara pemilih. Biaya politik menjadi faktor penentu untuk memperebutkan kursi wakil rakyat. Seorang calon anggota legislatif atau caleg memilih mundur karena tak kuasa menanggung ongkos politik untuk memperebutkan satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Di sebuah kedai kopi di Jakut, awal Desember 2023, DP (50) bercerita tentang keputusannya mundur dari daftar caleg DPRD DKI Jakarta. Namanya sempat terdaftar di KPU sebagai daftar calon sementara (DCS) dalam Pemilu 2024. Tokoh yang populer di wilayah Jakut itu terdaftar sebagai caleg dari salah satu partai peserta pemilu.

”Saya dapat bantuan dari  teman-teman, Rp 600 juta. Saat itu, saya pikir ini sudah cukup,” kata lelaki yang juga pengurus wilayah sebuah organisasi warga di Jakut, Senin (11/12/2023) sore. Lelaki yang tinggal di Jakut itu kemudian merancang strategi kampanye. Dia merencanakan enam tahap metode kampanye untuk merebut hati warga di kampung-kampung padat Jakut. Hasil pemetaan, biaya politik yang dihabiskan kira-kira Rp 2 miliar, hanya untuk kegiatan sosialisasi hingga operasional relawan. Angka ini belum termasuk strategi menghadapi kompetitor yang melakukan politik uang. Biaya Rp 2 miliar bisa disanggupi dengan mengandalkan jaringan pertemanan dan harta yang dimilikinya. ”Tetapi, saya tak mau merusak kesehatan dan masa tua saya. Ongkos politik yang dibutuhkan untuk bertarung di sini sangat mahal. Para caleg yang lolos dari sini hanya caleg yang punya uang besar,” ucapnya. (Yoga)

Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 Indonesia berbeda dengan negara lain, baik di tingkat regional maupun global. Pasalnya, saat negara lain mengalami kemunduran, pencapaian target SDGs Indonesia justru kian maju atau meningkat tajam. "Indonesia relatif menjadi  pencilan atau outlier karena pencapaian Indonesia bagus. Jadi kalau ditingkat global itu 'kan pencapaian SDGs hanya 15%, kemungkinan di tingkat Asia Pasifik 14,4%, tapi kalau Indonesia pencapaiannya  sampai 62% jadi kita relatif baik," ucap manajer  Pilar Pembangunan Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Setyo Budiantoro kepada Investor Daily. Terkait dengan pencapaian SDGs laporan Sustainable Development Report 2023 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke 75 dunia, naik tujuh level dibandingkan  dengan empat tahun sebelumnya dan melonjak hingga 27 level dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yang masih diperingkat ke-102. (Yetede)