Batal ”Nyaleg” karena Tak Sanggup Menanggung Mahalnya Biaya Politik

;

Batal ”Nyaleg” karena Tak Sanggup Menanggung Mahalnya Biaya Politik

Sosial, Budaya, dan Demografi Yoga 18 Jan 2024 Kompas

Berpengaruh dan terkenal di mata warga belum cukup untuk mendapatkan suara pemilih. Biaya politik menjadi faktor penentu untuk memperebutkan kursi wakil rakyat. Seorang calon anggota legislatif atau caleg memilih mundur karena tak kuasa menanggung ongkos politik untuk memperebutkan satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Di sebuah kedai kopi di Jakut, awal Desember 2023, DP (50) bercerita tentang keputusannya mundur dari daftar caleg DPRD DKI Jakarta. Namanya sempat terdaftar di KPU sebagai daftar calon sementara (DCS) dalam Pemilu 2024. Tokoh yang populer di wilayah Jakut itu terdaftar sebagai caleg dari salah satu partai peserta pemilu.

”Saya dapat bantuan dari teman-teman, Rp 600 juta. Saat itu, saya pikir ini sudah cukup,” kata lelaki yang juga pengurus wilayah sebuah organisasi warga di Jakut, Senin (11/12/2023) sore. Lelaki yang tinggal di Jakut itu kemudian merancang strategi kampanye. Dia merencanakan enam tahap metode kampanye untuk merebut hati warga di kampung-kampung padat Jakut. Hasil pemetaan, biaya politik yang dihabiskan kira-kira Rp 2 miliar, hanya untuk kegiatan sosialisasi hingga operasional relawan. Angka ini belum termasuk strategi menghadapi kompetitor yang melakukan politik uang. Biaya Rp 2 miliar bisa disanggupi dengan mengandalkan jaringan pertemanan dan harta yang dimilikinya. ”Tetapi, saya tak mau merusak kesehatan dan masa tua saya. Ongkos politik yang dibutuhkan untuk bertarung di sini sangat mahal. Para caleg yang lolos dari sini hanya caleg yang punya uang besar,” ucapnya. (Yoga)