Tiga pasang capres dan cawapres yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3 menghadiri acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggaraan Negara Berintergrasi atau PAKU Integritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Joeang KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024). Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan, KPK melalui Kedeputian Bidang Pendidikan  Pendidikan dan Peran Pelatihan  Antikorupsi yang dikhususkan  guna menguatkan komitmen antikorupsi mereka  mereka melalui program Penguatan Antikorupsi mereka  untuk Penyelenggara Negara Berintegrasi (PAKU Intergritas). Selain itu, KPK juga melaksanakan Program Politik Cerdas Berintegrasi Terpadu bersama-sama dengan partai politik mewujudkan iklim politik di Indonesia yang bebas dari korupsi. (Yetede)

Para caleg bermodal dengkul menyiapkan strategi murah ongkos agar cita-citanya terwujud, dengan mengunjungi rumah-rumah warga hingga membuat kontrak politik. Jalan ”ninja” ini butuh pengorbanan dan harus siap ditolak warga yang mengharap ada amplop berisi uang atau bingkisan dari caleg. Suatu sore di awal Desember 2023, caleg DPR dari partai pendatang baru di Pemilu 2024, Guntoro Gugun Muhammad, berdialog serius bersama tim pemenangan dan sukarelawannya, di Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, Jakut. Caleg Dapil 3 DKI Jakarta itu awalnya lebih banyak mendengar paparan dari tim pemenangan terkait strategi dalam mendekati warga. Belasan anggota tim pemenangan hadir sore itu. Mereka berdiskusi sekaligus mencurahkan isi hati terkait sulitnya mendekati warga. ”Kami sering ditolak. Warga berharap kami datang bawa sembako,” kata Bete (43), anggota tim pemenangan Gugun.

Bete mendengar cerita warga yang ditawari Rp 500.000 per orang dari caleg partai lain sebagai bagian janji caleg tersebut dalam menuntaskan masalah pengangguran. Gugun menanggapi dengan santai. Baginya, tim pemenangannya perlu membangun komunikasi lebih intens dan harus berani meyakinkan warga. Ia merupakan pendamping warga yang bertahun-tahun membantu mereka memperjuangkan hak atas tanah dan hunian layak. Niat itu mendorongnya bertarung dalam Pemilu 2024. Gugun menyebut dirinya tak memiliki uang untuk maju sebagai caleg. ”Waktu kami semakin singkat. Teman-teman, saya minta lebih aktif nge-rap,” kata Gugun, menjawab curahan hati tim pemenangannya, Jumat (1/12/2023) sore. Metodenya berupa penyadaran orang per orang, yang dilakukan tim pemenangan Gugun dengan mendatangi langsung rumah warga di kampung-kampung Jakarta. Cara ini tak sekadar strategi merebut hati warga, tetapi juga bagian gerakan penyadaran untuk melawan caleg yang menggunakan strategi politik uang.

Caleg DPRD DKI Jakarta, Ery Sandra Amelia, rela berjalan kaki untuk mendatangi satu per satu rumah warga di Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jaktim, pada Rabu (12/12/2023) siang. Selain membagikan kaus dan stiker, Ery juga memberikan serbet kepada warga. ”Serbet ini punya makna. Kalau saya duduk di kursi DPR, ingin bersih-bersih dari korupsi,” ujarnya kepada warga. Ery juga menampung harapan warga jika nanti terpilih menjadi anggota legislatif. Ery berupaya berebut kursi DPRD, tanpa konsultan politik. Tak ada pula ”serangan fajar” yang dia siapkan. Dia hanya mengandalkan jejaring sukarelawannya untuk mendekati dan mengambil hati para calon pemilih. ”Kunci utamanya hanya bertemu warga. Kami di partai selalu dicek sudah ke mana saja,” katanya. (Yoga)

Mengamati debat para calon presiden dan para calon wakil presiden, beberapa hal perlu menjadi catatan. Khususnya, ditinjau dari aspek manajemen sumber pertumbuhan serta peningkatan kapasitas para actor ekonomi sebagai pencipta nilai di tengah persaingan pasar bebas. Debat capres dan cawapres yang dibatasi aturan waktu ketat tidak memberikan peluang untuk menjelaskan secara mendalam dan komprehensif bagaimana cara mereka menerjemahkan Pancasila sebagai core values dan konstitusi sebagai core mission ketika kelak mereka memegang kepemimpinan nasional, karena tak satu pun dari mereka menjelaskan bagaimana caranya pemerintah dan aktor ekonomi bersinergi untuk menciptakan nilai menuju Indonesia maju yang dicita-citakan itu.

Indonesia maju hanya bisa dihadirkan oleh para pencipta nilai (value creators), yaitu aktor-aktor ekonomi Pancasila yang terdiri dari BUMN dan badan BUMD; swasta nasional dan swasta asing; serta koperasi dan UMKM. Para aktor ekonomi inilah yang menggerakkan pertumbuhan melalui pendayagunaan sumber-sumber daya nasional, khususnya SDA yang melimpah. Tugas pemerintah hanya memberikan proteksi keamanan, termasuk kepastian hukum dan kebijakan yang memfasilitasi mereka untuk berkembang secara sehat serta keberpihakan untuk menciptakan keadilan. Kebijakan pengalokasian SDA tidak boleh hanya menguntungkan sekelompok aktor ekonomi tertentu dan pada akhirnya mencederai keadilan sekaligus merugikan negara.

Produktivitas dari SDA kita masih sangat rendah karena dikelola atau dimiliki oleh rakyat. Misalnya, di sektor sawit 41 %, karet 94 %, kakao 96 %, kopi 92 %, dan perikanan 80 %. Yang dibutuhkan di sini adalah keberpihakan pada UKM. Tanpa keberpihakan, tak mungkin terjadi keadilan karena tak mungkin mereka bisa naik kelas. Di sektor keuangan, pemberian kredit, perlu dikelola oleh bank khusus yang menangani BUMR. Disinilah peranan para aktor ekonomi sebagai pencipta nilai atau wealth creator sangatlah penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan makmur. (Yoga)

Besarnya jumlah usia produktif menjadi pasar potensial di sektor finansial. Beragam produk ditawarkan secara masif, dari investasi hingga konsumtif. Akses pendanaan pun makin mudah dan diklaim murah.Sayangnya, di tengah triliunan dana yang mengalir ke anak-anak muda, tidak semuanya termanfaatkan dengan baik. Sebagian besar bahkan dipergunakan untuk kegiatan konsumtif. Peminjam pun banyak yang sekadar ikut-ikutan tanpa melihat kemampuan membayar.Akibatnya, kredit macet banyak terjadi. Data PT Pefindo Biro Kredit menyebutkan bahwa kalangan usia muda masih yang paling besar pemupuk utang paling tinggi dalam layanan keuangan seperti buy now pay later dan peer-to-peer (P2P) lending.Per November 2023, pada layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL), tingkat kolektibilitas (kol) 3 hingga 5 disumbang paling banyak oleh kelompok usia 20—30 tahun, yang mencapai 39,2%. Kelompok ini disusul oleh grup usia 30—40 tahun yang mencapai 35,84% terhadap kredit bermasalah. Hal serupa diungkapkan oleh data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan bahwa kredit bermasalah pada layanan finansial peer-to-peer (P2P) lending juga disumbang lebih banyak oleh peminjam umur 19—34 tahun. Dengan pengetahuan yang cukup, diharapkan generasi muda yang pada masanya akan menjadi calon-calon nasabah industri keuangan akan lebih mahir dalam memilih produk-produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga risiko kredit macet pun dapat berkurang. Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya adalah memperketat aturan main bagi perusahaan yang akan masuk pada industri ini. Mengawasi dengan ketat kegiatan operasional masing-masing institusi. Tidak memberikan ruang bagi aksi tipu-tipu. Memberi sanksi tegas terhadap para pelanggar. Membatasi calon nasabah penerima, tidak hanya baik bagi nasabah tetapi juga bagi industri itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan kualitas pinjaman akan lebih baik lagi sehingga angka-angka kredit macet dapat berkurang dengan sendirinya. Perusahaan teknologi finansial tentunya tidak menghendaki ratusan miliar hingga triliunan dana yang sudah diberikan menguap dengan sendirinya yang dapat berakibat pada operasional perusahaan. Industri P2P memiliki ruang cukup besar untuk bertumbuh, untuk itu ekosistem yang sehat harus dihadirkan. 

Cerahnya prospek industri logistik dan pelayaran membuat PT Pertamina International Shipping rela merogoh kocek hingga US$717,5 juta untuk menambah armada kapalnya secara agresif agar bisa menangkap peluang yang tersedia. Pertamina International Shipping atau PIS langsung memesan 15 kapal tanker ukuran medium (40.000—50.000 ton dwt) dari Hyundai Mipo Dockyard. Aksi tersebut dilakukan untuk mewujudkan visi go global perusahaan, sekaligus meningkatkan valuasi jelang initial public offering (IPO) yang rencananya dilakukan pada 2025.Direktur Utama PIS Yoki Firnandi mengatakan, nilai kontrak dari pengadaan 15 kapal tanker tersebut mencapai US$717,5 juta, dengan nilai per tanker di kisaran US$47,8 juta. Rencananya, kapal tanker terkontrak itu bakal mulai dikirim pada 2026 sampai dengan 2027.Hingga Desember 2023, PIS diketahui telah mengoperasikan sebanyak 315 kapal tanker, yang 95 kapal di antaranya milik sendiri. Hal tersebut membuat PIS menjadi perusahaan dengan pengelolaan dan pengoperasian kapal terbesar di Asia Tenggara.  Lewat pengadaan kapal yang agresif tersebut, Yoki menargetkan pendapatan PIS dapat mencapai US$6 miliar pada 2030, dan US$8,9 miliar pada 2034.“Setiap tahun kami mesti tumbuh 11% secara revenue, kurang lebih US$350 juta per tahunnya untuk 10 tahun ke depan, dan akan terus naik,” ujarnya. 

Moncernya kinerja keuangan PIS, kata Yoki, turut ditopang oleh kinerja pendapatan pihak ketiga yang naik 205% dari sebelumnya US$212 juta pada 2022 menjadi US$648 juta pada 2023. Sebagian besar torehan pendapatan segmen itu didorong ekspansi PIS di pasar internasional. Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto pun mendukung upaya anggotanya dalam menambah armada kapal very large crude carrier dan medium range dalam jumlah yang besar guna menangkap peluang dari pertumbuhan bisnis logistik dan pelayaran. Menurutnya, upaya yang dilakukan PIS bukan hanya membuktikan bahwa perusahaan Indonesia bisa berkibar di dunia internasional, tetapi juga sebagai pernyataan bahwa kapal kapal milik perusahaan Indonesia bisa bersaing di kancah global.Langkah menambah armada kapal juga dilakukan oleh PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI) yang menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp1 triliun pada tahun ini.Direktur Utama Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Eka Taniputra mengatakan, perseroan telah mengalokasikan dana hingga Rp 1 triliun sebagai capex untuk eksplorasi dan ekspansi, termasuk pengadaan kapal-kapal baru guna menunjang bisnis dan pangsa pasar di luar Indonesia.

Badan Pengelola Keuangan Haji melaporkan dana kelolaan haji pada 2023 mencapai Rp166,73 triliun atau naik tipis 0,13% dibandingkan dengan perolehan dana kelolaan pada 2022. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan bahwa kenaikan tipis dana kelolaan haji itu sudah sesuai dengan yang ditargetkan pada 2023. “Alhamdulillah target kami pada 2023 itu mencapai Rp166,73 triliun dan itu sudah tercapai dan lebih sedikit daripada apa yang ditargetkan,” ujarnya kepada wartawan seusai menemui Wakil Presiden (Wapres) Amin di kediaman resmi Wapres, Rabu (17/1).Bila merujuk data sebelumnya, ada pertumbuhan dana kelolaan haji. Pada akhir 2021, posisi dana kelolaan keuangan haji mencapai Rp158,8 triliun atau meningkat 9,6% dibandingkan dengan akir 2020. Pada 2022, dana kelolaan haji mencapai Rp166,5 triliun atau naik sebesar 4,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Fadlul melanjutkan bahwa peningkatan dana kelolaan haji berbanding lurus dengan target nilai manfaat yang diperoleh BPKH. Dia melanjutkan realisasi nilai manfaat juga mengalami pertumbuhan. Selain itu, dia melanjutkan bahwa BPKH sudah memiliki anak perusahaan di luar negeri bernama BPKH limited sebagai sarana untuk membantu kinerja Kementerian Agama (Kemenag) dalam rangka melakukan efi siensi biaya haji.Menurutnya, semua strategi itu sejalan dengan potensi Indonesia mendapatkan kenaikan kuota haji secara signifi kan pada 2030.Fadlul menjelaskan bahwa ada potensi kenaikan kuota haji hingga dua kali lipat dari saat ini didorong oleh Visi Saudi 2030. Pada 2024, Fadhul menjelaskan bahwa Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 dan tambahan hingga 20.000 sebagai hasil diplomasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kenegaraan. Dengan asumsi ada kenaikan lebih dari dua kali lipat, imbuhnya, otomatis kuota dari haji juga meningkat di Indonesia lebih dari dua kali. 

Dari sisi nilai manfaat, dia menyatakan kenaikan kuota haji akan beririsan dengan fungsi dari dana kelolaan yang harus digenjot semaksimal mungkin agar mendapat manfaat kepada jemaah haji.Sejauh ini, dia melanjutkan bahwa beberapa kondisi yang sudah di sepakati dengan komisi VIII DPR salah satunya untuk menaikkan setoran awal haji guna mengantisipasi lonjakan kuota pada 2025. Khusus pelunasan biaya haji, dia menyampaikan telah memberikan waktu lebih bagi jemaah calon haji melakukan pelunasan biaya sejak Desember 2023.Menurutnya, tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dibagi dalam dua tahap. Pertama, pada 10 Januari—12 Februari 2024. Kedua, pada 5 Maret—24 Maret 2024 untuk jemaah yang belum dapat melunasi pada tahap pertama. Adapun, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 ditetapkan menjadi Rp93,4 juta. residen Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat.Aturan yang ditandatangani Jokowi pada 9 Januari 2024 itu sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 48 UU No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 11 (1) Undang-Undang No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Indonesia siap memberangkatkan 241.000 jemaah calon haji setelah menandatangani kesepakatan perhajian (Ta’limatul Hajj) untuk musim haji 1445 H /2024 M dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jumlah jemaah calon haji itu terdiri atas 221.000 kuota normal dan 20.000 kuota tambahan.“Jumlah jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan sebanyak 241.000 orang. Jumlah kuota ini terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia,” kata Yaqut, belum lama ini. Dalam hal ini, pemerintah bisa menentukan posisi tenda jemaah selama pelaksanaan kontrak dilakukan lebih cepat.

Orang kaya kian kaya karena akses modal lebih besar, sementara orang miskin kian miskin karena upah riil yang diterima turun. Intervensi perlu dilakukan. Sejak tahun 2020, kesenjangan ekonomi di dunia semakin lebar. Lima orang terkaya di dunia, yakni CEO Tesla Elon Musk; Bernard Arnault dari perusahaan barang mewah LVMH; pendiri Amazon, Jeff Bezos; pendiri Oracle, Larry Ellison; dan pakar investasi Warren Buffet, menjadi lebih kaya dua kali lipat atau 114 % sejak 2020, berkat lonjakan harga saham.  Laporan tahunan mengenai kondisi kesenjangan di seluruh dunia dari lembaga amal Oxfam ini dipublikasikan sebelum Forum Ekonomi Dunia dimulai di Davos, Swiss, Senin (15/1). Di 52 negara yang dianalisis, upah riil rata-rata hampir 800 juta pekerja turun. Para pekerja ini telah kehilangan total kerugian 1,5 triliun USD atau Rp 23 kuadriliun selama dua tahun terakhir atau setara dengan hilangnya gaji selama 25 hari untuk setiap pekerja (Kompas.id, 16/1). Masalah ini membutuhkan intervensi dari pemerintah dan juga organisasi masyarakat sipil.

Upaya yang bisa dilakukan adalah membuat program-program pemerintah yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam waktu singkat, intervensi ke kaum miskin dengan program bantuan langsung tunai bisa dilakukan, tapi sayangnya di beberapa negara, program ini disimpangkan untuk kepentingan politik menjelang pemilihan umum. Langkah jangka panjang, pemerintah harus menanggulangi kemiskinan dengan cara yang lebih struktural, seperti perbaikan lapangan pekerjaan, akses modal yang lebih mudah, serta pengembangan UMKM. Intervensi masyarakat sipil diperlukan untuk menopang berbagai akses hajat hidup sehingga bisa menekan pengeluaran warga miskin. Melalui berbagai program mereka dapat meningkatkan keterampilan warga dalam berusaha, akses permodalan, serta mengembangkan lembaga usaha kecil dan menengah di masyarakat. Di sisi lain, kelompok orang kaya didorong untuk peduli melalui filantropisme. (Yoga)

Sengkarut tata niaga bawang putih terus berlanjut. Ombudsman Indonesia mencium aroma tak sedap dari proses penerbitan rekomendasi impor produk holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian (Kementan). Padahal, rekomendasi ini menjadi acuan yang digunakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih. Dari hasil investigasi, Ombudsman menemukan adanya sejumlah penyimpangan, mulai dari pungutan liar, penerbitan RIPH bawang putih yang melebihi rencana impor, hingga ketidaksesuaian antara komitmen dan realisasi wajib tanam bawang putih. Berdasarkan laporan yang diperoleh Ombudsman, pelaku usaha dibebankan pungutan ilegal Rp 200-Rp 250 per kilogram dari besaran RIPH yang ingin diterbitkan. "Jika RIPH misal mendapat kuota 6.000 kg dan SPI 1.000 kg, pungutannya tetap untuk 6.000 kg sesuai RIPH," jelas ungkap Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, Selasa (16/1). Ombudsman juga menemukan, banyak importir enggan melakukan wajib tanam lantaran takut merugi karena tak mendapat kepastian SPI dari Kemendag. Alhasil, wajib tanam tidak berjalan. Anggota Perkumpulan Pengusaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) Jaya Sartika mengklaim, seluruh importir yang mendapat RIPH telah memenuhi wajib tanam. Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto menampik adanya pungutan liar dalam proses penerbitan RIPH bawang putih. Pemberian RIPH bawang putih sesuai Pementan No. 39/2019. Tapi dia mengakui jumlah RIPH tahun 2023 melebihi kuota impor yakni mencapai 1,2 juta ton.

Industri mi instan semakin berkembang mengikuti zaman. Adaptasi terus mereka lakukan. Dari sisi produksi, produsen mengeluarkan varian rasa yang semakin beragam untuk menyasar aneka ceruk pasar, termasuk membuat mi yang lebih sehat. Di luar itu, mereka menggelar aneka aktivitas untuk menggaet konsumen, termasuk untuk kalangan milenial atau generasi Z. Mi instan kini telah berkembang menjadi makanan yang tidak hanya untuk dikonsumsi di rumah, tetapi juga di warung makan, perjalanan, bahkan di tempat pertunjukan seperti konser musik. BPS melaporkan, rata-rata pengeluaran masyarakat untuk komoditas mi instan meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2018, pengeluaran mi instan Rp 1.887,68 per kapita per minggu. Pada 2021, naik menjadi Rp 2.286,21 per kapita per minggu. Immanuel Rio (28), warga Jakbar, mengatakan, saat ini, pilihan acara pertunjukan musik semakin banyak menarik minat anak muda, mengonsumsi mi instan pun jadi solusi praktis saat berada di tengah acara. Menurut Stefanny (23), warga Bekasi, Jabar, menyaksikan konser musik semakin asyik jika dilakukan bersama teman-teman. Menikmati jajanan makanan di konser, termasuk mi instan cup, juga menjadi keseruan tersendiri. Sederet pertunjukan musik pada 2023, yang sebagian besar ditonton anak-anak muda, menjadi pintu pengembangan pasar bagi sejumlah produk fast moving consumer goods, termasuk mi instan.

Mie Sedaap, misalnya, menggelar perayaan 20 tahun pada Desember 2023, dengan Come See Mie Fest 2023 yang menyasar anak muda. Selain diramaikan pertunjukan musik, acara itu juga menyajikan produk-produk Mie Sedaap. Marketing Manager Noodle Category Wings Group Indonesia Katria Arintya Anindyantari mengatakan, pihaknya memang menyasar gen Z dalam pengembangan pasar. ”Pasar gen X dan Y kami masih ada, tetapi kami ingin menggaet target baru,termasuk dengan aktivitas-aktivitas yang serba digital, juga interaktif,” ujarnya. (Yoga)

Direktur Eksecutif for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, meski scrubber sudah terpasang di Indonesia, tingkat polusi udara belum mengalami penurunan yang signifikan. Ia pun mendesak pemerintah untuk membuka data pantauan emisi karbon. Pada hari-hari tertentu saat kondisi lalu lintas sedang sepi, tingkat polusi udara masih tinggi. Fabby menyoroti kemungkinan  bahwa scrubber mungkin tidak selalu beroperasi selama 24 jam penuh, atau bahkan mungkin mengalami kerusakan dan tidak berfungsi dengan normal. "Ada tiga hal yang memungkinkan polusi udara tetap tinggi. Pertama tidak semua PLTU menggunakan scrubber. Keudara, apakah scrubber selalu dinyalakan 24 jam? Ketiga, apakah scrubber berfungsi normal atau rusak? Semua ini harus diperiksa." ujar fabby. Fabby menekankan, Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan (KLHK) seharusnya dilengkapi dengan continuous emissions monitoring sistem (CEMS) untuk memantau emisi karbon  secara berkala dari PLTU dan industri. (Yetede)